AMAR LogoBANTUAN HUKUM DAN KEWAJIBAN PRO BONO ADVOKAT DI INDONESIA[1]

Alghiffari Aqsa, S.H.[2]

    Bantuan hukum (legal aid) adalah sebuah layanan hukum secara cuma-cuma kepada seseorang untuk menyelesaikan masalah hukumnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan pro bono adalah sebuah layanan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh pengacara atau advokat sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya. Pro bono sendiri berasal dari kata pro bono publico atau untuk kepentingan publik.

  Dalam perkembangannya bantuan hukum dibedakan dengan pro bono. Bantuan hukum dilakukan oleh pengacara yang kesehariannya bekerja di sebuah organisasi bantuan hukum, baik yang dibiayai oleh negara ataupun tidak. Atau sebagai public defender di public defender office yang umumnya dibiayai dan dibentuk oleh negara untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sedangkan pro bono di luar mekanisme organisasi bantuan hukum atau pembiayaan oleh negara, melainkan layanan hukum secara cuma-cuma oleh advokat, terutama advokat yang menjalankan profesi dengan berbayar.

   Sejarah profesi advoakat dimulai dari Roma dan Yunani kuno. Awalnya mereka dikenal hanya sebagai ahli pidato (rhetorician) atau orator ulung dan lambat laun berubah menjadi pengacara. Di Yunani, para ahli pidato tersebut membagi orasi atau pidato ke dalam 3 jenis, yaitu epideiktik (epideictic), deliberatif (deliberative), dan forensik (forensic). Pidato deliberatif ditujukan kepada orang-orang di rapat umum (general assembly). Pidato forensik disampaikan di hadapan pengadilan. Kedua tipe pidato ini dianggap sebagai pidato politik karena keduanya terkait dengan urusan pemerintahan. Di Roma dikenal dengan civil oratory. Sementara epideictic merupakan pidato di luar hal di atas, misalnya pidato kematian untuk orang yang gugur di pertarungan Olimpiade.[3]

   Ketika itu hukum tidak melarang seseorang didampingi orang lain untuk membuat pembelaan atas namanya di pengadilan, tetapi ada larangan menerima imbalan (fee) atas layanan pembelaan yang diberikan. Di Roma, larangan itu dirancang oleh Manlius Cincius Alimentus dan disahkan pada tahun 203 atau 204 sebelum Masehi. Namun tentunya terdapat berbagai penyimpangan. Di Roma profesi hukum atau kemudian berkembang menjadi profesi aristokrat dan berasal dari keluarga kaya. Akhirnya muncul juga tuntutan untuk layanan hukum  terdapat berbagai penyimpangan sehingga orang-orang juga menuntut layanan hukum tanpa ada remunerasi atau imbalan. [4]

   Menurut Capelleti dan Gordley, sejarah bantuan hukum dalam sistem Romawi kuno merupakan sistem patronase politik. Pada Abad Menengah, bantuan hukum menjadi bagian dari moral dan sebuah derma. Baru setelah Revolusi Prancis, bantuan hukum menjadi bagian dari proses hukum karena kemudian muncul hak yang sama di hadapan hukum.[5] Baru pada abad ke-20 bantuan hukum diatur sebagai hak dan dilindungi oleh hukum positif. Biro-biro bantuan hukum jika dilacak sudah bermunculan ketika akhir 1800-an atau awal 1900-an.

   Menurut Cappeletti dan Gordley, pada dasarnya terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yaitu yuridis-individual dan model kesejahteraan. Bantuan hukum ada untuk melindungi kepentingan individual, tapi di sisi lain juga sebagai hak atas kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan.[6] Lebih lanjut Schuyt, Groendijk, dan Sloot berpendapat bahwa terdapat lima jenis bantuan hukum, yaitu bantuan hukum preventif yang merupakan penerangan dan penyuluhan terhadap masyarakat luas, bantuan hukum diagnostik yang biasanya dinamakan konsultasi hukum, bantuan hukum pengendalian konflik untuk mengatasi masalah konkrit secara aktif, bantuan hukum pembentukan hukum untuk memancing yurisprudensi yang lebih baik, dan bantuan hukum pembaharuan hukum yang mencakup usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim atau pembentuk undang-undang.[7]

