Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

Kategori

I. PUBLIC DEFENDER

Izin dan Larangan Demonstrasi

Reformasi Dikorupsi

Izin dan Larangan Demonstrasi

Oleh: Alghiffari Aqsa

Tidak ada izin demonstrasi, yang ada hanyalah pemberitahuan demonstrasi. Hal tersebut sering disalahpahami tidak hanya oleh sebagian masyarakat, tetapi juga pejabat publik yang seharusnya paham undang-undang, yaitu kepolisian. Peristiwa yang paling terkini adalah larangan demonstrasi dari tanggal 15 hingga 20 Oktober 2019 yang dikeluarkan beberapa Kapolda. Kapolda Metro Jaya bahkan mengatakan jika demonstrasi tetap diadakan maka demonstrasi tersebut ilegal.[1]

Beda Izin dan Pemberitahuan

Izin sangat berbeda dengan pemberitahuan, termasuk konsekuensi hukumnya. Jika menggunakan konsepsi izin, maka ada otoritas yang berhak mengizinkan atau tidak mengizinkan sebuah kegiatan. Ada keputusan atau surat izin yang dikeluarkan oleh otoritas tersebut. Jika izin tidak diberikan, maka kegiatan tersebut ilegal dan dapat diberikan sanksi hukum. Jika menggunakan konsepsi pemberitahuan, maka tidak perlu ada persetujuan dari otoritas untuk melakukan sebuah kegiatan. Otoritas tidak bisa melarang kegiatan tersebut dan kegiatan tetap legal meskipun otoritas tidak sepakat dengan kegiatan.

UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur untuk demonstrasi cukup menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian, bukan izin. Tidak ada satupun kata izin dalam UU tersebut. Diatur secara tegas pula, bahwa kepolisian wajib segera memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan.[2] Tidak ada opsi untuk menolak pemberitahuan aksi tersebut. Jika terdapat pelanggaran terhadap UU, maka kepolisian dapat memberikan sanksi dengan membubarkan demonstrasi, bukan melarang demonstrasi. Oleh karenanya, memberi atau tidak memberi izin demonstrasi merupakan persepsi yang keliru dan bertentangan dengan UU.

Larangan waktu dan tempat

UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak melarang demonstrasi dilakukan di sekitar komplek MPR/DPR sebelum atau ketika pelantikan Presiden. UU hanya mengatur bahwa demonstrasi tidak boleh dilakukan di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional dalam radius tertentu.[3] Selain itu UU hanya mengatur larangan demonstrasi pada hari besar keagamaan, Tahun Baru,  dan 17 Agustus.[4] Jelas selain hari dan tempat tersebut demonstrasi dapat dilakukan. Lanjutkan membaca “Izin dan Larangan Demonstrasi”

LITIGASI STRATEGIS (STRATEGIC LITIGATION)

IMG-20190412-WA0027

LITIGASI STRATEGIS (Strategic Litigation)[1]

Alghiffari Aqsa[2]

Pengertian Litigasi Strategis

    Belum banyak ahli atau praktisi di Indonesia yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan litigasi strategis. Dapat dikatakan istilah ini masih belum familiar dengan praktek hukum di Indonesia. Istilah litigasi strategis baru dipakai oleh kalangan organisasi bantuan hukum ataupun Non-Government Organization (NGO) berbasis advokasi. Istilah litigasi strategis juga serupa atau beririsan dengan impact litigation dan public interest litigation. Impact litigation adalah langkah litigasi yang berorientasi untuk menimbulkan dampak, sedangkan public interest litigation merupakan litigasi untuk memperjuangkan kepentingan publik. Strategic litigation, impact litigation, dan public interest litigation dapat disimpulkan merupakan istilah yang sama untuk sebuah langkah hukum yang berorientasi perubahan hukum dan kepentingan publik.

   Buku Panduan Litigasi Strategis yang dibuat oleh Equinet mendefenisikan litigasi strategis sebagai metode yang digunakan untuk memilih suatu kasus untuk dibawa ke pengadilan dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah proses hukum tersebut akan membawa dampak positif yang luas terkait hukum dan pembangunan kebijakan, serta memunculkan preseden untuk kasus yang serupa.[3] Sedangkan Panduan Litigasi Strategis yang dibuat oleh Public Law Project, mengutip Mental Disability Advocacy Centre, menyatakan bahwa litigasi strategis adalah metode yang dapat membawa perubahan signifikan dalam perubahan hukum, praktek atau kesadaran publik, dengan membawa kasus terpilih ke pengadilan. Litigasi strategis fokus kepada kasus individu untuk membawa perubahan sosial.[4]

