Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

Kategori

VIII. TEORI DAN HUKUM ACARA

LITIGASI STRATEGIS (STRATEGIC LITIGATION)

IMG-20190412-WA0027

LITIGASI STRATEGIS (Strategic Litigation)[1]

Alghiffari Aqsa[2]

Pengertian Litigasi Strategis

    Belum banyak ahli atau praktisi di Indonesia yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan litigasi strategis. Dapat dikatakan istilah ini masih belum familiar dengan praktek hukum di Indonesia. Istilah litigasi strategis baru dipakai oleh kalangan organisasi bantuan hukum ataupun Non-Government Organization (NGO) berbasis advokasi. Istilah litigasi strategis juga serupa atau beririsan dengan impact litigation dan public interest litigation. Impact litigation adalah langkah litigasi yang berorientasi untuk menimbulkan dampak, sedangkan public interest litigation merupakan litigasi untuk memperjuangkan kepentingan publik. Strategic litigation, impact litigation, dan public interest litigation dapat disimpulkan merupakan istilah yang sama untuk sebuah langkah hukum yang berorientasi perubahan hukum dan kepentingan publik.

   Buku Panduan Litigasi Strategis yang dibuat oleh Equinet mendefenisikan litigasi strategis sebagai metode yang digunakan untuk memilih suatu kasus untuk dibawa ke pengadilan dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah proses hukum tersebut akan membawa dampak positif yang luas terkait hukum dan pembangunan kebijakan, serta memunculkan preseden untuk kasus yang serupa.[3] Sedangkan Panduan Litigasi Strategis yang dibuat oleh Public Law Project, mengutip Mental Disability Advocacy Centre, menyatakan bahwa litigasi strategis adalah metode yang dapat membawa perubahan signifikan dalam perubahan hukum, praktek atau kesadaran publik, dengan membawa kasus terpilih ke pengadilan. Litigasi strategis fokus kepada kasus individu untuk membawa perubahan sosial.[4]

    Penulis sendiri berpendapat bahwa litigasi strategis adalah langkah hukum dengan menempuh jalur pengadilan yang bertujuan untuk mendorong atau mengubah kebijakan, peraturan perundang-undangan, perilaku, ataupun budaya hukum guna melindungi dan memajukan kepentingan publik, baik yang terkait dengan hak asasi manusia maupun hak konstitusional sebagai warga. Continue reading “LITIGASI STRATEGIS (STRATEGIC LITIGATION)”

Iklan

HENTIKAN PEMBANGKANGAN HUKUM

Kendeng

HENTIKAN PEMBANGKANGAN HUKUM[1]

Oleh Alghiffari Aqsa

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut sangat tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UU NRI 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Lebih lanjut berbagai ahli hukum menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat). Penegasan yang semakin kuat setelah era reformasi karena puluhan tahun Indonesia terjebak dalam negara kekuasaan.

Penghormatan terhadap hukum merupakan salah satu parameter tegaknya negara hukum. Namun demikian, kita menemukan bahwa pemerintah yang seharusnya menjunjung tinggi hukum justru mengabaikan atau membangkang terhadap hukum. Tidak hanya membangkang terhadap aturan yang sudah dibuat bersama (eksekutif dan legislatif), tapi juga membangkang terhadap yudikatif berupa perintah pengadilan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pembangkangan hukum oleh pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).

Contoh nyata pembangkangan hukum oleh pemerintah adalah membangkangnya Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan proyek reklamasi di pantai Utara Jakarta karena merusak lingkungan hidup. Terdapat provisi yang menyatakan bahwa reklamasi di Pulau G harus dihentikan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Namun Pemprov DKI dan swasta tetap melanjutkan proyek reklamasi sampai akhirnya menang di Pengadilan Tinggi TUN. Contoh lain adalah belum dicabutnya Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30 S/PKI Golongan C. Mahkamah Agung (MA) menyatakan Kepres tersebut melanggar UUD NRI 1945 dan juga UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Namun demikian, Kepres belum juga dicabut dan pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk merehabilitasi para korban stigma 65. Continue reading “HENTIKAN PEMBANGKANGAN HUKUM”

Beberapa Gugatan Terkait Pedagang Kaki Lima (Street Vendors)

Berikut kumpulan berita gugatan di negara Amerika Serikat terkait Pedagang Kaki Lima (Street Vendors). Sebagian link berisi berita, sebagian berisi analisa kasus. Sengaja saya kumpulkan berita-berita ini untuk melihat peluang dalam advokasi PKL di Indonesia. Tidak semua kasus dapat saya tabulasi, mudah-mudahan cukup untuk melihat strategi yang digunakan dan bagaimana argumentasi hukumnya.
Berikut file tabulasinya: VENDORS LAWSUIT

Street Vendors_City Council
Pic: Street Vendor Project at New York City Hall

Hati-Hati Rekayasa BAP Penyidik

BAP memang bukan merupakan alat bukti di persidangan, walaupun terdapat keterangan saksi atau keterangan ahli. Keterangan saksi atau keterangan ahli tersebut baru dapat dikatakan sebagai alat bukti jika diberikan di depan persidangan. Namun seringkali BAP dengan mudah direkayasa dan akhirnya merugikan Tersangka/Terdakwa ataupun korban, berkas dilimpahkan ke Kejaksaan dan kemudian sampai di persidangan.

Modus Rekayasa BAP:

  1. Keterangan yang diberikan ketika BAP ternyata berubah ketika berkas dilimpahkan ke Kejaksaan. Tanda tangan kemudian dipalsukan.
  2. Keterangan ditambahkan oleh penyidik tanpa melalui proses BAP ataupun dikurangi.
  3. Penyidik dan Saksi ataupun Tersangka bekerja sama untuk membuat BAP yang memberatkan ataupun yang meringankan. Bahkan terdapat kasus dimana yang membuat BAP adalah lawyernya tersangka.
  4. Keterangan ketika wawancara tidak ditulis sebagaimana mestinya oleh penyidik, dipotong atau tidak ditulis sehingga merubah makna dari jawaban. Penyidik langsung meminta tanda tangan saksi/tersangka tanpa memberi kesempatan untuk mengecek ataupun saksi/tersangka tidak jeli.
  5. Penyidik membuat sendiri BAP tanpa ada wawancara, saksi/tersangka hanya diminta untuk tanda tangan.
  6. Pertanyaan penyidik sangat mengarahkan keterangan dan tidak memberikan kesempatan untuk memberikan keterangan yang meringankan/memberatkan. Seringkali juga disertai dengan penyiksaan.

Oleh karena itu, baik saksi/tersangka maupun penasehat hukum haruslah jeli dalam mendampingi, melihat atau melakukan BAP karena dapat merugikan. Kasus kemudian dapat lanjut ke persidangan.

Jika BAP ternyata direkayasa, BAP dapat dicabut di depan persidangan dengan  memberikan alasan-alasan yang rasional kepada Hakim. Namun banyak juga fakta dimana terdapat saksi/terdakwa tidak dapat mengelak dari BAP yang telah direkayasa, karena buta hukum ataupun berada di bawah ancaman.

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