   Di Indonesia bantuan hukum telah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, tapi ruang lingkupnya masih terbatas. Kemudian pada tahun 1954, asosiasi masyarakat Tionghoa yang bernama Sin Ming Hui mendirikan biro bantuan hukum yang dianggap secabagi cikal bakal gerakan bantuan hukum modern di Indonesia. Sin Ming Hui mengikuti model Legal Aid for the Poor di Inggris yang memberikan bantuan hukum secara gratis kepada fakir miskin tanpa membeda-bedakan latar belakang.[8]

  Konsep bantuan hukum kemudian meluas setelah munculnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan pada tahun 1970 hasil dari Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Tujuan dari bantuan hukum LBH selain memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan tetapi juga mendidik masyarakat dalam arti yang luas dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran hak-hak sebagai subyek hukum. LBH juga berambisi turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.[9] Beberapa tahun kemudian konsep tersebut dikenal dengan Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang berusaha mengubah inti permasalahan hukum yang ada, baik itu struktur hukum, subtansi hukum, maupun budaya hukum. LBH dengan BHS nya tidak segan menggugat negara jika kebijakannya merupakan inti dari permasalahan hukum yang ada.

Manfaat Pro Bono

   Pro bono, sebagaimana pengertiannya tentunya bermanfaat untuk kepentingan publik. Setidaknya terdapat manfaat untuk internal dan eksternal dari pro bono. Manfaat internal adalah bagi advokat maupun firma hukumnya. Pertama, pro bono dapat menjadi sarana aktualisasi diri advokat di luar rutinitas. Terlebih bagi advokat yang banyak menangani hukum bisnis dan tidak banyak terlibat dalam litigasi. Advokat pro bono seringkali memiliki kebanggaan atau kepuasan sendiri setelah melakukan pro bono. Kedua, menambah jam terbang advokat untuk mengasah kemampuan hukumnya. Perlu dicatat, pro bono sebaiknya bukan merupakan sebagai sarana belajar advokat untuk menangani kasus tertentu karena dapat merugikan pencari keadilan. Ketiga, mendorong citra yang baik baik individu advokat maupun firma hukumnya. Advokat yang melakukan pro bono sering mendapatkan apresiasi dari publik, terlebih jika kasusnya menyita perhatian publik.

    Sedangkan manfaat eksternal dari pro bono merupakan manfaat di luar advokat atau firma hukum dari advokat yang bersangkutan. Pertama, manfaat eksternal dari pro bono adalah mendorong terbukanya akses keadilan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu mengakses keadilan. Kedua, menguatkan rule of law karena pro bono dapat memberikan keseimbangan ataupun mengoreksi kekeliruan yang terjadi pada sistem hukum. Ketiga pro bono, juga mendorong pemenuhan hak asasi manusia jika kasus yang ditangani adalah kasus terkait hak asasi manusia.

Kewajiban Pro Bono Advokat di Indonesia

  Indonesia mewajibkan pro bono terhadap advokat (mandatory pro bono), berbeda dengan sebagian negara yang menerapkan pro bono secara sukarela (voluntary pro bono). Idealnya memang pro bono itu harus dilakukan secara sukarela meskipun tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ataupun organisasi advokat, karena pro bono melekat dalam setiap pribadi advokat. Namun karena budaya voluntary pro bono yang tidak terbangun dan kebutuhan akses terhadap keadilan, kewajiban pro bono menjadi sangat rasional untuk diterapkan di Indonesia.

  Sebelum kemerdekaan, kewajiban untuk pro bono diatur dalam Reglement op de Rechtelijk Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia atau biasa disingkat R.O. Dalam Pasal 190 R.O diatur perihal bantuan hukum dengan terjemahan bebas sebagai berikut:[10]

Para advokat dan procureur yang ditunjuk oleh badan Peradilan di mana mereka diangkat, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari tarif yang berlaku, untuk menolong mereka yang telah mendapat izin berproses tanpa biaya atau di bawah tarif yang berlaku. Mereka wajib melakukan pembelaan dalam perkara-perkara pidana secara cuma-cuma, apabila diwajibkan oleh hakim. Mereka tidak dapat menghindar diri dari kewajiban itu, kecuali atas alasan-alsaan yang telah disetujui oleh Ketua Badan Peradilan.”

