Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

Kategori

III. HAK ATAS PERUMAHAN

Factsheet : Penggusuran Paksa dan Hak Atas Perumahan

Penggusuran-dan-hak-atas-rumah

Tulisan mengenai Penggusuran Paksa dan Hak Atas Perumahan dalam blog ini diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam bentuk factsheet atau lembar fakta. Silakan unduh pada tautan berikut: http://www.ylbhi.or.id/2018/08/factsheet-penggusuran-paksa-dan-hak-atas-perumahan/

Beberapa Solusi Alternatif Tanpa Penggusuran Paksa

BEBERAPA SOLUSI ALTERNATIF TANPA PENGGUSURAN PAKSA

oleh Alghiffari Aqsa

September 2014

     Komentar Umum PBB No. 7 tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak: Penggusuran Paksa (Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan bahwa dalam hal penggusuran tidak bisa dihindari maka pemerintah harus memastikan bahwa solusi alternatif telah disediakan[1]. Tanpa solusi alternatif maka pemerintah dilarang untuk melakukan penggusuran. Hingga saat ini belum banyak terdapat solusi alternatif yang disediakan oleh pemerintah ketika terjadi penggusuran. Penggusuran seringkali dilakukan secara paksa dan mengusir korban penggusuran tanpa solusi apa-apa. Seringkali korban penggusuran pasca penggusuran melakukan upaya sebagai berikut:

  1. Kembali ke lahan tempat semula ia digusur ketika petugas Satpol PP sudah tidak berada di lokasi.
  2. Pindah ke lahan lain yang terlantar atau bukan diperuntukkan untuk perumahan. Misalnya kolong tol, bantaran kali, dsb.
  3. Menumpang di rumah keluarga untuk sementara.
  4. Menyewa rumah di tempat lain.
  5. Kembali ke kampung halaman dimana ia memiliki rumah ataupun keluarga untuk menumpang.

     Dalam prakteknya, korban seringkali kembali ke lahan atau pindah ke lahan lain. Sebagai contoh warga Bongkaran Jakarta Pusat, yang digusur paksa oleh Pemprov DKI dan PT. Kereta Api Indonesia pada awal Agustus 2014, pindah ke bantaran kali tidak jauh dari lokasi penggusuran. Contoh lain yaitu warga Papanggo yang digusur paksa oleh Pemprov DKI yang keliru mengidentifikasi penggusuran, pasca penggusuran warga beralih ke kolong tol dan hingga saat ini tinggal kembali di lahan penggusuran. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggusuran paksa bukanlah solusi untuk penataan kota, keindahan ataupun ketertiban. Masyarakat miskin yang tidak memiliki sumber daya untuk membeli atau menyewa rumah layak akan selalu melakukan berbagai cara untuk memiliki tempat tinggal, tidak peduli seberapa tidak layakkah rumah tersebut.

     Mengacu kepada perkiraan resmi, sekitar 80% rumah di Indonesia dibangun melalui informal dan swadaya. Pada tahun 2011 terdapat kurang lebih 59.000 hektar lahan kumuh di Indonesia (pada tahun 2009, 23 persen dari penduduk kota tinggal di area kumuh) dan akan mencapai 71.860 hektar di tahun 2025 dengan peningkatan 1,37% pertahun. Dalam sejarahnya, rumah swadaya telah membantu pemerintah untuk mengurangi beban biaya menyediakan rumah murah untuk masyarakat miskin.[2] Sementara itu angka Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 mencatat kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 13,6 juta unit dan bertambah 700.000-800.000 unit setiap tahunnya.[3] Angka tersebut menunjukkan bahwa penggusuran paksa justru akan menambah berat tugas pemerintah untuk menyediakan perumahan, belum lagi rumah yang tersedia jauh dari kriteria layak.

     Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah sudah seharusnya berkaca pada pengalaman-pengalaman baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mencegah penggusuran paksa dan memberikan solusi alternatif bagi setiap orang yang akan terkena penggusuran ataupun yang harus dibantu untuk mendapatkan perumahan yang layak. Beberapa alternatif ataupun inisiatif yang patut dicontoh antara lain: Lanjutkan membaca “Beberapa Solusi Alternatif Tanpa Penggusuran Paksa”

Penggusuran

Anggaran dan Persoalan Penggusuran di DKI Jakarta[1]

Anggaran Penggusuran 2014

LBH Jakarta melakukan analisa terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014 dan menemukan 127 titik pembebasan lahan dan potensi penggusuran. Dari analisa tersebut ditemukan 84 lokasi yang terancam digusur oleh Dinas PU dan Dinas Perumahan dan Pemukiman tersebar diseluruh pelosok DKI Jakarta. Sedangkan Dinas Pertamanan dan Pemakaman berpotensi melakukan penggusuran di 43 lokasi di tahun 2014. Berdasarkan analisa APBD 2014 tersebut, Dinas PU dan Dinas Perumahan Pemukiman menyediakan anggaran kurang lebih 4 triliyun sedangkan dinas pertamanan dan pemakaman kurang lebih 1,8 triliun. Jika dijumlahkan, total anggaran pembebasan lahan dan penggusuran yang dilakukan oleh 3 Dinas tersebut berkisar 5-6 triliun rupiah. Adapun pembebasan lahan dan penggusuran dilakukan untuk normalisasi kali, waduk, saluran air dan sejenisnya, embung, taman pemakaman umum (TPU), Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan jalan, dan untuk pembangunan rumah susun.

Dari analisa tersebut, LBH Jakarta bersama peserta Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) kemudian meninjau beberapa lokasi dan melakukan pendataan. Dari 17 lokasi yang ditinjau ditemukan hanya 4 wilayah yang telah melakukan sosialisasi kepada warga, sisanya warga tidak tahu bahwa terdapat rencana penggusuran dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Satu lokasi yang ditinjau adalah Waduk Ria Rio yang terletak di Jakarta Timur dimana penggusuran sudah dilakukan dan akan dilakukan kembali penggusuran. Berdasarkan data APBD anggaran untuk pembebesan lahan Waduk Ria Rio adalah sebesar 750 Milyar.

Melalui media, LBH Jakarta kemudian mendesak Pemprov DKI untuk membuka data ke publik dimana saja lokasi penggusuran dan berapa anggaran yang dikeluarkan, namun Pemprov sendiri tidak mampu menjawab lokasi dan anggaran tersebut.[2] Sampai saat ini tidak ada data resmi yang jelas dari Pemprov terkait pembebasan lahan ataupun penggusuran di Jakarta. Dalam satu wawancara dengan satu stasiun televisi, Jokowi memaparkan bahwa ada 1.0036.000 jiwa warga yang harus dipindahkan oleh Pemprov DKI untuk penataan.[3] Masyarakat Jakarta tentunya perlu tahu mengenai rencana Pemprov DKI tersebut, terutama masyarakat yang akan terkena dampak. Tidak hanya itu, mengumumkan ke publik mengenai anggaran dan rencana penggusuran juga merupakan bentuk transparansi dan menghindari penyelewengan keuangan. Anggaran yang sangat besar tentunya rentan korupsi, dan hal tersebut terbukti dengan adanya dugaan penyelewengan dana oleh Kepala Dinas PU DKI Jakarta.[4] Lanjutkan membaca

Forced Evictions in DKI Jakarta

FORCED EVICTIONS IN DKI JAKARTA

By Alghiffari Aqsa & Ahmad Biky, Jakarta Legal Aid Institute (LBH JAKARTA)[1]

 

A.  THE PROBLEM OF FORCE EVICTIONS

      1. The Cause of Forced Evictions

Lack of Knowledge and Awareness Related To Adequate Housing Rights

Although Indonesia has ratified the International Covenant on Economic Rights, Social, and Cultural Rights by Law No.11 Year 2005, there are still gaps in knowledge concerning the right to housing as a human right, as a primary right in the fulfillment of economic, social, and cultural. Even in our advocacy experience to refuse the Law No.1 Year 2011 on Housing and Settlements, almost all members of the parliaments did not know about the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. As well as make covenants or its general comments as one of the basic legislation for the right to housing. So Law No. 1 Year 2011 only admits adequate housing as livable and affordable, and disregards Security of Tenure, Availability of services, materials, facilities and infrastructure, Habitability, Accessibility, Location, and Cultural adequacy as elements of adequate housing rights.

So do not be surprised if there are problems of housing and land disputes, the government and the legislature did not fulfill their obligations to respect, protect and fulfill the right to housing of its citizens. The government will justify forced evictions, despite causing many homeless or victims of violence. Many victims of forced evictions do not get an alternative solution to their right. Instead, they are often considered squatters, land grabbers, slum population, destroying the beauty of the city, etc. Most people also think so that justifies and supports the occurrence of forced evictions.

We can also look at the policies set forth by the government of DKI Jakarta in the Revenue and Expenditure (Budget) in 2012, the budget for eviction estimated at Rp. 1,502,014,664,700, but inversely proportional to the government’s obligation to fulfill the right to housing in which budget lines for construction of flats is Rp. 617.45 billion spread over 21 activities. This really indicates how good will to do the fulfillment of the right to housing is still far from expectations, on the contrary the government prefers destroy dwellings have been made independently by its citizens.[2] Lanjutkan membaca “Forced Evictions in DKI Jakarta”

PENGGUSURAN PAKSA DAN HAK ATAS PERUMAHAN

PENGGUSURAN PAKSA DAN HAK ATAS PERUMAHAN

A. MEMAKNAI RUMAH

Rumah merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup manusia. Pada rumah melekat dimensi budaya dan sosial sehingga makna rumah tidak dapat diartikan secara sempit dengan tempat berlindung yang memiliki atap di atas kepala. Sebagian masyarakat di Indonesia menganggap rumah seperti manusia yang juga harus dihargai dan dihormati. Hal tersebut terlihat dengan adanya upacara adat saat pembuatan rumah di banyak daerah di Jawa dan Sumatera. Di daerah Sumatera Barat seorang anak laki-laki yang pergi merantau dan kemudian berhasil membuatkan rumah orang tuanya dianggap sebagai laki-laki yang sudah berhasil dan mengabdikan diri kepada orang tua yang akan menghabiskan masa tua nya. Rumah juga dianggap sebagai tempat yang sakral dan suci sehingga harus selalu dirawat dengan baik agar terhindar dari malapetaka. Bung Hatta pernah menulis sebagai berikut:
“Di zaman dahulu kala, sebelum orang putih datang kemari, bangun-bangun rumah desa memang sederhana, tapi terpelihara. Adat hidup yang dipakai orang Indonesia serta sifat tolong-menolong yang menjadi dasar segala usaha yang berat, melarang orang mengabaikan rumahnya. Kalau ia hendak mendirikan rumah, ia dapat minta tolong kepada orang banyak yang sekampung atau sedesa. Paham tradisi, yaitu ikatan kebiasaan, tidak membiarkan orang teledor terhadap pemeliharaan rumahnya. Tanda kehormatan manusia dilekatkan pada sopan santun bergaul, kepada pakaian dan kepada rumah.”

Di sisi lain, terdapat sekelompok orang yang beranggapan bahwa rumah merupakan bagian dari instrument investasi atau untuk melipatgandakan keuntungan. Tidak heran berbagai pembangunan apartemen ataupun perumahan dalam waktu yang singkat cepat terjual walaupun dengan harga yang cukup mahal, namun si pembeli tidak menggunakan apartemen atau rumah yang dibelinya dan menunggu harga naik berlipat.

B. HAK ATAS PERUMAHAN

1. Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen HAM yang Mengatur Hak Atas Perumahan
Berbagai peraturan dan instrument hukum menjamin hak atas perumahan seperti:
• Undang-Undang Dasar NRI 1945
Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
• UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 5 ayat (1): “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.
Pasal 19:
(1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
(2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 129: Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak:
a. Menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
b. Melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
c. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
d. Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
e. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
f. Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.

• UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
Pasal 40: “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.

• UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya)
Pasal 11 ayat (1): Negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi yang berkelanjutan….

• Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
Pasal 25 ayat (1): “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.”

• Konvensi Tentang Penghapusan Segala Jenis Diskriminasi Terhadap Perempuan
Pasal 14 ayat (2) huruf g dan h:
Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak:
g. Untuk memperoleh akses atas pinjaman atau kredit pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat dan perlakuan yang sama dalam masalah pertanahan pertanian, demikian pula perumahan.
h. Untuk menikmati keadaan kehidupan yang layak, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, pengadaan listrik dan air, angkutan dan komunikasi.

• Konvensi Hak Anak
Pasal 27 Ayat 3:”Sesuai dengan kondisi nasional dan dalam batas kemampuan mereka, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu orangtua dan orang-orang lain yang bertanggungjawab atas anak untuk melaksanakan hak ini, dan bila diperlukan, memberi bantuan material dan program bantuan, terutama yang menyangkut gizi, pakaian dan perumahan.

Ketentuan Lain:
• General Comment No. 4 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak (Pasal 11 ayat (1)) Pasal 1 menegaskan bahwa “hak asasi atas tempat tinggal yang layak, yang bersumber dari hak atas kehidupan yang layak, adalah yang utama terpenting untuk penikmatan hak-hak ekonomi, social, dan budaya”.
• General comment No. 7 (1997) tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa: Pasal 16 menegaskan “Pengusiran tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah atau rawan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya. Dimana orang-orang terimbas tidak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka sendiri, negara harus menyediakan segala ukuran yang tepat, untuk memaksimalkan sumber daya tersedia, untuk memastikan bahwa perumahan, pemukiman, atau akses alternatif atas tanah yang produktif, tergatung kasusnya, tersedia.”

2. Makna Hak Atas Perumahan
Setelah melihat berbagai instrument di atas, maka kita dapat memaknai bahwa hak atas perumahan hak yang melekat pada diri setiap orang untuk mendapatkan rumah/tempat tinggal dan hidup di suatu tempat dengan aman, damai dan bermartabat. Hak atas perumahan merupakan hak yang utama dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut dikarenakan didalam hak atas perumahan tersebut juga menyangkut hak-hak lainnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia dan sejahtera, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas identitas yang berkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan dan juga hak atas jaminan sosial serta hak-hak lainnya. Jika hak atas perumahan dilanggar, maka ada banyak hak lain juga yang terancam dilanggar.

3. Tanggung Jawab Negara
Negara memiliki empat kewajiban penting terkait dengan hak atas tempat tinggal:
1) Tugas non-diskriminasi berarti memperlakukan setiap orang setara di hadapan hukum dan di dalam praktek. Hukum dan kebijakan pemerintah tidak boleh membeda-bedakan seseorang dengan orang yang lain atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pendapat politi, dan lain-lain, suku bangsa atau daerah, kekayaan, kelahiran, cacat fisik atau mental, kondisi kesehatan (termasuk infeksi HIV/AIDS), orientasi seksual, atau status kependudukan, politik, sosial atau yang lainnya.

2) Tugas untuk menghormati artinya menahan diri untuk menganggu akses masyarakat yang sudah ada terhadap tempat tinggal. Satu cara yang jelas dalam menghormati hak atas tempat tinggal adalah tidak melakukan pengusiran paksa.

3)Tugas untuk melindungi artinya pemerintah harus melindungi orang-orang dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang lainnya, seperti perusahaan dan tuan tanah. Contohnya, membiarkan perusahaan mencemari sumber air bersih yang digunakan untuk minum adalah pelanggaran hak atas tempat tinggal dan hak atas air. Pemerintah juga haru melindungi maryarakat dari pengusiran paksa.

