IMG-20190412-WA0027

LITIGASI STRATEGIS (Strategic Litigation)[1]

Alghiffari Aqsa[2]

Pengertian Litigasi Strategis

    Belum banyak ahli atau praktisi di Indonesia yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan litigasi strategis. Dapat dikatakan istilah ini masih belum familiar dengan praktek hukum di Indonesia. Istilah litigasi strategis baru dipakai oleh kalangan organisasi bantuan hukum ataupun Non-Government Organization (NGO) berbasis advokasi. Istilah litigasi strategis juga serupa atau beririsan dengan impact litigation dan public interest litigation. Impact litigation adalah langkah litigasi yang berorientasi untuk menimbulkan dampak, sedangkan public interest litigation merupakan litigasi untuk memperjuangkan kepentingan publik. Strategic litigation, impact litigation, dan public interest litigation dapat disimpulkan merupakan istilah yang sama untuk sebuah langkah hukum yang berorientasi perubahan hukum dan kepentingan publik.

   Buku Panduan Litigasi Strategis yang dibuat oleh Equinet mendefenisikan litigasi strategis sebagai metode yang digunakan untuk memilih suatu kasus untuk dibawa ke pengadilan dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah proses hukum tersebut akan membawa dampak positif yang luas terkait hukum dan pembangunan kebijakan, serta memunculkan preseden untuk kasus yang serupa.[3] Sedangkan Panduan Litigasi Strategis yang dibuat oleh Public Law Project, mengutip Mental Disability Advocacy Centre, menyatakan bahwa litigasi strategis adalah metode yang dapat membawa perubahan signifikan dalam perubahan hukum, praktek atau kesadaran publik, dengan membawa kasus terpilih ke pengadilan. Litigasi strategis fokus kepada kasus individu untuk membawa perubahan sosial.[4]

    Penulis sendiri berpendapat bahwa litigasi strategis adalah langkah hukum dengan menempuh jalur pengadilan yang bertujuan untuk mendorong atau mengubah kebijakan, peraturan perundang-undangan, perilaku, ataupun budaya hukum guna melindungi dan memajukan kepentingan publik, baik yang terkait dengan hak asasi manusia maupun hak konstitusional sebagai warga.

Tujuan Litigasi Strategis

    Selama ini banyak yang memiliki pemahaman bahwa litigasi strategis hanyalah litigasi yang dilakukan untuk mengubah hukum, padahal terdapat banyak aspek ataupun tujuan dari litigasi strategis. Secara garis besar terdapat dua tujuan dari litigasi strategis, yaitu intra-legal dan extra-legal. Intra-legal adalah terkait interpretasi, aplikasi, dan substansi dari hukum. Sedangkan extra-legal tidak menyasar substansi hukum melainkan kesadaran atau tekanan kepada aktor tertentu untuk melakukan tindakan tertentu.[5]

  Equinet yang membuat panduan litigasi strategis untuk perlindungan dari diskriminasi, merumuskan litigasi strategis setidaknya untuk mencapai hasil sebagai berikut:[6]

  1. Untuk mengklarifikasi atau menetapkan suatu poin penting atau pengertian dari ketentuan hukum tertentu.
  2. Untuk melakukan perubahan dalam hukum.
  3. Untuk memperoleh kejelasan dalam penerapan hukum terkait kesetaraan dan non-diskriminasi.
  4. Untuk menetapkan bahwa hukum yang tidak diskriminatif mencakup atau tidak mencakup situasi tertentu.
  5. Untuk menyoroti masalah serius seperti kebijakan yang berdampak negatif pada banyak orang, sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk perubahan hukum dan sosial.
  6. Untuk memastikan bahwa hukum yang tidak diskriminatif ditegakkan.
  7. Untuk membatalkan kasus atau hukum yang buruk.
  8. Untuk membangun preseden hukum, memungkinkan orang lain lebih percaya diri untuk menegakkan hak-hak mereka.