   Het Herziene Indonesisch Reglement (stb.1941 Nomor 44) atau biasa disingkat HIR sudah mengatur hak seseorang atas bantuan hukum. Setelah kemerdekaan atau 1945 hak-hak tersebut diadopsi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.[11] Begitupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dianggap sebagai karya besar terkait rule of law di era 80-an.[12]

   Saat ini kewajiban pro bono terhadap advokat tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu’. Kewajiban tersebut ditegaskan kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberiam Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (PP Bantuan Hukum), dan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Kedua peraturan tersebut juga mengatur pemberian sanksi terhadap advokat yang tidak melakukan atau menolak melakukan pro bono.

   PP Bantuan Hukum mendefinisikan Bantuan Hukum mendefinisikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium. meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.[13] PP Bantuan Hukum menegaskan UU Advokat bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pemberi keadilan.[14]

  PP Bantuan Hukum mengatur bagaimana proses pencari keadilan mengajukan bantuan hukum dan bagaimana advokat menjalankan tanggung jawabnya. Pencari keadilan dapat mengajukan permohonan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada advokat, organisasi advokat, atau lembaga hukum. Ketiganya wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon paling lama tiga hari terhitung sejak permohonan diterima.[15] Advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jika advokat menolak, maka pemohon dapat mengajukan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum yang bersangkutan.[16]

   Jika advokat tidak melakukan pro bono atau menolak melakukan pro bono tanpa alasan yang kuat atau sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia, maka organisasi advokat dapat memberikan sanksi. Begitupun sanksi jika advokat melanggar larangan bahwa dalam memberikan bantuan hukum tidak boleh meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun terhadap pencari keadilan. Sanksi jika melanggar larangan tersebut sebenarnya cukup keras, yaitu:[17]

  1. Teguran lisan;
  2. Teguran tertulis;
  3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
  4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

  Meskipun terdapat sanksi yang cukup keras terkait pro bono, jumlah advokat yang menjalankan pro bono masih belum signifikan. Advokat yang melakukan pro bono pun jarang yang melaporkan kerjanya kepada organisasi advokat sehingga menyulitkan dalam pendataan berapa sebenarnya advokat yang telah melakukan pro bono. Survei Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) hanya 20,5% advokat yang menyatakan telah melaporkan pro bono yang dilakukannya.[18]

  Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) melalui Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, selain mengatur tentang tata cara, juga mengatur anjuran untuk melaksanakan pro bono minimal 50 jam dalam setahun. Kemudian terdapat ketentuan jika advokat tidak melaksanakan anjuran 50 jam tersebut, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan perpanjangan kartu advokat hingga anjuran dilaksanakan.[19] Namun aturan dan anjuran tersebut tidak dijalankan secara konsisten oleh Peradi. Padahal organisasi advokat memiliki peran yang sangat signifikan dalam pro bono.

Peran Organisasi Advokat dan Firma Hukum

  Organisasi advokat memiliki peran atau tanggung jawab besar terkait pro bono. Adapun tanggung jawab organisasi advokat tersebut antara lain:

  1. Mengarusutamakan dan membangun budaya pro bono.
  2. Mendorong advokat melaksanakan pro bono.
  3. Menerima permohonan pro bono dari pencari keadilan.
  4. Menerima laporan pro bono dari advokat
  5. Membentuk unit kerja untuk pro bono
  6. Memberi sanksi terhadap advokat yang tidak menjalankan pro bono
  7. Memberi sanksi terhadap advokat yang melakukan pro bono, tapi tidak secara profesional dan tidak sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia.