4) Tugas untuk memenuhi artinya mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap orang akan mewujudkan hak mereka atas tempat tinggal yang memadai secara bertahap. Langkah pertama harus termasuk menysusun rencana tindakan secara nasional dan lokal dengan keterlibatan penuh dari penduduk setempat, termasuk wanita dan mereka yang tinggal di pemukiman liar. Dalam jangka waktu yang cukup, harus ada kemajuan terukur dalam meningkatkan akses terhadap tempat tinggal.

4. Rumah Layak

Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB mengeluarkan General Comment No. 4 (1997) tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak. Dalam General Comment tersebut dikatakan bahwa rumah atau tempat tinggal yang layak haruslah mengandung tujuh unsur sebagai berikut:

1) Jaminan perlindungan hukum.
Perlindungan hukum mengambil banyak bentuk, diantaranya penyewaan akomodasi (publik dan swasta), perumahan kolektif, kredit, perumahan darurat, pemukiman informal, termasuk penguasaan tanah dan properti. Meskipun ada beragam jenis perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki tingkat perlindungan hukum yang menjamin perlindungan hukum dari pengusiran paksa, pelecehan, dan ancaman lainnya. Negara Pihak harus secara bertanggung jawab, segera mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap orang-orang tersebut dan rumah tangga yang saat ini belum memiliki perlindungan, melalui konsultasi secara benar dengan orang-orang atau kelompok yang terkena.
2) Ketersediaan layanan, bahan-bahan baku, fasilitas, dan infrastruktur.
Rumah yang layak harus memiliki fasilitas tertentu yang penting bagi kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan nutrisi. Semua penerima manfaat dari hak atas tempat tinggal yang layak harus memiliki akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan publik, air minum yang aman, energi untuk memasak, suhu dan cahaya, alat-alat untuk menyimpan makanan, pembuangan sampah, saluran air, layanan darurat.
3) Keterjangkauan.
Biaya yang dikeluarkan seseorang / rumah tangga untuk kebutuhan perumahan hendaknya berada pada tingkat yang tidak mengancam dan selaras dengan pencapaian dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Tindakan harus diambil oleh Negara Pihak untuk memastikan bahwa persentasi biaya yang berhubungan dengan tempat tinggal, secara umum sepadan dengan tingkat pendapatan. Negara Pihak harus menyediakan subsidi untuk tempat tinggal bagi mereka yang tidak mampu memiliki tempat tinggal, dalam bentuk dan tingkat kredit perumahan yang secara layak mencerminkan kebutuhan tempat tinggal. Dalam kaitannya dengan prinsip keterjangkauan, penghuni harus dilindungi dengan perlengkapan yang layak ketika berhadapan dengan tingkat sewa yang tidak masuk akal atau kenaikan uang sewa. Di masyarakat, dimana bahan-bahan baku alam merupakan sumber daya utama bahan baku pembuatan rumah, Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan bahan baku tersebut.

4) Layak huni.
Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan faktor penyakit. Keamanan fisik penghuni harus pula terjamin. Komite mendorong Negara Pihak untuk secara menyeluruh menerapkan Prinsip Rumah Sehat yang disusun oleh WHO yang menggolongkan tempat tinggal sebagai faktor lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi penyebab penyakit berdasarkan berbagai analisis epidemiologi; yaitu, tempat tinggal dan kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu berkaitan dengan tingginya tingkat kematian dan ketidaksehatan.

5) Aksesibilitas.
Tempat tinggal yang layak harus dapat diakses oleh semua orang yang berhak atasnya. Kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti halnya manula, anak-anak, penderita cacat fisik, penderita sakit stadium akhir, penderita HIV-positif, penderita sakit menahun, penderita cacat mental, korban bencana alam, penghuni kawasan rawan bencana, dan lain-lain harus diyakinkan mengenai standar prioritas untuk lingkungan tempat tinggal mereka.

6) Lokasi.
Tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang terbuka terhadap akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, pusat kesehatan anak, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Di samping itu, rumah hendaknya tidak didirikan di lokasi-lokasi yang telah atau atau akan segera terpolusi, yang mengancam hak untuk hidup sehat para penghuninya.

7) Kelayakan budaya.
Cara rumah didirikan, bahan baku bangunan yang digunakan, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedua unsur tersebut harus memungkinkan pernyataan identitas budaya dan keragaman tempat tinggal. Berbagai aktivitas yang ditujukan bagi peningkatan dan modernisasi dalam lingkungan tempat tinggal harus dapat memastikan bahwa dimensi-dimensi budaya dari tempat tinggal tidak dikorbankan, dan bahwa, diantaranya, fasilitas-fasilitas berteknologi modern, juga telah dilengkapkan dengan semestinya.

5. Hak Atas Kota
Dalam hal kolektif dimana terdapat penggusuran paksa dan penyingkiran masyarakat marjinal, maka berbicara berbicara hak atas perumahan tidak dapat dilepaskan juga dari hak atas kota. Hak atas kota merupakan salah satu bentuk hak kolektif yang melampaui hak-hak individu yang tercantum dalam Hak Asasi Manusia. David Harvey mengatakan bahwa Hak Atas kota ini jauh lebih luas daripada kebebasan individu untuk mengakses sumber daya perkotaan, hak atas kota adalah hak kolektif untuk mengubah diri kita sendiri dengan mengubah kota. Kota seperti apa yang kita inginkan, apa jenis hubungan sosial yang kita cari, apa hubungan dengan alam yang kita hargai, apa gaya hidup yang kita inginkan, apa jenis teknologi yang dianggap sesuai, apa estetika nilai-nilai yang dipegang.

C. KONDISI PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN DI INDONESIA

Dalam prakteknya, pemenuhan hak atas perumahan masih jauh dari yang diharapkan karena berbagai kendala yang dihadapinya. Dalam perkembangan sepuluh tahun terakhir, dari penambahan sekitar 12 juta unit rumah (1,2 juta unit pertahun), pemerintah hanya mampu membangun (menyediakan) sekitar 200.000 unit saja, baik yang dibangun oleh Perumnas maupun untuk keperluan rumah dinas pegawai pemerintah. Selebihnya swasta membangun 2 juta unit dan masyarakat sendiri 9,8 juta unit. Artinya dalam satu decade berjalan pemerintah hanya mampu menyediakan rumah untuk rakyat sekitar 1 persen, serta memfasilitasi lewat pengembang swasta 14 persen dan masyarakat membangun sendiri 85 persen.
Data di atas mengenai masyakarat membangun sendiri 85% perumahan janganlah dianggap sebagai pembangunan perumahan yang layak, 85% tersebut termasuk rumah-rumah yang sangat sederhana dan juga gubuk-gubuk yang dibuat oleh masyarakat miskin kota yang tidak sanggup untuk membuat rumah yang layak karena penghasilan yang rendah (rata-rata kurang dari 1juta perbulannya).
Hingga tahun 2012 sebanyak 13 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki rumah tinggal. Selain itu, sebanyak 4 juta punya rumah tapi rumah tidak layak huni. Banyak rumah dibuat, tapi tidak laku karena harganya masih terhitung mahal. Sementara proyek 1,000 tower rumah susun sewa yang digagas Jusuf Kalla beberapa tahun lalu juga berjalan lambat.

D. PENGGUSURAN PAKSA

1. Pengertian Penggusuran Paksa
Kita dapat mendefenisikan penggusuran paksa sebagai tindakan yang memindahkan atau mengusir seseorang atau sekelompok dari tempat tinggal atau lahannya yang bertentangan dengan keinginan mereka sendiri dan tanpa memberikan perlindungan yang sesuai.
2. Penyebab Penggusuran Paksa
Adapun konflik perumahan ataupun penggusuran disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
1) Konsentrasi penguasaan asset berupa tanah atau rumah oleh pemilik modal/penguasa atau pemberian hak kepada segelintir orang
Kita dapat melihat bahwa di satu sisi terdapat banyak orang yang memiliki tanah yang luas dan rumah yang tidak hanya dijadikan sebagai tempat tinggal, namun juga dijadikan instrument investasi. Pembangunan perumahan justru dikuasai oleh taipan-taipan property yang menyediakan perumahan untuk menengah ke atas. Perumnas tidak bisa memenuhi kebutuhan atas perumahan bagi masyarakat miskin. Akhirnya di sisi lain lebih dari 13 juta orang tidak memiliki rumah di Indonesia.

2) Penataan ruang, seperti perubahan/alih fungsi ruang
Adanya politik ruang yang akhirnya menyingkirkan masyarakat, terutama masyarakat rentan atau miskin. Ruang kota lebih diutamakan untuk pembangunan jalan TOL, ruang terbuka hijau, daerah industry, pusat perbelanjaan, maupun perumahan elit. Masyarakat yang tidak mampu akan tinggal di daerah kumuh, daerah terlarang, ataupun tinggal di pinggiran kota yang jauh dari tempat bekerja dan membutuhkan waktu lama untuk perjalanan.

3) Ketertiban dan keindahan
Dengan alasan ketertiban dan keindahan, banyak terjadi penggusuran paksa yang dilegalisasi oleh berbegai peraturan perundang-undangan. Misalnya saja Perda No. 8 Tahun 2007 yang merupakan revisi dari Perda 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di DKI Jakarta. Banyak warga miskin yang terpaksa membangun rumah di lahan terlantar, lahan hijau, bantaran kali, kolong jembatan, kolong tol, dan tempat yang dilarang lainnya karena tidak dipenuhi hak atas perumahannya oleh pemerintah. Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2007 tersebut, mereka diancam dengan pidana penjara minimal 30 hari maksimal 180 hari karena menyalahgunakan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tepat umum (Pasal 12 ayat d) atau dilarang membangun dan bertempat tinggal di bawah jalan layang, di bawah tol, jalur hijau, taman dan tempat umum (pasal 20 d).

4) Penggunaan untuk kepentingan umum
Penggunaan tanah untuk kepentingan umum sering menjadi alasan pemerintah untuk menggusur warga. Namun seringkali hal tersebut hanyalah sebagai strategi untuk melanggengkan kepentingan yang lain. Misalnya penggusuran warga Rawa Sari dengan alasan untuk membangun ruang terbuka hijau, saat ini justru lahan tersebut dijadikan apartemen. Contoh lain penggusuran warga Taman BMW dengan alasan ruang terbuka hijau pada tahun 2008, hingga saat ini belum ada pembangunan apapun di lahan tersebut dan justru direncanakan untuk membangun stadion berkelas internasional.
Saat ini pemerintah dan DPR telah membuat Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan. Undang-undang tersebut mempercepat pengadaan lahan dan juga mempercepat penggusuran terkait kepentingan umum yang diklasifikasikan sebagai berikut:
a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

5) Penelantaran Tanah

Banyaknya penelantaran tanahBadan Pertanahan Nasional mencatat terdapat 7 juta hektar lahan yang diterlantarkan di Indonesia. Luas tersebut belum termasuk lahan-lahan terlantar yang dimiliki oleh pribadi-pribadi dalam jumlah kurang dari 5 hektar. Akhirnya lahan untuk dijadikan perumahan semakin mahal karena jumlahnya berkurang. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, namun tidak dilaksanakan dengan tegas. Melihat banyaknya tanah yang diterlantarkan tentunya wajar jika banyak masyarakat kemudian menduduki lahan untuk dibangun rumah yang merupakan kebutuhan asasinya.

6) Pemerintah Tidak Konsisten Menjalankan Undang-Undang Pokok Agraria

Ketidakkonsistenan terlihat dalam beberapa contoh seperti adanya ketentuan Pasal 15 UUPA yang berbunyi: “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.” Pada Pasal 52 UUPA tersebut dikatakan “Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-“ Seharusnya jika ketentuan tersebut dilaksanakan, maka penelantaran tanah bisa dikenakan pidana.
Selain itu Berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menegaskan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Maka tanah seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial atau kepentingan masyarakat banyak. Lebih-lebih Penjelasan Pasal tersebut bahwa “Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Ini berarti bahwa tidak hanya kepemilikan yang diprioritaskan untuk masyarakat tetapi fungsi tanah tersebut juga diprioritaskan untuk masyarakat. Selanjutnya, huruf II angka (4) Penjelasan UU Pokok Agraria menjelaskan:
“Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.
Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badanhukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan fihak yang ekonomis lemah.”

3. Akibat Penggusuran Paksa

Penggusuran paksa memiliki akibat yang sangat luas seperti menyebabkan orang menjadi tunawisma, hilangnya rasa aman, terisolasi dari komunitas dan keluarga, hilangnya hak untuk jaminan sosial, hilangnya hak atas identitas, hilangnya hak untuk akses kesehatan, hilangnya hak anak untuk mengenyam pendidikan karena mahalnya biaya pindah rumah, kerugian ekonomi, meteri dan juga kerugian psikologis berupa trauma yang sangat mendalam. Bahkan, dalam beberapa kasus menyebabkan hilangnya nyawa orang.

4. Penggusuran Paksa Adalah Pelanggaran HAM Berat

Komunitas internasional telah lama mengakui bahwa pengusiran-paksa adalah persoalan yang serius. Pada tahun 1976, Konferensi Pemukiman Manusia PBB mencatat perlunya perhatian khusus pada “pelaksanaan operasi-operasi pembersihan besar haruslah saat konservasi dan rehabilitasi tidak memungkinkan dan ukuran-ukuran relokasi telah ditentukan”. Pada tahun 1988, dalam Strategi Global Pemukiman tahun 2000, yang disahkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 43/181, “kewajiban fundamental (pemerintah) untuk melindungi dan mengembangkan kawasan pemukiman dan lingkungan sekitarnya, bukannya merusak atau menghancurkannya” diakui. Agenda 21 menyatakan bahwa “setiap orang harus dilindungi oleh hukum dari pengusiran-paksa dari rumah atau tanah mereka.” Dalam Agenda Pemukiman, Pemerintah-pemerintah menyatakan-diri “melindungi semua orang dari, dan memberikan perlindungan dan pemulihan oleh hukum dari pengusiran-paksa yang bertentangan dengan hukum, menjadikan hak asasi manusia pertimbangan; (dan) jika pengusiran itu tidak dapat dihindarkan, memastikan dengan cermat bahwa solusi-solusi alternatif yang sesuai sudah disediakan.” Komisi Hak Asasi Manusia juga telah mengindikasikan bahwa “pengusiran-paksa adalah sebuah pelanggaran berat hak asasi manusia.”
Merupakan hal yang wajar jika penggusuran paksa dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena di dalam hak atas perumahan terhadap berbagai hak lain yang terkait, sehingga harkat dan martabat sebagai seorang manusia dapat hilang dengan penggusuran paksa. Meskipun demikian di Indonesia penggusuran paksa belumlah dianggap sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Hal tersebut karena Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada Pasal 7 hanya mengkategorikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

5. Penggusuran dalam Keadaan Luar Biasa

Komite PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah mengatakan bahwa pengusiran “hanya dapat dibenarkan di dalam keadaan yang luar biasa, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang terkait”. Bahkan dalam “keadaan yang luar biasa” di mana pengusiran paksa dapat dilakukan tanpa melanggar hukum internasional, ada beberapa persyaratan tentang tata cara yang harus diikuti:
• Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa sebelum ada pengusiran – terutama yang melibatkan banyak orang – bahwa semua kemungkinan lain telah dijelajahi dengan melakukan perundingan dengan orang-orang yang terkena pengusiran, dengan pandangan untuk menghindari atau sedikitnya memperkecil kebutuhan untuk menggunakan kekuatan paksa.
• Kedua, pengusiran seharusnya tidak membuat seseorang menjadi tunawisma atau rentan terhadap pelanggaran hak-hak manusia lainnya. Pemerintah dengan demikian harus memastikan bahwa alternatif tempat tinggal atau lahan yang memadai harus tersedia bagi orang terkena pengusiran.
• Terakhir, di dalam kasus-kasus yang jarang terjadi di mana pengusiran paksa dianggap dapat dibenarkan, pengusiran tersebut harus dilaksanakan dengan kepatuhan yang ketat pada ketentuan-ketentuan tambahan hukum hak asasi manusia internasional terkait dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum kewajaran dan kesebandingan (general principles of reasonableness and proportionality). Hal ini temasuk yang di bawah ini:
1. Pemberitahuan yang wajar dan patut harus diberikan kepada semua orang yang akan diusir sebelum tanggal jadwal dari pengusiran;
2. Informasi tentang pengusiran yang akan dilakukan, dan, jika mungkin, tentang peruntukan lain bagi lahan atau tempat tinggal itu, harus disediakan di dalam waktu yang cukup kepada semua yang terkena pengusiran;
3. Pejabat pemerintah atau pewakilan mereka harus hadir selama pengusiran, terutama ketika banyak orang sedang diusir;
4. Semua orang yang melakukan pengusiran harus memiliki pengenal yang jelas dan sesuai;
5. Pengusiran tidak boleh dilakukan ketika cuaca sangat buruk atau di malam hari, kecuali para penghuni menyetujuinya;
6. Pertolongan hukum harus diberikan bagi mereka yang memerlukannya; dan
7. Bilamana mungkin, bantuan hukum harus disediakan bagi yang membutuhkannya supaya mereka dapat memperoleh penggantian melalui peradilan.

