Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

Kategori

XII. Uncategorized

LBH Jakarta Sebagai Pusat Rujukan untuk Keadilan Sosial

bringbackjustice-pp

LBH Jakarta Sebagai Pusat Rujukan untuk Keadilan Sosial

Social Justice Clearinghouse

“Dari akses terhadap keadilan menuju keadilan sosial”[1]

Oleh Alghiffari Aqsa

Sejak berdiri pada tahun 1971, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menerima kurang lebih 1000 kasus dengan 30.000-50.000 pencari keadilan rata-rata setiap tahun. Berbagai persoalan hukum dan hak asasi manusia yang diadukan ditangani dengan berbagai cara, mulai dari konsultasi, pendampingan, gugatan strategis, advokasi kebijakan, hingga kampanye dan pengorganisasian sehingga masyarakat lebih berdaya. LBH Jakarta menamakan metode bantuan hukumnya dengan bantuan hukum struktural, sebuah metode yang harus menyelesaikan akar persoalan dari masalah ketidakadilan.

Dari pengalaman LBH Jakarta, ternyata persoalan dari pencari keadilan tidak hanya soal akses terhadap bantuan hukum, melainkan banyak aspek sosial yang lain. Jika seseorang, keluarga, atau kelompok memiliki permasalahan hukum, pada umumnya memiliki persoalan lain seperti: tidak memiliki pekerjaan, terancamnya hak atas pendidikan karena ketidaksanggupan membayar biaya sekolah/kuliah, terancamnya hak atas kesehatan karena ketidaksanggupan membayar biaya rumah sakit, persoalan hak atas identitas karena diskriminasi atau persoalan sengketa tanah, trauma atau problem psikologis, tidak memiliki ongkos atau berhutang untuk transportasi mengurus kasusnya, atau bahkan tidak memiliki uang untuk makan karena tidak memiliki uang. Sebagian permasalahan tersebut dapat dikategorikan juga sebagai permasalahan hukum dan HAM, tapi seringkali luput untuk diadvokasi jika tidak diperiksa atau tidak diadukan bersamaan dengan kasus hukum yang diadukan ke LBH Jakarta. Sebagian lain adalah permasalahan sosial non hukum. Lanjutkan membaca “LBH Jakarta Sebagai Pusat Rujukan untuk Keadilan Sosial”

Iklan

Refleksi 47 Tahun LBH Jakarta

Refleksi 47 Tahun LBH Jakarta

Oleh Alghiffari Aqsa

Empat puluh tujuh tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah organisasi bantuan hukum atau organisasi hak asasi manusia. LBH Jakarta bisa dikatakan sebagai lembaga yang sudah cukup tua, mengalami 27 tahun kerasnya Orde Baru, mendorong reformasi dan merasakan bagaimana Orde Reformasi yang sudah memasuki usianya yang ke-20 pada tahun ini.

Dalam peringatan usianya yang ke 47, tahun ini LBH Jakarta mengambil tema “Menjaga Semangat Reformasi di Tengah Darurat Demokrasi” karena tepat dengan dua puluh tahun reformasi dan kondisi demokrasi yang semakin membuat kita cemas akan seperti apa nanti negeri ini. Pada usia ke-47 ini kami ingin berefleksi mengenai tiga hal, yaitu:

1. Kondisi Negara

Pada akhir tahun 2017, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) meluncurkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) dengan judul Redupnya Api Reformasi. Judul tersebut merupakan hasil refleksi berbagai persoalan demokrasi dan hak asasi manusia yang terjadi sepanjang 2017, sekaligus merangkum hasil refleksi berbagai konsolidasi masyarakat sipil mengenai kondisi demokrasi.[1] Redupnya api reformasi ketika amanat reformasi hanya dijadikan sejarah yang perlahan bisa mati dan dilupakan. Amanat reformasi tersebut adalah: 1) Penegakan supremasi hukum; 2) Pemberantasan KKN; 3) Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya; 4) Amandemen Konstitusi; 5) Pencabutan Dwi Fungsi ABRI; 6) Pemberian Otonomi Daerah Seluas-luasnya.