  Mengingat vitalnya peran organisasi advokat, pecahnya organisasi advokat cukup banyak berkontribusi terhadap rendahnya jumlah pro bono. Hal tersebut karena tidak ada mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap advokat yang tidak melakukan pro bono. Sanksi yang dijatuhkan jika advokat tidak melakukan pro bono atau tidak melaksanakan pro bono sesuai dengan kode etik dengan mudah diabaikan dan advokat tersebut memilih organisasi advokat yang lain. Namun demikian, belakangan muncul agenda bersama organisasi-organisasi advokat untuk membahas pro bono dan mengenyampingkan konflik dalam organisasi. Hal tersebut tentunya merupakan sinyalmen positif. Terlebih sudah ada penyusunan panduan pro bono yang dikerjakan oleh Peradi.

   Jika ada kekompakan organisasi advokat dalam membangun budaya pro bono maka akses terhadap keadilan semakin terbuka lebar. Terlebih jika diamati berbagai firma hukum seakan berlomba untuk melakukan pro bono. Bahkan sudah terdapat divisi atau bagian tersendiri yang mengurus pro bono di berbagai firma hukum Indonesia. Survei Hukum Online menemukan bahwa 49% kantor hukum yang disurvei memiliki staf khusus untuk administrasi kegiatan pro bono. Selain itu, ternyata 54% kantor hukum menjadikan pro bono sebagai salah satu syarat pertimbangan jenjang karir. Dan ada juga yang memberikan insentif kepada advokat yang melakukan pro bono (23%).[20] Firma hukum berperan signifikan dalam membangun budaya pro bono, dan sebaliknya seringkali menjadi penghambat karena tidak memberikan waktu kepada advokatnya untuk melakukan pro bono.

  Firma hukum di Indonesia, bersama organisasi bantuan hukum juga membangun jejaring dengan advokat atau firma hukum luar negeri yang melakukan pro bono. Jejaring tersebut dibangun dengan cara terlibat pertemuan ataupun pro bono conference, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Komunitas pro bono di internasional cukup banyak dan besar. Bahkan diisi oleh firma-firma hukum besar level internasional.

Mengganti Pro Bono dengan Bantuan Uang ke OBH?

   Sebagian advokat berpendapat bahwa seharusnya kewajiban pro nono seharusnya bisa digantikan dengan memberikan bantuan sejumlah uang ke organisasi bantuan hukum (OBH). Adapun alasan yang sering dikemukakan antara lain karena banyak advokat tidak memiliki waktu untuk menjalankan pro bono dan juga banyak keahlian advokat yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari kasus pro bono.

   Hal tersebut keliru karena kewajiban pro bono melekat dalam setiap individu advokat, dan yang disumbangkan adalah waktu dan keahlian dari advokat, bukan sejumlah uang. Kewajiban pro bono tidak bisa digantikan oleh orang lain, meskipun orang tersebut merupakan advokat di sebuah OBH. Jika kewajiban pro bono  advokat bisa digantikan dengan sejumlah uang, maka advokat yang memiliki banyak uang dengan mudah mengabaikan kewajibannya. Selain itu, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di mana negara sudah menyediakan sejumlah anggaran untuk OBH-OBH yang memberikan bantuan hukum dan sudah terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Public Interest Lawyering

   Manfaat profesi advokat untuk kepentingan publik tidak hanya tercermin dalam pro bono. Manfaat tersebut dapat dipertajam dengan melakukan public interest lawyering, yaitu layanan hukum yang berorientasi perubahan untuk kepentingan publik. Jadi pro bono yang dilakukan untuk masyarakat miskin tidak hanya sekedar charity, belas kasihan, atau menjalankan kewajiban profesi, melainkan masuk kepada persoalan inti yang menimbulkan masalah bagi masyarakat banyak terutama masalah kemiskinan.

   Adapun langkah yang dilakukan oleh advokat dalam public interest lawyering antara lain melakukan litigasi strategis untuk mengubah peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang melanggar hak asasi, melakukan riset dan advokasi kebijakan mendorong peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menguntungkan masyarakat banyak, dan juga terlibat dalam pendidikan atau membangun budaya hukum yang baik.

