Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

Kategori

XIII. PERBURUHAN

KEBEBASAN BURUH UNTUK BERSERIKAT

Stop Union Busting_SPN

Pic: spn.or.id

KEBEBASAN BURUH UNTUK BERSERIKAT[1]

Alghiffari Aqsa[2]

Pendahuluan

  Serikat pekerja/buruh merupakan alat pengorganisasian dan sarana buruh untuk mendorong pemenuhan hak-hak, kondisi kerja yang layak, dan juga aspek lainnya yang berpengaruh kepada kehidupan buruh. Serikat menaikkan daya tawar buruh yang posisinya sangat timpang di hadapan pengusaha yang memiliki modal dan pemerintah yang memiliki otoritas dan alat pemaksa.

   Perkembangan serikat buruh di Indonesia mengalami pasang surut. Mulai dari zaman pra kemerdekaan dengan menggerakkan perlawanan dan menyadarkan masyarakat mengenai penjajahan Belanda. Kemudian pada era Orde Lama mendorong kebijakan dan peraturan yang berpihak untuk buruh seperti upah minimum, tunjangan hari raya, pembatasan jam kerja, penghapusan diskriminasi, cuti hamil, dan lain sebagainya. Kemudian masuk pada era keterburukan serikat buruh di zaman Orde Baru yang hanya membolehkan adanya satu serikat buruh (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh militer, penyelesaian sengketa perburuhan dengan menggunakan kekerasan dan cara-cara militeristik, penghapusan hak-hak buruh, ancaman pidana subversi terhadap serikat buruh, dan berbagai tindakan represif lainnya. Kemudian era Reformasi yang diawali dengan diratifikasinya Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi dengan Keputusan Presiden No 83 Tahun 1998, dan kemudian pembuatan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

  Pada era reformasi jumlah serikat buruh meningkat signifikan, namun kemudian mengalami penurunan. Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) sendiri mencatat bahwa pada tahun 2017 terdapat 7000 serikat. Jumlah tersebut menurun dari sepuluh tahun sebelumnya (2007) dimana serikat buruh berjumlah 14.000 serikat. Kemudian jumlah buruh yang berserikat juga menurun dari sebelumnya 3,4 juta orang pada tahun 2007 menjadi 2,7 juta orang pada 2017.[3] Continue reading “KEBEBASAN BURUH UNTUK BERSERIKAT”

Iklan

Buruh Indonesia dan Tantangan Revolusi Industri 4.0

IMG_20190329_114356

BURUH INDONESIA DAN TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0[1]

Oleh

Alghiffari Aqsa[2]

    Dunia sedang menghadapi Revolusi Industri 4.0 dengan berbagai optimisme dan kegamangannya. Tidak mau tertinggal, Indonesia juga mengikuti jejak serupa. Berbagai kebijakan dan program politik diciptakan untuk menyongsong Revolusi Industri 4.0. Muncul pendapat kritis dari berbagai serikat buruh bahwa Revolusi Industri 4.0 justru akan mengancam buruh di Indonesia. Kemudian muncul pertanyaan sesiap apa Indonesia menghadapi Revolusi 4.0.

    Istilah Revolusi Industri 4.0 muncul pertama kali dalam World Economic Forum untuk menandakan bahwa dunia telah memasuki fase baru dalam industri, menggantikan Revolusi Industri ke 3. Dalam sejarahnya Revolusi Industri Pertama dimulai dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur pada abad 18. Kemudian Revolusi Industri Ke-2 ditandai dengan adanya penemuan mesin listrik dan produksi massal dan standarisasi industri pada abad 19. Setelah itu pada abad ke 20 lahirlah Revolusi Industri Ke-3 yang ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi. Revolusi Industri ke 4 atau 4.0 sendiri merupakan revolusi industri yang ditandai dengan pekerjaan yang banyak menggunakan internet, robot, dan kecerdasan buatan.

    Di era Revolusi Industri 4.0, berbagai jenis pekerjaan profesi diprediksi akan hilang dan digantikan dengan robot atau komputer. Pekerjaan yang sangat rentan hilang adalah pekerjaan yang repetitif. Bahkan sudah berkembang kepada pekerjaan yang sudah mengandalkan skill tinggi dan pengetahuan. Pekerjaan yang diprediksi akan hilang seperti pemberi layanan konsumen (costumer service), supir, kasir bank, penerjemah, apoteker, DJ radio, pengarang lagu, dan bahkan pengarang buku. Layanan konsumen saat ini bisa digantikan dengan robot chat yang secara otomatis menjawab pertanyaan konsumen, supir digantikan oleh teknologi kendaraan tanpa supir, kasir bank sudah digantikan mesin otomatis transfer atau menarik uang, penerjemah digantikan alat atau aplikasi yang level akurasinya mendekati 100%, sudah ada perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat lagu, dan bahkan sudah ada perangkat lunak yang bisa menjawab permasalahan hukum yang lebih akurat dan efisien dari pengacara.

     Sementara itu pekerjaan yang terkait dengan skill tinggi, terkait dengan teknologi, dan bukan bersifat repetisi diprediksi akan bertahan. Pekerjaan tersebut seperti pekerjaan dalam industri kreatif, Information Technology, manajer, profesional, layanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi akan bertahan. Continue reading “Buruh Indonesia dan Tantangan Revolusi Industri 4.0”

Hukum Pengupahan

PP 78_Liputan 6

HUKUM PENGUPAHAN[1]

Alghiffari Aqsa, S.H

 

     Upah dan pengupahan merupakan hal yang penting dan tidak hanya terkait hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Upah juga merupakan hal yang sangat politis bagi pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Hal tersebut karena upah terkait dengan hal yang sifatnya lebih makro, seperti kebijakan ekonomi pemerintah dan perjuangan serikat buruh untuk mencapai kesejahteraan bagi kelas pekerja. Serikat buruh telah lama mengenal politik upah murah, yaitu politik menerapkan upah murah sehingga menurunkan ongkos produksi sehingga mengundang investor masuk ke Indonesia.

  Karena politik pengupahan tersebut, tidak heran persoalan upah merupakan persoalan yang paling sering menjadi sengketa dalam hubungan industrial. Setiap akhir tahun selalu ada demonstrasi besar-besaran untuk mengawal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Bahkan ketika Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78) dikeluarkan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi pemerintah, demo ribuan buruh dari berbagai serikat dibubarkan dengan kekerasan dan berujung kepada kriminalisasi 24 orang yang terdiri dari anggota serikat buruh, mahasiswa, dan pengacara publik.