Dua puluh tahun Reformasi, militerisme semakin menguat, koruptor mampu membentuk dan menguasai sistem, bangkitnya kroni Soeharto dan keluarganya, hukum diletakkan di bawah politik, otonomi daerah melahirkan oligarki atau politik kroni di daerah, dan adanya gerakan untuk kembali ke UUD 1945 yang dianggap sebagai UUD asli. Demokrasi semakin menurun dan peringkat demokrasi Indonesia terjun bebas 20 peringkat ke posisi 68 pada tahun 2017.[2] Penurunan kualitas demokrasi tersebut sejalan dengan survei Badan Pusat Statistik setahun sebelumnya yang menyimpulkan indeks demokrasi Indonesia turun dari poin 72 ke 70 akibat turunnya kebebasan sipil, hak politik, dan kualitas lembaga demokrasi.[3] Lanjutkan membaca “Refleksi 47 Tahun LBH Jakarta”

Soal Perppu Ormas; Pembatasan HAM Ada Batasnya

PEMBATASAN HAM ADA BATASNYA oleh Alghiffari Aqsa

Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta

Ada batasan dalam pembatasan hak asasi warga negara sehingga negara tidak bisa sewenang-wenang membatasi hak asasi warga negara. Setidaknya ada beberapa instrumen hukum yang bisa digunakan dalam membatasi hak asasi warga negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) beserta Komentar Umumnya, dan Prinsip-Prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Kovenan Sipol dan Prinsip Siracusa

Prinsip Siracusa mengatur prinsip pembatasan HAM, yaitu dilakukan dalam masyarakat demokratis, demi ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, dan hak kebebasan orang lain atau reputasi orang lain. Lebih lanjut Prinsip Siracusa angka 10 mengatur bahwa kebutuhan pembatasan berimplikasi: 1) didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal relevan dari Kovenan Sipol; b) merespon tekanan publik atau kebutuhan sosial; c) mencapai tujuan yang sah; dan d) sebanding dengan tujuan.

Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) yang membatasi hak warga negara untuk berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi tidak didasarkan pada prinsip pembatasan sesuai Prinsip Siracusa di atas. Selain itu Perppu justru menimbulkan tekanan publik untuk pembatalan, meskipun banyak juga kelompok masyarakat yang mendukung. Adanya Perppu justru berpotensi melanggar hak asasi banyak warga negara, melemahkan demokrasi, dan melemahkan negara hukum.

Perppu Ormas mengutip Pasal 4 Kovenan Sipol dalam penjelasannya. Celakanya Pasal 4 dicantumkan dengan Bahasa Inggris, padahal jika diterjemahkan masyarakat justru bisa membaca bahwa negara dapat mengenyampingkan HAM dan melakukan pembatasan jika terdapat keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa, dan keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi oleh negara. Keadaan darurat tidak pernah diumumkan secara resmi oleh negara dan kondisi objektif Indonesia sebenarnya tidak berada dalam kondisi darurat (state emergency). Lanjutkan membaca “Soal Perppu Ormas; Pembatasan HAM Ada Batasnya”

Pengabdi Bantuan Hukum (1): Khaerul Anwar

image

Banyak jaringan kerja LBH Jakarta, media, ataupun masyarakat telah mengenal para pengacara publik LBH Jakarta. Hal tersebut karena kerja pengacara publik yang memang mensyaratkan kampanye publik dalam kerja advokasinya. Tidak banyak yang mengenal pengabdi bantuan hukum yang bukan pengacara publik, padahal perannya sangat signifikan. Banyak juga pengabdi bantuan hukum yang akhirnya minder dengan pengacara publik, bahkan ada yang merasa bukan aktivis. Saya akan perkenalkan profil-profil pengabdi bantuan hukum di LBH Jakarta di luar pengacara publik sehingga bisa dikenal juga oleh pemangku kepentingan LBH Jakarta. Profil pertama adalah penggalang dana publik bernama Khaerul Anwar.

