Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

bulan

April 2019

LITIGASI STRATEGIS (STRATEGIC LITIGATION)

IMG-20190412-WA0027

LITIGASI STRATEGIS (Strategic Litigation)[1]

Alghiffari Aqsa[2]

Pengertian Litigasi Strategis

    Belum banyak ahli atau praktisi di Indonesia yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan litigasi strategis. Dapat dikatakan istilah ini masih belum familiar dengan praktek hukum di Indonesia. Istilah litigasi strategis baru dipakai oleh kalangan organisasi bantuan hukum ataupun Non-Government Organization (NGO) berbasis advokasi. Istilah litigasi strategis juga serupa atau beririsan dengan impact litigation dan public interest litigation. Impact litigation adalah langkah litigasi yang berorientasi untuk menimbulkan dampak, sedangkan public interest litigation merupakan litigasi untuk memperjuangkan kepentingan publik. Strategic litigation, impact litigation, dan public interest litigation dapat disimpulkan merupakan istilah yang sama untuk sebuah langkah hukum yang berorientasi perubahan hukum dan kepentingan publik.

   Buku Panduan Litigasi Strategis yang dibuat oleh Equinet mendefenisikan litigasi strategis sebagai metode yang digunakan untuk memilih suatu kasus untuk dibawa ke pengadilan dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah proses hukum tersebut akan membawa dampak positif yang luas terkait hukum dan pembangunan kebijakan, serta memunculkan preseden untuk kasus yang serupa.[3] Sedangkan Panduan Litigasi Strategis yang dibuat oleh Public Law Project, mengutip Mental Disability Advocacy Centre, menyatakan bahwa litigasi strategis adalah metode yang dapat membawa perubahan signifikan dalam perubahan hukum, praktek atau kesadaran publik, dengan membawa kasus terpilih ke pengadilan. Litigasi strategis fokus kepada kasus individu untuk membawa perubahan sosial.[4]

    Penulis sendiri berpendapat bahwa litigasi strategis adalah langkah hukum dengan menempuh jalur pengadilan yang bertujuan untuk mendorong atau mengubah kebijakan, peraturan perundang-undangan, perilaku, ataupun budaya hukum guna melindungi dan memajukan kepentingan publik, baik yang terkait dengan hak asasi manusia maupun hak konstitusional sebagai warga. Lanjutkan membaca “LITIGASI STRATEGIS (STRATEGIC LITIGATION)”

KEBEBASAN BURUH UNTUK BERSERIKAT

Stop Union Busting_SPN

Pic: spn.or.id

KEBEBASAN BURUH UNTUK BERSERIKAT[1]

Alghiffari Aqsa[2]

Pendahuluan

  Serikat pekerja/buruh merupakan alat pengorganisasian dan sarana buruh untuk mendorong pemenuhan hak-hak, kondisi kerja yang layak, dan juga aspek lainnya yang berpengaruh kepada kehidupan buruh. Serikat menaikkan daya tawar buruh yang posisinya sangat timpang di hadapan pengusaha yang memiliki modal dan pemerintah yang memiliki otoritas dan alat pemaksa.

   Perkembangan serikat buruh di Indonesia mengalami pasang surut. Mulai dari zaman pra kemerdekaan dengan menggerakkan perlawanan dan menyadarkan masyarakat mengenai penjajahan Belanda. Kemudian pada era Orde Lama mendorong kebijakan dan peraturan yang berpihak untuk buruh seperti upah minimum, tunjangan hari raya, pembatasan jam kerja, penghapusan diskriminasi, cuti hamil, dan lain sebagainya. Kemudian masuk pada era keterburukan serikat buruh di zaman Orde Baru yang hanya membolehkan adanya satu serikat buruh (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh militer, penyelesaian sengketa perburuhan dengan menggunakan kekerasan dan cara-cara militeristik, penghapusan hak-hak buruh, ancaman pidana subversi terhadap serikat buruh, dan berbagai tindakan represif lainnya. Kemudian era Reformasi yang diawali dengan diratifikasinya Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi dengan Keputusan Presiden No 83 Tahun 1998, dan kemudian pembuatan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

  Pada era reformasi jumlah serikat buruh meningkat signifikan, namun kemudian mengalami penurunan. Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) sendiri mencatat bahwa pada tahun 2017 terdapat 7000 serikat. Jumlah tersebut menurun dari sepuluh tahun sebelumnya (2007) dimana serikat buruh berjumlah 14.000 serikat. Kemudian jumlah buruh yang berserikat juga menurun dari sebelumnya 3,4 juta orang pada tahun 2007 menjadi 2,7 juta orang pada 2017.[3] Lanjutkan membaca “KEBEBASAN BURUH UNTUK BERSERIKAT”

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