  Dalam perkembangannya hukum terkait pengupahan mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Mulai dari ketika era penjajahan di mana Indonesia baru mulai bebas dari sistem perbudakan, pengaturan upah dan munculnya kebijakan upah minimum pada era Orde Lama, hingga kebijakan terkini yaitu PP 78 Tahun 2015. Upah layak sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 23 dan 24 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, serta berhak atas liburan dan istirahat dengan tetap menerima upah.

   Di samping itu, banyak pihak seringkali keliru mengenai upah terutama mengenai upah minimum. Indrasari Tjandraningsih mengatakan bahwa upah minimum adalah sebuah kebijakan publik dan merupakan kewenangan pemerintah. Perlu juga diingat bahwa upah minimum adalah untuk buruh lajang, berbeda dengan buruh yang sudah berkeluarga.[2] Continue reading “Hukum Pengupahan”

Sejarah dan Dasar Hukum Perburuhan

Sumber: Okezone

SEJARAH DAN DASAR HUKUM PERBURUHAN[1]

Alghiffari Aqsa, S.H

 

A. Sejarah Hukum Perburuhan

    Sejarah perburuhan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia berada di dalam sistem perbudakan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Upah yang mereka terima biasanya berwujud makanan, pakaian, dan perumahan. Mereka hampir tidak pernah menerima upah dalam bentuk uang. Orang atau badan hukum merupakan majikan yang berkuasa penuh dan mutlak atas nasib para budaknya, dan berkuasa atas hidup-mati mereka.[2] Pada 1877, misalnya ketika ada seorang raja di Sumba yang meninggal, seratus orang budak harus dibunuh dengan maksud agar sang raja di dunia baka nanti mempunyai cukup pengiring, pelayan, dan pekerja.[3]

   Pada tahun 1817, pemerintah Hindia Belanda mengadakan larangan memasukkan budak ke pulau Jawa. Untuk meringankan beban para budak, pemerintah membuat peraturan perbudakan dan perdangan budak, yang pada pokoknya menetapkan bahwa setiap budak harus membatasi bertambahnya jumlah budak lain dari kelahiran; melarang perdagangan budak dan melarang mendatangkannya dari luar; menjaga agar anggota keluarga para budak bertempat tinggal secara bersama-sama.[4]

    Peraturan yang memungkinkan bagi seorang budak untuk merdeka. Sebagai contoh, budak yang pernah mengikuti tuannya ke benua lain, ia menjadi merdeka sepulangnya dari negeri tuannya. Budak yang menolong tuan atau anaknya dari bahaya maut juga dinyatakan merdeka. Selain itu terdapat peraturan untuk mengurus budak; budak harus diberi cukup makanan dan pakaian; jika mencapai usia sepuluh tahun, maka ia harus diberi upah berupa uang, sedikitnya dua rupiah; mengancam dengan pidana atas penganiayaan terhadap budak berupa denda antara Rp. 10 dan Rp. 500 dan pidana lain yang ditetapkan oleh pengadilan; mengatur kewajiban para budak, yaitu tidak boleh meninggalkan pekerjaan mereka, dan tidak boleh menolak pekerjaan yang layak.[5]

   Baru pada 1854, Regeringsreglement tahun 1854 (Pasal 115-117 yang kemudian menjadi pasal 169-171) dan Indische Staartsregeling tahun 1826 dengan tegas menghendaki penghapusan perbudakan. Paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di seluruh Indonesia harus dihapuskan, namun tidak dalam prakteknya. Di luar Jawa, penghapusan perbudakan baru dimulai pada 1872 dan dilakukan secara bertahap.

    Pemerintah Hindia Belanda juga menghapuskan perbudakan dengan cara mengubah perbudakan menjadi perhambaan (pandelingschap) dengan menetapkan jumlah uang yang dipandang sebagai hutang (pinjaman) dari (mantan) budak kepada (mantan) pemiliknya, dengan pelunasan sekaligus atau berangsur-angsur menurut aturan tertentu. Menurut laporan koloni tahun 1922, Indonesia baru dapat dikatakan bebas dari perbudakan setelah 1922.[6] Continue reading “Sejarah dan Dasar Hukum Perburuhan”

OLIGARKI DAN PERBURUHAN

KALABAHU-BURUH-2018-625x625

OLIGARKI DAN PERBURUHAN

oleh

Alghiffari Aqsa[1]

Dalam bidang perburuhan, buruh sangat lazim sekali mendengar dan secara sadar berhadapan dengan kapitalisme. Namun, tidak banyak yang menyadari perlawanan terhadap oligarki. Sebagian berpendapat cukuplah memisahkan antara kelas pekerja dan kelas borjuis saja, tidak perlu ada tambahan istilah lagi seperti istilah oligarki. Padahal, mengetahui oligarki dan membaca siapa saja para oligark dapat memberikan peta yang lebih jelas bagaimana kapitalisme dijalankan.

Pengertian dan Tipologi Oligarki

Pengertian yang umum tentang oligarki adalah kekuasaan yang dikendalikan oleh sedikit orang, tetapi memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan. Kata oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligoi berarti “beberapa” atau “segelintir” dan arche berarti “memerintah”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.[2] Sedangkan Oxford Dictionary menyatakan bahwa oligarki adalah sekelompok kecil orang yang memiliki kontrol atas negara atau organisasi.[3] Dalam sebuah diskusi mengenai Oligarki dan Korupsi pada tahun 2015, Bambang Widjojanto mendefenisikan oligarki adalah sistem dimana bersekutunya kekuatan kelompok politisi dan mafia yang bersatu.[4]

Jeffrey Winters tidak puas dengan definisi oligarki hanya sekedar pemerintahan oleh segelintir orang. Winters berpendapat salah satu ciri utama dari oligarki adalah mempertahankan kekayaan (wealth defense). Oleh karena itu Winters mendefenisikan oligark sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial ekslusifnya.[5] Ahli lain yang banyak membahas soal oligarki adalah Richard Robison dan Vedi Hadiz. Perbedaannya dengan Winters mengenai oligarki adalah fokusnya pada relasi kekuasaan. Robison dan Hadiz memandang oligarki adalah sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif atas konsentrasi kekayaan.[6]

