Hak untuk Golput

oleh Alghiffari Aqsa

Golongan Putih (golput) mendapatkan tempat yang lebih besar dalam perdebatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Hal ini jauh berbeda dibandingkan pemilu 5 tahun sebelumnya karena banyaknya kelompok pro demokrasi yang mendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Lima tahun lalu justru banyak orang yang sebelumnya golput menjadi pemilih untuk pertama kali karena ancaman terpilihnya Prabowo dan menjanjikannya figur Jokowi. Wacana golput menguat ketika banyaknya janji Jokowi yang tidak terpenuhi terutama terkait Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Semakin menguat ketika banyak yang kecewa Jokowi berpasangan dengan Ma’ruf Amin, tokoh yang terkait dengan berbagai tindakan intoleransi.

Golput Sebagai Hak

Hak untuk memilih dan dipilih sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini diatur dalam UUD NRI 1945 (Pasal 28D ayat 3), UU Hak Asasi Manusia (Pasal 23 ayat 1), dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 25). Memilih atau dipilih bukan kewajiban atau bukan sesuatu yang bisa dipaksakan kepada pemegang hak. Indonesia juga bukan merupakan negara yang mewajibkan warga negaranya untuk memilih. Hal ini berbeda dengan 30 negara yang mewajibkan memilih (compulsory voting), dan hanya 13 negara yang memaksa orang untuk memilih dengan dikenakan sanksi.

Pendukung golput memosisikan hak untuk tidak memilih sama dengan hak sipil dan politik lain. Misal, dalam hak atau kebebasan berbicara dan berpendapat (freedom of speech) maka di dalamnya juga terdapat hak untuk tidak berbicara (freedom not to speak). Begitupun dengan hak untuk berekspresi, berorganisasi dan berkumpul, berpartisipasi dalam partai politik, dan hak sipil dan politik lainnya. Sehingga terhadap hak tersebut tidak bisa dipaksakan kepada pemegang hak.

Lanjutkan membaca “Hak untuk Golput”

Iklan