Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

Kategori

X. POLITIK DAN SOSIAL

Izin dan Larangan Demonstrasi

Reformasi Dikorupsi

Izin dan Larangan Demonstrasi

Oleh: Alghiffari Aqsa

Tidak ada izin demonstrasi, yang ada hanyalah pemberitahuan demonstrasi. Hal tersebut sering disalahpahami tidak hanya oleh sebagian masyarakat, tetapi juga pejabat publik yang seharusnya paham undang-undang, yaitu kepolisian. Peristiwa yang paling terkini adalah larangan demonstrasi dari tanggal 15 hingga 20 Oktober 2019 yang dikeluarkan beberapa Kapolda. Kapolda Metro Jaya bahkan mengatakan jika demonstrasi tetap diadakan maka demonstrasi tersebut ilegal.[1]

Beda Izin dan Pemberitahuan

Izin sangat berbeda dengan pemberitahuan, termasuk konsekuensi hukumnya. Jika menggunakan konsepsi izin, maka ada otoritas yang berhak mengizinkan atau tidak mengizinkan sebuah kegiatan. Ada keputusan atau surat izin yang dikeluarkan oleh otoritas tersebut. Jika izin tidak diberikan, maka kegiatan tersebut ilegal dan dapat diberikan sanksi hukum. Jika menggunakan konsepsi pemberitahuan, maka tidak perlu ada persetujuan dari otoritas untuk melakukan sebuah kegiatan. Otoritas tidak bisa melarang kegiatan tersebut dan kegiatan tetap legal meskipun otoritas tidak sepakat dengan kegiatan.

UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur untuk demonstrasi cukup menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian, bukan izin. Tidak ada satupun kata izin dalam UU tersebut. Diatur secara tegas pula, bahwa kepolisian wajib segera memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan.[2] Tidak ada opsi untuk menolak pemberitahuan aksi tersebut. Jika terdapat pelanggaran terhadap UU, maka kepolisian dapat memberikan sanksi dengan membubarkan demonstrasi, bukan melarang demonstrasi. Oleh karenanya, memberi atau tidak memberi izin demonstrasi merupakan persepsi yang keliru dan bertentangan dengan UU.

Larangan waktu dan tempat

UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak melarang demonstrasi dilakukan di sekitar komplek MPR/DPR sebelum atau ketika pelantikan Presiden. UU hanya mengatur bahwa demonstrasi tidak boleh dilakukan di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional dalam radius tertentu.[3] Selain itu UU hanya mengatur larangan demonstrasi pada hari besar keagamaan, Tahun Baru,  dan 17 Agustus.[4] Jelas selain hari dan tempat tersebut demonstrasi dapat dilakukan. Lanjutkan membaca “Izin dan Larangan Demonstrasi”

OLIGARKI DAN PERBURUHAN

KALABAHU-BURUH-2018-625x625

OLIGARKI DAN PERBURUHAN

oleh

Alghiffari Aqsa[1]

Dalam bidang perburuhan, buruh sangat lazim sekali mendengar dan secara sadar berhadapan dengan kapitalisme. Namun, tidak banyak yang menyadari perlawanan terhadap oligarki. Sebagian berpendapat cukuplah memisahkan antara kelas pekerja dan kelas borjuis saja, tidak perlu ada tambahan istilah lagi seperti istilah oligarki. Padahal, mengetahui oligarki dan membaca siapa saja para oligark dapat memberikan peta yang lebih jelas bagaimana kapitalisme dijalankan.

Pengertian dan Tipologi Oligarki

Pengertian yang umum tentang oligarki adalah kekuasaan yang dikendalikan oleh sedikit orang, tetapi memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan. Kata oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligoi berarti “beberapa” atau “segelintir” dan arche berarti “memerintah”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.[2] Sedangkan Oxford Dictionary menyatakan bahwa oligarki adalah sekelompok kecil orang yang memiliki kontrol atas negara atau organisasi.[3] Dalam sebuah diskusi mengenai Oligarki dan Korupsi pada tahun 2015, Bambang Widjojanto mendefenisikan oligarki adalah sistem dimana bersekutunya kekuatan kelompok politisi dan mafia yang bersatu.[4]

Jeffrey Winters tidak puas dengan definisi oligarki hanya sekedar pemerintahan oleh segelintir orang. Winters berpendapat salah satu ciri utama dari oligarki adalah mempertahankan kekayaan (wealth defense). Oleh karena itu Winters mendefenisikan oligark sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial ekslusifnya.[5] Ahli lain yang banyak membahas soal oligarki adalah Richard Robison dan Vedi Hadiz. Perbedaannya dengan Winters mengenai oligarki adalah fokusnya pada relasi kekuasaan. Robison dan Hadiz memandang oligarki adalah sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif atas konsentrasi kekayaan.[6]