Khaerul Anwar atau biasa dipanggil Arul telah tiga tahun bekerja di LBH Jakarta. Bapak satu anak ini terlibat dari awal pembuatan tim Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), program penggalangan dana publik yang mengumpulkan donasi individu tiap bulan dari masyarakat dan juga mengajak anggota SIMPUL aktif mendukung kerja advokasi LBH Jakarta.

Tiga bulan pertama di LBH Jakarta, Arul langsung mengajukan pengunduran diri. Selain merasa tidak cocok karena hanya berbekal ijazah SMA dan pengalaman sebagai asisten kepala toko disebuah mini market, Arul merasa bebannya terlalu berat untuk bersama membuat sistem dan memandirikan LBH Jakarta melalui penggalangan dana publik. LBH Jakarta tentunya menolak pengunduran diri Arul karena merasa ia ada kemauan mengembangkan diri dan niat tulus untuk mengabdi.

Kemauan untuk mengembangkan diri dan niat yang tulus merupakan modal besar di LBH Jakarta. Ketika Arul bertahan di LBH, Arul langsung ditantang melakukan beberapa hal menurut saya belum tentu bisa dengan cepat dilakukan oleh orang lain, termasuk pengacara publik LBH Jakarta. Pertama, Arul diminta untuk menguasai program design foto. Dalam hitungan minggu Arul sudah bisa design foto sederhana. Sekarang design Arul menurut saya sangat baik. Ode, Kabid Kampanye Strategis banyak membantu Arul. Kedua, Arul diminta untuk menguasai program microsoft access untuk merapikan database anggota SIMPUL. Program yang cukup rumit, namun bisa dikuasai dalam dua bulan saja. Arul inisiatif untuk ikut grup komunitas microsoft access dan aktif bertanya. Lanjutkan membaca “Pengabdi Bantuan Hukum (1): Khaerul Anwar”

Refleksi Kondisi Hukum dan HAM di Tahun 2015

(Refleksi Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2015)

KONDISI HUKUM DAN HAM DI INDONESIA

Alghiffari Aqsa

Kondisi Negara Hukum

Jika kita berkaca kepada Index Negara Hukum 2015, maka pada tahun 2015 Indonesia berada di urutan 52 dari 102 negara yang diteliti dengan nilai 0,52 dari maksimal 1. Indonesia berada di bawah Filipina di urutan 51, Malaysia di urutan 39, dan Singapura di urutan 9. Kondisi terparah berada pada sistem peradilan pidana dimana seluruh komponen berada di bawah 0,5: Investigasi yang Efektif (0,44), Peradilan yang Efektif dan Tepat Waktu (0,48), Sistem Koreksi yang Efektif (0,13), Tidak Diskriminatif (0,24), Tidak Korupsi (0,41), Tidak ada Campur Tangan Pemerintah (0,42), dan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku (0,35). Disisi lain, legislatif dianggap sebagai lembaga paling korup (0,28), kemudian lembaga peradilan (0,29), Kepolisian/TNI (0,43), dan eksekutif (0,5).[1]

Melihat indeks di atas, tentunya kondisi Indonesia sangat memprihatinkan karena Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Peradilan yang adil dan bebas dari korupsi masih jauh dari yang diharapkan, bahkan Indonesia hanya memiliki poin 0,1 untuk sistem koreksi yang efektif di sistem peradilan pidana. Artinya aparatur penegak hukum sulit untuk dikoreksi dan akhirnya abusive. Tidak heran kasus pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan jujur di ranah pidana masih sangat tinggi; penyiksaan, salah tangkap, rekayasa kasus, kriminalisasi kasus perdata, dan lain-lain. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka hukum justru akan menjadi alat bagi yang kuat untuk menindas yang lemah. Maka adagium manusia untuk (baca: dikorbankan demi) hukum pun menjadi sebuah gambaran kondisi hukum saat ini. Lanjutkan membaca “Refleksi Kondisi Hukum dan HAM di Tahun 2015”

Pembukaan KALABAHU Buruh: Buruh Harus Berdaya

image

LBH Jakarta (15/08/2015). Buruh harus berdaya. Itulah sepenggal kalimat singkat yang menggambarkan bagaimana cita-cita Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) kepada rekan-rekan buruh. Kami memiliki keyakinan bahwa buruh mampu mandiri dalam melakukan pembelaan terhadap hak-haknya, baik di dalam mupun di luar persidangan.