  Sebenarnya public interest lawyering ini mirip dengan konsep bantuan hukum struktural yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum/Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Namun, bantuan hukum struktural lebih bersifat gerakan sosial dan memiliki pilar pemberdayaan hukum yang sangat kuat. Tentunya sulit membandingkan kerja pengabdi bantuan hukum LBH/YLBHI dengan advokat yang menjalankan public interest lawyering bersamaan dengan kerja reguler atau kerja profit.

   Public interest lawyering sudah seharusnya tidak hanya menjadi ranah organisasi bantuan hukum atau Non Government Organizations (NGO). Advokat dan/atau firma hukum di Indonesia sangat mungkin untuk melakukan public interest lawyering. Supaya lebih mudah, advokat solo maupun firma hukum dapat memilih isu-isu publik sesuai dengan minat, skill, dan pengetahuannya. Ada banyak isu publik yang bisa diambil, secara umum misalnya isu Hak-Hak Sipil Politik dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Secara khusus misalnya isu penghapusan hukuman mati, salah tangkap, penyiksaan (torture), perlindungan anak, perlindungan perempuan, pencari suaka, disabilitas, lingkungan hidup, hak atas pendidikan, hak atas air, hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, perlindungan buruh migran, advokasi Pedagang Kaki Lima, perlindungan hukum untuk petani dan nelayan, hak atas kesehatan, perlindungan hewan, dan berbagai jenis isu publik lainnya. Advokat dapat juga berkolaborasi dengan NGO yang bergerak di bidang yang dipilihnya.

    Penulis sendiri mencoba mempraktekkan hal tersebut dengan membentuk AMAR Law Firm and Public Interest Law Office (AMAR), sebuah firma hukum sekaligus kantor yang melakukan public interest lawyering. Adapun isu publik yang akan ditangani, untuk sementara, adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, advokat anti korupsi, dan perlindungan hewan. Isu ini diambil selain karena minat juga karena belum banyak advokat atau OBH yang fokus dalam isu tersebut. Jika berhasil, maka dapat dijadikan pembelajaran untuk advokat ataupun firma hukum untuk melakukan hal yang sama. Setidaknya satu firma hukum memilih satu isu publik, dan tentunya tetap melakukan pro bono kepada orang miskin yang membutuhkan.

Bantuan Hukum Berbiaya Rendah (Low Bono)

  Orang kaya atau perusahaan yang memiliki penghasilan tinggi tentunya mampu menyewa jasa seorang advokat atau firma hukum dengan mudah jika memiliki permasalahan hukum. Orang miskin atau tidak mampu bisa mengakses bantuan hukum melalui OBH atau advokat yang menjalankan pro bono. Sementara itu terdapat kelompok masyarakat yang berada di atas angka kemiskinan, tapi tidak bisa dikategorikan sebagai orang kaya dan tidak bisa menyewa jasa seorang pengacara. Kelompok ini dikategorikan sebagai sandwich people atau kelompok tengah.

   Kelompok tengah yang membutuhkan jasa bantuan hukum jumlahnya tidak sedikit. Seringkali mereka harus mengorbankan harta bendanya ataupun meminjam sejumlah uang ketika memiliki permasalahan hukum. Tidak jarang juga kelompok tengah ini terancam masuk dalam jurang kemiskinan jika kalah dalam permasalahan hukumnya, misalnya dalam sengketa kepemilikan rumah ataupun tanah, kasus hutang pihutang, kasus pidana yang menyebabkan ia kehilangan penghasilan jika dipenjara, dan berbagai kasus lainnya.

  Salah satu solusi bagi kelompok tengah ini adalah adanya bantuan hukum berbiaya rendah  (low bono) dari advokat. Low bono merupakan bantuan hukum terhadap seseorang namun tidak sepenuhnya cuma-cuma, melainkan membayar jasa advokat dalam jumlah kecil atau dengan diskon besar. Biasanya dibayar dengan semampunya atau cukup membayar biaya operasional atau administrasi, tanpa adanya imbalan jasa profesional dari advokat. Istilah low bono ini belum banyak dikenal di Indonesia meskipun sebagian advokat menerapkannya. Banyak juga yang menolak sehingga kelompok tengah ini mengalami kesulitan lebih dibandingkan masyarakat miskin dalam mencari bantuan hukum. Sudah seharusnya advokat mengalokasikan waktunya untuk low bono sama seperti pro bono.