E. SOLUSI MENCEGAH PENGGUSURAN PAKSA

Solusi untuk mencegah penggusuran paksa tidak lain adalah dengan memenuhi hak atas perumahan warga negara sesuai dengan Komentar Umum No. 4 mengenai rumah yang layak. Contoh konkritnya seperti pemberian akses ekonomi terhadap warga tidak mampu, mengembangkan perumahan swadaya, penataan pemukiman kumuh ataupun melakukan pemukiman ulang sesuai dengan kemampuan masyarakat, solusi bagi lahan terhadap lahan perumahan yang bersengketa, mengadakan perumahan umum atau perumahan sosial, pemberian status kepemilikan rumah atau keamanan bermukim, membuat kebijakan politik perumahan yang memberdayaan masyarakat miskin dan membuat gugus tugas khusus seperti CODI di Thailand. Hal tersebut tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan pelibatan aktif warga dalam penyusunan tata ruang kota, menertibkan tanah-tanah terlantar, melakukan reforma agrarian, dan memberikan sanksi tegas kepada pengembang yang tidak menjalankan ketentuan 1:2:3 (rumah mewah:menengah:sederhana).

 

PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA TENTANG KETERTIBAN UMUM

PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA TENTANG KETERTIBAN UMUM

A.   PENDAHULUAN

Masalah kebersihan, penataan, ketertiban umum dan ketentraman merupakan permasalahan yang seringkali dijadikan parameter keberhasilan sebuah kota ataupun daerah, terlebih lagi semenjak dibukanya pintu otonomi daerah, tiap-tiap daerah kemudian berlomba-lomba menata daerahnya. Berbagai daerah seakan-akan berlomba untuk membuat Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum, seperti Perda Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum dan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Permasalahan Perda Tibum yang paling menonjol terdapat di DKI Jakarta, yaitu Perda No. 8 Tahun 2007 yang merupakan revisi dari Perda 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di DKI Jakarta.

Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum (Perda Tibum) kemudian menjadi kontroversi dan ditolak oleh masyarakat karena justru melanggar hak asasi warga negara.

B.    DEFENISI DAN POSISI PERATURAN DAERAH DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN

Berdasarkan Pasal 7 perubahan dari UU No. 10 Tahun 2004, posisi Peraturan Daerah Provinsi berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lengkapnya tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Provinsi
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dalam revisi UU No. 10 Tahun 2004 tersebut, dikatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah kabupaten/kota, dan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat.[1] Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum) merupakan salah satu bentuk Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat oleh DPRD bersama dengan Gubernur.

Berbeda dengan materi undang-undang, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[2]

Adapun yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah adalah Kepala Daerah dengan dibantu oleh Satuan Khusus Perangkat Daerah yang diberi mandat atau wewenang untuk menegakkan Perda. Berdasarkan Pasal 148 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah untuk membantu Kepala Daerah dan menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Perda dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[3] 

C.    PROSES PEMBENTUKAN PERDA

Adapun proses pembentukan Perda Provinsi dapat dilihat dari tabel berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika kedua asas tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat akan menjadi peraturan yang justru merugikan masyarakat dan merugikan negara secara keseluruhan jika diberlakukan. Dalam prakteknya justru banyak Perda yang dibuat tidak tidak memenuhi kedua asas diatas antara lain Perda sangat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya bahkan bertentangan dengan UUD NRI 1945, Perda banyak melanggar hak asasi warga  negara, Perda dibuat sangat tidak elitis dan tidak menerima masukan dari masyarakat, Perda dibuat hanya untuk melanggengkan kekuasaan ataupun bisnis tertentu, Perda berisikan ketentuan yang diskriminatif, Perda dapat memiskinkan sekelompok masyarakat, dan lain-lain. Perda Ketertiban Umum (Tibum) adalah contoh nyata pelanggaran kedua asas tersebut sehingga merugikan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

D.   PERDA KETERTIBAN UMUM DKI JAKARTA DAN PERMASALAHANNYA

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum diajukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 10 September 2007. Perda ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2008. Perda tersebut merupakan perubahan dari Perda yang lama, yaitu Perda No. 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum.

Adapun latar belakang pembentukan Perda Tibum dapat terlihat dalam latar belakang Perda Tibum, yaitu dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya. Ketertiban umum itu sendiri menurut menurut Pasal 1 angka 5 Perda Tibum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.

D.1. SUBSTANSI PERDA TIBUM

Perda terbagi dalam XVI Bab, yaitu: Bab I mengenai Ketentuan Umum, Bab II mengenai Tertib Jalan, Angkutan Jalan, dan Angkutan Sungai, Bab III mengenai Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, Bab IV mengenai Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Lepas Pantai, Bab V mengenai Tertib Lingkungan, Bab VI mengenai Tertib Tempat dan Usaha Tertentu, Bab VII mengenai Tertib Bangunan, Bab VIII mengenai Tertib Sosial, Bab IX mengenai Tertib Kesehatan, Bab X mengenai Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian, Bab XI mengenai Tertib Peran Serta Masyarakat, Bab XII mengenai Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan, Bab XIII mengenai Penyidikan, Bab XIV mengenai Ketentuan Pidana, Bab XV mengenai Ketentuan Peralihan, dan Bab XVI mengenai Ketentuan Penutup.

Perda Tibum ini menjadi kontroversi karena sebagian besar isinya berupa larangan dan pembatasan atas berbagai aktivitas keseharian warga kota disertai ancaman pidana kurungan dan denda. Secara substansial Perda No. 8 Tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan Perda No. 11 Tahun 1988 yang nyata-nyata tidak mampu diterapkan dengan maksimal oleh Pemda dan justru menjadi dasar untuk penyingkiran kelompok miskin.

Kurang lebih terdapat 96 larangan dalam Perda Tibum yang dapat dikenakan sanksi denda Rp. 100.000 s/d Rp. 50.000.000 dan/atau kurungan atau penjara 10 sampai 180 hari. Larangan tersebut mengancam berbagai kalangan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

  1. Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 25 ayat (2) dikatakan dilarang berdagang di trotoar, halte dan tempat umum sebagai pedagang kaki lima. Adapun sanksinya adalah denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari. Selain itu juga terdapat larangan menggunakan trotoar tidak sesuai fungsinya dengan ancaman yang sama.

  1. Pembeli

Tidak hanya pedagang yang dikenakan larangan, pembeli yang membeli barang di pedagang kaki lima diancam dengan denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari (Pasal 25 ayat 3)

  1. Pengemis dan Pengamen (termasuk Anak Jalanan)

Para pengamen, pengemis, dan pedagang asongan dilarang dan diancam dengan denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari (Pasal 40 ayat b). Termasuk sebagian besar diantaranya adalah anak-anak jalanan.

  1. Pejalan Kaki

Setiap pejalan kaki haruslah berjalan di tempat yang ditentukan dan wajib menyebrang di jembatan penyebrangan/zebra cross. Ancamannya denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari. Perda ini tidak dapat mengakomodasi dalam hal Pemda lalai dalam menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki. Sebagaimana kita ketahui sarana bagi pedagang kaki seperti jembatan penyebrangan dan zebracross sangat minim di beberapa wilayah di Jakarta.

  1. Dermawan

Setiap orang dilarang membeli/memberi kepada pengemis, diancam denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari (40 ayat c).Hal ini tentunya mendapat kecaman dari banyak pihak, terutama masyarakat yang meyakini bahwa member sedekah adalah bagian dari kepercayaannya.

  1. Pembuat dan Pengemudi Becak

Pembuat becak dalam Perda Tibum diancam pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- dan paling banyak Rp. 30.000.000,- . Selain itu orang pengemudi becak diancam pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 30 hari atau denda paling sedikit Rp. 250.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000,-.

  1. Pembuat dan Pengemudi Bemo/Bajai

Pembuat dan pengemudi bemo/bajai dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Pasal 62 ayat 1).

  1. Pencari Hak Atas Perumahan

Banyak warga miskin yang terpaksa membangun rumah di lahan terlantar, lahan hijau, bantaran kali, kolong jembatan, kolong tol, dan tempat yang dilarang lainnya karena tidak dipenuhi hak atas perumahannya oleh pemerintah. Mereka pun kemudian diancam dengan pidana penjara minimal 30 hari maksimal 180 hari karena menyalahgunakan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tepat umum (Pasal 12 ayat d) atau dilarang membangun dan bertempat tinggal di bawah jalan layang, di bawah tol, jalur hijau, taman dan tempat umum (pasal 20 d). Selain itu terhadap mereka juga terdapat ancaman dan larangan membuang air di sungai, menerobos jembatan atau pagar atau tempat-tempat umum (Pasal 21 huruf c dan Pasal 12 huruf f).

  1. Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional

Pelaku usaha pengobatan tradisional yang banyak dipercaya oleh masyarakat juga dikenakan ancaman kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90  hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Pasal 47 ayat 1). Dikecualikan bagi pelaku usaha yang telah mendapat izin Gubernur.

  1. Pemulung

Pemulung diancam dengan Pasal 36 ayat (1) dengan ancaman pidana kurungan minimal 20 hari, maksimal 90 hari atau denda minimal Rp.500.000, maksimal Rp30.000.000.

  1. Perempuan yang dilacurkan (Pedila)[4]

Para pedila juga diancam dengan pidana kurungan minimal 20 hari, maksimal 90 hari atau denda minimal Rp.500.000, maksimal Rp30.000.000.

  1. Pendatang Atau Penduduk Rentan Administrasi

Para pendatang ataupun penduduk yang rentan administrasi kependudukan (orang terlantar, gelandangan, anak jalanan, dll) yang tidak memiliki identitas/KTP DKI diancam dengan  pidana kurungan minimal 20 hari, maksimal 90 hari atau denda minimal Rp.500.000, maksimal Rp30.000.000. (Pasal 56)

Selain kelompok masyarakat di atas, terdapat kelompok lain yang mendapatkan larangan seperti penumpang kendaraan umum, tukang parkir, pak ogah, tukang tambal ban di pinggir jalan, peminta sumbangan atau bantuan sosial, pengunjuk rasa, dan warga kota lainnya. Perda Tibum sebenarnya juga memiliki sisi positif dengan adanya larangan mengangkut bahan berbahaya atau beracun, larangan bagi pelaku usaha yang merusak lingkungan, larangan melakukan perbuatan yang membahayakan lalu lintas, larangan melakukan kegiatan penggalian dan pengurukan tanpa izin, dan berbagai larangan lainnya. Namun secara keseluruhan, mayoritas yang menjadi subjek larangan adalah warga kota yang miskin dan marjinal.

D.2. PERMASALAHAN PERDA TIBUM

Adapun Perda Tibum memiliki permasalahan sebagai berikut:

  1. Perda Tibum Melanggar Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Perda Tibum melanggar beberapa asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu:

  • Asas Dapat Dilaksanakan

Perda Tibum tidak memperhitungkan efektivitas pemberlakuannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Akhirnya Perda Tibum hanya dijalankan sebatas untuk tindakan penggusuran terhadap PKL dan pemukiman penduduk, serta penangkapan anak jalanan, pengemis, pengamen, dan PSK. Sementara peraturan lain tidak dilaksanakan.

  • Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Perda Tibum gagal memberikan manfaat ketertiban bagi masyarakat dan menjadi sebaliknya, warga menjadi semakin miskin dan terpinggirkan.

  • Asas Keterbukaan

Walaupun Perda Tibum telah digodok selama 4 tahun sebelum pengesahan. Perancangan dan pembahasan sangat minim masukan dari masyarakat. Mayarakat luas justru menentang pembuatan Perda Tibum, namun Gubernur dan DPRD bersikukuh melanjutkan pembahasan hingga pengesahan.

Materi Perda Tibum melanggar beberapa asas materi Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu:

  • Asas Pengayoman

Setiap materi peraturan perundang-undangan seharusnya berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Namun Perda Tibum berfungsi sebaliknya, masyarakat justru menjadi tidak tentram dan kesenjangan sosial semakin terbuka.

  • Asas Kemanusiaan

Perda Tibum tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Banyak terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam pasal Perda Tibum.

  • Asas Keadilan

Perda Tibum tidak mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara dan justru menunjukkan adanya diskriminasi dan kriminalisasi bagi penduduk miskin yang terpaksa karena keadaan melanggar Perda.

  • Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Perda Tibum jelas sekali membedakan latar belakang dan status sosial warga. Warga miskin lah yang mayoritas menjadi subjek penegakan Perda Tibum.

  • Asas Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

  1. Perda Tibum Melanggar Hak Asasi Warga Negara.

Negara c.q. pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) Hak Asasi Manusia warga negaranya. Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun dengan pemberlakuan Perda Tibum, pemerintah daerah justru melanggar hak asasi warga negaranya.

Adapun hak asasi warga negara yang terlanggar karena pemberlakuan Perda Tibum adalah sebagai berikut:

  1. Hak Atas Perumahan

Perda melanggar hak atas perumahan dengan adanya ketentuan mengenai larangan untuk bertempat tinggal di ruang terbuka, di pinggir rel, di bawah jembatan tol, jalur hijau, taman, dan tempat umum. Larangan tersebut menjadi salah satu dasar Pemda untuk menggusur masyarakat yang terpaksa membangun rumah ditempat yang dilarang karena hak atas perumahannya tidak dipenuhi oleh negara. Pada tahun 2008-2009 saja, Urban Poor Consortium (UPC) mencatat setidaknya terdapat 30 jumlah kasus penggusuran dengan jumlah 6109 rumah dan 24.436 jiwa.[5] Sedangkan LBH Jakarta mencatat pada tahun 2008 terdapat 21 kasus pengaduan mengenai hak atas perumahan dengan jumlah korban yang terkena dampak berkisar 5104 jiwa[6]. LBH Jakarta meneliti bahwa APBD DKI Jakarta tahun 2011 untuk pra dan ketika penggusuran, baik rumah ataupun tempat usaha adalah sebesar Rp. 45.836.400.000,00[7]. Jadi, DKI Jakarta punya banyak dana untuk menegakkan Perda dan melakukan penggusuran.