    Panduan Litigasi Strategis dari Public Law Project menyatakan setidaknya terdapat 4 (empat) tujuan litigasi strategis, yaitu menegakkan hukum (enforce the law), mengklarifikasi arti dari sebuah hukum (clarify the law), menguji sebuah hukum (challenge the law), dan membuat hukum yang baru (create new law).[7] Nurkholis Hidayat, Direktur LBH Jakarta periode 2009-2012 berpendapat bahwa terdapat tiga tujuan litigasi strategis yang biasa digunakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta). Pertama, untuk mengubah hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang melanggar hak-hak asasi manusia dan hak-hak lain yang dilindungi konstitusi. Kedua, untuk menjamin bahwa hukum ditafsirkan dan ditegakkan secara tepat. Ketiga, untuk mengidentifikasi adanya gap, disharmoni dalam hukum.[8]

Litigasi Strategis dan Bantuan Hukum Struktural

   Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) pada tahun 2011 pernah memulai sebuah forum yang dinamakan Strategic Impact Litigation Forum (SILF) dan menghasilkan beberapa jurnal atau terbitan terkait litigasi strategis. LBH/YLBHI merupakan pionir dalam litigasi strategis di Indonesia karena berhasil memberikan terobosan-terobosan untuk memudahkan praktisi hukum dan masyarakat menguji hak-haknya di pengadilan. Misalnya saja terkait gugatan kelompok (class action) dan gugatan warga negara (citizen law suit) yang akhirnya diakui di Indonesia setelah gugatan dari LBH mewakili berbagai korban dan kelompok masyarakat sipil.

    Bagi LBH/YLBHI, litigasi strategis merupakan sebuah strategi implementasi Bantuan Hukum Struktural (BHS). BHS merupakan bantuan hukum yang berorientasi kepada perubahan substansi hukum, budaya hukum, ataupun praktik yang dijalankan oleh aparatur pemerintah terutama penegak penegak hukum. Salah satu unsur penting dari BHS adalah pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Sebuah bantuan hukum harus mampu membuat masyarakat paham mengenai hukum dan hak-haknya, serta mandiri dalam pemenuhan haknya tersebut.

     Jika ada litigasi strategis yang melibatkan beberapa individu, kampanye media sosial, dan media massa, hal tersebut sebenarnya sudah cukup. Tapi tidak bagi LBH/YLBHI, khususnya LBH Jakarta karena litigasi strategis mensyaratkan adanya partisipasi luas dan pemberdayaan masyarakat. Jika ada pengabdi bantuan hukum yang menjalankan litigasi strategis tanpa ada pelibatan publik secara luas, mobilisasi dukungan, dan pemberdayaan, maka seringkali  muncul kritikan bahwa ia sedang menjalankan litigasi strategis yang elitis dan tidak beriorientasi perubahan budaya hukum. Perubahan hukum atau kebijakan dari litigasi strategis tersebut mungkin berhasil, tapi menjadi tidak sempurna jika tidak ada perubahan perilaku dari aparatur dan juga masyarakat.

  Pelibatan publik dan pemberdayaan menjadi wajib ada dalam litigasi strategis LBH/YLBHI karena selain menjalankan visi misi yang jelas mencantumkan terkait pemberdayaan, hal tersebut karena realitanya hukum bisa saja bagus di atas kertas tapi tidak dilaksanakan karena masyarakat tidak paham hukum tersebut. Terlebih kemudian aparatur mengabaikan. Selain itu kebiijakan bisa saja berpihak kepada publik, tapi aparatur berganti kebijakan bisa saja berganti. Publik atau masyarakat yang sadar hak-haknya tentunya akan selalu siap siapapun aparatur yang menduduki jabatan.

Prosedur yang Digunakan

    Litigasi strategis tidak hanya bisa dilakukan dengan prosedur gugatan warga negara (citizen law suit), gugatan kelompok (class action), legal standing,, judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, dan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara saja. Gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bisa saja dilakukan dan tetap menghasilkan perubahan. Misalnya saja gugatan konsumen yang diajukan oleh David Tobing mampu mengubah pola pikir kita mengenai hak konsumen sekaligus mendesak swasta dan pemerintah untuk mengubah kebijakannya terkait konsumen meskipun dalam gugatannya tidak menuntut perubahan kebijakan. Selain itu sengketa informasi publik di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat saja digunakan untuk mendorong perubahan tertentu, misalnya mendorong usaha atau izin tertentu lebih transparan.