Ghost Lawyering

    Satu hal lagi yang seringkali luput dilakukan dan sebenarnya berpeluang besar untuk menambah akses keadilan adalah mekanisme ghost lawyer atau memberikan pendampingan hukum secara tidak langsung atau di belakang layar kepada pencari keadilan. Ghost lawyering ini tentunya dilakukan secara cuma-cuma oleh advokat. Perannya tidak hanya menyelesaikan permasalahan hukum pencari keadilan tetapi juga memberdayakan.

   Banyak yang skeptis bagaimana orang yang bukan sarjana hukum mampu melakukan pembelaan sendiri. Namun pengalaman LBH Jakarta menunjukkan bahwa banyak pencari keadilan mampu jika diberi edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan. Banyak juga pencari keadilan yang menang dengan sistem pendampingan ghost lawyer. Bahkan seringkali mereka menguasai kasus dan analisa hukum lebih dalam dari advokat yang mendampingi karena didorong untuk terus belajar dan sangat intensif dalam mengurus kasusnya. LBH Jakarta biasanya melakukan pendidikan, memberikan bahan bacaan dan contoh dokumen hukum, melakukan perbaikan dokumen hukum yang telah dibuat oleh pencari keadilan, melakukan simulasi sidang atau pemeriksaan, hingga monitoring sidang.

Penutup

   Perjuangan untuk membuka akses terhadap keadilan tentunya bukan perjuangan yang singkat. Meskipun sudah ada Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 di mana negara membiayai organisasi-organisasi bantuan hukum, tapi jumlah organisasi bantuan hukum dan advokat di Indonesia sama sekali tidak sebanding dengan kebutuhan bantuan hukum masyarakat miskin. Jika pro bono  sudah menjadi kultur di Indonesia maka beban pemerintah dan organisasi bantuan hukum akan semakin ringan. Persamaan di hadapan hukum bukan lagi jargon dalam peraturan perundang-undangan.

[1] Disampaikan pada kuliah Tanggung Jawab dan Etika Profesi di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, tanggal 22 Maret 2019.

[2] Pengajar tidak tetap mata kuliah Hukum Perburuhan STHI Jentera dan Managing Partner di AMAR Law Firm and Public Interest Law Office.

[3] Robert J Bonner, Lawyers and Litigants in Ancient Athens: The Genesis of Legal Profession, Studia Historica: Rome, 1970,  hal.3-5.

[4] Anton-Hermann Chroust, Legal Profession in Ancient Republican Rome, 30 Notre Dame L. Rev. 97, 1954, hal. 137.

[5] Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum; Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983, hal. 11. Mengutip Legal aid: modern themes and variations”.

[6] Ibid, hal. 11.

[7] Ibid, hal. 27. Mengutip K. Schuyt et.al. 1976: 63.

[8] Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico; Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Gramedia: Jakarta, 2009, hal. 42 dan 69.

[9] Soerjono Soekanto, op.cit., hal. 16-17 mengutip Adnan Buyung Nasution 1981: 5,6.

[10] Soerjono Soekanto, op.cit, hal.74.

[11] Undang-Undang No. 17 Tahun 1970, Pasal 35 dan 36.

[12] Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

[13] Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberiam Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pasal 1 angka 3.

[14] Ibid, Pasal 2.

[15] Ibid, Pasal 7.

[16] Ibid, Pasal 12.

[17] Ibid, Pasal 14.

[18] http://mappifhui.org/2018/12/06/apa-kabar-pro-bono-kita-potret-praktik-pro-bono-di-indonesia/ diakses pada 21 Maret 2019 pkl. 22.00 WIB

[19]Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pasal 50.

[20] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c2361d58ae1e/potret-budaya-pro-bono-advokat-indonesia diakses pada 21 Maret 2019 pkl. 23.16 WIB.