Winters berpendapat setidaknya terdapat 4 jenis oligarki, yaitu Oligarki Panglima (Warring Oligarchy), Oligarki Penguasa Kolektif (Ruling Oligarchy), Oligarki Sultanistik (Sultanistic Oligarchy), dan Oligarki Sipil. Oligarki Panglima adalah ketika kekuasaan dikendalikan oleh otoritas yang lebih unggul yang umumnya lewat penaklukan dan persekutuan. Dalam Oligarki Panglima kapasitas pemaksa ada untuk mempertahankan kekayaan, dan kekayaan digunakan untuk memelihara kapasitas pemaksa. Oligarki Penguasa Kolektif adalah ketika para oligark masih berperan besar secara pribadi dalam kekerasan, namun berkuasa secara kolektif dan melalui lembaga atau norma yang memiliki aturan main. Continue reading “OLIGARKI DAN PERBURUHAN”

Lemahnya Sistem Hukum untuk Melindungi Hak Buruh

image_7

Lemahnya Sistem Hukum untuk Melindungi Hak Buruh[1]

  1. Pengadilan Hubungan Industrial Tidak Bekerja

      Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Pengadilan Hubungan Industrial tidak menjadi solusi untuk buruh mendapatkan keadilan. Selain lamanya proses pengadilan dan lemahnya posisi dalam pembuktian, hal lain yang menjadi masalah bagi buruh adalah lemahnya pelaksanaan putusan. Buruh seringkali menang hanya diatas kertas karena putusan sulit untuk dieksekusi, perusahaan sudah hengkang, atau perusahaan mempailitkan diri. Dalam satu kasus bahkan pernah buruh diminta mencari sendiri barang bergerak yang akan disita oleh pengadilan agar bisa dieksekusi; buruh harus betul-betul proaktif.

  1. Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan

Berbagai jenis pelanggaran hak buruh, seperti pelanggaran kebebasan berserikat, hak untuk cuti, upah yang layak, mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, bebas dari system kontrak dan outsourcing yang tidak adil, serta berbagai pelanggaran lainnya terus terjadi karena lemahnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kuantitas dan kualitas petugas pengawas ketenagakerjaan di daerah-daerah. Menurut data Kemnakertrans, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat 2.384 orang untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil saat ini tercatat hanya 563 orang di seluruh Indonesia. Selain itu adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan sangat besar kepada daerah, sehingga jalannya pengawasan tergantung dari kemauan kepala daerah, dan seringkali tidak independen.

Fenomena yang umum terjadi dalam kasus perburuhan adalah Petugas Dinas Tenaga Kerja seringkali mengarahkan kejahatan ataupun pelanggaran yang merupakan tindak pidana (hukum publik) menjadi sengketa perdata melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Akhirnya buruh harus bertarung di ranah perdata tanpa dukungan dari pemerintah. Hal tersebut merupakan dampak dari lahirnya 3 (tiga) paket Undang-Undang yang yaitu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

  1. Tidak Dijalankannya Pidana Perburuhan, Namun Buruh Seringkali Dikriminalisasi

Ada sekitar kurang lebih 30 Pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur Pasal dan sanksi Pidana di Perburuhan. Belum lagi yang diatur dalam UU No. 3/1992 Tentang Jamsostek, UU No. 21/2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, UU No. 2/2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dan UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan. Namun pasal tersebut sangat jarang diterapkan. Kepolisian yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan seringkali menolak atau tidak memproses kasus yang dilaporkan oleh buruh. Kami dapat mengatakan hampir seluruh laporan pidana perburuhan tidak diproses oleh kepolisian. LBH Jakarta pada tahun 2012 menangani 18 kasus pidana perburuhan, namun hanya satu yang berujung pidana, dan hanya pidana percobaan. Kasus PT.Panarub vs Kokom dkk adalah contoh lemahnya penegakan pidana perburuhan. Kasus pemberangusan serikat oleh Pimpinan PT. Panarub tersebut melanggar pasal 28 jo 43 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 dengan ancaman 1-5 tahun penjara, namun berujung dengan ketidakjelasan.

Permasalahan terletak pada ketidakmampuan kepolisian untuk menyidik tindak pidana perburuhan serta perspektif bahwa kasus perburuhan harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Berbagai kelompok serikat buruh telah mendorong adanya desk khusus untuk pidana perburuhan sehingga polisi dapat fokus menangani kasus pidana perburuhan. Seringkali kasus pidana perburuhan diproses di unit yang tidak mempunyai kompetensi, misalnya unit penanganan sumber daya alam dan lingkungan.

Di sisi lain, buruh dengan mudah dikriminalisasi oleh pengusaha. Sebagai contoh kriminalisasi di tahun 2012-2013 yang ditangani oleh LBH Jakarta:

No Kasus Kasus Posisi Hasil/Perkembangan
1 Cemi, dkk. Buruh PT. Asietex Karawang (2012) Cemi dkk baru membentuk Serikat Pekerja dan menuntut hak. Cemi kemudian membuat pamlet dan dilaporkan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Putusan bebas. Belum keluar putusan kasasi.
2 Sultoni (Federasi Progresip) September 2012, Serikat Pekerja Progresip PT. Dong An melakukan mogok kerja dengan tuntutan hapus outsourcing dan pemenuhan hak normative. Pengusaha melaporkan Sultoni dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tidak ada kejelasan. Status masih tersangka.
3 Sartono (Buruh PT. Panarub Industri, Tangerang) Sartono menegur atasannya yang berlaku kasar terhadap rekan kerjanya. Kemudian Sartono dilaporkan melakukan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) dan pencemaran nama baik dan kemudian ditahan selama 7 hari. Saat sidang pertama PT. Panarub mencabut perkara.
4 Omih (Buruh PT. Panarub Dwikarya) Karena frustasi adanya pelanggaran hak buruh, pemberangusan serikat, dan PHK masal, Omih mengirimkan SMS bohong mengenai bom. Omih dijerat pasal 336 KUHP karena dianggap mengancam keselamatan umum dan menyebarkan informasi berupa ancaman yang melanggar Pasal 45 ayat 1 junto 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus dihentikan setelah banyaknya tekanan buruh dan juga surat DPR.
5 Sahrudin (Buruh PT. Afix Kogyo) Sahrudin membentuk serikat dan menjadi ketua serikat. Ia menjalankan tugasnya perjuangkan hak buruh, termasuk persoalan koperasi. Ketika menanyakan masalah koperasi ke Ibu Yani, Ketua Koperasi, Ibu Yani tiba-tiba pingsan dan Sahrudin dituduh melakukan penganiayaan. Dinyatakan bersalah dengan hukuman percobaan. Saat ini sedang Kasasi ke Mahkamah Agung

 

  1. Korupsi Di Sektor Perburuhan

Indonesia saat ini menduduki peringkat 114 dari 177 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun 2013. Salah satu lembaga yang paling tinggi dipersepsikan korupsi adalah lembaga peradilan dan kepolisian. Adanya Hakim Agung Adhoc yang menjadi aktor yang membantu perusahaan mengintimidasi buruh di kasus PT. Panarub menunjukkan bahwa korupsi di sektor perburuhan memang terjadi. Contoh lain adalah adanya penangkapan terhadap hakim PHI PN Bandung yang menerima suap dari PT. Onamba untuk kasus buruh yang akhirnya memberhentikan 176 orang buruh. Seakan sudah menjadi rahasia umum bahwa aparatur pemerintah dan pengadilan PHI korup, namun tidak banyak yang mampu membuktikan.