Karya Latihan Bantuan Hukum untuk Buruh (KALABAHU Buruh) merupakan pelatihan yang terinspirasi dari KALABAHU yang sudah 36 tahun secara konsisten diselenggarakan oleh LBH Jakarta untuk mahasiswa tingkat akhir dan sarjana. Saat ini KALABAHU Buruh baru dua kali diadakan, setelah KALABAHU Buruh pertama diadakan tahun 2014 lalu. LBH Jakarta sadar bahwa buruh merupakan pemangku kepentingan utama LBH Jakarta, mengingat ditahun 2014 saja LBH Jakarta menerima 251 kasus buruh dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 54883 orang. Tentunya KALABAHU Buruh akan terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga serikat buruh mampu mandiri dalam pengembangan kapasitas advokasi anggotanya.

KALABAHU Buruh tahun ini setidaknya terdiri dari tiga klasifikasi materi; ideologi, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu juga terdapat materi kunjungan ke komunitas lain agar peserta memahami persoalan perburuhan di tempat lain. Materi yang komprehensif sangat diperlukan karena LBH Jakarta tidak ingin hanya memberikan keterampilan (skill) saja. Percuma keterampilan yang mumpuni, tapi jika perspektif buruh masih “toleran” dengan musuh utama buruh, yaitu kapitalisme. Atau contoh lain, percuma terampil dan sukses dalam advokasi kasus buruh, tetapi tidak menghormati buruh perempuan yang mengalami berbagai lapisan penindasan.

Terdapat beragam serikat buruh yang mengikuti KALABAHU Buruh ini, termasuk serikat buruh yang mungkin saja berbeda pandangan politik dan seringkali tidak pernah bertemu dalam gerakan buruh. Harapan kami terdapat saling tukar pengalaman antar peserta dan juga, terjalin solidaritas antara serikat buruh dikemudian hari.

Selamat berdaya! Salam solidaritas! Hidup buruh!

Alghiffari Aqsa

Kekeliruan Kita Soal Upah Minimum

image

LBH Jakarta (15/0815). Banyak pihak seringkali keliru mengenai upah, terutama mengenai upah minimum. Hal tersebut diungkapkan oleh Indrasari Tjandraningsih, peneliti AKATIGA Pusat Analisis Sosial, dalam pembukaan Karya Latihan Bantuan Hukum Buruh (KALABAHU Buruh) di LBH Jakarta. Indrasari mengungkapkan bahwa upah minimum adalah sebuah kebijakan publik dan merupakan kewenangan pemerintah. Upah minimum merupakan upah terendah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja agar dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Hal tersebut diatur melalui undang-undang dan peraturan di bawahnya. Perlu diingat juga bahwa upah minimum hanyalah untuk pekerja lajang dan masa kerja di bawah satu tahun.

Selanjutnya Indrasari memaparkan upah minimum berbeda dengan upah dimana upah adalah ranah pekerja dan pemberi kerja yang ditentukan berdasarkan kesepakatan hasil perundingan kedua pihak. “Upah minimum adalah ranah publik dan bukan urusan pengusaha, wajib untuk ditaati”, papar Indrasari.

Tujuan dari upah minimum antara lain melindungi upah dari efek persaingan pasar, menghindari dibayarnya upah yang sangat rendah, menghapus persaingan tidak sehat antara pengusaha dalam hal upah, mengurangi ketimpangan upah antara pekerja lelaki dan perempuan, serta memberikan perlindungan sosial bagi pekerja. Titin Suherni dari serikat PPMI berkomentar bahwa perempuan dan lelaki seringkali dibedakan karena dianggap bukan kepala keluarga, tenaganya tidak sekuat lelaki, dan tidak seproduktif lelaki. “Betul upah minimum melindungi diskriminasi”, tegasnya.