   Sebenarnya gugatan wan prestasi bisa saja ditempuh dan dikategorikan sebagai litigasi strategis. Misalnya gugatan wan prestasi terhadap janji politik bisa saja membuat para politisi berfikir ulang untuk berjanji atau mengabaikan janji politik. Tentunya jika gugatan tersebut diterima, baik secara prosedur maupun subtansi. Begitupun dengan prosedur gugatan sederhana (small claim court) dapat saja dimanfaatkan.

    Artinya segala macam prosedur dapat saja dipilih, menyesuaikan dengan tujuan dari litigasi strategis. Hal tersebut karena tujuan dari litigasi strategis tidak hanya melulu perubahan kebijakan, tetapi juga menimbulkan preseden yang baik untuk perlindungan hak warga. Berbagai prosedur hukum di Indonesia cukup terbuka untuk mengakomodir terobosan.

Contoh Litigasi Strategis

  Ada banyak sekali contoh litigasi strategis yang berhasil menciptakan perubahan. LBH/YLBHI memang berhasil mendorong berbagai terobosan, tapi litigasi strategis telah banyak dilakukan oleh lembaga lain dan juga individu. Berikut beberapa litigasi strategis yang berhasil:[9]

Nama Kasus Keterangan Hasil atau Dampak
Gugatan legal standing Walhi vs PT Indorayon.

 

Pada tahun 1996, LBH bersama Walhi menggugat  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Gu-bernur Sumatra Utara serta PT IIU (Inti Indorayon Utama) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena perusakan lingkungan. Gugatan organisasi (legal standing) diakui oleh pengadilan dan setelahnya mendapatkan pengakuan lewat dikeluarkannya UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Gugatan class action YLKI vs PLN Pada tahun 1997, LBH Jakarta memperkenalkan mekanisme gugatan class action melalui gugatan YLKI vs PLN terkait pemadaman listrik di Jawa.

 

Kasusnya kalah di pengadilan. Namun kasus ini menciptakan perdebatan di masyarakat, kalangan para advokat, dan akademisi hukum. Gugatan class action akhirnya diadopsi dalam  UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Gugatan warga negara (citizen law suit) Nunukan LBH Jakarta bersama pegiat HAM dan buruh migran, pada 2003 melakukan gugatan karena pemerintah tidak bertindak sepatutnya terhadap adanya deportasi besar-besaran TKI dari Malaysia ke Nunukan. Majelis Hakim pada tingkat pertama memutuskan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

menyatakan Para Tergugat belum

maksimal dalam memberikan perlindungan warga negaranya

yang menjadi buruh migran di luar negeri. Namun gugatan dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi.

Meskipun demikian mekanisme citizen law suit diakui oleh pengadilan dan dikemudian hari banyak digunakan oleh berbagai warga negara ataupun anggota organisasi.

Pemerintah dan DPR akhirnya mengeluarkan UU No. 39 tahun 2004

tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Judicial Review (uji formil dan

matriil) UU No. 13 Tahun 2003

tentang ketenagakerjaan.

Diajukan oleh LBH Jakarta bersama berbagai serikat buruh untuk menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing, flexible labor market,  dan pembatasan hak

mogok, dll

Dikabulkan sebagian terkait proses pemutusan hubungan kerja dalam hal terjadi pelanggaran berat.
Judicial Review (uji matriil) Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003. Meminta pembatalan pasal yang menghalangi eks tapol/napol, eks PKI untuk memperoleh hak dipilih. Gugatan dikabulkan, mantan anggota PKI dan eks Tapol/Napol dapat menjadi anggota legislatif.
Gugatan Warga Negara Ujian Nasional LBH Jakarta mendampingi 58 orang yang terdiri dari guru dan orang tua murid untuk membatalkan Ujian Nasional (UN) yang dianggap merugikan anak dan menyamaratakan standar di seluruh Indonesia meskipun fasilitas tidak merata. Gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Pemerintah dianggap lalai melindungi hak asasi warga negara, khususnya hak atas pendidikan anak. Pemerintah diperintahkan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, kualitas guru, dan informasi pendidikan.