 

[1][1] Tulisan singkat ini disampaikan dalamIndonesia People’s Tribunal on Mimimum Living Wage and Decent Working Conditions pada 22 Juni 2014.

Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Sebuah Solusi?

image_8

Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Sebuah Solusi? [1]

     Menyelesaikan sengketa perburuhan ke ranah hukum merupakan tantangan yang sangat berat untuk buruh. Terdapat tiga permasalahan besar yang harus dihadapi oleh buruh. Pertama adalah lepasnya tanggungjawab pemerintah dalam perburuhan (privatisasi) sehingga buruh harus vis a vis berhadapan dengan kekuatan pengusaha yang tidak seimbang. Kedua adalah lemahnya penegakan hukum, baik itu sistem pengawasan, eksekusi, maupun sistem pidana dalam sektor perburuhan. Ketiga sengketa perburuhan mengharuskan buruh memiliki daya tahan yang kuat, dimana dalam proses yang lama buruh seringkali tidak diupah dan tidak diizinkan bekerja ketika proses sengketa, sementara harus membiayai kebutuhan hidup.

LBH Jakarta melakukan penelitian putusan hubungan industrial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2006 sampai 2013, yaitu sebanyak 2991 putusan. Dari penelitian tersebut didapat berbagai data tentang bagaimana Pengadilan Hubungan Industrial berjalan, yaitu:[2]

  • Perselisihan PHK selalu diiringi oleh perselisihan hak. Hanya sebanyak 123 kasus perselisihan hak yang berdiri sendiri. Artinya setiap sengketa perburuhan seringkali multi dimensi dan memiliki pelanggaran yang berlipat. Hal tersebut terkonfirmasi juga oleh testimoni 5 saksi yang disampaikan di People’s Tribunal ini.
  • Buruh yang menjadi penggugat sebanyak 2.641 dan pengusaha yang menjadi penggugat sebanyak 348. Jika dilihat dari tingginya buruh yang menjadi penggugat, dugaan awal bahwa buruh lebih sering menjadi korban pelanggaran hubungan kerja terkonfirmasi.[3] Walaupun demikian, angka sengketa perburuhan menunjukkan trend menurun karena buruh mulai tidak percaya dengan Pengadilan Hubungan Industrial. Jika pada tahun 2011[4], jumlah perkara yang ditangani oleh PHI se-Indonesia berada di angka 1.646 perkara, angka ini menyusut hingga 1.126 perkara pada tahun 2012[5], dan kembali menurun menjadi 1.119 perkara pada tahun 2013[6].
  • Pada tingkat pertama, dari 2.641 gugatan yang diajukan oleh buruh, sebanyak 1.770 gugatan dikabulkan (67,02%), 573 gugatan ditolak (21,70%) dan 298 gugatan N.O (11,28%). Sedangkan pengusaha sebagai penggugat, sebanyak 271 gugatan dikabulkan (72,70%), 73 gugatan ditolak (20,98%) dan 22 gugatan N.O (6,32%).
  • Hanya sebanyak 170 (5,95%) gugatan dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim PHI, sedangkan sisa gugatan dikabulkan sebagian. Adanya kemungkinan majelis hakim yang memihak kepada pihak Pengusaha dan proses pembuktian yang lemah dalam mendukung gugatan pihak buruh. Buruh sulit menghadirkan alat bukti dikarenakan seluruh dokumen surat seringkali disimpan oleh pengusaha/ perusahaan.
  • Pengusaha lebih banyak melakukan kasasi, yaitu sebanyak 1645 permohonan. (55,24%) Sedangkan buruh 1.333 permohonan (44, 76%). Angka permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh pengusaha sebanyak 229, sedangkan buruh 144 permohonan.
  • Permohonanpengusaha pada tingkat kasasi, dikabulkan sebanyak 387 atau 23,53%, ditolak sebanyak 1.063 atau 64,62, yang tidak dapat diterima (N.O) sebanyak 195 atau 11,85%. Sedangkan permohonan yang diajukan buruh ke tingkat kasasi sebanyak 286 atau  21,47% dikabulkan, ditolak sebanyak 865 atau 64,94%; permohonan tidak dapat diterima (N.O) sebanyak 181 atau 13,59%.[7]

Menempuh jalur PHI, kemudian mengajukan upaya hukum tingkat kasasi dan peninjauan kembali merupakan hal yang dilematis bagi buruh. Ketika gugatan buruh dikalahkan pada tingkat PHI dengan alasan yang tidak jelas, maka menjadi tidak ada ruang bagi buruh untuk menganulir putusan PHI yang jauh dari rasa keadilan. Di sisi lain, putusan majelis hakim pada tingkat PHI yang baik dan mendekati rasa keadilan, dengan mudah dianulir oleh pengusaha dengan mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sehingga hak-hak buruh yang terlanggar akan melalui jalan panjang untuk dipulihkan.

Seringkali upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan kembali dilakukan oleh pengusaha untuk memperlama proses peradilan sehingga buruh yang secara ekonomi dan sosial lebih lemah, seringkali tidak mampu bertahan memperjuangkan hak-haknya.[8]Dengan proses PHI yang sampai ke Mahkamah Agung, berarti jangka waktu putusan tersebut dapat dieksekusi semakin lama.Jangka waktu penyelesaian keseluruhan selama 140 hari, namun dalam prakteknya selalu melebihi jangka waktu. Ironisnya tidak ada sanksi jika proses hukum melebih jangka waktu.