Winters berpendapat setidaknya terdapat 4 jenis oligarki, yaitu Oligarki Panglima (Warring Oligarchy), Oligarki Penguasa Kolektif (Ruling Oligarchy), Oligarki Sultanistik (Sultanistic Oligarchy), dan Oligarki Sipil. Oligarki Panglima adalah ketika kekuasaan dikendalikan oleh otoritas yang lebih unggul yang umumnya lewat penaklukan dan persekutuan. Dalam Oligarki Panglima kapasitas pemaksa ada untuk mempertahankan kekayaan, dan kekayaan digunakan untuk memelihara kapasitas pemaksa. Oligarki Penguasa Kolektif adalah ketika para oligark masih berperan besar secara pribadi dalam kekerasan, namun berkuasa secara kolektif dan melalui lembaga atau norma yang memiliki aturan main. Lanjutkan membaca “OLIGARKI DAN PERBURUHAN”

Refleksi Visi Partisipasi Politik Kelompok Masyarakat Sipil

Jpeg
Jpeg

Refleksi Visi Partisipasi Politik Kelompok Masyarakat Sipil

oleh

Alghiffari Aqsa

Menegakkan kedaulatan rakyat merupakan cita-cita masyarakat sipil pasca jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Berbagai kajian dan langkah advokasi terkait partisipasi politik kemudian dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil. Diantaranya adalah pengkajian dan perubahan terhadap tiga undang-undang bidang politik yang dilakukan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). KRHN dan YLBHI mengkaji perubahan Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR dan MPR, dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.[1]

KRHN dan YLBHI melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan kajian; akademisi, para pengacara dan advokat, dan aktivis YLBHI.[2] Penyusunan kajian tersebut dilakukan setelah memperoleh masukan dari berbagai kalangan masyarakat seperti aktivis partai politik, akademisi, aktivis LSM, aktivis mahasiswa, dan anggota DPRD. Penyerapan aspirasi dan masukan pun dilangsungkan di lebih dari 15 wilayah di Indonesia.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam politik Indonesia dan ingin diubah antara lain:

  1. Pancasila sebagai satu-satunya asas.
  2. Dominasi kekuasaan eksekutif atas kekuasaan legislatif dan judisial.
  3. Jumlah partai politik diminimalisir.
  4. Tidak ada kompetisi dan diskriminatif.
  5. Pemerintah campur tangan ke internal partai.
  6. Anggota dewan adalah orang-orang asing yang tidak dikenal rakyat.
  7. ABRI memiliki tiket gratis ke legislatif.
  8. Pemberhentian atau recall hanya dari partai

Lanjutkan membaca “Refleksi Visi Partisipasi Politik Kelompok Masyarakat Sipil”

The Shrinking of Democratic Space of Minority Groups in Indonesia

images (4)

Pic: PCSDS

The Shrinking of Democratic Space of Minority Groups in Indonesia
By Alghiffari Aqsa

After 20 years of “Reformasi 1998” and the fall of the dictatorship regime, Indonesia should be more open, free, and democratic. Civil liberties, anti-corruption, and the fulfilment of basic needs should be in place. But, what we have now is the reverse. Indonesia is turning back to undemocratic country since the phenomenon that we called shrinking of democratic space. And the worst impact will be hit the hardest against the weakest, the poorest, and the minorities.

The shrinking of democratic space is not only felt by the activist, public interest lawyer, and democratic organization, but it’s already realized by independent survey, even by government itself. The are some surveys that described the democratic situation in Indonesia such as survey by The Economist Intelligence Unit, Indonesian Central Statistics Agency (BPS), Freedom House, Reporters without Borders, etc.

Survey of The Economist Intelligence Unit (2017) stated that Indonesia was the worst-performing country in 2017, falling by 20 places in the global rankings from 48th to 68th position. After its score declined from 6.97 to 6.39. Indonesia was stated as a flawed democracy country and the media freedom status was stated as largely unfree. The index by The Economist Intelligence Unit is quite the same with Indonesian Central Statistics Agency (BPS) survey in 2017. BPS recorded that in 2016 Indonesian Democracy Index (IDI) dropped by 2.73 points to 70.09 compared to the 2015 IDI at 72.82, the points of civil liberties index dropped by 3.85 points to 76.45, the civil rights index dropped 0.52 point to 70.11, and the democratic institutions’ index dropped 4.82 points to 62.05. Lanjutkan membaca “The Shrinking of Democratic Space of Minority Groups in Indonesia”

Waspadai Militerisme di Balik Kedua Pasangan Capres-Cawapres

images (3)

Pic: Indonesia Tanpa Militerisme

Wawancara terkait Pemilu 2014: Waspadai Militerisme di Balik Kedua Pasangan Capres-Cawapr

Persoalan militerisme luput atau belum menjadi perhatian dalam Pemilun2019. Padahal selama pemerintahan Jokowi-JK, militerisme jauh menguat dan sangat jauh masuk ke ranah sipil. Indonesia mundur jauh ke belakang terkait militerisme.