Ujian Nasional tidak lagi jadi standar utama kelulusan.

Judicial Review (uji formil dan materiil) UU No.4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Cetakan jo UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Diajukan oleh LBH Jakarta, Elsam, dan berbagai organisasi lain untuk menolak pelarangan buku secara sewenang-wenang oleh Kejaksaan Agung Gugatan dikabulkan, Jaksa tidak lagi berwenang melarang Buku. UU No. 4/PNPS/1963 dicabut. Pelarangan hanya bisa dilakukan melalui proses

pengadilan (due process of law).

Judicial Review UU No. 27 Tahun 2007 LBH Jakarta bersama LBH Semarang, Kiara, Walhi dkk mendampingi nelayan dan beberapa organisasi lain untuk membatalkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dianggap memprivatisasi wilayah pesisir di Indonesia. Judicial review dikabulkan sebagian; menghapuskan Hak Pengusahaan Perairan dan Pesisir (HP3) dan menegaskan konsep izin dari negara untuk pengelolaan sumber daya alam.
Praperadilan Andr&Nurdin vs Kepolisian Pada tahun 2016 LBH Jakarta mendampingi Andro dan Nurdin yang menjadi korban salah tangkap untuk menggugat kepolisian melalui mekanisme pra peradilan. Gugatan dikabulkan. Andro dan Nurdin berhak atas ganti kerugian sebesar Rp. 72.000.000.[10]
Gugatan Fiktif Positif LBH Padang. Tahun 2017, LBH Padang melakukan permintaan pencabutan 26 IUP Tambang Non CNC kepada Gubernur Sumatera Barat. Gubernur tidak merespon permintaan tersebut sehingga LBH Padang mengajukan gugatan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usa Negara.

 

Pengadilan Tata Usaha Negara Perintahkan Gubernur Sumbar untuk Cabut 26 Izin Tambang Non CnC dalam 5 hari. Mekanisme ini menjadi preseden untuk digunakan dalam advokasi publik. [11]

    Selain kasus-kasus di atas, terdapat banyak sekali litigasi strategis yang ditempuh oleh LBH/YLBHI, organisasi lain ataupun ataupun individu. Misalnya judicial review yang dimenangkan oleh Marten (satpam) sehingga Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur kadaluarsa tuntutan pembayaran upah buruh maksimal 2 tahun.[12] Kemudian gabungan serikat buruh yang berhimpun dalam Komite Aksi Jaminan Sosial memenangkan gugatan warga negara untuk melaksanakan sistem jaminan sosial. Meskipun pada tingkat Pengadilan Tinggi dikalahkan, tetapi pemerintah dan DPR melaksanakan tuntutan buruh dan menyelesaikan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

  Dalam hak sipil dan politik terdapat putusan judicial review UU Administrasi Kepentudukan yang dilakukan oleh Elsam dan kawan-kawan yang mendampingi empat orang penghayat. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tersebut mengabulkan permohonan agar Kepercayaan diakui sebagai agama dan berhak untuk dicantumkan di dokumen kependudukan.

   Dalam bidang lingkungan hidup terdapat keberhasilan gugatan warga negara yang dilakukan oleh Arie Rompas dkk terkait kebakaran hutan.[13] Dan juga terdapat putusan informasi publik yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung atas keterbukaan informasi mengenai Hak Guna Usaha ,yang diajukan oleh Greenpeace dkk.[14]

Risiko Litigasi Strategis

   Litigasi strategis harus dipertimbangkan dengan matang, termasuk risiko yang akan muncul baik ketika proses litigasi ataupun setelah munculnya putusan. Adapun risiko yang muncul antara lain tidak tercapainya tujuan yang diinginkan, memunculkan efek negatif kepada kelompok yang dibela, reaksi balasan yang justru memperkuat apa yang dipertentangkan (political backlash), citra yang buruk dimata pers dan publik (negative press), biaya, tekanan eksternal kepada aktor yang mengajukan dan juga korban.[15]