Tidak hanya buruh, mantan Ketua Mahkamah Agung pun mengkritik PHI. Dalam pidato sambutannya di dalam Rakernas MA 2007 di Makassar, Bagir Manan menyebut PHI sebagai “anomali” pengadilan karena keberadaan hakim ad hoc yang tidak netral, sistem peradilan yang ternyata tidak cepat, dan pembebanan biaya perkara kepada Negara.[9]Bahkan hakim adhoc pun mengkritik PHI karena buruh lemah dalam pembuktian dimana alat bukti dikuasai oleh pengusaha, beban biaya yang besar untuk leges alat bukti, dan lemahnya eksekusi sehingga buruh hanya menang di atas kertas.[10]

Hal tersebut di atas menegaskan bahwa sistem pengadilan hubungan industrial masih jauh dari keadilan untuk buruh. Tidak heran, saat ini jalan terbaik untuk buruh adalah melakukan konsolidasi dan melakukan tekanan politik, baik melalui aksi maupun mogok kerja, walaupun imbasnya adalah pemberangusan serikat buruh oleh pengusaha.

 

[1] Tulisan singkat ini disampaikan dalamIndonesia People’s Tribunal on Mimimun Living Wage And Decent Working Conditions pada 22 Juni 2014.

[2] Tim Peneliti LBH Jakarta, Penelitian putusan hubungan industrial, Indeksasi putusan mahkamah agung 2006-2013, (Jakarta: LBH Jakarta, 2014)

[3]Ibid. Hal. 35

[4] Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), hlm. 77.

[5] Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2012, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), hlm. 111.

[6] Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014), hlm. 63.

[7] Tim Peneliti LBH Jakarta, Op.Cit. Hal.

[8] Tim Peneliti LBH Jakarta, Op.Cit. Hal. 36

[9] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19991/saat-hakim-ad-hoc-phi-berkeluh-kesah

[10]Ibid.

HUKUM PERBURUHAN: PRIVAT ATAU PUBLIK?

HUKUM PERBURUHAN: PRIVAT ATAU PUBLIK?[1]

Melihat hukum perburuhan, baik public atau privat, haruslah melihat sejarah perburuhan di Indonesia. Sejarah perburuhan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia berada di dalam sistem perbudakan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Upah yang mereka terima biasanya berwujud makanan, pakaian, dan perumahan. Mereka hampir tidak pernah menerima upah dalam bentuk uang. Orang atau badan hukum merupakan majikan yang berkuasa penuh dan mutlak atas nasib para budaknya, dan berkuasa atas hidup-mati mereka.[2] Pada 1877, misalnya ketika ada seorang raja di Sumba yang meninggal, seratus orang budak harus dibunuh dengan maksud agar sang raja di dunia baka nanti mempunyai cukup pengiring, pelayan, dan pekerja.[3]

Pada tahun 1817, pemerintah Hindia Belanda mengadakan larangan memasukkan budak ke pulau Jawa. Untuk meringankan beban para budak, pemerintah membuat peraturan perbudakan dan perdangan budak, yang pada pokoknya menetapkan bahwa setiap budak harus membatasi bertambahnya jumlah budak lain dari kelahiran; melarang perdagangan budak dan melarang mendatangkannya dari luar; menjaga agar anggota keluarga para budak bertempat tinggal secara bersama-sama.[4]

Peraturan yang memungkinkan bagi seorang budak untuk merdeka. Sebagai contoh, budak yang pernah mengikuti tuannya ke benua lain, ia menjadi merdeka sepulangnya dari negeri tuannya. Budak yang menolong tuan atau anaknya dari bahaya maut juga dinyatakan merdeka. Selain itu terdapat praturan untuk mengurus budak; budak harus diberi cukup makanan dan pakaian; jika mencapai usia sepuluh tahun, maka ia harus diberi upah berupa uang, sedikitnya dua rupiah; mengancam dengan pidana atas penganiayaan terhadap budak berupa denda antara Rp. 10 dan Rp. 500 dan pidana lain yang ditetapkan oleh pengadilan; mengatur kewajiban para budak, yaitu tidak boleh meninggalkan pekerjaan mereka, dan tidak boleh menolak pekerjaan yang layak.[5]

Baru pada 1854, Regeringsreglement tahun 1854 (Pasal 115-117 yang kemudian menjadi pasal 169-171) dan Indische Staartsregeling tahun 1826 dengan tegas menghendaki penghapusan perbudakan. Paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di seluruh Indonesia harus dihapuskan, namun tidak dalam prakteknya. Di luar Jawa, penghapusan perbudakan baru dimulai pada 1872 dan dilakukan secara bertahap.

Pemerintah Hindia Belanda juga menghapuskan perbudakan dengan cara mengubah perbudakan menjadi perhambaan (pandelingschap) dengan menetapkan jumlah uang yang dipandang sebagai hutang (pinjaman) dari (mantan) budak kepada  (mantan) pemiliknya, dengan pelunasan sekaligus atau berangsur-angsur menurut aturan tertentu. Menurut laporan koloni tahun 1922, Indonesia baru dapat dikatakan bebas dari perbudakan setelah 1922.[6]

Setelah era perbudakan, kemudian Indonesia masuk kepada era kerja rodi dan kerja paksa. Pada 1 Februari 1938 kerja rodi dihapuskan, pemerintah Hindia-Belanda membuat peraturan (Koeli Ordonantie) yang bersifat kapitalistik. Contoh peraturannya antara lain:[7]

–  Perjanjian kerja harus diselenggarakan secara tertulis dan didaftarkan pada pemerintah setempat.

–  Buruh tidak boleh meninggalkan perusahaan tanpa izin tertulis dari majikan.

–   Seorang majikan wajib mengurus buruh-buruhnya dengan baik, membayar upah pada waktu tertentu, member rumah dan pengobatan.

– Ketika kontrak kerja berakhir, pihak majikan berkewajiban mengembalikan buruh ke tempat asalnya.

–  Pelanggaran oleh majikan diancam denda setinggi-tingginya Rp. 1500.

–  Jika buruh meninggalkan pekerjaan atau menolak melakukan pekerjaan maka ia diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan dan pelanggaran ulangan dihukum tiga sampai dua belas bulan.

–   Majikan dapat membatalkan kontrak sepihak, sementara buruh tidak.