Larangan dalam Perda dan penggusuran tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

  1. Hak Atas Pekerjaan

Perda Tibum akan melanggar hak atas pekerjaan warga kota, yaitu pengamen, pedagang asongan, PKL, pelaku usaha pengobatan tradisional, pemulung, pengemudi dan pembuat becak, pengemudi dan pembuat bemo, tukang ojek, dll. Dengan ditegakkannya Perda, maka akan muncul banyak pengangguran, hilangnya nafkah, dan tentunya akan berakibat pula hilangnya penikmatan terhadap hak-hak yang lain seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan, hak atas pangan, dll. Larangan tersebut melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) DUHAM, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dimana pada intinya setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas upah dan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Komnas HAM mengambil posisi bahwa sepanjang Negara belum dapat mewujudkan secara penuh hak atas pekerjaan, maka negara tidak dapat melakukan pelarangan pekerjaan bagi mereka yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Pekerjaan adalah bagian dari upaya untuk dapat terus hidup (survival) bagi individu. [8]

  1. Hak Untuk Berpindah Tempat

Perda Tibum mengatur mengenai ancaman bagi orang yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Selain mengancam penduduk yang rentan administrasi kependudukan (orang terlantar, gelandangan, anak jalanan,dll), Perda juga mengancam para pendatang untuk mendatangi DKI dimana hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hak warga negara untuk berpindah tempat sesuai dengan Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dimana Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia

  1. Hak Untuk Menjalankan Ibadah Sesuai Keyakinan/Kepercayaannya

Pasal 40 ayat c Perda Tibum melarang pemberian sumbangan/sedekah/infak tersebut kepada pengemis, pengamen, dan peminta sumbangan di jalan. Hal ini tentunya sangat janggal dan controversial karena memberikan sumbangan/sedekah/infak merupakan bagian dari kepercayaan, bahkan kewajiban dari berbagai kelompok agama tidak perduli dimana pun tempatnya. Hal tersebut melanggar Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dimana setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

  1. Hak Untuk Berekspresi dan Menyatakan Pendapat

Pasal 51 mengharuskan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal kemerdekaan menyatakan pendapat sebenarnya telah terdapat UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Perda justru berpotensi menghalangi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU N. 9 Tahun 1998 dan Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

  1. Perda Tibum Menyingkirkan Masyarakat Miskin.

Adapun yang dominan menjadi subjek penegakan Perda Tibum tidak lain adalah masyarakat miskin yang karena kondisi ekonomi dan sosial terpaksa menjadi pengamen, pedagang asongan, PSK, pengemudi becak, pengemudi bajai, pak ogah, pemulung, serta terpaksa membangun rumah seadanya di tempat yang dilarang. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 34 UUD NRI 1945 dimana fakir miskin dan anak-anak merupakan kewajiban negara untuk memelihara.

  1. Perda Tibum Mengkriminalisasi Masyarakat.

Masyarakat yang melanggar Perda Tibum diberikan sanksi pidana denda Rp. 100.000 s/d Rp. 50.000.000 dan/atau kurungan atau penjara 10 sampai 180 hari. Bahkan orang yang memberikan derma/sumbangan/santunan pun dapat dikenakan pidana. Ketentuan-ketentuan pidana Perda Tibum tidak mengindahkan prinsip-prinsip kriminalisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Muladi sebagai berikut, yaitu kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan “over kriminalisasi”, tidak boleh bersifat ad hoc, harus mengandung unsur korban, harus memperhitungkan unsur biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium, harus menghasilkan peraturan yang dapat ditegakkan (enforceable), harus mendapat dukungan publik, mengandung subsosialiteit (mengandung bahaya bagi masyarakat sekalipun kecil), harus memperhatikan peringatan bahwa setiap kriminalisasi mengekang kebebasan rakyat dan memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu. [9]

  1. Perda Tibum Menyebarkan Budaya Individualis.

Hal ini terlihat dengan adanya larangan dan ancaman pidana bagi warga kota yang membeli barang kepada PKL atau pedagang asongan dan memberikan sumbangan/sedekah bagi pengemis, pengamen, dan peminta sumbangan. Perda Tibum setidaknya menimbulkan paradigma di masyarakat bahwa pengamen, pengemis, PKL, pedagang asongan, peminta sumbangan merupakan penyakit masyarakat yang harus dihindari dan tidak boleh dibantu. Budaya filantropi, saling membantu dan bergotong royong pun akan menghilang sejalan dengan munculnya budaya individualis.

  1. Perda Tibum Dibuat Dengan Logika Berfikir Yang Keliru

Adanya Perda Tibum merupakan bentuk ketidakpahaman pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat dan solusinya. Negara yang gagal memberikan pekerjaan yang layak kepada warga negaranya justru menghalangi warga negaranya untuk bekerja secara mandiri. Negara yang gagal memberikan hak atas perumahan kepada warga  negaranya justru menggusur warga negaranya yang terpaksa membangun rumah secara mandiri di tempat yang dilarang. Negara yang gagal memberikan pemahaman mengenai ketertiban kepada warga negaranya justru berfikir sanksi pidana adalah solusinya. Kegagalan Negara dalam mensejahterakan rakyatnya justru diperparah dengan menyingkirkan yang tidak sejahtera.

 

D.3. KAJIAN KOMNASHAM TERHADAP PERDA TIBUM DKI JAKARTA

Karena banyaknya protes masyarakat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas HAM pun mengadakan penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut:[10]

  • Perda Tibum  cacat secara prosedur karena penyusunan Perda tidak melewati proses harmonisasi yang melibatkan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
  • Terdapat sejumlah pasal dalam Perda Tibum yangbertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui Indonesia dan juga kalangan internasional.
  • Perda Tibum tidak memasukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
  • Perda Tibum tidak memenuhi prinsip-prinsip keperluan yang dipersyaratkan dalam pembatasan hak sebagaimana telah diatur dalam standar internasional disepakati yang dapat melanggarhakatas perumahan, hak atas pekerjaan, dan hak atas kebebasan untuk bergerak.
  • Perda Tibum banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
  • Perda Tibum berpotensi membahayakan hak-hak sipili, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara yang seharusnya dijamin oleh negara sebagai pemangku kewajiban bagi pemenuhannya.

Selain itu, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri agar segera membatalkan pemberlakuan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan seluruh peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM agar segera melaksanakan pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak asasi manusia kepada jajaran aparat pemerintahan daerah, terutama jajaran aparat biro hukum Pemda agar tak ada lagi sebuah produk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta Satpol PP sebagai aparat yang kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat.

E.    ANAK JALANAN SEBAGAI KELOMPOK RENTAN TERHADAP PEMBERLAKUAN PERDA TIBUM

Anak jalanan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pemberlakuan Perda Tibum. Mereka banyak bekerja sebagai pengemis, pengamen, pengelap kaca mobil, pedagang asongan, joki 3 in 1, dan juru parkir liar yang keseluruhannya dilarang di dalam Perda Tibum dan diancam dengan sanksi pidana kurungan, penjara, maupun denda. Ancaman terhadap anak jalanan terakumulasi dengan fakta bahwa mayoritas anak jalanan tinggal di tempat yang dilarang ditempati oleh Perda dan anak jalanan juga merupakan kelompok yang rentan administrasi kependudukan karena tidak memiliki  akta kelahiran sehingga ketika dewasa tidak mendapatkan KTP.

Fakta yang sangat mengerikan dimana jumlah anak jalanan sangatlah besar di Indonesia. Berdasarkan data Kemensos, saat ini terdapat 230 ribu anak jalanan di Indonesia.[11] Pada tahun 2007, Kementrian Sosial mencatat anak jalanan di Indonesia berjumlah 104.497 jiwa, dimana di DKI Jakarta terdapat 4478 jiwa. Tahun 2011, di DKI Jakarta tercatat jumlah anjal mencapai 7.315 orang dibanding tahun 2010 yang mencapai 5.650 orang atau tahun 2009 sebanyak 3.724 orang.[12]

Jumlah anak jalanan tersebut justru memiliki kecenderungan semakin meningkat. Bayangkan jika Perda Tibum ditegakkan, tentunya 7.315 orang anak jalanan di DKI setiap saat dapat ditangkap dan mendapatkan sanksi pidana kurungan ataupun penjara, terlebih lagi DKI Jakarta berencana akan menjadi kota yang bebas anak jalanan pada akhir 2011. Dalam penegakan Perda Tibum tersebut, Satpol PP sebagai penegak Perda Tibum menjadi ancaman serius bagi anak jalanan karena Satpol PP sering melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemukulan, penyiksaan, penempatan di panti dengan kondisi dan perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan hingga menyebabkan kematian.

F.    SOLUSI KETERTIBAN UMUM DAN KOTA LAYAK ANAK

Terhadap Perda Tibum telah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung, namun permohonan ditolak dan tidak diperiksa substanstinya karena masalah mekanisme permohonan.[13] Perda Tibum harus dibatalkan karena bukan solusi untuk menciptakan ketertiban umum, melainkan dapat melanggar hak asasi warga negara dan menjadi alat pemiskinan secara struktural. Solusi untuk menciptakan ketertiban umum adalah dengan melakukan kampanye, penyadaran, pembinaan dan pemberdayaan. Tentunya solusi utama adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah Daerah patut berkaca kepada Pemkot Solo yang berhasil melakukan penataan tanpa harus menggunakan Perda Ketertiban Umum dan melanggar hak asasi masyarakat.

Pemerintah Daerah harus memberi perhatian khusus terhadap permasalahan anak jalanan dengan memperkuat program pembinaan anak jalanan, mengembalikan mereka ke sekolah dengan menyediakan fasilitas pendidikan khusus maupun memberikan insentif pendidikan kepada seluruh anak jalanan tidak hanya sebatas pendidikan gratis, menyediakan fasilitas bermain ataupun berkesenian, serta pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga yang concern terhadap anak jalanan yang cukup banyak jumlahnya. Dengan demikian kota akan menjadi tempat yang layak untuk anak.


[1] Republik Indonesia, UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (2)

[2] Ibid.,  Pasal 12.

[3] Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 149 ayat (2).

[4] Perempuan yang Dilacurkan (Pedila) merupakan istilah pengganti Pekerja Seks Komersil.

[5] Urban Poor Consortium, Data Penggusuran Pemukiman Miskin Tahun 2008-2009.

[6] Laporan Akhir Tahun 2008 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, hal. 42.

[7] Litbang LBH Jakarta, Clustering APBD DKI Jakarta 2011.

[8] Yosep Prasetyo, Roichatul Aswidah, dan Asep Mulyana. Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Cet I. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009, Hal 56.

[9] Muladi,“Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Asas dalam RUU KUHP” Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Centre, 2002. hal. 251-257.

[10]  Op.cit., hal. 63-67.

[13] Lihat permohonan Keberatan atas Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum kepada Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Tim Advokasi Masyarakat Anti Perda Pelanggaran HAM

NASKAH AKADEMIS RUU PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Berikut Naskah Akademik dan RUU Perumahan dan Pemukiman serta undang-undang perumahan No. 4 Tahun 1992:

Naskah Akademik & RUU Perumahan dan Pemukiman

UU_4_1992_perumahan dan pemukiman

Rumah yang layak adalah hak asasi manusia !!!

KERTAS POSISI RUU PERKIM Koalisi Peduli Perumahan dan Permukiman untuk Rakyat (KP3R)

 

KERTAS POSISI

Koalisi Peduli Perumahan dan Permukiman untuk Rakyat (KP3R)

terhadap

Rancangan Undang-Undang tentang Perumahan dan Permukiman

 

PENGANTAR

Mengenal arti rumah dan permukiman

 

  1. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang. Pada tingkatan dasar, rumah merupakan tempat berlindung dari berbagai gangguan, baik cuaca, binatang, maupun manusia lain. Pada tahapan berikutnya, tuntutan psikis juga akan berperan, meliputi rasa nyaman, lega, dan nikmat. Rumah sebagai “tempat tinggal” (=home) lebih dari sekedar “bangunan rumah” (=house). Tempat tinggal adalah tempat dimana hati kita ditambatkan, tempat sebagian besar hidup kita lewatkan, dan karenanya harus menjadi tempat yang nyaman, aman, dan mampu mewarnai kehidupan kita secara emosional.[1] Sejak zaman pra sejarah, manusia mulai memanfaatkan lubang-lubang gua, membuat atap dari daun-dauh yang di topang dengan kayu-kayu hingga pada memanfaatkan kekayaan alam seperti kayu, pasir, besi, dan sebagainya guna membangun rumah.
  1. Dikemudian hari, banyak pihak mengartikan rumah, seperti di bawah ini :
  2. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. (UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman)
  3. Dalam pandangan Komite, Hak atas tempat tinggal tidak boleh dimaknai sempit atau terbatas dengan menyamakannya dengan, sebagai contoh, tempat perlindungan yang memiliki atap di atas kepala atau memandang tempat perlindungan hanya sebagai komoditas. Sebaliknya harus dilihat sebagai hak untuk hidup di manapun dengan aman, damai, dan bermartabat. Hal ini layak dengan dua alasan. Pertama, hak atas rumah secara utuh berhubungan dengan Hak asasi yang lain dan merupakan prinsip utama yang mendasari Kovenan. ”Martabat yang melekat pada diri manusia” ini yang menjadi sumber hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan” (Komentar Umum nomor 4 dari Pasal 11 Konvensi Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya)
  4. Tempat berlindung yang layak berarti kelayakan privasi, kelayakan ruang, kelayakan keamanan, kelayakan cahaya dan ventilasi, kelayakan infrastruktur dasar dan kelayakan lokasi dalam kaitannya dengan tempat kerja dan fasilitas lainnya – keseluruhan dengan biaya yang masuk akal. (Commission on Human Settlements dan Global Strategy for Shelter to the Year 2000)
  5. Rumah merupakan tempat berlindung dari pengaruh luar manusia, seperti iklim, musuh, penyakit, dan sebagainya. Untuk dapat berfungsi secara fisiologis, rumah haruslah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, seperti listrik, air bersih, jendela, ventilasi, tempat pembuangan kotoran dan lain-lain. (Koesputranto, 1988)
  6. Rumah merupakan suatu bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Di samping itu, rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. (Sarwono dalam Budihardjo, 1998 : 148)
  7. Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka ria bersama keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya. (Frick, 2006 : 1)
  8. Rumah merupakan sarana pengaman bagi diri manusia, pemberi ketentraman hidup, dan sebagai pusat kehidupan berbudaya. Di dalam rumah dan lingkungannya itu, dibentuk dan berkembang menjadi manusia yang berkepribadian. (Juhana, 2000 : 31)
  9. Pengertian rumah bagi seseorang bisa mengandung dimensi yang luas. Rumah adalah keluarga dengan budaya internal beserta sejarahnya serta lingkungan alam, masyarakat dengan budaya lokal.
  1. Dari pengertian tersebut diatas, unsur dari rumah adalah :

a.  bangunan dengan kelayakan

b.  berfungsi sebagai perlindungan dan sarana interaksi sosial

c.  bertujuan meningkatkan kesejahteraan

  1. Selanjutnya, permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia dan tujuannya adalah untuk bertahan hidup secara lebih mudah dan lebih baik (terutama pada masa kanak-kanak), memberi rasa bahagia dan rasa aman (sebagaimana disyaratkan oleh Aristotheles), dan mengandung kesempatan untuk pembangunan manusia seutuhnya.  Jadi, permukiman dapat dirumuskan sebagai suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi, dan fisik tata ruang, dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum dan fasilitas sosial. Kawasan tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh, dengan membudidayakan sumber daya dan dana dalam mengelola lingkungan yang ada untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Di samping itu, juga memberi rasa aman, tenteram, nikmat, nyaman, dan sejahtera dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan agar berfungsi sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. (C A. Doxiadis dalam Ridho, 2001 : 19)
  1. Lebih maju lagi, pengertian permukiman yang dianut oleh UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman telah menyebutkan  linkup berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang  Pengertian Rumah, Perumahan, dan Permukiman Beserta Fungsinya  mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  1. Tidak ada pengabaian atas keberadaan rumah di desa-desa, apalagi kearifan local di Indonesia yang beraneka ragam, tentunya berdampak kepada beragam pula keadaan dan kondisi rumah dan permukimannya. Ini semua telah dilupakan oleh RUU Perkim.
  1. Melalui pengertian-pengertian diatas, maka akan mengantarkan pada pemahaman bahwa :
  1. rumah, perumahan maupun permukiman harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan
  2. setiap orang hidup dan berpenghidupan serta bertempat tinggal di dalam ruang yang mewadahi perumahan dan permukiman. Dengan kata lain penyelenggaraan perumahan dan permukiman tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan penataan ruang;
  3. penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman harus dipadukan dengan kegiatan pembangunan lain utamanya prasarana dan sarana lingkungan. Demikian pula keterpaduan antar kawasan dalam kerangka penataan ruang

