Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

bulan

Maret 2019

BANTUAN HUKUM DAN KEWAJIBAN PRO BONO ADVOKAT DI INDONESIA

AMAR LogoBANTUAN HUKUM DAN KEWAJIBAN PRO BONO ADVOKAT DI INDONESIA[1]

Alghiffari Aqsa, S.H.[2]

    Bantuan hukum (legal aid) adalah sebuah layanan hukum secara cuma-cuma kepada seseorang untuk menyelesaikan masalah hukumnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan pro bono adalah sebuah layanan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh pengacara atau advokat sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya. Pro bono sendiri berasal dari kata pro bono publico atau untuk kepentingan publik.

  Dalam perkembangannya bantuan hukum dibedakan dengan pro bono. Bantuan hukum dilakukan oleh pengacara yang kesehariannya bekerja di sebuah organisasi bantuan hukum, baik yang dibiayai oleh negara ataupun tidak. Atau sebagai public defender di public defender office yang umumnya dibiayai dan dibentuk oleh negara untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sedangkan pro bono di luar mekanisme organisasi bantuan hukum atau pembiayaan oleh negara, melainkan layanan hukum secara cuma-cuma oleh advokat, terutama advokat yang menjalankan profesi dengan berbayar.

   Sejarah profesi advoakat dimulai dari Roma dan Yunani kuno. Awalnya mereka dikenal hanya sebagai ahli pidato (rhetorician) atau orator ulung dan lambat laun berubah menjadi pengacara. Di Yunani, para ahli pidato tersebut membagi orasi atau pidato ke dalam 3 jenis, yaitu epideiktik (epideictic), deliberatif (deliberative), dan forensik (forensic). Pidato deliberatif ditujukan kepada orang-orang di rapat umum (general assembly). Pidato forensik disampaikan di hadapan pengadilan. Kedua tipe pidato ini dianggap sebagai pidato politik karena keduanya terkait dengan urusan pemerintahan. Di Roma dikenal dengan civil oratory. Sementara epideictic merupakan pidato di luar hal di atas, misalnya pidato kematian untuk orang yang gugur di pertarungan Olimpiade.[3]

   Ketika itu hukum tidak melarang seseorang didampingi orang lain untuk membuat pembelaan atas namanya di pengadilan, tetapi ada larangan menerima imbalan (fee) atas layanan pembelaan yang diberikan. Di Roma, larangan itu dirancang oleh Manlius Cincius Alimentus dan disahkan pada tahun 203 atau 204 sebelum Masehi. Namun tentunya terdapat berbagai penyimpangan. Di Roma profesi hukum atau kemudian berkembang menjadi profesi aristokrat dan berasal dari keluarga kaya. Akhirnya muncul juga tuntutan untuk layanan hukum  terdapat berbagai penyimpangan sehingga orang-orang juga menuntut layanan hukum tanpa ada remunerasi atau imbalan. [4] Lanjutkan membaca “BANTUAN HUKUM DAN KEWAJIBAN PRO BONO ADVOKAT DI INDONESIA”

Buruh Indonesia dan Tantangan Revolusi Industri 4.0

IMG_20190329_114356

BURUH INDONESIA DAN TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0[1]

Oleh

Alghiffari Aqsa[2]

    Dunia sedang menghadapi Revolusi Industri 4.0 dengan berbagai optimisme dan kegamangannya. Tidak mau tertinggal, Indonesia juga mengikuti jejak serupa. Berbagai kebijakan dan program politik diciptakan untuk menyongsong Revolusi Industri 4.0. Muncul pendapat kritis dari berbagai serikat buruh bahwa Revolusi Industri 4.0 justru akan mengancam buruh di Indonesia. Kemudian muncul pertanyaan sesiap apa Indonesia menghadapi Revolusi 4.0.

    Istilah Revolusi Industri 4.0 muncul pertama kali dalam World Economic Forum untuk menandakan bahwa dunia telah memasuki fase baru dalam industri, menggantikan Revolusi Industri ke 3. Dalam sejarahnya Revolusi Industri Pertama dimulai dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur pada abad 18. Kemudian Revolusi Industri Ke-2 ditandai dengan adanya penemuan mesin listrik dan produksi massal dan standarisasi industri pada abad 19. Setelah itu pada abad ke 20 lahirlah Revolusi Industri Ke-3 yang ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi. Revolusi Industri ke 4 atau 4.0 sendiri merupakan revolusi industri yang ditandai dengan pekerjaan yang banyak menggunakan internet, robot, dan kecerdasan buatan.

    Di era Revolusi Industri 4.0, berbagai jenis pekerjaan profesi diprediksi akan hilang dan digantikan dengan robot atau komputer. Pekerjaan yang sangat rentan hilang adalah pekerjaan yang repetitif. Bahkan sudah berkembang kepada pekerjaan yang sudah mengandalkan skill tinggi dan pengetahuan. Pekerjaan yang diprediksi akan hilang seperti pemberi layanan konsumen (costumer service), supir, kasir bank, penerjemah, apoteker, DJ radio, pengarang lagu, dan bahkan pengarang buku. Layanan konsumen saat ini bisa digantikan dengan robot chat yang secara otomatis menjawab pertanyaan konsumen, supir digantikan oleh teknologi kendaraan tanpa supir, kasir bank sudah digantikan mesin otomatis transfer atau menarik uang, penerjemah digantikan alat atau aplikasi yang level akurasinya mendekati 100%, sudah ada perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat lagu, dan bahkan sudah ada perangkat lunak yang bisa menjawab permasalahan hukum yang lebih akurat dan efisien dari pengacara.