Membayar buruh di bawah upah minimum merupakan tindak pidana. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 185 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Membayar buruh di bawah upah minimum dianggap delik kejahatan dan diancam penjara 1-4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.400.000.000.

Tarik menarik soal upah dan upah minimum sudah menjadi hal yang lazim dan rutin terjadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa akhir tahun adalah moment gerakan buruh, seperti lebaran buruh, karena akhir tahun merupakan proses penetapan upah minimum. Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Peserta KALABAHU Buruh menyayangkan bahwa pembahasannya tidak terbuka, hanya kelompok tertentu yang tahu draftnya seperti apa. (AGF)

MENJADI PENGACARA DIVERGENT

LBH Jkt

MENJADI PENGACARA DIVERGENT

Oleh Alghiffari Aqsa[1]

Setelah menonton film Divergent dan Insurgent karya Neil Burger saya kemudian berfikir mengenai Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Sepertinya Divergent  mirip dengan Pengacara Publik LBH Jakarta. Sepertinya memang terlalu berlebihan, namun maksud dari tulisan ini bukan untuk membanggakan LBH Jakarta melainkan menyampaikan bahwa ada sekelompok pengacara yang berbeda dan patut untuk diikuti jejaknya. Dalam kamus Oxford divergent dapat berarti kecenderungan berbeda atau dikembangkan berbeda arah.[2] Sedangkan insurgent berarti seseorang yang bertarung melawan pemerintahan atau kekuatan penakluk, pemberontak, ataupun seorang yang revolusioner.[3]

Di dalam film Divergent, dalam sebuah daerah dystopia[4], untuk mencapai tatanan masyarakat yang sempurna manusia dibagi ke dalam lima kelompok berdasarkan karakternya yaitu Candor (the honest atau bersifat jujur), Erudite (the intelligent atau pintar), Amity (the peaceful atau bersifat cinta damai), Dauntless (the brave atau pemberani), dan Abnegation (the selfless atau penolong tanpa pamrih). Oleh karenanya setiap kelompok menjalankan tugas yang berbeda di masyarakat, candor memegang jabatan yang membutuhkan kejujuran seperti hakim, Abnegation menjadi anggota di pemerintahan atau pelayan masyarakat, Amity menjadi petani dan sebagainya, Erudite menjadi ilmuwan, Dauntless menjadi penjaga keamanan.[5]

Di luar lima kelompok tersebut di atas terdapat Factionless dan Divergent. Factionless merupakan kelompok yang tidak diakui dan hidup dijalanan. Sedangkan Divergent merupakan kelompok orang yang berbeda dan dianggap memiliki kelainan dikarenakan banyak karakter yang sesuai atau menonjol di dalam dirinya. Divergent dianggap sebagai ancaman karena akan mengacaukan struktur masyarakat yang dibuat. Karenanya seorang Divergent kemudian menyembunyikan karakternya dan masuk membaur ke 5 karakter yang sesuai dengan struktur masyarakat yang telah ditentukan. Divergent juga mampu menggerakkan factionless dalam perjuangan mengubah tatanan yang lalim dan dipimpin oleh Dauntless. Dalam film, divergent kemudian diburu dan dituduh melancarkan pemberontakan.

Di film Insurgent, sekuel dari Divergent, ternyata divergent merupakan jawaban kebutuhan masyarakat untuk perdamaian dan tatanan yang lebih baik. Rupanya divergent merupakan sebuah percobaan dari para leluhur untuk menciptakan bibit unggul yang mampu menciptakan perdamaian dan melindungi dystopia dari dunia luar. Gerbang terhadap dunia luar pun terbuka dan seluruh struktur masyarakat melebur, tidak ada lagi pengelompokan.