Ideologi dari Negara Menentukan Hukum Perburuhan

Munculnya peraturan perburuhan lebih banyak diwarnai oleh kecenderungan politik. Pada era Orde Lama muncul UU No. 12/ 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Produk dan visi undang-undang ini bersifat sosialis karena pemerintahan Soekarno memang memiliki kecenderungan mendukung sosialisme. Dalam undang-undang ini, buruh mendapat proteksi besar. Sebagai contoh, kalangan buruh perempuan diberi hak cuti haid. Akan tetapi, setelah itu muncul Orde Baru yang dipengaruhi globalisasi dan kapitalisme. Pada era ini, privilege buruh dicabut karena dianggap kontraproduktif. Tak pelak, pihak Depnaker pun akhirnya menghapuskan hak cuti haid bagi buruh perempuan.[8] Pada era reformasi muncul Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang dianggap mencoba mencari titik tengah antara buruh dan pengusaha, namun nyatanya system outsourcing yang sangat merugikan buruh disahkan. Di sisi lain, pasal yang melindungi buruh enggan untuk dijalankan oleh pengusaha dan pemerintah. Selain itu muncul Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial yang membawa era baru kanalisasi permasalahan perburuhan/industrial, mengurangi peran Negara, dan melunturkan sifat publik hukum perburuhan. Watak pemerintahan yang neoliberal menjadikan buruh tetap berada dalam posisi inferior, permasalahan perburuhan diprivatisasi, buruh harus “bertarung” dengan pengusaha yang didukung oleh kebijakan pemerintah.

Hukum Privat dan Publik

  • Pengertian hukum.

Pengertian hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yg tertentu; atau keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan); vonis.[9]

Imanuel Kant menyatakan bahwa hukum tidak dapat didefenisikan. Sedangkan Van Apeldoorn menyatakan hukum tidak dapat didefinisikan karena hukum mencakup aneka macam segi dan aspek, dank arena luasnya lingkup hukum. H.L.A Hart menyatakan tidak ada defenisi yang cukup singkat untuk bisa memberikan jawaban memuaskan mengenai defenisi hukum.[10] Hart berpandangan bahwa hukum tidak lebih dari salah satu spesies dari berbagai aturan masyarakat yang ada.

Namun demikian, beberapa ahli mendefenisikan hukum sebagai berikut:

–   Austin: Hukum adalah seperangkat perintah, baik secara langsung atau tidak, oleh badan atau individu yang berkuasa, kepada seorang angggota atau anggota-anggota dari beberapa masyarakat politik dimana ia kewenangannya utama.[11]

–   Prof. Mr. E.M. Meyers: hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesususilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.[12]

–   Leon Duguit: hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.[13]

–    Immanuel Kant: hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.[14]

  • Pemisahan hukum publik dan privat.

Banyak ahli menyatakan bahwa pemisahan hukum publik dan privat sudah tidak relevan dalam konteks hukum yang lebih kompleks dan modern. Persinggungan banyak terjadi sehingga batasan antara publik dan privat menjadi kabur. Walaupun demikian tetap penting untuk mengetahui pemisahan hukum publik dan privat tersebut.

C.S.T Kansil berpendapat hukum privat (sipil) adalah hukum yang mengatur antara hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum publik (hukum Negara) adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).[15]

Van Apeldorn berpendapat apabila yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan umum, maka termasuk hukum publik, dan apabila yang dilindungi adalah kepentingan khusus maka termasuk hukum privat. Sedangkan Salmon, dengan Teori Residunya, berpendapat bahwa hukum publik adalah perhubungan hukum yang diperlukan/berlaku bagi Negara dalam hubungannya dengan warganya, sedangkan sisanya adalah hukum privat.

Pemisahan hukum publik dan hukum privat merupakan bentuk dari pembagian peran Negara terhadap berbagai aspek kehidupan penduduknya. Tetap kepentingan individu dengan individu pun menjadi perhatian negara. Jika dalam hukum publik, Negara bersifat aktif, sedangkan di hukum privat Negara hanya bersifat pasif, mengawasi ataupun hanya memfasilitasi. Adapun ciri hukum publik dan hukum privat adalah sebagai berikut:

 

Privat

Publik

Subjek – Orang dengan orang.

– Orang dengan badan hukum.

– Badan hukum dengan badan hukum

–  Orang dengan Negara.

–  Badan hukum dengan Negara.

–  Orang dengan badan hukum dan juga Negara.

–  Kelengkapan Negara dengan kelengkapan Negara.

Tujuan Kepentingan Individu. Tapi dapat dikaitkan juga dengan kepentingan Negara. Misalnya: stabilnya hubungan individu akan melancarkan kepentingan Negara. Kepentingan Negara. Misalnya kesejahteraan.
Peran Negara Pasif Aktif
  • Hukum Perburuhan: Hukum Publik atau Privat?

Iman Soepomo mengatakan setengah orang mengatakan bahwa hukum perburuhan sifatnya bukanlah lagi Privaatrechtelijk (soal perdata), melainkan Publiekrechtelijk. (1983;9). Sebelum adanya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, banyak ahli berpendapat bahwa hukum perburuhan dapat bersifat privat dan publik.Hukum perburuhan dapat bersifat perdata karena Hukum Perburuhan mengatur hubungan antara orang perorangan dalam hal ini antara buruh dengan majikan dimana dalam hubungan kerja yang dilakukan membuat suatu perjanjian yang lazim disebut perjanjian kerja, sedangkan ketentuan mengenai perjanjian ini diatur dalam Buku III KUHPerdata. Hukum perburuhan juga bersifat publik karena dalam hal tertentu pemerintah ikut campur tangan dalam menangani masalah-masalah perburuhan, misalnya dalam penyelesaian perselisihan perburuhan dan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yakni dengan dibentuknya P4D dan P4P, dan adanya sanksi pidana dalam setiap peraturan perundang-undangan perburuhan.[16]

Pasca disahkannya UU No. 2 Tahun 2004, hukum perburuhan menjadi berubah; negara yang tadinya memiliki peran kuat untuk menyelesaikan kasus perburuhan hanya berperan sebagai mediator ataupun hanya penegak hukum pidana, sengketa perburuhan menjadi sengketa yang sifatnya privat semata. Penyelesaian kasus perburuhan pun jauh berubah, sengketa perburuhan yang sebelumnya diselesaikan melalui mediasi, putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D), Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), dan Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian diselesaikan melalui mediasi dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (tanpa campur tangan pemerintah).[17]

 

UU Nomor 22 Tahun 1957

UU No. 2 Tahun 2004

Mediasi Negara terlibat dalam melakukan mediasi.

Pemerintah+Buruh+Pengusaha

Negara terlibat dalam melakukan mediasi.

Pemerintah+Buruh+Pengusaha

Pengadilan Pengusaha melawan keputusan pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara. (Putusan P4D/P4P).

Buruh diwakili kepentingannya oleh pemerintah.