    Penulis sendiri berpendapat bahwa litigasi strategis adalah langkah hukum dengan menempuh jalur pengadilan yang bertujuan untuk mendorong atau mengubah kebijakan, peraturan perundang-undangan, perilaku, ataupun budaya hukum guna melindungi dan memajukan kepentingan publik, baik yang terkait dengan hak asasi manusia maupun hak konstitusional sebagai warga. Lanjutkan membaca “LITIGASI STRATEGIS (STRATEGIC LITIGATION)”

BANTUAN HUKUM DAN KEWAJIBAN PRO BONO ADVOKAT DI INDONESIA

AMAR LogoBANTUAN HUKUM DAN KEWAJIBAN PRO BONO ADVOKAT DI INDONESIA[1]

Alghiffari Aqsa, S.H.[2]

    Bantuan hukum (legal aid) adalah sebuah layanan hukum secara cuma-cuma kepada seseorang untuk menyelesaikan masalah hukumnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan pro bono adalah sebuah layanan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh pengacara atau advokat sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya. Pro bono sendiri berasal dari kata pro bono publico atau untuk kepentingan publik.

  Dalam perkembangannya bantuan hukum dibedakan dengan pro bono. Bantuan hukum dilakukan oleh pengacara yang kesehariannya bekerja di sebuah organisasi bantuan hukum, baik yang dibiayai oleh negara ataupun tidak. Atau sebagai public defender di public defender office yang umumnya dibiayai dan dibentuk oleh negara untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sedangkan pro bono di luar mekanisme organisasi bantuan hukum atau pembiayaan oleh negara, melainkan layanan hukum secara cuma-cuma oleh advokat, terutama advokat yang menjalankan profesi dengan berbayar.

   Sejarah profesi advoakat dimulai dari Roma dan Yunani kuno. Awalnya mereka dikenal hanya sebagai ahli pidato (rhetorician) atau orator ulung dan lambat laun berubah menjadi pengacara. Di Yunani, para ahli pidato tersebut membagi orasi atau pidato ke dalam 3 jenis, yaitu epideiktik (epideictic), deliberatif (deliberative), dan forensik (forensic). Pidato deliberatif ditujukan kepada orang-orang di rapat umum (general assembly). Pidato forensik disampaikan di hadapan pengadilan. Kedua tipe pidato ini dianggap sebagai pidato politik karena keduanya terkait dengan urusan pemerintahan. Di Roma dikenal dengan civil oratory. Sementara epideictic merupakan pidato di luar hal di atas, misalnya pidato kematian untuk orang yang gugur di pertarungan Olimpiade.[3]

   Ketika itu hukum tidak melarang seseorang didampingi orang lain untuk membuat pembelaan atas namanya di pengadilan, tetapi ada larangan menerima imbalan (fee) atas layanan pembelaan yang diberikan. Di Roma, larangan itu dirancang oleh Manlius Cincius Alimentus dan disahkan pada tahun 203 atau 204 sebelum Masehi. Namun tentunya terdapat berbagai penyimpangan. Di Roma profesi hukum atau kemudian berkembang menjadi profesi aristokrat dan berasal dari keluarga kaya. Akhirnya muncul juga tuntutan untuk layanan hukum  terdapat berbagai penyimpangan sehingga orang-orang juga menuntut layanan hukum tanpa ada remunerasi atau imbalan. [4] Lanjutkan membaca “BANTUAN HUKUM DAN KEWAJIBAN PRO BONO ADVOKAT DI INDONESIA”

Bantuan Hukum Struktural dan Gerakan Mahasiswa

IMG_20180930_201942

Bantuan Hukum Struktural dan Gerakan Mahasiswa
Oleh Alghiffari Aqsa

Bantuan Hukum Struktural (BHS) merupakan konsep bantuan hukum yang berorientasi kepada perubahan struktur, substansi, dan kultur hukum serta sosial politik yang tidak adil. Sejak konsep BHS dijalankan, Lembaga Bantuan Hukum/Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH/YLBHI), tidak pernah lepas dari gerakan mahasiswa. Bukan hanya karena salah satu pendiri LBH, Adnan Buyung Nasution, merupakan mantan aktivis mahasiwa dan pelajar di tahun 1966, tapi karena mahasiswa memang memiliki peran strategis dalam gerakan sosial.