Tiada Hak Yang Diberi

 

  1. Secara substansi (peraturan perundang-undangan), Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan hak atas perumahan, beberapa ketentuan tersebut :

a.  Pasal 28H UUD 1945, ayat (1) menyebutkan  “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;

b.  Pasal 5  ayat (1) UU No 4 Tahun 1992 menyebutkan “Setiap warga negara menpunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur”;

c.  Pasal 40, UU No 39 Tahun 1999 menyebutkan  “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”

d.  Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 11 Tahun 2005 menyebutkan “Negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini”

  1. Beberapa ketentuan internasional telah menyebutkan bagaiman kewajiban Negara untuk memenuhi hak atas perumahan bagi warga negaranya, beberapa diantaranya adalah :

a.  Pasal 25 dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan atas dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan”.

b.  Deklarasi Vancouver 1976 tentang Permukiman Penduduk menyatakan bahwa “tempat tinggal dan pelayanan yang layak adalah hak dasar manusia, sehingga merupakan kewajiban pemerintah untuk memastikan ketersediaan kedua hal tersebut bagi setiap warganya melalui pendampingan langsung, ataupun program berbasis komunitas atau aksi swadaya yang lebih terarah”.

c.  Agenda Habitat, di Istanbul 1996, turut memastikan komitmen untuk “merealisasikan hak dasar atas perumahan yang layak”, sebagaimana tercantum dalam perjanjian internasional. Dalam konteks ini, kewajiban pemerintah adalah memudahkan warganya mendapat tempat tinggal, melindungi dan untuk meningkatkan kualitas rumah serta lingkungannya serta tempat tinggalnya.

  1. Berangkat dari itu semua selanjutnya pada tahap pelaksanaan semua hak-hak tersebut hanyalah isapan jempol. lagi-lagi pemerintah selalu absen dalam rangka melakukan pemajuan, pemenuhan serta penghormatan terhadapnya. Upaya-upaya secara mandiripun untuk memenuhi terhadap hak perumahan akan diganjar dengan RUU perumahan dan Permukiman (perkim) sebab telah disiapkan pasal-pasal pidana atas perjuangan itu. memang benar “tiada hak yang diberi”, maka penting bagi kami untuk memperjuangkannya!

Catatan Kritis Terhadap RUU Perkim

Menelurkan Definisi

  1. Pada Pasal 1 angka 8, Perumahan negara adalah perumahan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian. Sedangkan pada Pasal 1 angka 9, Rumah dinas adalah perumahan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
  1. Pengertian Rumah Negara dalam RUU tidak sesuai dengan pengertian Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara. Pengertian Rumah Negara menurut PP Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.
  1. Dalam RUU terdapat pemisahan antara Rumah Negara dan Rumah Dinas, padahal sejatinya rumah dinas juga merupakan Rumah Negara. Hal tersebut dapat terlihat jika pengertian Rumah Negara dan Rumah Dinas dalam RUU digabungkan, maka pengertiannya sesuai dengan pengertian Rumah Negara sesuai PP Rumah Negara.
  1. Pengertian Rumah Negara telah diredusir menjadi Rumah Dinas. Jika dibiarkan maka akan terdapat kekacauan dalam penegakan hukum karena berdasarkan PP Rumah Negara, Rumah Negara dapat dimiliki oleh penghuni yang memenuhi syarat. Tidak terdapat ketentuan bahwa Rumah Dinas dapat dimiliki oleh penghuni sebagaimana peraturan perundang-undangan sebelumnya.
  1. Pada Pasal 1 angka 10 pengertian Rumah adalah bangunan tempat tinggal yang layak huni. Hal ini dapat diartikan bahwa jika terdapat rumah yang dihuni yang tidak layak maka bukanlah rumah.

Layak

  1. Dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1992: Rumah yang layak adalah bangunan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 3 huruf f RUU Perumahan dan Pemukiman, yang dimaksud dengan “rumah yang layak huni dan terjangkau” adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan luas bangunan serta kesehatan penghuninya dan dari biaya dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
  1. Pasca diratifikasinya kovenan internasional hak-hak ekonomi social dan budaya seharusnya RUU Perumahan dan Pemukiman mengatur kriteria layak lebih maju sebagaimana yang tertuang dalam Komentar Umum No. 4 pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengenai Hak Atas Tempat Tinggal yang layak. Dalam komentar umum tersebut didapat criteria layak adalah sebagai berikut :
    1. Jaminan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum mengambil banyak bentuk, diantaranya penyewaan akomodasi (publik dan swasta), perumahan kolektif, kredit, perumahan darurat, pemukiman informal, termasuk penguasaan tanah dan properti. Meskipun ada beragam jenis perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki tingkat perlindungan hukum yang menjamin perlindungan hukum dari pengusiran paksa, pelecehan, dan ancaman lainnya. Negara Pihak harus secara bertanggung jawab, segera mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan mengkonsultasikan jaminan perlindungan hukum terhadap orang-orang tersebut dan rumah tangga yang saat ini belum memiliki perlindungan, konsultasi secara benar dengan orang-orang atau kelompok yang terkena.

  1. Ketersediaan layanan, bahan-bahan baku[2], fasilitas, dan infra struktur. Tempat tinggal yang layak harus memiliki fasilitas tertentu yang penting bagi kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan nutrisi. Semua penerima manfaat dari hak atas tempat tinggal yang layak harus memiliki akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan publik, air minum yang aman, energi untuk memasak, suhu dan cahaya, alat-alat untuk menyimpan makanan, pembuangan sampah, saluran air, layanan darurat.
  2. Keterjangkauan.

Biaya pengeluaran seseorang atau rumah tangga yang bertempat tinggal harus pada tingkat tertentu dimana pencapaian dan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar lainnya tidak terancam atau terganggu. Tindakan harus diambil oleh Negara Pihak untuk memastikan bahwa persentasi biaya yang berhubungan dengan tempat tinggal, secara umum sepadan dengan tingkat pendapatan. Negara Pihak harus menyediakan subsidi untuk tempat tinggal bagi mereka yang tidak mampu memiliki tempat tinggal, dalam bentuk dan tingkat kredit perumahan yang secara layak mencerminkan kebutuhan tempat tinggal. Dalam kaitannya dengan prinsip keterjangkauan, penghuni harus dilindungi dengan perlengkapan yang layak ketika berhadapan dengan tingkat sewa yang tidak masuk akal atau kenaikan uang sewa. Di masyarakat, dimana bahan-bahan baku alam merupakan sumber daya utama bahan baku pembuatan rumah, Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan bahan baku tersebut..

  1. Layak huni.

Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas,  hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit. Keamanan fisik penghuni harus pula terjamin. Komite mendorong Negara Pihak untuk secara menyeluruh menerapkan Prinsip Rumah Sehat yang disusun oleh WHO yang menggolongkan tempat tinggal sebagai faktor lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi penyebab penyakit berdasarkan berbagai analisis epidemiologi; yaitu, tempat tinggal dan kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu berkaitan dengan tingginya tingkat kematian dan ketidaksehatan.

  1. Aksesibilitas.

Tempat tinggal yang layak harus dapat diakses oleh semua orang yang berhak atasnya. Kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti halnya manula, anak-anak, penderita cacat fisik, penderita sakit stadium akhir, penderita HIV-positif, penderita sakit menahun, penderita cacat mental, korban bencana alam, penghuni kawasan rawan bencana, dan lain-lain harus diyakinkan mengenai standar prioritas untuk lingkungan tempat tinggal mereka.

  1. Lokasi.

Tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang terbuka terhadap akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, pusat kesehatan anak, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Di samping itu, rumah hendaknya tidak didirikan di lokasi-lokasi yang telah atau atau akan segera terpolusi, yang mengancam hak untuk hidup sehat para penghuninya.

  1. Kelayakan budaya.

Cara rumah didirikan, bahan baku bangunan yang digunakan, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedua unsur tersebut harus memungkinkan pernyataan identitas budaya dan keragaman tempat tinggal. Berbagai aktivitas yang ditujukan bagi peningkatan dan modernisasi dalam lingkungan tempat tinggal harus dapat memastikan bahwa dimensi-dimensi budaya dari tempat tinggal tidak dikorbankan, dan bahwa, diantaranya, fasilitas-fasilitas berteknologi modern, juga telah dilengkapkan dengan semestinya.

Bisnis Property Vs Rakyat Miskin

  1. Jika melihat kerangka kerangka dan persepektif RUU terlihat bahwa nyawa RUU ini sebenarnya adalah untuk memperlancar bisnis property. Hal tersebut terlihat dari adanya ketentuan zonasi perumahan, perencanaan, insentif bagi pengembang, pemasaran rumah, dan lain-lain. Dapat dilihat tidak proposionalnya pasal yang mengatur mengenai hak atas perumahan dengan pasal-pasal yang memuluskan kepentingan pengembangan.
  1. Pemenuhan hak atas perumahan bukan merupakan suatu yang sederhana dan memiliki aspek yang kompleks. Merupakan suatu kesalahpahaman jika mewujudkan hak atas perumahan bagi warga negara dapat direalisasikan dengan mempermudah bisnis properti. Pembangunan rumah dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.
  1. Secara Formal RUU Perumahan dan Permukiman yang disusun tanpa melibatkan masyarakat (publik) yang memiliki keahlian dan kepedulian tentang perumahan dan permukiman ini masih menggunakan cara pandang perumahan dan permukiman dari kacamata teknokrat secara formalistik, tidak bertumpu dari keadaan di lapangan, dimana sebagian besar (85%) perumahan dan permukiman di Indonesia dibangun oleh masyarakat, secara swadaya, informal dan tanpa intervensi pemerintah.  Hal itu akan membawa implikasi kepada kebijakan terkait di sektor perumahan dan permukiman yang lebih pro pengembangan perumahan dan permukiman secara formal dan komersial yang digerakkan oleh kekuatan pasar. Artinya jiwa RUU ini jelas tidak pro-rakyat atau tidak pro-poor
  1. Dalam Pertemuan Asia Pacific Ministerial Conference on Housing on Urban Development (APMCHUD), Solo, Jawa Tengah, Selasa, 22 Juni 2010, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kawasan kumuh di Indonesia tercatat seluas 57 ribu hektare pada tahun 2009. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun 2008, yang tercatat seluas 54 ribu hektare. Padahal, jumlah masyarakat miskin menurun dari 35 juta jiwa pada tahun 2008, menjadi 32,5 juta pada tahun 2009.
  1. Artinya, penyelenggaraan rumah swadaya (sebagaimana dimaksud dalam RUU Perkim) harus diberikan ruang seluas-luasnya. dominiasi harus dimiliki oleh masyarkat luas terhadap akses penyelenggaraan perumahan. Pada kota-kota besar di Indonesia, terlihat sekali bagaimana pertarungan industry perumahan terhadap masyarakat. Permukiman yang sudah ada disulap menjadi perumahan-perumahan yang dikembangkan oleh pemilik modal. Semangat yang baik adalah memberikan ruang kepada 32,5 juta warga untuk berdaya guna mengakses perumahan.

Kriminalisasi

  1. RUU ini merupakan ancaman bagi kelompok marjinal, warga miskin kota yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli/menyewa tanah tanah ataupun rumah sehingga terpaksa membangun rumah di lahan yang d. Ketidakmampuan tersebut merupakan kegagalan negara menyediakan perumahan yang layak. Dengan RUU ini negara justru ingin mengkriminalisasi mereka. Dapat disimpulkan negara kemudian mengkriminalkan warga bukan karena kesalahan dari warga tapi karena kegagalan negara sendiri.

Pasal-pasal kriminalisasi yang sangat mengancam kelompok marjinal dalam RUU ini adalah:

Larangan  Catatan Penting
Pasal 108 ayat (1) Setiap orang dilarang membangun rumah, perumahan, dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.

Pelanggaran atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 123

 

Bahwa kebijakan tata ruang serta peruntukan lahan masih memiliki dualisme struktur, disatu sisi terkait dengan pertanahan struktur masih dilakkan secara vertical, namun kebijakan mengenai tata ruang telah dipegang oleh daerah-daerah. karena hal ini maka penataan serta pemanfaatan ruang akan masih jauh dari harapan orang banyak.Selain hal tersebut, dengan berlakunya ketentuan ini akan berpotensi kepada penggusuran serta pemidaaan bagi perumahan-perumahan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini telah terbaca dari beberapa ketentuan tata ruang wilayah di beberapa daerah yang telah melakukan perubahan peruntukan serta pemanfaatan.

Permasalahan lain adalah keterbukaan informasi atas tata ruang, meski telah ada UU keterbukaan informasi publik, namun pelaksanaan masih berbanding terbalik dengan semangat UU tersebut. akibatnya, lagi-lagi masyarakat yang akan di korbankan.

Rekomendasi; ini merupakan permasalahan adminitrasi, maka pidana bukan jalan keluarnya.

 

Pasal 108 ayat (2)Setiap orang dilarang membangun rumah, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

 

Pelanggaran atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 123

 

83% dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah rawan bencana dan menempatkan 93% penduduknya rentan bencana tsunami, gempa bumi dan ledakan gunung berapi. Ini belum termasuk banjir dan tanah longsor yang saat ini semakin marak akibat kerusakan lingkungan.Sehingga, dapat dipertanyakan apakah kriteria ‘rawan bencana’ dalam RUU ini, apakah hendak membuat kriteria sendiri yang lebih sempit daripada kriteria yang umum  dipergunakan saat ini. Apalagi sebagian besar daerah di Indonesia (termasuk ibukota Jakarta) belum memiliki peta rawan bencana. Jika RUU ini dipaksakan untuk diberlakukan dapat dijadikan pembenaran atas pengusiran sewenang-wenang pada warga atas nama kerentanan atas bencana.
Pasal 109 

Setiap orang dilarang mengubah peruntukan lahan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman.

