Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

Tanggal

Maret 18, 2019

Hukum Pengupahan

PP 78_Liputan 6

HUKUM PENGUPAHAN[1]

Alghiffari Aqsa, S.H

 

     Upah dan pengupahan merupakan hal yang penting dan tidak hanya terkait hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Upah juga merupakan hal yang sangat politis bagi pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Hal tersebut karena upah terkait dengan hal yang sifatnya lebih makro, seperti kebijakan ekonomi pemerintah dan perjuangan serikat buruh untuk mencapai kesejahteraan bagi kelas pekerja. Serikat buruh telah lama mengenal politik upah murah, yaitu politik menerapkan upah murah sehingga menurunkan ongkos produksi sehingga mengundang investor masuk ke Indonesia.

  Karena politik pengupahan tersebut, tidak heran persoalan upah merupakan persoalan yang paling sering menjadi sengketa dalam hubungan industrial. Setiap akhir tahun selalu ada demonstrasi besar-besaran untuk mengawal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Bahkan ketika Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78) dikeluarkan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi pemerintah, demo ribuan buruh dari berbagai serikat dibubarkan dengan kekerasan dan berujung kepada kriminalisasi 24 orang yang terdiri dari anggota serikat buruh, mahasiswa, dan pengacara publik.

  Dalam perkembangannya hukum terkait pengupahan mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Mulai dari ketika era penjajahan di mana Indonesia baru mulai bebas dari sistem perbudakan, pengaturan upah dan munculnya kebijakan upah minimum pada era Orde Lama, hingga kebijakan terkini yaitu PP 78 Tahun 2015. Upah layak sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 23 dan 24 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, serta berhak atas liburan dan istirahat dengan tetap menerima upah.

   Di samping itu, banyak pihak seringkali keliru mengenai upah terutama mengenai upah minimum. Indrasari Tjandraningsih mengatakan bahwa upah minimum adalah sebuah kebijakan publik dan merupakan kewenangan pemerintah. Perlu juga diingat bahwa upah minimum adalah untuk buruh lajang, berbeda dengan buruh yang sudah berkeluarga.[2] Lanjutkan membaca “Hukum Pengupahan”

Iklan

Sejarah dan Dasar Hukum Perburuhan

Sumber: Okezone

SEJARAH DAN DASAR HUKUM PERBURUHAN[1]

Alghiffari Aqsa, S.H

 

A. Sejarah Hukum Perburuhan

    Sejarah perburuhan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia berada di dalam sistem perbudakan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Upah yang mereka terima biasanya berwujud makanan, pakaian, dan perumahan. Mereka hampir tidak pernah menerima upah dalam bentuk uang. Orang atau badan hukum merupakan majikan yang berkuasa penuh dan mutlak atas nasib para budaknya, dan berkuasa atas hidup-mati mereka.[2] Pada 1877, misalnya ketika ada seorang raja di Sumba yang meninggal, seratus orang budak harus dibunuh dengan maksud agar sang raja di dunia baka nanti mempunyai cukup pengiring, pelayan, dan pekerja.[3]

   Pada tahun 1817, pemerintah Hindia Belanda mengadakan larangan memasukkan budak ke pulau Jawa. Untuk meringankan beban para budak, pemerintah membuat peraturan perbudakan dan perdangan budak, yang pada pokoknya menetapkan bahwa setiap budak harus membatasi bertambahnya jumlah budak lain dari kelahiran; melarang perdagangan budak dan melarang mendatangkannya dari luar; menjaga agar anggota keluarga para budak bertempat tinggal secara bersama-sama.[4]

    Peraturan yang memungkinkan bagi seorang budak untuk merdeka. Sebagai contoh, budak yang pernah mengikuti tuannya ke benua lain, ia menjadi merdeka sepulangnya dari negeri tuannya. Budak yang menolong tuan atau anaknya dari bahaya maut juga dinyatakan merdeka. Selain itu terdapat peraturan untuk mengurus budak; budak harus diberi cukup makanan dan pakaian; jika mencapai usia sepuluh tahun, maka ia harus diberi upah berupa uang, sedikitnya dua rupiah; mengancam dengan pidana atas penganiayaan terhadap budak berupa denda antara Rp. 10 dan Rp. 500 dan pidana lain yang ditetapkan oleh pengadilan; mengatur kewajiban para budak, yaitu tidak boleh meninggalkan pekerjaan mereka, dan tidak boleh menolak pekerjaan yang layak.[5]

   Baru pada 1854, Regeringsreglement tahun 1854 (Pasal 115-117 yang kemudian menjadi pasal 169-171) dan Indische Staartsregeling tahun 1826 dengan tegas menghendaki penghapusan perbudakan. Paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di seluruh Indonesia harus dihapuskan, namun tidak dalam prakteknya. Di luar Jawa, penghapusan perbudakan baru dimulai pada 1872 dan dilakukan secara bertahap.

    Pemerintah Hindia Belanda juga menghapuskan perbudakan dengan cara mengubah perbudakan menjadi perhambaan (pandelingschap) dengan menetapkan jumlah uang yang dipandang sebagai hutang (pinjaman) dari (mantan) budak kepada (mantan) pemiliknya, dengan pelunasan sekaligus atau berangsur-angsur menurut aturan tertentu. Menurut laporan koloni tahun 1922, Indonesia baru dapat dikatakan bebas dari perbudakan setelah 1922.[6] Lanjutkan membaca “Sejarah dan Dasar Hukum Perburuhan”

Blog di WordPress.com.

Atas ↑