Pengacara Publik Divergent

Menjadi pengacara publik atau pekerja bantuan hukum LBH Jakarta menurut saya tidak ubahnya menjadi seorang divergent, yaitu seseorang yang berbeda dari mayoritas. Ada beberapa hal yang membedakan pengacara publik LBH Jakarta dengan pengacara pada umumnya: Lanjutkan membaca “MENJADI PENGACARA DIVERGENT”

Demokrasi Murni Di Tempat Kerja

Dalam lingkungan yang sudah memiliki struktur kepemimpinan, menjadi pimpinan atau orang yang dipimpin seakan menjadi suatu kepastian. Sebagai contoh di sebuah organisasi atau lembaga, seseorang yang sudah lama di organisasi, memiliki pengalaman dan kapasitas akan dijadikan pimpinan. Seseorang yang belum berpengalaman atau sering kali baru bergabung akan menjadi anak buah. Sebenarnya bisa jadi anak buah lebih berkualitas dari pimpinan.

Bagaimana jika tidak ada pimpinan dan anak buah di suatu organisasi? Bagi organisasi anarkis yang tidak menginginkan adanya struktur tentu hal yang lumrah. Tapi bagi organisasi yang percaya struktur, tentu sulit untuk mencapai tujuannya. Organisasi tersebut biasanya tergantung dengan pimpinan, tidak ada pimpinan maka organisasi tidak berjalan.

Kelompok anarkis menjalankan organisasinya dengan prinsip otonom dan demokratis. Setiap orang harus berdaya, diberdayakan, dan dihargai pendapatnya. Pimpinan tidak dibutuhkan, artinya tidak ada penguasa atau kekuasaan tidak berpusat di
satu atau sekelompok orang saja. Seandainyapun dibutuhkan fungsi koordinasi yang cukup intens”, maka yang diperlukan adalah koordinator-koordinator yang sifatnya mudah berganti atau recallable dan tidak permanen. Tidak heran anarkis dianggap sebagai demokrasi radikal, pure democracy atau direct democracy.

Lalu bisakah disebuah lembaga yang telah puluhan tahun berdiri dengan struktur, diterapkan sistem tanpa pimpinan tersebut? Diterapkan demokrasi yang radikal atau murni? Sepertinya sangat sulit kecuali ada perombakan besar-besaran.

Namun demikian, jika kita membedah sebuah organisasi maka akan ada struktur kepemimpinan yang paling kecil, entah itu divisi, sub divisi, biro, ataupun bidang. Disitulah demokrasi yang murni mulai bisa diterapkan. Setiap orang dihargai pendapatnya, keputusan dilakukan bersama, saling monitor, laporan dan evaluasi yang terbuka. Jika tidak bisa melakukan perombakan dan mengharuskan berkompromi, maka kepala biro, bidang, ataupun divisi dapat menjadi koordinator yg bertugas hanya mengkoordinir namun sifat kedudukannya adalah setara; tidak ada ketimpangan beban dan hak dalam bekerja.

Hal tersebut diatas ternyata diusulkan oleh staf-staf penggalangan dana publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Karena kesulitan mencari kepala divisi yang baru dan telah terjadi pergantian tiga kali kepala divisi, diusulkan agar untuk sementara tidak ada kepala divisi tapi ada koordinator-koordinator sesuai program atau tugas kerja. Saya mengemukakan hal tersebut akan sulit kecuali ada kesadaran dan disiplin yang tinggi. Hanya organisasi anarkis dan berdaya yang bisa melakukan hal tersebut hingga tercapai tujuan organisasinya. Tahun 2014 hanya tinggal 3 bulan dan banyak target yang harus dipenuhi, organisasi bisa menjadi lebih lamban jika tanpa kepala divisi. Namun sisi positifnya adalah setiap anggota akan berdaya, pengambilan keputusan akan lebih demokratis.

Akhirnya diputuskan bersama bahwa dalam 1 bulan dicoba untuk tidak ada kepala divisi. Seluruh tugas kerja dan kebutuhan dalam divisi kemudian dituliskan secara rinci dan ditentukan siapa koordinator atau penanggungjawabnya. Laporan akan dibuat dengan rutin oleh masing-masing penanggung jawab dan dievaluasi bersama.

Demokrasi yang murni mulai dijalankan. Bisakah sistem tersebut bertahan? Semoga!

Jakarta, 6 Oktober 2014
Diketik dengan HP, selepas kerja.

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