  Sebagai contoh LBH Jakarta pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Peraturan tersebut seringkali dijadikan dasar untuk melakukan penggusuran paksa dan bahkan dalam penggusuran seringkali melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jelas tidak ada tugas pokok dan fungsinya terkait ketertiban. MK menolak judicial review tersebut, artinya undang-undang tersebut dikuatkan oleh MK dan akan terus digunakan untuk melakukan penggusuran. Lebih fatal lagi, MK dalam pertimbangannya menganggap keterlibatan TNI bukanlah suatu hal yang melanggar. Artinya litigasi strategis bisa menjadi bumerang luar biasa kepada masyarakat dan menguatkan dasar untuk melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

   Selain risiko semakin kuatnya kebijakan, litigasi strategis juga bisa memiliki risiko terhadap keselamatan karena litigasi strategis seringkali mengganggu pemilik modal, penguasa, aparatur penegak hukum, ataupun kelompok yang memiliki pengaruh cukup besar. Litigasi strategis seringkali juga berhadapan dengan kelompok intoleran atau kelompok massa yang dengan mudah dimobilisasi oleh pihak-pihak yang terganggu kepentinganya. Oleh karena itu harus dipikirkan mitigasi risiko bahkan sebelum ancaman datang. Salah satu prinsip yang harus dipegang adalah setiap tindakan harus tanpa celah yang bisa jadi bumerang.

Tahapan Litigasi Strategis

    Tidak ada tahapan yang baku dalam litigasi strategis. Namun demikian, berdasarkan pengalaman LBH, maka untuk keberhasilan litigasi strategis setidaknya harus mencakup beberapa hal sebagai berikut:

  1. Tahap Persiapan

   Keberhasilan sebuah advokasi atau litigasi strategis ditentukan oleh tiga hal: persiapan, persiapan, dan persiapan. Tidak akan ada keberhasilan litigasi strategis tanpa persiapan yang matang. Terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum mengajukan litigasi strategis, yaitu:

     a. Melakukan analisa masalah dan riset strategis.

   Idealnya sebelum ada litigasi strategis diperlukan riset strategis. Riset ini bisa dilakukan sejak awal ataupun mengumpulkan riset yang sudah ada. Lembaga-lembaga yang terkait dengan riset tersebut dapat diajak untuk bekerja sama dalam melakukan litigasi strategis. Setelah ada kajian yang komprehensif, tim advokasi memilih permasalahan hukum yang akan dijadikan kasus strategis. Tim pengacara kemudian membuat legal opinion terkait kasus hukum yang akan diajukan.

      b. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan prosedur hukum yang ingin ditempuh.

  Setelah terdapat kajian dan legal opinion, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai dari litigasi strategis. Dari tujuan tersebut akan diperoleh prosedur hukum apa yang tepat untuk digunakan. Dalam fase ini juga harus dipertimbangkan apakah langkah hukum memang sebuah upaya terakhir. Apakah terdapat langkah non litigasi yang bisa dilakukan seperti lobby, penyelesaian sengketa alternatif, mediasi, atau bahkan people power.

     c. Membuat perencanaan atau strategi litigasi strategis

     Setelah jelas kasus hukum yang akan digunakan, kajian terkait, dan prosedur hukum yang ingin ditempuh. Pengacara kemudian membuat perencanaan atau strategi litigasi strategis. Perencanaan tersebut termasuk dengan strategi pendanaan dari litigasi strategis.

     d. Menghitung risiko dari litigasi strategis.

     Tim advokasi harus mampu menghitung risiko yang akan dihadapi sebagaimana telah dikemukakan di atas. Selain itu risiko dapat dihitung juga dengan melakukan pemetaan terhadap trend putusan ataupun hakim yang berada di instansi tempat gugatan dilayangkan. Misalnya saja kita dapat memperkirakan suatu putusan di Mahkamah Konstitusi ketika hakim yang menjabat mayoritas konservatif dan minim terobosan.

     e. Berjejaring dan membangun aliansi dengan kelompok masyarakat sipil yang lain.