Buruh berhadapan dengan pengusaha di Pengadilan Hubungan Industrial

 

Publication2

Dalam kajian LBH Jakarta, yang dibuat oleh Asfinawati dan Nurkholis Hidayat, UU PPHI mengakibatkan:

  1. Menghilangkan Intervensi Negara

Ekonomi neoliberal mensyaratkan suatu peran yang minimalis serta non intervensionis dari pemerintah.  Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. UU PPHI telah mengurangi dan menghilangkan otoritas negara untuk mengintervensi suatu sengketa perburuhan bilamana suatu sengketa mempunyai dampak serius terhadap stabilitas. UU PPHI telah menghilangkan konsep tripartit, sehingga negara tidak boleh lagi ikut campur sedikitpun dalam prose perselisihan hubungan industrial.

  1. Mengalihkan Hukum Publik Menjadi Hukum Privat

UU PPHI telah membiaskan pelanggaran hak normatif dari konteks hukum pidana ke perselisihan perdata. Salah satu kewenangan PHI untuk mengadili perselisihan hak sama dengan mengatakan pelanggaran hak normatif ditolerir oleh negara. Karena pentoleriran itu, alih-alih pelakunya dipidanakan, justru pelanggaran tersebut dapat dinegosiasikan (ingat seluruh proses PHI harus melalui musyawarah dengan berbagai tingkatannya). Diaturnya perselisihan hak dalam UU PPHI telah mendorong perusahaan nakal untuk semakin berani melanggar hak normatif buruh. Dengan sumber daya yang dimiliki, perusahaan diuntungkan dan lebih siap untuk memperselisihkan pelanggaran yang dibuatnya di ruang pengadilan.

  1. Mengkebiri Fungsi Pengawasan

UU PPHI telah memotong kewenangan pegawai pengawas. Terkait dengan problem di atas, penyelewengan pidana dalam pelanggaran hak menjadi perselisihan perdata juga berimplikasi pada tugas dan kewajiban pegawai pengawas ketenagakerjaan. Pengusaha dapat dengan mudah menolak pengawasan yang dilakukan dengan alasan sedang diperselisihkan di PHI.

Pembatasan waktu di PHI dibandingkan dengan kinerja pegawai pengawas yang lambat, juga dapat dipastikan membuat gugatan pengusaha atas perselisihan hak akan selesai lebih dulu dibandingkan dengan laporan buruh ke pegawai pengawas.

UU PPHI telah tumpang tindih dan mengabaikan keberadaan ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme pengawasan yangs selama ini terdapat dalam sejumlah peraturan dan hingga saat ini belum dicabut. Diantaranya  PP No.8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Permenaker No.1 tahun 1999 Tentang Upah Minimum, Permenaker No. 72 Tahun 1984 tentang dasar Perhitungan Upah Lembur, Permenaker No. 3 Tahun 1987 tentang Upah dan Hari Libur Resmi, dan Permenaker No.4 Tahun 1999 tentang Tunjangan Hari Raya.

Bahkan UU PPHI telah mengabaikan UU No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan.

  1. Formalisme proses penyelesaian perselisihan

Hampir seluruh ketentuan dalam Pengadilan Hubungan Industrial mensyaratkan adanya pendaftaran serta bukti-bukti. Bahkan saat proses masih berada di tingkat bipartit. Hal ini baik untuk sudut administratif tetapi harus diwaspadai oleh serikat buruh. Ketidakbiasaan bermain dengan dokumen-dokumen resmi dapat menjadi hambatan dalam memperoleh haknya, walaupun dari sudut substansi berada di pihak yang benar. Selain itu, formalisme ini dikaitkan dengan potensi pungli oleh panitera PHI, dapat menjadi penghalang serius bagi buruh yang ingin berjuang melalui PHI.

  1. Mengadu domba serikat buruh

Undang-undang PPHI mempunyai hidden agenda untuk melemahkan gerakan serikat buruh/serikat pekerja. Hal ini dapat dilihat dari ruang lingkup sengketa yang diatur dalam UU PPHI.  Salah satu sengketa yang dimaksud ialah sengketa antar serikat buruh.

Aturan ini memberi peluang yang lebih besar bagi pengusaha untuk mengendalikan atau menkontrol aktivitas serikat buruh dengan memperalat serikat buruh untuk memerangi serikat buruh independen. Dalam konteks inilah serikat buruh dirugikan. Tugas-tugas utama serikat untuk mendidik dan mensejahterakan anggotanya terancam terabaikan karena disibukkan dengan permasalahan internal menghadapi konflik-konflik dengan sesama serikat buruh.

 

Perburuhan Adalah Bagian dari Hak Asasi Manusia

Seringkali kita melupakan bahwa masalah perburuhan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, berbagai ketentuan yang terkait dengan masalah perburuhan terdapat dalam instrument hak-hak asasi manusia. Adapun ketentuan tersebut antara lain (selengkapnya lihat lampiran):

  • Deklarasi Universal HAM: Pasal 4 yang melarang perbudakan, Pasal 23 mengenai hak atas pekerjaan, upah yang layak, bebas dari diskriminasi, jaminan sosial, dan hak mendirikan serikat, Pasal 24 mengenai hak untuk beristirahat dan berlibur, Pasal 25 mengenai taraf hidup yang memadai dan jaminan ketika menganggur.
  • Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: pasal 6 tentang hak atas pekerjaan, Pasal 7 tentang kondisi kerja yang adil, dan Pasal 8 tentang kebebasan berserikat.
  • Konvensi Hak Anak: Pasal 32 yang mengatur mengenai perlindungan anak dari ekspoitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan.
  • UUD NRI 1945: Pasal 27 tentang hak atas pekerjaan, dan Pasal 28D mengenai hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil.
  • Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 38 yang mengatur tentang hak atas pekerjaan, dan Pasal 39 yang mengatur tentang kebebasan berserikat.

Melihat peraturan di atas, sulit dibantah bahwa masalah perburuhan merupakan bagian dari kepentingan publik yang harus diatur oleh hukum publik oleh Negara. Pembiaran kepentingan publik diatur dalam ranah privat dapat mengganggu keberlangsungan Negara, bahkan cita-cita berdirinya suatu Negara.

  • Pidana Perburuhan

Salah satu ciri yang menunjukkan bahwa hukum perburuhan adalah hukum publik yaitu pidana perburuhan. Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perburuhan tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban kerja, tetapi juga mengatur mengenai tindak pidana yang diancam dengan denda, kurungan, atau penjara. Adapun ketentuan yang memiliki pasal pidana adalah sebagai berikut: UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 3/1992 tentang Jamsostek, UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU 2/2004 tentang PPHI, UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja & UU No. 7/1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Dalam kurun waktu tahun 2009-2012, LBH Jakarta melakukan advokasi terhadap 18 kasus pidana perburuhan, namun hanya satu kasus yang berujung ke persidangan dan putusan pengadilan, yaitu kasus upah yang tidak dibayar oleh PT. Istana Magnoliatama. Hal tersebut memperlihatkan meskipun tindak pidana perburuhan merupakan masalah publik yang sangat penting, karena menyangkut tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial, tidak ada tindakan yang serius untuk mempraktekkannya. Berbagai hambatan yang ditemui antara lain:

–     Penyidik kurang proaktif.