Banyak yang meragukan gerakan mahasiswa karena berpandangan bahwa perubahan sosial harusnya lahir dari bagian masyarakat yang betul-betul tertindas seperti buruh, petani, dan kaum miskin kota. Sementara mahasiswa dianggap bukan bagian dari kelompok tersebut. Oleh karenanya gerakan mahasiswa didorong untuk bergabung dan mampu bekerjasama dengan seluruh kelompok yang paling tertindas tersebut. Selain itu banyak pula yang mengeluhkan gerakan mahasiswa sangat mudah ditunggangi kepentingan elit politik ataupun tidak punya gerakan yang berkelanjutan.
Dalam konteks gerakan sosial tentunya seluruh elemen gerakan, tidak hanya mahasiswa, harus mampu menyatukan dirinya untuk mencapai perubahan. Namun terkadang berbagai elemen mampu menyusun sendiri gerakannya dan membuat perubahan, begitupun dengan gerakan mahasiswa. Sejarah mencatat berkali-kali gerakan mahasiswa mampu mempelopori sebuah gerakan dan membawa perubahan. Tidak heran LBH memandang bahwa mahasiswa juga merupakan mitra strategis dalam bantuan hukum struktural.

Era Orde Baru

Baru beberapa tahun berdiri (1970), LBH sudah mulai mendampingi aksi-aksi mahasiswa. Dalam Peristiwa Malari (1974) yang dimotori oleh gerakan mahasiswa, Adnan Buyung bahkan ditangkap dan ditahan oleh Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Selama Adnan Buyung ditahan, LBH dipimpin oleh Minang Warman dan Tatang Suganda dengan kondisi pamor LBH turun, orang-orang takut, keberanian orang untuk datang ke LBH surut karena LBH dituduh subversif. Gerakan mahasiswa walaupun diberangus setelah peristiwa Malari, namun gagasan mengenai pemerataan ekonomi dan pembangunan diserap oleh pemerintah. Lanjutkan membaca “Bantuan Hukum Struktural dan Gerakan Mahasiswa”

HENTIKAN PEMBANGKANGAN HUKUM

Kendeng

HENTIKAN PEMBANGKANGAN HUKUM[1]

Oleh Alghiffari Aqsa

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut sangat tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UU NRI 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Lebih lanjut berbagai ahli hukum menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat). Penegasan yang semakin kuat setelah era reformasi karena puluhan tahun Indonesia terjebak dalam negara kekuasaan.

Penghormatan terhadap hukum merupakan salah satu parameter tegaknya negara hukum. Namun demikian, kita menemukan bahwa pemerintah yang seharusnya menjunjung tinggi hukum justru mengabaikan atau membangkang terhadap hukum. Tidak hanya membangkang terhadap aturan yang sudah dibuat bersama (eksekutif dan legislatif), tapi juga membangkang terhadap yudikatif berupa perintah pengadilan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pembangkangan hukum oleh pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).

Contoh nyata pembangkangan hukum oleh pemerintah adalah membangkangnya Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan proyek reklamasi di pantai Utara Jakarta karena merusak lingkungan hidup. Terdapat provisi yang menyatakan bahwa reklamasi di Pulau G harus dihentikan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Namun Pemprov DKI dan swasta tetap melanjutkan proyek reklamasi sampai akhirnya menang di Pengadilan Tinggi TUN. Contoh lain adalah belum dicabutnya Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30 S/PKI Golongan C. Mahkamah Agung (MA) menyatakan Kepres tersebut melanggar UUD NRI 1945 dan juga UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Namun demikian, Kepres belum juga dicabut dan pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk merehabilitasi para korban stigma 65. Lanjutkan membaca “HENTIKAN PEMBANGKANGAN HUKUM”

LBH Jakarta Sebagai Pusat Rujukan untuk Keadilan Sosial

bringbackjustice-pp

LBH Jakarta Sebagai Pusat Rujukan untuk Keadilan Sosial

Social Justice Clearinghouse

“Dari akses terhadap keadilan menuju keadilan sosial”[1]

Oleh Alghiffari Aqsa

Sejak berdiri pada tahun 1971, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menerima kurang lebih 1000 kasus dengan 30.000-50.000 pencari keadilan rata-rata setiap tahun. Berbagai persoalan hukum dan hak asasi manusia yang diadukan ditangani dengan berbagai cara, mulai dari konsultasi, pendampingan, gugatan strategis, advokasi kebijakan, hingga kampanye dan pengorganisasian sehingga masyarakat lebih berdaya. LBH Jakarta menamakan metode bantuan hukumnya dengan bantuan hukum struktural, sebuah metode yang harus menyelesaikan akar persoalan dari masalah ketidakadilan.