Pada tahun 2014, LBH Jakarta bersama Indonesia Tanpa Militerisme sudah memprediksi hal tersebut karena tim sukses kedua calon didominasi oleh purnawirawan yang diduga lakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya prediksi tersebut memunculkan sikap skeptis bahwa kasus pelanggaran HAM akan diselesaikan. Dan hal tersebut terbukti karena hingga kini kasus pelanggaran HAM masih mandek penyelesaiannya oleh Kejaksaan Agung dan pemerintah. Purnawirawan Jendral justru menguasai struktur pemerintahan dan politik di Indonesia.

Sikap LBH Jakarta tersebut rasanya masih relevan untuk Pemilu 2019 karena aktornya tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, wawancara oleh Rumah Pemilu ini mungkin bisa dijadikan sebuah informasi terkait militerisme. Berikut link dan artikel wawancaranya: Lanjutkan membaca “Waspadai Militerisme di Balik Kedua Pasangan Capres-Cawapres”

Kepemilikan Kolektif (Koperasi) Sebagai Alternatif Sistem Kerja Upahan

 

Kepemilikan Kolektif Sebagai Alternatif Sistem Kerja Upahan[1]

Oleh Alghiffari Aqsa

(Bacaan Awal untuk Kalabahu Buruh)

Kerja berdasarkan sistem upahan atau hubungan kerja antara majikan/pengusaha dan buruh menjadi sistem yang umum diterapkan di seluruh dunia. Sistem kerja tersebut mengubah pola pikir kita bahwa seakan tidak ada alternatif dan buruh harus tunduk pada hak dan kewajiban ditetapkan kepadanya. Sebagai contoh buruh harus menerima besaran upah yang telah ditetapkan, baik oleh pengusaha, pemerintah, ataupun dewan pengupahan.[2]

Tarik menarik kepentingan pengusaha dan buruh akhirnya tidak bisa dihindari. Di satu sisi pengusaha ingin untung yang besar, bahkan untung kecil dapat dikatakan rugi bagi pengusaha mengingat resiko yang dipertaruhkannya dengan berinvestasi. Belum lagi dalam sistem kapitalisme, penyerapan nilai lebih merupakan hal yang natural dilakukan oleh pengusaha untuk melipatgandakan modalnya. Di sisi lain, buruh ingin kesejahteraan dan mendapatkan hidup yang layak dengan konsekuensi upah harus layak. Tidak heran setiap tahun terdapat ribuan demonstrasi terkait perburuhan di Indonesia.[3] Terlebih di akhir tahun, demonstrasi kenaikan upah merupakan sebuah rutinitas yang selalu dilakukan oleh buruh. Adanya upah minimum pun tidak bisa dilepaskan dari adanya tarik menarik kepentingan buruh dan pengusaha. Sejarah mencatat upah minimum pertama kali diterapkan di New Zealand pada tahun 1894 dengan Industrial Conciliation and Arbitration Act untuk menghindari demo buruh dan penutupan pabrik.[4]

Tidak hanya masalah pengupahan, sistem kerja buruh-pengusaha juga memiliki banyak persoalan lain yaitu tidak seimbangnya daya tawar antara buruh dan pengusaha. Pengusaha mampu mempengaruhi kebijakan dan aparatur Negara. Pengusaha juga bisa dengan mudah mengalihkan usahanya ke daerah atau negara lain yang dianggap lebih murah. Hal tersebut karena pengusaha menguasai alat produksi dan buruh tidak memiliki alat produksi. Selain itu, tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja seringkali mengakibatkan buruh menerima saja kondisi kerja dan kesejahteraan yang diberikan oleh pengusaha. Tidak seimbangnya daya tawar buruh mengakibatkan langgengnya masalah pemenuhan hak normatif selain upah seperti hak untuk mendapatkan cuti, hari libur, jam kerja yang layak, jaminan sosial, status kerja, dan seterusnya. Buruh harus berjuang keras mendapatkan hak tersebut, baik perjuangan dalam perumusan Perjanjian Kerja Bersama, peraturan perundang-undangan, hingga implementasi dari hak tersebut. Namun buruh juga dituntut tidak boleh terlalu banyak meminta karena akan menyebabkan perusahaan bankrut dan justru merugikan buruh serta perekonomian.

Marx berpendapat kapitalisme telah mengonsentrasikan alat-alat produksi di tangan segelintir orang dan membuat mayoritas orang lainnya tidak memiliki akses atas alat-alat produksi, sehingga untuk bertahan hidup, mayoritas orang ini harus menjual tenaga-kerja mereka kepada pemilik alat-alat produksi. Dan sekalipun seorang individu pekerja bisa berpindah-pindah kerja dari satu kapitalis ke kapitalis lain, tetapi ia tidak bisa meninggalkan keseluruhan kelas kapitalis, kecuali jika ia tidak ingin hidup lagi.[5] Lalu adakah solusi dalam sistem yang kapitalistik? Adakah jalan tengah antara pengusaha dan buruh? Apakah upah layak benar-benar ada? Haruskah buruh terus turun ke jalan untuk mendapatkan upah ataupun kehidupan yang layak? Lanjutkan membaca “Kepemilikan Kolektif (Koperasi) Sebagai Alternatif Sistem Kerja Upahan”

Blog di WordPress.com.

Atas ↑