Pelanggaran atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 124

 

Pasal ini bersangkut paut dengan Pasal diatas.Memahami dari ketentuan Pasal 109, maka tidak akan mungkin masyarakat akan mengubah peruntukan dari rencana tata ruang wilayah sebab ketentuan tersbeut berbentuk perda. Yang berpontensi adalah kesalahan dalam pemanfaatn ruang.

Rekomendasi ; dihapuskan atau dipertajam ketentuannya serta penghapusan pasal pemidanaan karena lebih kepada hukum administrasi.

 

Pasal 111 

Setiap orang dilarang menolak dan/atau menghalang-halangi kegiatan relokasi rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pelanggaran atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 126

 

Pada iklim demokrasi sekarang ini, masih saja ada pasal yang menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah salah. pemberlakuan pasla ini menandakan bahwa pemerintah tidak mau diawasi.Pasal 111 RUU ini merupakan ancaman serius dalam kasus hak atas perumahan. Sebagaimana kita ketahui terdapat banyak penggusuran paksa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah maupun swasta yang melanggar general comment Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang menyebabkan banyak warga dilanggar hak atas perumannya. Ke depan jika RUU ini disahkan maka tidak ada peluang bagi kelompok marjinal atau warga miskin kota untuk melakukan control terhadap kebijakan pemerintah.

Apakah ketika warga ingin menyengketakan kebijakan dari relokasi rumah termasuk dari definisi menolak? jika ya, maka ini pengebirian terhadap hak warga Negara untuk menggunakan sarana hukum yang telah diatur sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999

Rekomendasi : hapuskan

 

Pasal 112Setiap orang dilarang memberikan fasilitas dan identitas kepada penghuni dan/atau pemilik rumah, perumahan, dan/atau perumahan yang dibangun di luar fungsi dan pemanfaatan ruang serta di luar kawasan perumahan dan permukiman.

Pelanggaran atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 127

 

Pasal ini mengabaikan . Ketentuan tersebut melanggar Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 berbunyi Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen Kependudukan dan pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.bahwa admintrasi kependudukan telah mengakomodir warga Negara rentan termasuk didalamnya adalah orang-orang terlantar sebab pendekatan yang digunakan adalah identitas perumahan hak warga Negara.

Selain hal tersebut, pendataan warga merupakan pekerjaan rumah bagi Negara. masih ingatkan kita ketika Pemilu 2009, bagaimana perdebatan jumlah pemilih. berbeda yang digunakan oleh KPU dan Menteri dalam negeri. pasti akan selalu ada perbedaan jika ada pembatasan terhadap hak atas identitas.

“dapet KTP kok susahnya minta ampun, giliran Pemilu di data-data”

Rekomendasi : dihapuskan

Pasal 118 ayat 1Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa melalui alternative penyelesaian sengketa.

 

lingkup penyelesaian hukum tidak saja pada wilayah pengadilan umum namun bisa pada wilayah pengadilan administrasi

RUU Berpotensi Melanggar Hak Atas Perumahan dengan Penggusuran Paksa

  1. RUU mengatur secara tegassetiap orang dilarang menolak dan/atau menghalang-halangi kegiatan relokasi rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat dipidana maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000. Hal tersebut merupakan legitimasi untuk menggusur paksa masyarakat yang dianggap pemerintah tidak patut tinggal di lokasi rumah yang ditempatinya. Akhirnya banyak masyarakat akan dilanggar hak atas perumahannya.
  1. RUU ini juga tidak mengatur mengenai penggusuran rumah dalam hal untuk kepentingan publik, bagaimana hak warga dan bagaimana caranya yang sesuai dan tidak melanggar hak asasi manusia. Seharusnya RUU ini mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Komentar Umum No. 7 tahun 1997 Kovenan Intenasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengenai penggusuran paksa. Hal tersebut dikarenakan Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 sehingga segala ketentuan yang terkait dengan hak-hak ekonomi, social dan budaya dalam hal ini hak atas perumahan (Pasal 11 ayat (1) Kovenan) harus mengacu kepada kovenan dan komentar umumnya.
  1. Dalam komentar umum No. 7 pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dinyatakan bahwa pengusiran atau penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Pengusiran paksa berakibat pada dilanggarnya hak-hak sipil dan politik, misalnya hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak diusiknya privasi, keluarga, dan rumah, dan hak untuk menikmati kepemilikan secara tenteram.
  1. Komentar umum dalam poin 9 mewajibkan undang-undang yang terkait dengan pengusiran mesti meliputi ukuran-ukuran yang (a) memberikan peluang rasa aman bagi para pemilik rumah dan tanah, (b) sejalan dengan kovenan, dan (c) dirancang untuk secara ketat mengendalikan berbagai keadaan dimana pengusiran dapat saja terjadi.
  1. Dalam kasus-kasus dimana pengusiran dinilai dapat dibenarkan, pengusiran harus dilaksanakan sejalan dengan ketetapan-ketetapan dari hukum hak asasi manusia internasional yang relevan dan dengan prinsip-prinsip umum kerasionalan dan keproporsionalan. Komite mempertimbangkan bahwa perlindungan prosedural yang harus diterapkan berkaitan dengan pengusiran paksa meliputi:
  1. sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;
  2. pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran;
  3. informasi mengenai pengusiran-pengusiran yang diajukan, dan, bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau rumah itu, yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi semua orang yang terimbas;
  4. khususnya jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran;
  5. semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat;
  6. pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang yang terimbas;
  7. ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan
  8. ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan.
  1. Selain itu Pengusiran tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah atau rawan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya. Dimana orang-orang yang terimbas tidak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka sendiri, Negara harus menerapkan segala ukuran yang tepat, untuk memaksimalkan sumber daya tersedia, untuk memastikan bahwa perumahan, pemukiman, atau akses alternatif atas tanah yang produktif tersedia;

contoh pasal lain yang berkait dengan pengusiran paksa

Pasal 84 ayat (1)Peremajaan permukiman kumuh dilakukan dengan:

  1. menertibkan lokasi permukiman kumuh sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang;
  2. membangun sarana, prasarana, dan utilitas umum yang memadai;
  3. memperbaiki kondisi rumah sesuai dengan standar perumahan yang sehat;
  4. membangun perumahan yang sesuai dengan standar kesehatan dan kelayakan;
  5. konsolidasi tanah;
  6. mengintegrasikan perumahan dengan sentra perekonomian terdekat; dan/atau
  7. merelokasi penghuni permukiman kumuh ke tempat yang lebih layak;
Peremajaan tidak memiliki hubungan dengan penertiban. sehingga tahapan pada peremajaan tidak termasuk kepada penertiban. pemahaman dari peremajaan adalah yang sudah ada di tata ulang kembali sehingga menadi lebih baik.Rekomendasin : dihapuskannya Pasal 84 ayat (1) huruf a
Pasal 84 ayat (2)Penertiban lokasi permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia Penting untuk memperjelas prinsip-prinsip Hak Asasi yang dimaksudRekomendasi : memasukan ketentuan Komentar umum nomor 7 dari Konvensi Hak-Hak Ekosob :

Perlidungan prosedural yang tepat dan proses yang diharapkan adalah dua aspek penting dari hak asasi manusia, tetapi terutama penting dalam kaitannya dengan persoalan seperti pengusiran paksa yang secara langsung memunculkan sejumlah besar hak yang diakui dalam kedua Perjanjian Internasional atas Hak Asasi Manusia. Komite mempertimbangkan bahwa perlindungan prosedural yang harus diterapkan berkaitan dengan pengusiran paksa meliputi:

  1. sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;
  2. pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran;
  3. informasi mengenai pengusiran-pengusiran yang diajukan, dan, bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau rumah itu, yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi semua orang yang terimbas;
  4. khususnya jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran;
  5. semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat;
  6. pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang yang terimbas;
  7. ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan
  8. ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan.

Negara harus memastikan, sebelum pelaksanaan pengusiran, terutama yang melibatkan kelompok-kelompok besar, bahwa seluruh alternatif yang tersedia telah dijajaki dalam pembicaraan dengan orang-orang yang terimbas, dengan tujuan untuk menghindari, setidaknya meminimalkan, penggunaan kekerasan. Pemulihan atau prosedur hukum harus disediakan bagi mereka yang terkena dampak perintah pengusiran. Negara harus juga mempertimbangkan bahwa segenap individu terkait mempunyai hak atas kompensasi yang layak untuk properti apa pun, baik pribadi maupun nyata, yang terimbas

 

Perumahan layak bagi perempuan

 

  1. Data Susenas, sebagaimana diungkapkan dalam Dokumen Bappenas “Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia”[3] bahwa proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, di perkotaan hanya mencapai 49,82% dan di pedesaan hanya mencapai 45, 72%, sehingga proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak di perkotaan dan perdesaan mencapai 47,71 % di tahun 2009. Dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa bahwa proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan adalah 69, 51% (Susenas 2009) dan di perdesaan hanya mencapai 33, 96% (Susenas 2009). Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan adalah 51.19 % (Susenas 2009).
  1. Jika dikaitkan dengan fungsi reproduksi perempuan yaitu hamil dan melahirkan, menyusui, dan peran tradisional perempuan, penyediaan makanan keluarga dan perawatan seluruh rumah beserta anggota rumah tangga di dalamnya, rumah merupakan tempat utama perempuan, sekaligus tempat bertumpuknya beban hidup perempuan. Semakin buruk kondisi perumahan dan permukiman, akibat ketiadaan air bersih, sanitasi, listrik, buruknya jalan lingkungan dan jauhnya jarak dari rumah menuju tempat pendidikan dasar dan pasar, maka semakin berat beban kerja perempuan. Akibat lanjut dari beratnya beban kerja perempuan adalah menurunnya derajat kesehatan perempuan dan meningkatnya tekanan mental (stress), yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pada tingginya tingkat kesakitan dan angka kematian ibu melahirkan.
  1. RUU Perumahan dan Permukiman belum mengatur secara spesifik mengenai kebutuhan khusus perempuan untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah, perumahan dan permukiman, RUU ini lebih mengatur mekanisme kepemilikan dan pembangunan perumahan dan permukiman, namun tidak memberikan pengakuan terhadap hak atas perumahan yang layak dan tidak mengatur jaminan pemenuhan atas hak tersebut, termasuk mengatur secara khusus akses perempuan terhadap hak kepemilikan atas tanah, perumahan dan permukiman. Dimana Pemenuhan perumahan bagi perempuan dapat di lakukan melalui tindakan afirmatif, Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28H.
  1. RUU Perumahan dan Permukiman belum mengatur secara psesifik hak perempuan atas kepemilikan (right to property) terhadap sumber daya. Padahal Realita menunjukkan kelompok perempuan merupakan kelompok yang paling rentan untuk dapat mengklaim hak atas kepemilikan termasuk kepemilikan rumah. Diskriminasi secara kultural dan struktural masih menjadi hambatan terbesar kelompok perempuan untuk dapat menikmati hak kepemilikan atas perumahan.
  1. RUU Perumahan dan Permukiman tidak mengatur mengenai pembangunan Shelter (rumah aman) bagi korban-korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. Seharusnya konsep perumahan tidak terbatas pada kepemilikan rumah secara pribadi namun harus dimaknai secara luas meliputi rumah untuk kepentingan publik.
  1. RUU Perumahan dan Permukiman tidak ada harmonisasi dengan peraturan perundangan setingkat dengannya, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Rumah yang layak untuk anak

  1. Saat ini, hak anak telah mendapatkan jaminan perlindungan di bawah rezim hukum hak asasi manusia (HAM) internasional. Perlindungan hak anak untuk menikmati permukiman yang layak di awali dengan ditetapkan Deklarasi Hak Anak (Declaration on the Rights of the Child) pada 1959. Prinsip 4 dari deklarasi ini menyatakan bahwa: Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan nutrisi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan medis;
  1. Selanjutnya Prinsip 2 juga mengatur hal senada bahwa: Anak harus menikmati perlindungan khusus, dan harus diberikan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan cara yang lain guna mengembankan fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan ini maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang penting.
  1. RUU Perumahan belum mengatur secara khusus hak-hak kelompok rentan terhadap hak atas perumhan dan permukiman yang layak sesuai dengan kebutuhan yang bersifat khusus. Kebutuhan spesifik tersebut harus melihat pada karakteristik yang melekat pada setiap kelompok rentan. Menurut Human Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah :

a.  Pengungsi (Refugees);

b.  Pengungsi dalam negeri (Internally Displaced Persons/IDPs);

c.  Kelompok minoritas (National Minorities);

d.  Pekerja Migran (Migrant Workers);

a.  Masyarakat adat (Indigenous Peoples);

b.  Anak (Children); dan

c.  Perempuan (Women).

  1. RUU Perumahan belum melihat hak-hak khusus yang secara spesifik untuk menjamin pemenuhan hak-haknya agar hidup secara bermartabat sehingga pasal-pasal dalam RUU iniluput mengakomodasi hak-hak spesifik mereka. Artinya pemegang kewenangan legislatif telah melakukan pelanggaran HAM karena secara sistematis dan struktural menutup akses penikmatan hak-hak mereka. RUU tersebut juga belum memperhatikan pemenuhan hak perumahan yanglayak bagi anak yang termasuk kelompok rentan. Kelompok ini harus mendapatkan perlakuan khusus oleh negara. Kelompok ini disebut dengan Anak dalam situasi khusus (children in need of special protection). Mengacu pada Komite Hak Anak PBB terdapat setidak-tidaknya 4 (empat) kelompok anak yang termasuk kategori ini[4] :
  2. Anak-anak dalam situasi darurat (children in situation of emergency), yakni pengungsi anak (children refugee) baik pengungsi lintas negara maupun pengungsi dalam negeri (internallydisplaced people)[5]dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata (children in situation of armed conflict)[6]
  3. Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi eksplotasi ekonomi[7], penyalahgunaan obat (drug abuse)[8], eksplotasi seksual[9], perdagangan anak (trafficking[10]), dan ekploitasi bentuk lainnya[11]
  4. Anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the Law)[12]
  5. Anak yang berasal dari masyarakat adat dan kelompok minoritas (children from indigenous people and minorities)[13]
  1. Dengan begitu RUU Perumahan dan Permukiman harus memasukkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak sebagai asas-asas yang melandasi operasionalisasi dan implementasi norma-norma yang diatur dalam RUU tersebut sehingga kepentingan dan kebutuhan anak yang spesifik dan khas dapat terpenuhi. RUU Perumahan dan Permukiman harus mengatur kebutuhan khusus dari kelompok rentan dan anak dalam situasi khusus agar mereka tidak terhambat dalam menikmati hak untuk mendapatkan rumah yang layak;

Memberdayakan masyarakat

 

  1. Pembangunan perumahan secara formal perlu mengindahkan pula kebutuhan lokal dan kepantasan harga jual, terutama untuk segmen sosial-ekonomi menengah ke bawah.  Untuk segmen tersebut perlu ada perlakuan khusus di bawah pengawasan multi pihak (pemangku kepentingan) sehingga terjadi mekanisme yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Berbagai upaya yang mendukung kebutuhan perumahan bagi masyarakat di sektor informal dan berpenghasilan rendah (yang tetap dan tidak tetap) telah diupayakan di masa lalu, tetapi seolah tidak berbekas karena tidak mendapatkan dukungan serius dari pemerintah, apalagi bila kegiatan tersebut dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, di antaranya:

a.  Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Kelompok (P2BPK)

b.  Pembangunan Perumahan melalui Koperasi (PPMK)

c.  Dukungan untuk Prakarsa Komunitas dalam Pembangunan Permukiman (CoBILD)

d.  Sistem Pendukung untuk Perbaikan Perumahan dan Permukiman Kumuh (SUF)

e.  Berbagai inisiatif oleh kelompok seperti Kelompok Arisan Rumah di Bandung

  1. Dukungan jejaring keahlian dan masyarakat peduli perumahan untuk prakarsa komunitas (Bale Daya Perumahan/Housing Resource Center)

g.  Forum Permukiman Nasional dan Forum Permukiman Jakarta.