Dari pengalaman LBH Jakarta, ternyata persoalan dari pencari keadilan tidak hanya soal akses terhadap bantuan hukum, melainkan banyak aspek sosial yang lain. Jika seseorang, keluarga, atau kelompok memiliki permasalahan hukum, pada umumnya memiliki persoalan lain seperti: tidak memiliki pekerjaan, terancamnya hak atas pendidikan karena ketidaksanggupan membayar biaya sekolah/kuliah, terancamnya hak atas kesehatan karena ketidaksanggupan membayar biaya rumah sakit, persoalan hak atas identitas karena diskriminasi atau persoalan sengketa tanah, trauma atau problem psikologis, tidak memiliki ongkos atau berhutang untuk transportasi mengurus kasusnya, atau bahkan tidak memiliki uang untuk makan karena tidak memiliki uang. Sebagian permasalahan tersebut dapat dikategorikan juga sebagai permasalahan hukum dan HAM, tapi seringkali luput untuk diadvokasi jika tidak diperiksa atau tidak diadukan bersamaan dengan kasus hukum yang diadukan ke LBH Jakarta. Sebagian lain adalah permasalahan sosial non hukum. Lanjutkan membaca “LBH Jakarta Sebagai Pusat Rujukan untuk Keadilan Sosial”

Refleksi Akhir Tahun LBH Jakarta 2017: REDUPNYA API REFORMASI

Catahu LBH Jakarta 2017

Refleksi Akhir Tahun LBH Jakarta 2017:

REDUPNYA API REFORMASI[1]

Oleh Alghiffari Aqsa

 

Api Reformasi semakin redup. Hal tersebut yang dirasakan dalam refleksi sekaligus catatan akhir tahun (Catahu) 2017 LBH Jakarta terkait kondisi hak asasi manusia, rule of law, dan demokrasi di Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi catatan bagi LBH Jakarta dalam rangka menyambut 20 tahun Reformasi yang akan jatuh pada tahun 2018 nanti. Jika tahun lalu LBH Jakarta merefleksikan adanya kemunduran demokrasi dan kekalahan negara hukum, maka tahun ini tidak lebih baik. LBH Jakarta berpandangan bahwa seharusnya Amanat Reformasi dapat dijadikan acuan untuk pembangunan berbagai aspek kehidupan, namun ternyata tidak demikian dan sebaliknya kita berada di luar rel Amanat Reformasi.

Redupnya api Reformasi tidak hanya dirasakan oleh LBH Jakarta, melainkan juga oleh berbagai organisasi lain ataupun koalisi masyarakat sipil. Dalam konsolidasi masyarakat sipil terkait kriminalisasi jurnalis, aktivis buruh, lingkungan hidup, mahasiswa, dan petani, juga dirasakan hal yang sama bahkan lebih tajam dengan menyimpulkan adanya pengkhianatan terhadap Amanat Reformasi. Ketika terjadi penyerangan kantor LBH Jakarta/YLBHI, pembubaran diskusi Forum 65, serta panggung Asik Asik Aksi pada 16-17 September 2017, berbagai kelompok masyarakat sipil juga berefleksi bahwa terjadi kemunduran demokrasi dan pengkhianatan reformasi. Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi), sebuah aliansi kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) organisasi, juga telah mengangkat mengenai Amanat Reformasi, termasuk ketika memperingati tiga tahun pemerintahan Jokowi pada 19 Oktober 2017 yang lalu.[2] Lanjutkan membaca “Refleksi Akhir Tahun LBH Jakarta 2017: REDUPNYA API REFORMASI”

Pengacara, LBH, dan Gerakan Sosial

Pengacara, LBH, dan Gerakan Sosial[1]

Alghiffari Aqsa[2]

      Profesi mulia dan terhormat (officium nobile) seringkali dilekatkan kepada pengacara atau advokat. Posisinya disejajarkan dengan hakim dan jaksa yang dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Tentunya pada kenyataannya hal tersebut masih jauh dari kenyataan. Masyarakat bahkan seringkali menilai profesi pengacara dari segi penghasilan dan gaya hidup saja. Banyak juga yang tidak menyukai karena profesi pengacara identik dengan masalah, licik, pintar memutarbalikkan fakta, dan lebih mementingkan kemenangan daripada kebenaran. Profesi pengacara seringkali masuk dalam deretan profesi yang paling dibenci oleh masyarakat.