    Ada banyak kelompok yang pasti memiliki kesamaan ide atau kepentingan dalam litigasi strategis. Baiknya kelompok tersebut dilibatkan. Selain itu bisa saja ada kelompok yang tidak terkait dengan litigasi strategis, namun berpotensi tidak memberi dukungan ataupun menghambat. Sejak persiapan kelompok tersebut harus dikomunikasikan sehingga memberikan dukungan atau setidaknya netral jika litigasi strategis dilakukan.

     f. Melakukan pendidikan kepada masyarakat, baik offline maupun

   Pendidikan dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan, penyuluhan, ataupun diskusi terbatas. Selain itu pendidikan secara online dapat dilakukan dengan melakukan kampanye media sosial dengan video atau infografis yang informatif dan mudah dipahami masyarakat.

     g. Mengajak masyarakat untuk terlibat

    Mengajak masyarakat dapat dilakukan dengan cara membuat pengumuman untuk bergabung atau dengan membuka posko pengaduan. Dalam litigasi strategis baiknya terdapat banyak penggugat karena jika terdapat tekanan yang kuat dikhawatirkan penggugat akan menarik keterlibatannya. Jika ada banyak penggugat, maka kemungkinan gugatan ditarik oleh para penggugat semakin kecil. LBH Jakarta pernah melakukan litigasi strategis dalam menggagalkan proyek reklamasi pantai Utara Jakarta. Gugatan tersebut kandas hanya karena para penggugat mendapatkan tekanan dan menerima sejumlah uang.

     h. Melakukan briefing kepada media.

    Memberikan pemahaman kepada media terkait isu yang diangkat melalui litigasi strategis sangatlah penting. Harus dilakukan pemetaan media yang sekiranya tertarik dan berkomitmen untuk membantu mengangkat litigasi strategis, termasuk isu dan tujuannya.

     i. Mengumpulkan alat bukti dan memetakan ahli.

  Sebaiknya tidak melakukan pengumpulan alat bukti setelah gugatan strategis dimasukkan, melainkan mengumpulkan alat bukti sejak awal. Ahli harus dikomunikasikan sejak awal dengan cara meminta pendapat baik diskusi secara langsung, tertulis, atau mengundang dalam focus group discussion.

      j. Menyiapkan gugatan yang apik dan memprediksi jawaban dari tergugat.

    Selain menyiapkan gugatan, penting untuk memprediksi jawaban dari para tergugat yang sekiranya muncul dalam persidangan. Adanya editor dan supervisor dalam pembuatan gugatan sangat membantu menjaga kualitas gugatan.

2. Tahap Pelaksanaan Litigasi Strategis

a. Mendaftarkan dan menjalani proses litigasi di pengadilan

   Mendaftarkan gugatan haruslah menjadi suatu yang monumental, mengundang publik, media, dan pemangku kepentingan dalam jumlah besar. Selain itu dapat dipilih moment atau hari tertentu yang sesuai dengan isu publik yang sedang diangkat melalui litigasi strategis.

     b. Menggalang dan mobilisasi dukungan

    Kampanye offline dan online terus dilakukan. Roadshow ke berbagai jaringan dan media harus terus dilakukan sepanjang jalannya gugatan strategis. Dukungan tidak hanya dari lokal, melainkan juga nasional dan internasional.

    Dukungan yang telah didapatkan sedapat mungkin dapat dimobilisasi, baik dengan menghadiri kegiatan kampanye, persidangan, ataupun demontrasi yang dilakukan untuk mendukung litigasi strategis.

     c. Melibatkan pengawasan

     Melibatkan lembaga pengawas untuk mengawasi jalannya litigasi strategis sangatlah penting karena peradilan di Indonesia masih sangat korup dan indeks rule of law kita masih sangat rendah. Selain untuk mengurangi risiko, hal tersebut juga mengurangi kecurangan dan korupsi di peradilan. Selain Komisi Yudisial yang bertugas untuk mengawasi etika hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat dimintai bantuan jika terdapat indikasi korupsi.

     d. Menjaga ritme dan kualitas litigasi strategis.

    Hal yang cukup berat dalam litigasi strategis adalah menjaga ritme dan kualitas litigasi strategis. Hal tersebut dikarenakan litigasi strategis seringkali membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan kasus biasa, dan banyaknya kasus yang ditangani oleh setiap pengacara. Oleh karena itu perlu monitoring dan evaluasi yang ketat dalam litigasi strategis. Rotasi tim pengacara, jika terpaksa harus betul-betul dilakukan secara hati-hati.