     Sementara itu pekerjaan yang terkait dengan skill tinggi, terkait dengan teknologi, dan bukan bersifat repetisi diprediksi akan bertahan. Pekerjaan tersebut seperti pekerjaan dalam industri kreatif, Information Technology, manajer, profesional, layanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi akan bertahan. Lanjutkan membaca “Buruh Indonesia dan Tantangan Revolusi Industri 4.0”

Hukum Pengupahan

PP 78_Liputan 6

HUKUM PENGUPAHAN[1]

Alghiffari Aqsa, S.H

 

     Upah dan pengupahan merupakan hal yang penting dan tidak hanya terkait hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Upah juga merupakan hal yang sangat politis bagi pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Hal tersebut karena upah terkait dengan hal yang sifatnya lebih makro, seperti kebijakan ekonomi pemerintah dan perjuangan serikat buruh untuk mencapai kesejahteraan bagi kelas pekerja. Serikat buruh telah lama mengenal politik upah murah, yaitu politik menerapkan upah murah sehingga menurunkan ongkos produksi sehingga mengundang investor masuk ke Indonesia.

  Karena politik pengupahan tersebut, tidak heran persoalan upah merupakan persoalan yang paling sering menjadi sengketa dalam hubungan industrial. Setiap akhir tahun selalu ada demonstrasi besar-besaran untuk mengawal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Bahkan ketika Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78) dikeluarkan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi pemerintah, demo ribuan buruh dari berbagai serikat dibubarkan dengan kekerasan dan berujung kepada kriminalisasi 24 orang yang terdiri dari anggota serikat buruh, mahasiswa, dan pengacara publik.

  Dalam perkembangannya hukum terkait pengupahan mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Mulai dari ketika era penjajahan di mana Indonesia baru mulai bebas dari sistem perbudakan, pengaturan upah dan munculnya kebijakan upah minimum pada era Orde Lama, hingga kebijakan terkini yaitu PP 78 Tahun 2015. Upah layak sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 23 dan 24 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, serta berhak atas liburan dan istirahat dengan tetap menerima upah.

   Di samping itu, banyak pihak seringkali keliru mengenai upah terutama mengenai upah minimum. Indrasari Tjandraningsih mengatakan bahwa upah minimum adalah sebuah kebijakan publik dan merupakan kewenangan pemerintah. Perlu juga diingat bahwa upah minimum adalah untuk buruh lajang, berbeda dengan buruh yang sudah berkeluarga.[2] Lanjutkan membaca “Hukum Pengupahan”

Sejarah dan Dasar Hukum Perburuhan

Sumber: Okezone

SEJARAH DAN DASAR HUKUM PERBURUHAN[1]

Alghiffari Aqsa, S.H

 

A. Sejarah Hukum Perburuhan

    Sejarah perburuhan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia berada di dalam sistem perbudakan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Upah yang mereka terima biasanya berwujud makanan, pakaian, dan perumahan. Mereka hampir tidak pernah menerima upah dalam bentuk uang. Orang atau badan hukum merupakan majikan yang berkuasa penuh dan mutlak atas nasib para budaknya, dan berkuasa atas hidup-mati mereka.[2] Pada 1877, misalnya ketika ada seorang raja di Sumba yang meninggal, seratus orang budak harus dibunuh dengan maksud agar sang raja di dunia baka nanti mempunyai cukup pengiring, pelayan, dan pekerja.[3]

   Pada tahun 1817, pemerintah Hindia Belanda mengadakan larangan memasukkan budak ke pulau Jawa. Untuk meringankan beban para budak, pemerintah membuat peraturan perbudakan dan perdangan budak, yang pada pokoknya menetapkan bahwa setiap budak harus membatasi bertambahnya jumlah budak lain dari kelahiran; melarang perdagangan budak dan melarang mendatangkannya dari luar; menjaga agar anggota keluarga para budak bertempat tinggal secara bersama-sama.[4]

    Peraturan yang memungkinkan bagi seorang budak untuk merdeka. Sebagai contoh, budak yang pernah mengikuti tuannya ke benua lain, ia menjadi merdeka sepulangnya dari negeri tuannya. Budak yang menolong tuan atau anaknya dari bahaya maut juga dinyatakan merdeka. Selain itu terdapat peraturan untuk mengurus budak; budak harus diberi cukup makanan dan pakaian; jika mencapai usia sepuluh tahun, maka ia harus diberi upah berupa uang, sedikitnya dua rupiah; mengancam dengan pidana atas penganiayaan terhadap budak berupa denda antara Rp. 10 dan Rp. 500 dan pidana lain yang ditetapkan oleh pengadilan; mengatur kewajiban para budak, yaitu tidak boleh meninggalkan pekerjaan mereka, dan tidak boleh menolak pekerjaan yang layak.[5]

   Baru pada 1854, Regeringsreglement tahun 1854 (Pasal 115-117 yang kemudian menjadi pasal 169-171) dan Indische Staartsregeling tahun 1826 dengan tegas menghendaki penghapusan perbudakan. Paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di seluruh Indonesia harus dihapuskan, namun tidak dalam prakteknya. Di luar Jawa, penghapusan perbudakan baru dimulai pada 1872 dan dilakukan secara bertahap.

    Pemerintah Hindia Belanda juga menghapuskan perbudakan dengan cara mengubah perbudakan menjadi perhambaan (pandelingschap) dengan menetapkan jumlah uang yang dipandang sebagai hutang (pinjaman) dari (mantan) budak kepada (mantan) pemiliknya, dengan pelunasan sekaligus atau berangsur-angsur menurut aturan tertentu. Menurut laporan koloni tahun 1922, Indonesia baru dapat dikatakan bebas dari perbudakan setelah 1922.[6] Lanjutkan membaca “Sejarah dan Dasar Hukum Perburuhan”

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