–     Penyidik tidak paham dengan tindak pidana anti serikat pekerja.

–     Saksi ahli yang ditunjuk dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI hingga Mei 2013 tidak memberikan pendapat hukumnya

–     Proses penyidikan berjalan lambat.

–     Penyidik melakukan pembiaran dan akhirnya terlapor melarikan diri ke luar negari.

–     Penyidikan dihentikan dengan alasan tidak cukup alat bukti.

 

Sebaliknya, laporan pidana (kriminalisasi) oleh perusahaan seringkali dijadikan strategi untuk memperlemah gerakan buruh.

Lemahnya penegakan pidana perburuhan menyebabkan lemahnya pemenuhan hak-hak buruh. Oleh karenanya berbagai serikat buruh berusaha mendorong adanya desk perburuhan di kepolisian, sama halnya dengan desk khusus mengenai sumber daya lingkungan (sumdaling), industri dan perdagangan, tindak pidana korupsi, perbankan dan cyber, dll. Hingga saat ini dorongan tersebut belum terwujud.

 

Masa Depan Hukum Perburuhan

Masa depan hukum perburuhan tentunya tergantung pada buruh itu sendiri; apakah tunduk pada rencana negara membuat hukum perburuhan menjadi hukum privat, mencari jalan tengah, atau menarik kembali hukum perburuhan menjadi sepenuhnya hukum publik. Tentunya ada banyak jalan, mulai dari jalan paling kompromis hingga jalan paling radikal: penyusunan kajian perburuhan, lobby pemerintah dan parlemen, kampanye, mendorong revisi peraturan perundang-undangan, melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, melakukan gugatan ke pengadilan, konsolidasi gerakan, demonstrasi, penutupan kawasan, mogok, pendudukan pabrik, dll. Satu hal yang pasti, segala perubahan tidak akan bisa diraih tanpa pendidikan. Hidup buruh!.

 

Lampiran:

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Pasal 4:

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang.

Pasal 23:

1.  Setiap orang berhak atas pekerjaan, untuk memilih pekerjaan dengan bebas, atas kondisi pekerjaan yang adil dan menyenangkan, dan atas perlindungan terhadap pengangguran.

2.  Setiap orang berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, tanpa diskriminasi.

3.  Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan memadai, yang bisa menjamin penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya sesuai dengan martabat manusia, dan apabila perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

4.  Setiap orang berhak mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24:

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan menerima upah.

Pasal 25:

1.  Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf  kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 6

1.  Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut.

2.  Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini akan mencakup program bimbingan dan pelatihan teknis dan kejuruan, kebijakan dan teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap, serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, berdasarkan kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi individu.

Pasal 7

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik, yang terutama menjamin:

(a)  Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:

(i)  Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya perempuan yang harus dijamin kondisi kerjanya yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki, dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;

(ii)  Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;

(b)  Kondisi kerja yang menjamin keselamatan dan yang sehat;

(c)  Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa pertimbangan apapun selain senioritas dan  kemampuannya;

(d)  Istirahat, waktu senggang, dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan upah, dan imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

Pasal 8

1.  Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin:

a)     Hak setiap orang untuk membentuk serikat buruh dan bergabung dalam serikat buruh pilihannya, tunduk pada aturan-aturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan pada pelaksanaan pelaksanaan hak ini selain pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau bagi perlindungan hak dan kebebasan orang lain;

b)     Hak serikat buruh untuk membentuk federasi atau konfederasi nasional, dan hak federasi atau konfederasi tersebut untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat buruh internasional;

c)     Hak serikat buruh untuk berfungsi secara bebas tanpa dikenai pembatasan selain pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang perlu dalam suatu masyarakat demokratis demikepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau bagi perlindungan hak dan kebebasan orang lain;

d)     Hak untuk melakukan pemogokan,dengan ketentuan bahwa hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum negara tertentu;

2.  Pasal ini tidak akan menghalangi dibuatnya pembatasan-pembatasan yang sah dalam pelaksanaan hak tersebut diatas oleh anggota angkatan bersenjata, atau kepolisian, atau pemerintah Negara.

3.  Tidak ada satu pun ketentuan dalam Pasal ini yang memberi kewenangan pada Negara Pihak “Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Kebebasan Berorganisasi” untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan undang-undang sedemikian rupa sehingga mengurangi jaminan yang telah ditetapkan dalam Kovenan tersebut.

KONVENSI HAK ANAK

Pasal 32

1.  Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembanganfisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

2.  Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini. Untuk mencapai tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional lain yang terkait, Negara-negara Pihak khususnya akan:

a)     menetapkan usia atau usia-usia minimum untuk memasuki lapangan kerja;

b)     menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam kerja dan kondisi pekerjaan;

c)     menetapkan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang layak untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini secara efektif.

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Pasal 27:

(2)  Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28D:

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 38

(1) Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 


[1] Dibuat oleh Alghiffari Aqsa, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat LBH Jakarta untuk pelatihan buruh pada tanggal 24 Agustus 2013 di Karawang.

[2] Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: Djambatan, 1987, hlm. 10.

[3] Ibid

[4] Ibid, hal. 16.

[5] Ibid.

[6] Abdul Jalil, Teologi Buruh, (Yogyakarta: LKiS). Cet I, hal 38

[7] Ibid, hal. 41.

[8] Jalil, Op. Cit,

[10] H.L.A. Hart, Konsep Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2009), Hal. 26.

[11] Pranoto Iskandar, Memahami Hukum Indonesia, (Cianjur: IMR Press, 2011), hal. 10.

[12] C.S.T Kansil, S.H, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Cet ketujuh, hal.36.

[13] Ibid

[14] Ibid.

[15] Ibid. Hal 75.

[16] Zainal Asikin dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Maret 2010). Cet. Ke-8, hal. 5-7

[17] Pengadilan Hubungan Industrial diberi wewenang untuk menyelesaikan Perselisihan Hak; Perselisihan PHK; Perselisihan Kepentingan; dan Perselisihan Antar Serikat Pekerja dalam satu perusahaan;

 

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