3. Tahap Penyikapan Hasil Litigasi Strategis

a. Evaluasi litigasi strategis

     Setelah adanya putusan litigasi strategis, baik yang belum inkracht ataupun sudah inkracht, sangat penting untuk melakukan evaluasi sehingga mendapatkan rekomendasi langkah seharusnya kedepan untuk mencapai tujuan.

    b. Menjaga momentum jika putusan dikabulkan.

     Bentuk kegiatan untuk menjaga momentum antara lain dengan melakukan perayaan, melakukan diseminasi putusan, kampanye publik, dan desakan agar putusan dilaksanakan.

    c. Mobilisasi desakan pelaksanaan suatu putusan.

    Banyak litigasi strategis dikabulkan di pengadilan, namun putusan tidak dilaksanakan. Oleh karenanya perlu desakan yang cukup kuat dari publik dan dukungan lembaga terkait untuk melaksanakan putusan.

     d. Perlawanan dan mitigasi risiko jika terjadi kekalahan.

  Kekalahan sangat mungkin terjadi sehingga risikonya harus diminimalisir. Cara meminimalisir risiko tersebut misalnya dengan mengajukan upaya hukum yang lain untuk perlindungan, mendesak adanya eksekutif atau legislative review jika terjadi kekalahan dalam pengujian peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

Penutup

   Kreativitas seorang pengacara sangat diuji dalam mengajukan litigasi strategis. Namun, perlu kembali diingatkan bahwa jangan sampai litigasi strategis dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak perhitungan karena justru menjadikan suatu kebijakan atau hukum menjadi semakin kuat atau semakin buruk. Jangan sampai keadaan menjadi semakin buruk dengan melakukan litigasi strategis.

   Litigasi strategis sendiri perlu dikembangkan dan banyak dikaji di Indonesia mengingat banyak praktisi dan akademisi belum terlalu familiar dan membahas mengenai litigasi strategis ini. Evaluasi dan refleksi terhadap kegagalan litigasi strategis justru harus banyak dikaji karena akan menjadi pembelajaran bagi praktisi dan masyarakat.

[1] Disampaikan dalam Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Jakarta pada 12 April 2019.

[2] Alumni LBH Jakarta. Saat ini merupakan Managing Partner di AMAR Law Firm and Public Interest Law Office dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

[3] Morris, et.al, Handbook on Strategic Litigation, Brussels: Equinet, European Network of Equality Bodies, 2017, hal. 5.

[4] Public Law Project, Guide to Strategic Litigation, hal. 5.

[5] Moris et.al, Op.cit.

[6] Moris et.al, Op.cit.

[7] Public Law Project, Op.Cit., hal.5.

[8] Jurnal SILF, Strategic Impact Litigation Forum, Jakarta: LBH Jakarta, 2011, hal.1.

[9] Jurnal SILF, Op.Cit., hal. 3 dan berbagai sumber.

[10]https://www.bantuanhukum.or.id/web/hakim-kabulkan-praperadilan-ganti-kerugian-pengamen-cipulir/

[11]https://ylbhi.or.id/informasi/berita/pengadilan-tata-usaha-negara-perintahkan-gubernur-sumbar-untuk-cabut-26-izin-tambang-non-cnc-dalam-5-hari/

[12]https://news.detik.com/berita/2363736/menang-melawan-negara-di-mk-mantan-satpam-tersenyum-puas/1

[13]https://www.mongabay.co.id/2017/10/23/pengadilan-tinggi-kalteng-menangkan-gugatan-warga-atas-kasus-kebakaran-lahan-dan-hutan/

[14]https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1131/setahun-lebih-pemerintah-mengabaikan-putusan-mahkamah-agung-koalisi-masyarakat-sipil-menganugerahkan-trofi-kepada-atr-bpn-sebagai-lembaga-yang-tidak-transparan/

[15] Moris et.al, Op.cit, hal. 25-26.

Iklan