  1. Dengan cara pandang dan pendekatan seperti yang diuraikan dalam RUU tersebut, akan terjadi marjinalisasi terhadap kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman secara swadaya yang selama ini menjadi tulang punggung penyediaan perumahan dan permukiman terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Hal ini tentu saja akan menghambat terwujudnya amanat undang-undang itu sendiri, yaitu menunaikan tanggung jawab pemerintah merumahkan rakyat Indonesia sesuai dengan kebutuhannya secara layak dan terjangkau
  1. Visi “merumahkan rakyat” jelas berbeda dengan membangun “perumahan untuk rakyat”, yang pertama berorientasi kepada proses bersama rakyat, yang kedua menyediakan produk rumah (fisik) untuk rakyat. Sehingga pendekatan pertama berorientasi pada proses memampukan rakyat untuk mewujudkan rumah yang sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan pendekatan kedua jelas berorientasi pada proyek-proyek fisik atau binis perumahan yang umumnya melihat rumah sebagai komoditas. Dengan pendektan kedua, aspek keterjangkauan rakyat untuk memperoleh rumah idamannya semata-mata hanya dilihat secara prosedur formal perbankan, tidak sebagai sebuah upaya yang dinamik untuk mewujudkan rumah yang sesuai dengan kemampuan ekonominya.
  1. Dalam menerapkan pendekatan kedua pun RUU ini belum memiliki kemampuan untuk menyalurkan produk-produk yang diprogramkan melalui delivery system yang mengenali kondisi lapangan, terutama profil kamampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor informal yang seringkali penghasilannya rendah dan tidak tetap, bahkan tidak menentu. Sehingga di masa lalu hal ini selalu menjadi peluang untuk kelompok yang lain (yang bukan sasaran program) untuk mengambil produk yang ditawarkan oleh program pemerintah.

Kondisi Naskah Akademis landasan RUU Perkim yang diusulkan oleh DPR-RI tahun 2010

45.   Identifikasi masalah yang dirumuskan dalam Naskah akademis belum menyentuh akar permasalahan pokok kondisi perumahan dan permukiman yang terjadi saat ini di indonesia; Dengan demikian alur pikir penyelesaian permasalahan dan arahan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang tercantum dalam pasal-pasal RUU Perumahan dan Permukiman sebagai penyempurnaan UU no 4 tahun 1992, menjadi tidak tajam dan tidak menyelesaikan akar permasalahan yang sesungguhnya. Bahkan cenderung menimbulkan konflik horizontal disetiap pelaku penyelenggaraan/pembangunan perumahan dan permukiman;

Perbandingan rasionalisasi akar permasalahan yang dimuat dalam Naskah Akademis RUU dimaksud, tersaji dihalaman berikut;

Naskah Akademis usulan DPR – RI Rasionalisasi – Faktual
Permasalahan utama di bidang Perumahan Rakyat adalah :

a.     backlog perumahan nasional lebih dari 8 juta unit rumah,

b.     lemahnya daya beli masyarakat sebagai akibat rendahnya pendapatan per kapita nasional,

c.     alokasi subsidi th 2010 senilai 0.25% dari APBN belum mencukupi standar ideal sebesar minimal 1 % dari APBN;

 

Dengan demikian, permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pem-bangunan perumahan dan permukiman, terutama menyangkut penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dapat dirinci sebagai berikut:

 

1. Hanya mengatur aspek-aspek teknis dan kurang memperhatikan aspek administratif.

 

2. Asas kesejahteraan belum tercermin dan diperlukan definisi kesejahteraan dalam konteks perumahan dan per-mukiman.

 

3. Tidak jelasnya tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.

 

4. Peran serta masyarakat belum diatur secara konkrit.

 

5. Sanksi pidana hanya ditujukan kepada pelaku dan penyelenggara, belum ada pengaturan mengenai penggunaan dan pengelolaan, serta pengawasan dan  pengendalian.

 

Permasalahan utama butir a, b, c dalam Naskah Akademis yang diusulkan oleh DPR- RI pada kenyataannya  diakibatkan oleh karena:

1.   UU no 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman sudah tidak sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia pasca krisis moneter dan pasca pemerintahan orde baru, belum memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan Hak Warga Negara Indonesia sesuai UUD 45 secara komprehensif dan belum terintegrasi dengan peraturan perundangan terkait lainnya;

2.  Kebijakan pemerintah di bidang perumahan hingga saat ini masih berpihak kepada sektor industri (komoditi investasi yang dibangun oleh pengembang) tidak kepada rumah yang dibangun secara swadaya. Padahal 85% dari perumahan di Indonesia dibangun oleh masyarakat secara swadaya. *) Kondisi saat ini, mayoritas ijin-ijin penguasaan dan kepemilikan lahan perumahan mayoritas sudah dikuasai oleh pengembang, sehingga kesulitan  yang dihadapi dalam pengembangan perumahan swadaya adalah masyarakat tidak dapat membeli tanah & membangun secara formal. Realitanya  kemampuan pihak pengembang dan pemerintah dalam pembangunan perumahan per-tahunnya sangat terbatas (contoh: di Jabodetabek);

3. Belum pernah adanya PP..**) yang menjabarkan UU tentang arahan kebijakan penyelenggaraan pembangunan Perumahan Rakyat secara komprehensif, antara lain yang mencakup:

a.  pembagian  peran/ tugas dan kewenangan, serta alokasi anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat  dalam  penyelenggaraan Perumahan Rakyat terkait UU Otonomi Daerah;

b.  pembagian peran/tugas, wewenang,  dan peningkatan sumberdaya dalam struktur organisasi Kemenpera sendiri,  khususnya dalam bidang perumahan swadaya dan perumahan formal. Demikian pula halnya di tingkat pemerintah daerah;

c.   pengaturan kebijakan  pertanahan, antara lain: peran dan wewenang kelembagaan, maupun teknis  pelaksanaan   ‘land banking’ dan ‘konsolidasi tanah’ bagi penyelenggaraan perumahan rakyat. Termasuk ketentuan pembatasan penguasaan dan kepemilikan lahan oleh pengembang;

d.  pengembangan  aspek  pembiayaan bagi  perumahan rakyat yang diselenggarakan khususnya secara swadaya;

e.  penjabaran  diberlakukannya  insentif  dan  dis-insentif dalam penyelenggaraan perumahan rakyat formal yang dibangun oleh pengembang dan swadaya oleh masyarakat luas;

f.    Sanksi     pidana     dan    perlindungan   yang   adil diterapkan  bagi lintas pelaku penyelenggaraan perumahan;

4.   Belum  ada  pemerintah  daerah   yang  memiliki  Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Permukiman, sejak diberlakukannya UU no. 4 th 1992 hingga saat ini;

5.  Ketidakberlanjutan  program  penyelenggaraan perumahan rakyat, akibat tugas dan kewenangan kelembagaan di Pemerintah Pusat sering berubah, sesuai pergantian  pimpinan Negara RI, khususnya perubahan kelembagaan, pembagian peran dan APBN antara Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum; (kedua kementerian tersebut pernah digabung menjadi Kimpraswil dan kemudian dipecah kembali);

6.  Dalam UU no. 4 tahun 1992 tidak memuat ketentuan keharusan dan jangka waktu penyusunan PP dan Perda tentang Perumahan dan Permukiman;

*)  Nara Sumber: Ir. Dodo Juliman, Konsultan, mantan Kepala UN-Habitat Indonesia perioda 2002-2010;

**) Diakui oleh Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Zulfi S.Koto: … “sebab penjabaran UU no. 4 th 1992 tersebut hanya terdiri dari dua peraturan pemerintah (PP) yang tidak berkaitan erat dengan perumahan rakyat”;

 

Kesimpulan

 

Mengingatkan kembali, bahwa perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan yang mendasar dari seorang manusia sehingga perlu mencermati lebih dalam lagi akan hal-hal yang berkaitan dengannya. Terhadap Rencana RUU Perkim ini, koalisi berpandangan bahwa :

  1. Perlu pengkajian dan pembahasan ulang, sejak penyusunan naskah akademis hingga pengaturan pasal demi pasal RUU Perumahan dan Permukiman sebagai upaya Harmonisasi dengan peraturan perundangan nasional dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia
  2. Memastikan adanya jaminan hak atas perumahan yang layak bagi setiap orang, memberikan perlindungan bagi korban pelanggaran hak atas perumahan dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang melanggar hak atas perumahan yang layak.
  3. Dilakukan sosialisasi dan konsultasi seluas-luasnya bagi sebanyak mungkin warga negara Indonesia di semua wilayah untuk memperoleh masukan ataupun usulan dari berbagai kalangan masyarakat.
  4. Menangguhkan/menunda pengesahan terhadap RUU Perkim sebelum diakomodirnya masukan-masukan dari masyarakat luas.

————————————  0 ———————————-


[2] Secara internasional telah ada berbagai kesepakatan tentang bahan bangunan khususnya pelarangan asbes, seperti dari WHO, ILO, EU, International Organization for Standarization (ISO), serta Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and  their Disposal. Jika penggunaan asbes tidak dihentikan, dikuatirkan Indonesia akan segera mengalami ledakan asbestosis (tumor paru-paru) dan mesothelioma, yaitu kanker yang menyerang rongga dada, paru-paru dan perut yang komplikasi dengan TBC. Asbestos jika masuk ke dalam paru-paru akan melekat atau menusuk sel paru-paru, tetap di sana karena tubuh tidak dapat menghancurkannya. Jika asbestos dalam paru-paru mengendap setelah dua sampai lima tahun kemudian maka akan banyak sel mati dan mengakibatkan tidak dapat bernapas

[3] Buku : Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia, Kementrian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, September 2010

[4] Lihat Overview of the reporting procedured : 24/10/94 CRC/C/33

[5] Lihat Pasal 22 Konvensi Hak Anak (KHA)

[6] Lihat Pasal 38 KHA

[7] Lihat Pasal 32 KHA

[8] Lihat Pasal 33 KHA

[9] Lihat Pasal 34 KHA

[10] Lihat pasal 35 KHA

[11] Lihat Pasal 36 KHA

[12] Lihat Pasal 37, 39, dan 40 KHA

[13] Lihat Pasal 30 KHA

kertas posisi RUU Perkim REVISED

PERMASALAHAN RUU PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

  1. Keliru dalam Defenisi

– Pada Pasal 1 angka 8, Perumahan negara adalah perumahan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian. Sedangkan pada Pasal 1 angka 9, Rumah dinas adalah perumahan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Pengertian Rumah Negara dalam RUU tidak sesuai dengan pengertian Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara. Pengertian Rumah Negara menurut PP Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.Dalam RUU terdapat pemisahan antara Rumah Negara dan Rumah Dinas, padahal sejatinya rumah dinas juga merupakan Rumah Negara. Hal tersebut dapat terlihat jika pengertian Rumah Negara dan Rumah Dinas dalam RUU digabungkan, maka pengertiannya sesuai dengan pengertian Rumah Negara sesuai PP Rumah Negara.

Pengertian Rumah Negara telah diredusir menjadi Rumah Dinas. Jika dibiarkan maka akan terdapat kekacauan dalam penegakan hukum karena berdasarkan PP Rumah Negara, Rumah Negara dapat dimiliki oleh penghuni yang memenuhi syarat. Tidak terdapat ketentuan bahwa Rumah Dinas dapat dimiliki oleh penghuni sebagaimana peraturan perundang-undangan sebelumnya.

–          Pada Pasal 1 angka 10 pengertian Rumah adalah bangunan tempat tinggal yang layak huni. Hal ini dapat diartikan bahwa jika terdapat rumah yang dihuni yang tidak layak maka bukanlah rumah.

Dalam pandangan Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dalam paragraph 7 Komentar Umum No. 4 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Hak atas tempat tinggal tidak boleh dimaknai sempit atau terbatas dengan menyamakannya dengan, sebagai contoh, tempat perlindungan yang memiliki atap di atas kepala atau memandang tempat perlindungan hanya sebagai komoditas. Sebaliknya harus dilihat sebagai hak untuk hidup di manapun dengan aman, damai, dan bermartabat.

  1. 2. Pengertian layak seharusnya mengacu kepada General Comment Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

 

Dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1992: Rumah yang layak adalah bangunan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 3 huruf f RUU Perumahan dan Pemukiman, yang dimaksud dengan “rumah yang layak huni dan terjangkau” adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan luas bangunan serta kesehatan penghuninya dan dari biaya dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasca diratifikasinya kovenan internasional hak-hak ekonomi social dan budaya seharusnya RUU Perumahan dan Pemukiman mengatur kriteria layak lebih maju sebagaimana yang tertuang dalam Komentar Umum No. 4 pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengenai Hak Atas Tempat Tinggal yang layak. Dalam komentar umum tersebut didapat criteria layak adalah sebagai berikut;

a) Jaminan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum mengambil banyak bentuk, diantaranya penyewaan akomodasi (publik dan swasta), perumahan kolektif, kredit, perumahan darurat, pemukiman informal, termasuk penguasaan tanah dan properti. Meskipun ada beragam jenis perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki tingkat perlindungan hukum yang menjamin perlindungan hukum dari pengusiran paksa, pelecehan, dan ancaman lainnya. Negara Pihak harus secara bertanggung jawab, segera mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan mengkonsultasikan jaminan perlindungan hukum terhadap orang-orang tersebut dan rumah tangga yang saat ini belum memiliki perlindungan, konsultasi secara benar dengan orang-orang atau kelompok yang terkena.

b) Ketersediaan layanan, bahan-bahan baku, fasilitas, dan infra struktur. Tempat tinggal yang layak harus memiliki fasilitas tertentu yang penting bagi kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan nutrisi. Semua penerima manfaat dari hak atas tempat tinggal yang layak harus memiliki akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan publik, air minum yang aman, energi untuk memasak, suhu dan cahaya, alat-alat untuk menyimpan makanan, pembuangan sampah, saluran air, layanan darurat.

c) Keterjangkauan.

Biaya pengeluaran seseorang atau rumah tangga yang bertempat tinggal harus pada tingkat tertentu dimana pencapaian dan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar lainnya tidak terancam atau terganggu. Tindakan harus diambil oleh Negara Pihak untuk memastikan bahwa persentasi biaya yang berhubungan dengan tempat tinggal, secara umum sepadan dengan tingkat pendapatan. Negara Pihak harus menyediakan subsidi untuk tempat tinggal bagi mereka yang tidak mampu memiliki tempat tinggal, dalam bentuk dan tingkat kredit perumahan yang secara layak mencerminkan kebutuhan tempat tinggal. Dalam kaitannya dengan prinsip keterjangkauan, penghuni harus dilindungi dengan perlengkapan yang layak ketika berhadapan dengan tingkat sewa yang tidak masuk akal atau kenaikan uang sewa. Di masyarakat, dimana bahan-bahan baku alam merupakan sumber daya utama bahan baku pembuatan rumah, Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan bahan baku tersebut..

d) Layak huni.

Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas,  hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit. Keamanan fisik penghuni harus pula terjamin. Komite mendorong Negara Pihak untuk secara menyeluruh menerapkan Prinsip Rumah Sehat yang disusun oleh WHO yang menggolongkan tempat tinggal sebagai faktor lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi penyebab penyakit berdasarkan berbagai analisis epidemiologi; yaitu, tempat tinggal dan kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu berkaitan dengan tingginya tingkat kematian dan ketidaksehatan.

e) Aksesibilitas.

Tempat tinggal yang layak harus dapat diakses oleh semua orang yang berhak atasnya. Kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti halnya manula, anak-anak, penderita cacat fisik, penderita sakit stadium akhir, penderita HIV-positif, penderita sakit menahun, penderita cacat mental, korban bencana alam, penghuni kawasan rawan bencana, dan lain-lain harus diyakinkan mengenai standar prioritas untuk lingkungan tempat tinggal mereka.

f) Lokasi.

Tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang terbuka terhadap akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, pusat kesehatan anak, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Di samping itu, rumah hendaknya tidak didirikan di lokasi-lokasi yang telah atau atau akan segera terpolusi, yang mengancam hak untuk hidup sehat para penghuninya.

g) Kelayakan budaya.

Cara rumah didirikan, bahan baku bangunan yang digunakan, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedua unsur tersebut harus memungkinkan pernyataan identitas budaya dan keragaman tempat tinggal. Berbagai aktivitas yang ditujukan bagi peningkatan dan modernisasi dalam lingkungan tempat tinggal harus dapat memastikan bahwa dimensi-dimensi budaya dari tempat tinggal tidak dikorbankan, dan bahwa, diantaranya, fasilitas-fasilitas berteknologi modern, juga telah dilengkapkan dengan semestinya.

3. Rancangan Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman lebih berorientasi kepada bisnis properti.

Jika melihat kerangka kerangka dan persepektif RUU terlihat bahwa nyawa RUU ini sebenarnya adalah untuk memperlancar bisnis property. Hal tersebut terlihat dari adanya ketentuan zonasi perumahan, perencanaan, insentif bagi pengembang, pemasaran rumah, dan lain-lain. Dapat dilihat tidak proposionalnya pasal yang mengatur mengenai hak atas perumahan dengan pasal-pasal yang memuluskan kepentingan pengembangan.

Pemenuhan hak atas perumahan bukan merupakan suatu yang sederhana dan memiliki aspek yang kompleks. Merupakan suatu kesalahpahaman jika mewujudkan hak atas perumahan bagi warga negara dapat direalisasikan dengan mempermudah bisnis properti. Pembangunan rumah dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.

4. Kriminalisasi

RUU ini merupakan ancaman bagi kelompok marjinal, warga miskin kota yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli/menyewa tanah tanah ataupun rumah sehingga terpaksa membangun rumah di lahan yang d. Ketidakmampuan tersebut merupakan kegagalan negara menyediakan perumahan yang layak. Dengan RUU ini negara justru ingin mengkriminalisasi mereka. Dapat disimpulkan negara kemudian mengkriminalkan warga bukan karena kesalahan dari warga tapi karena kegagalan negara sendiri.

Pasal-pasal kriminalisasi yang sangat mengancam kelompok marjinal dalam RUU ini adalah:

LARANGAN KETENTUAN PIDANA
Pasal 108(1) Setiap orang dilarang membangun rumah, perumahan, dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.

(2) Setiap orang dilarang membangun rumah, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Pasal 123

(1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun rumah, perumahan, dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja membangun rumah, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).

Pasal 109

Setiap orang dilarang mengubah peruntukan lahan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 124

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan lahan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 111

Setiap orang dilarang menolak dan/atau menghalang-halangi kegiatan relokasi rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 126Setiap orang yang dengan sengaja menolak atau menghalang-halangi kegiatan relokasi rumah, perumahan, atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah bertentangan dengan undang undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).

Pasal 112Setiap orang dilarang memberikan fasilitas dan identitas kepada penghuni dan/atau pemilik rumah, perumahan, dan/atau perumahan yang dibangun di luar fungsi dan pemanfaatan ruang serta di luar kawasan perumahan dan permukiman.

Pasal 127Setiap orang yang dengan sengaja memberikan fasilitas dan identitas kepada penghuni atau pemilik rumah, perumahan, dan/atau perumahan yang dibangun di luar fungsi dan pemanfaatan ruang serta di luar kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).

Pasal 111 RUU ini merupakan ancaman serius dalam kasus hak atas perumahan. Sebagaimana kita ketahui terdapat banyak penggusuran paksa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah maupun swasta yang melanggar general comment Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang menyebabkan banyak warga dilanggar hak atas perumannya. Ke depan jika RUU ini disahkan maka tidak ada peluang bagi kelompok marjinal atau warga miskin kota untuk melawan penggusuran paksa dan justru dipidanakan. Selain itu Pasal 111 menggambarkan bahwa ketetapan pemerintah merupakan suatu keputusan yang absolute, akhirnya akan mengenyampingkan peran serta masyarakat serta system peradilan yang ada yakni peradilan administrasi Negara

5) Pelanggaran terhadap Hak Atas Identitas

Dalam RUU Perumahan dan Pemukiman ini pada Pasal 112 diatur bahwa setiap orang dilarang memberikan fasilitas dan identitas kepada penghuni dan/atau pemilik rumah, perumahan, dan/atau perumahan yang dibangun di luar fungsi dan pemanfaatan ruang serta di luar kawasan perumahan dan permukiman. Setiap orang yang melanggar Pasal tersebut dapat dikenai hukuman satu tahun kurungan dan denda Rp. 50.000.000. Dengan adanya ketentuan ini, maka kelurahan tidak akan berani mengeluarkan identitas kepada warga-warga yang yang dianggap liar, bersengketa atau tinggal di luar kawasan yang diperbolehkan oleh UU. Akibatnya banyak warga yang tidak mendapatkan identitas atau mencatatkan kelahiran anaknya.

Hal tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap hak atas identitas warga negara, karena hak atas identitas merupakan hak asasi warga negara yang seharusnya tidak dapat disangkut pautkan dengan kepemilikan tanah atau lokasi rumah. Ketentuan tersebut melanggar Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 berbunyi Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen Kependudukan dan pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Negara atau pemerintah wajib memberikan identitas kepada setiap warga negaranya karena hak atas identitas merupakan kunci untuk mendapatkan hak-hak asasi yang lainnya seperti Hak atas pekerjaan, Hak atas kesehatan, Hak atas jaminan social, Hak atas pendidikan, Hak atas kewarganegaraan, Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilihan umum yang bebas, Hak untuk menikah dan berkeluarga, Hak atas informasi, dan lain-lain. Contoh kasus yang riil seperti yang saat ini terjadi pada ratusan warga Kebun Sayur Ciracas, warga yang memanfaatkan lahan yang puluhan tahun terlantar tidak bisa mendapatkan identitas oleh Lurah sehingga akhirnya mengalami kesulitan dalam jaminan kesehatan, mengurus keringanan biaya pendidikan, tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, tidak mencatatkan kelahiran anak, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan ketentuan mengenai identitas ini merupakan ketentuan yang membuat warga semakin miskin karena tidak bisa mendapatkan hak-hak nya.

6) RUU Berpotensi Melanggar Hak Atas Perumahan dengan Penggusuran Paksa

Dalam RUU tercantum Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi penertiban lokasi permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Hal tersebut patut diapresiasi, namun dalam praktek hanya akan menjadi aturan belaka jika tidak diperjelas dengan ketentuan bagaimana melakukan relokasi sesuai dengan standar hak asasi manusia yang terdapat dalam Komentar Umum Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

RUU mengatur secara tegassetiap orang dilarang menolak dan/atau menghalang-halangi kegiatan relokasi rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat dipidana maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000. Hal tersebut merupakan legitimasi untuk menggusur paksa masyarakat yang dianggap pemerintah tidak patut tinggal di lokasi rumah yang ditempatinya. Akhirnya banyak masyarakat akan dilanggar hak atas perumahannya.

RUU ini juga tidak mengatur mengenai penggusuran rumah dalam hal untuk kepentingan publik, bagaimana hak warga dan bagaimana caranya yang sesuai dan tidak melanggar hak asasi manusia. Seharusnya RUU ini mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Komentar Umum No. 7 tahun 1997 Kovenan Intenasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengenai penggusuran paksa. Hal tersebut dikarenakan Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 sehingga segala ketentuan yang terkait dengan hak-hak ekonomi, social dan budaya dalam hal ini hak atas perumahan (Pasal 11 ayat (1) Kovenan) harus mengacu kepada kovenan dan komentar umumnya.

Dalam komentar umum No. 7 pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dinyatakan bahwa pengusiran atau penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Pengusiran paksa berakibat pada dilanggarnya hak-hak sipil dan politik, misalnya hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak diusiknya privasi, keluarga, dan rumah, dan hak untuk menikmati kepemilikan secara tenteram. Jadi permasalahan perumahan dan penggusuran tidak bisa dianggap sebelah mata dan pemerintah harus mengambil langkah serius untuk menanganinya.

Komentar umum dalam poin 9 mewajibkan undang-undang yang terkait dengan pengusiran mesti meliputi ukuran-ukuran yang (a) memberikan peluang rasa aman bagi para pemilik rumah dan tanah, (b) sejalan dengan kovenan, dan (c) dirancang untuk secara ketat mengendalikan berbagai keadaan dimana pengusiran dapat saja terjadi. Dalam kasus-kasus dimana pengusiran dinilai dapat dibenarkan, pengusiran harus dilaksanakan sejalan dengan ketetapan-ketetapan dari hukum hak asasi manusia internasional yang relevan dan dengan prinsip-prinsip umum kerasionalan dan keproporsionalan. Komite mempertimbangkan bahwa perlindungan prosedural yang harus diterapkan berkaitan dengan pengusiran paksa meliputi:

(a)   sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;

(b)   pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran;

(c)   informasi mengenai pengusiran-pengusiran yang diajukan, dan, bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau rumah itu, yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi semua orang yang terimbas;

(d)   khususnya jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran;

(e)   semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat;

(f)     pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang yang terimbas;

(g)   ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan

(h)   ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan.

Selain itu Pengusiran tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah atau rawan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya. Dimana orang-orang yang terimbas tidak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka sendiri, Negara harus menerapkan segala ukuran yang tepat, untuk memaksimalkan sumber daya tersedia, untuk memastikan bahwa perumahan, pemukiman, atau akses alternatif atas tanah yang produktif tersedia.

7. Saluran Penyelesaian Sengketa

Dalam Pasal 118 ayat 1, jika penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa melalui alternative penyelesaian sengketa. Lingkup penyelesaian hukum tidak saja pada wilayah pengadilan umum namun bisa pada wilayah pengadilan administrasi dalam hal keputusan pejabat negara/pemerintah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan merugikan masyarakat terkait perumahan.

8. RUU Tidak Mengatur Hak-Hak Kelompok Rentan Dalam Perumahan

Adapun kelompok rentan yang sangat membutuhkan perlindungan dalam hak atas perumahan menurut hemat kami antara lain anak, perempuan, pengungsi, pengungsi internal, dan masyarakat adat.

a. Hak Anak

Ketentuan tentang Hak Anak atas Perumahan diatur dalam Pasal 27 Konvensi Hak Anak dan Resolusi PBB 1994/8 (E/CN.4/Sub.2/1994/56) tentang Anak-anak dan Hak Atas Perumahan yang Layak –Komisi Hak Asasi Manusia, sub Komisi tentang Pencegahan dan Perlindungan terhadap kelompok minoritas Dalam Pasal 27 KHA disebutkan bahwa :

  1. Negara-negara pihak mengakui Hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
  2. Orang Tua atau orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu mempunyai tanggung jawab primer untuk menjamin di dalam kesanggupan dan kemampuan keuangan mereka, penghidupan yang diperlukan bagi perkembangan anak
  3. Negara-negara pihak, sesuai dengan keadaan –keadaan nasional dan di dalam sarana-sarana mereka, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu orang tua dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu untuk membantu melaksanakan hak ini, dan akan memberikan bantuan materiil dan mendukung program-program, terutama mengenai gizi, pakaian dan perumahan.

b) Hak Perempuan

UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada Pasal 4 Ayat (2) mengatakan:

Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak:

g. Untuk memperoleh akses atas pinjaman atau kredit pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat dan perlakuan yang sama dalam masalah pertanahan dan pertanian, demikian pula perumahan.

h. Untuk menikmati keadaan kehidupan yang layak, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, pengadaan listrik dan air, angkutan dan komunikasi.

c. Hak Pengungsi

d. Hak Pengungsi Internal

e. Hak Masyarakat Adat

SISI POSITIF RUU PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN:

Meskipun terdapat permasalahan dalam RUU Perumahan dan Pemukiman. Kita patut mengapresiasi beberapa hal yang terdapat dalam RUU, yaitu:

1. RUU mengatur Kemudahan Kepemilikan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pasal 52 RUU yang memberikan kemudahan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendahberupapemberian kemudahan pembiayaan, pembangunan prasarana dan sarana di lingkungan perumahan oleh Pemerintah danpemerintah daerah sertakeringanan biaya perizinan. Pasal 53 RUU juga mengatur agar masyarakat tidak mengalihkan rumah yang diberikan oleh pemerintah kecuali karena pewarisan, setelah dua puluh tahun perikatan ataupun sudah memiliki kemampuan yg lebih. Hal tersebut mengatur perilaku masyarakat dan menjamin agar pemenuhan hak atas perumahan berjalan berkelanjutan.

Pada penjelasan Pasal 52 Ayat (1) Masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk didalamnya pekerja di sektor formal maupun informal. Penyediaan perumahan untuk pekerja tersebut seharusnya diperkuat dengan Rekomendasi ILO No. 115 tahun 1961 mengenai Perumahan Bagi Pekerja. ILO merekomendasikan kepada pihak swasta agar menyediakan perumahan yang layak bagi para pekerjanya.

2. Peremajaan “Pemukiman Kumuh”

Pasal 82 RUU mengatur mengenai peremajaan pemukiman kumuh untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat, dan martabat masyarakat penghuni permukiman kumuh, terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperoleh perumahan yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat dan teratur. Peremajaan tersebut melibatkan peran serta masyarakat (Pasal 83) dan menurut Pasal 84 ayat (1) peremajaan dilakukan dengan:

  1. menertibkan lokasi permukiman kumuh sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang;
  2. membangun sarana, prasarana, dan utilitas umum yang memadai;
  3. memperbaiki kondisi rumah sesuai dengan standar perumahan yang sehat;
  4. membangun perumahan yang sesuai dengan standar kesehatan dan kelayakan;
  5. konsolidasi tanah;
  6. mengintegrasikan perumahan dengan sentra perekonomian terdekat; dan/atau merelokasi penghuni permukiman kumuh ke tempat yang lebih layak;

Hal tersebut sangat baik, namun huruf a harus di hapus karena penertiban tidak sejalan dengan arti dan semangat dari peremajaan.


Blog di WordPress.com.

Atas ↑