Dalam gerakan sosial, pengacara seringkali dianggap sebagai figur yang konservatif atau kontra revolusioner. Soekarno bahkan mengutip kalimat seorang aktivis buruh Jerman yang mengkritik bahwa  ktia tidak bisa revolusi dengan para yuris atau ahli hukum (Met juristen kan men geen revolutie  maken!). Pengacara dituntut untuk menaati dan mengawal penegakan hukum, sementara gerakan sosial seringkali justru melanggar hukum positif. Hanya sedikit pengacara yang merasa bertanggungjawab terhadap perubahan sosial dan secara umum pengacara dianggap tidak berpengaruh banyak dalam gerakan sosial.[3]

Jika kita telaah, tentunya hal tersebut tentunya tidak sepenuhnya benar. Sejarah mencatat bahwa pengacara tidak hanya berfungsi sebagai alat dalam revolusi, tapi juga sebagai kreator dari revolusi tersebut.[4] Ibarat massa aksi adalah sebagai mesin perubahan sosial, pengacara adalah minyaknya. Bachmann menyatakan bahwa pengacara tidak hanya kendaraan utama dalam perubahan sosial, mereka juga memiliki peran dalam pengorganisasian berbagai kelompok dan membuat legitimasi dalam berbagai perjuangan.[5]

Tentu saja yang dimaksud dengan revolusi yang didukung atau dilakukan oleh pengacara tersebut memiliki makna beragam. Sebagai contoh peran pengacara dianggap sangat signifikan dalam Revolusi Amerika (1776). Dari 56 penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika, 25 orang merupakan pengacara. Thomas Paine dalam pamfletnya yang dianggap revolusioner mengatakan bahwa hukum adalah raja (The Law is King). Pengacara juga peran signifikan dalam Revolusi Inggris (1688) dan Revolusi Perancis (1789) dalam melawan monarki. Dalam perspektif kiri saat ini, peran pengacara tersebut belum tentu dianggap revolusioner karena akhirnya memperkuat negara dan kelompok borjuis yang justru menjadi ancaman baru bagi warga negara.[6] Lanjutkan membaca “Pengacara, LBH, dan Gerakan Sosial”

Kenapa Enggan Memberi?

IMG_20141210_221528_edited-2_resized0Seorang pedagang koran menawarkan koran dalam perjalanan saya menuju ATM&membeli sarapan. Karena LBH Jakarta sudah berlangganan koran, sayapun menolak. Tak berapa lama, mungkin hanya 30 meter, iapun mengejar saya dan memohon membeli koran untuk uang sekolah adiknya. Sayapun membeli koran tersebut. Ternyata koran yang dijual adalah Super Ball seharga Rp.2000. Saya beri Rp.4000. Si penjual koran kemudian memohon bisa tidak diberi Rp.20.000 untuk sekolah adiknya.

Ketika penjual koran meminta Rp.20.000 untuk sekolah adiknya sayapun menyampaikan: “Kalo masalah pendidikan, saya akan bantu surati dan datangi sekolah, saya pengacara LBH Jakarta, silahkan datang ke LBH”. Saya lalu beri nama lengkap saya dan tunjukkan kantor LBH Jakarta. Si penjual koranpun berterima kasih dan berlalu. Sempat terlintas di pikiran saya, si penjual bisa saja berbohong supaya dapat uang dari orang yang merasa kasihan.

Setelah percakapan dengan penjual koran, saya kemudian menuju ATM, tarik uang dan kemudian membeli kue untuk sarapan. Tanpa menanyakan harga, saya langsung pilih 4 potong kue dan satu susu kotak. Kasir bilang: Rp.33.000. Sayapun segera membayar. Cukup mahal untuk sekedar sarapan, tapi sekali-kali bolehlah, dalam hati membela diri.

Dalam perjalanan kembali ke kantor. Saya kemudian berpikir: Kok ada orang yang butuh 20.000 tidak diberi? Bisa jadi orang itu bohong. Tapi kalopun bohong apalah arti 20.000 jika dia benar-benar butuh? Bagaimana jika orang itu tidak berbohong? Apakah si penjual koran akan laporkan masalah pendidikan yg dihadapi adiknya ke LBH? Lalu kenapa saya dengan entengnya beli 4 kue+susu kotak senilai Rp.33.000? Bahkan tanpa bertanya harga terlebih dahulu? Apakah karena saya menjadi sombong karena merasa sudah cukup banyak memberi orang?

Kenapa kita enggan memberi padahal kita sanggup? Kenapa kita enggan memberi padahal memberi tidak akan pernah membuat kita kekurangan? Kenapa kita enggan memberi karena merasa sudah cukup banyak memberi?
Keraguan untuk memberi memang harus dilawan.

Ya Basta!

10 Desember 2014

Blog di WordPress.com.

Atas ↑