Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

bulan

September 2018

Bantuan Hukum Struktural dan Gerakan Mahasiswa

IMG_20180930_201942

Bantuan Hukum Struktural dan Gerakan Mahasiswa
Oleh Alghiffari Aqsa

Bantuan Hukum Struktural (BHS) merupakan konsep bantuan hukum yang berorientasi kepada perubahan struktur, substansi, dan kultur hukum serta sosial politik yang tidak adil. Sejak konsep BHS dijalankan, Lembaga Bantuan Hukum/Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH/YLBHI), tidak pernah lepas dari gerakan mahasiswa. Bukan hanya karena salah satu pendiri LBH, Adnan Buyung Nasution, merupakan mantan aktivis mahasiwa dan pelajar di tahun 1966, tapi karena mahasiswa memang memiliki peran strategis dalam gerakan sosial.

Banyak yang meragukan gerakan mahasiswa karena berpandangan bahwa perubahan sosial harusnya lahir dari bagian masyarakat yang betul-betul tertindas seperti buruh, petani, dan kaum miskin kota. Sementara mahasiswa dianggap bukan bagian dari kelompok tersebut. Oleh karenanya gerakan mahasiswa didorong untuk bergabung dan mampu bekerjasama dengan seluruh kelompok yang paling tertindas tersebut. Selain itu banyak pula yang mengeluhkan gerakan mahasiswa sangat mudah ditunggangi kepentingan elit politik ataupun tidak punya gerakan yang berkelanjutan.
Dalam konteks gerakan sosial tentunya seluruh elemen gerakan, tidak hanya mahasiswa, harus mampu menyatukan dirinya untuk mencapai perubahan. Namun terkadang berbagai elemen mampu menyusun sendiri gerakannya dan membuat perubahan, begitupun dengan gerakan mahasiswa. Sejarah mencatat berkali-kali gerakan mahasiswa mampu mempelopori sebuah gerakan dan membawa perubahan. Tidak heran LBH memandang bahwa mahasiswa juga merupakan mitra strategis dalam bantuan hukum struktural.

Era Orde Baru

Baru beberapa tahun berdiri (1970), LBH sudah mulai mendampingi aksi-aksi mahasiswa. Dalam Peristiwa Malari (1974) yang dimotori oleh gerakan mahasiswa, Adnan Buyung bahkan ditangkap dan ditahan oleh Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Selama Adnan Buyung ditahan, LBH dipimpin oleh Minang Warman dan Tatang Suganda dengan kondisi pamor LBH turun, orang-orang takut, keberanian orang untuk datang ke LBH surut karena LBH dituduh subversif. Gerakan mahasiswa walaupun diberangus setelah peristiwa Malari, namun gagasan mengenai pemerataan ekonomi dan pembangunan diserap oleh pemerintah. Lanjutkan membaca “Bantuan Hukum Struktural dan Gerakan Mahasiswa”

Factsheet : Penggusuran Paksa dan Hak Atas Perumahan

Penggusuran-dan-hak-atas-rumah

Tulisan mengenai Penggusuran Paksa dan Hak Atas Perumahan dalam blog ini diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam bentuk factsheet atau lembar fakta. Silakan unduh pada tautan berikut: http://www.ylbhi.or.id/2018/08/factsheet-penggusuran-paksa-dan-hak-atas-perumahan/

The Shrinking of Democratic Space of Minority Groups in Indonesia

images (4)

Pic: PCSDS

The Shrinking of Democratic Space of Minority Groups in Indonesia
By Alghiffari Aqsa

After 20 years of “Reformasi 1998” and the fall of the dictatorship regime, Indonesia should be more open, free, and democratic. Civil liberties, anti-corruption, and the fulfilment of basic needs should be in place. But, what we have now is the reverse. Indonesia is turning back to undemocratic country since the phenomenon that we called shrinking of democratic space. And the worst impact will be hit the hardest against the weakest, the poorest, and the minorities.

The shrinking of democratic space is not only felt by the activist, public interest lawyer, and democratic organization, but it’s already realized by independent survey, even by government itself. The are some surveys that described the democratic situation in Indonesia such as survey by The Economist Intelligence Unit, Indonesian Central Statistics Agency (BPS), Freedom House, Reporters without Borders, etc.

Survey of The Economist Intelligence Unit (2017) stated that Indonesia was the worst-performing country in 2017, falling by 20 places in the global rankings from 48th to 68th position. After its score declined from 6.97 to 6.39. Indonesia was stated as a flawed democracy country and the media freedom status was stated as largely unfree. The index by The Economist Intelligence Unit is quite the same with Indonesian Central Statistics Agency (BPS) survey in 2017. BPS recorded that in 2016 Indonesian Democracy Index (IDI) dropped by 2.73 points to 70.09 compared to the 2015 IDI at 72.82, the points of civil liberties index dropped by 3.85 points to 76.45, the civil rights index dropped 0.52 point to 70.11, and the democratic institutions’ index dropped 4.82 points to 62.05. Lanjutkan membaca “The Shrinking of Democratic Space of Minority Groups in Indonesia”

Waspadai Militerisme di Balik Kedua Pasangan Capres-Cawapres

images (3)

Pic: Indonesia Tanpa Militerisme

Wawancara terkait Pemilu 2014: Waspadai Militerisme di Balik Kedua Pasangan Capres-Cawapr

Persoalan militerisme luput atau belum menjadi perhatian dalam Pemilun2019. Padahal selama pemerintahan Jokowi-JK, militerisme jauh menguat dan sangat jauh masuk ke ranah sipil. Indonesia mundur jauh ke belakang terkait militerisme.

Pada tahun 2014, LBH Jakarta bersama Indonesia Tanpa Militerisme sudah memprediksi hal tersebut karena tim sukses kedua calon didominasi oleh purnawirawan yang diduga lakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya prediksi tersebut memunculkan sikap skeptis bahwa kasus pelanggaran HAM akan diselesaikan. Dan hal tersebut terbukti karena hingga kini kasus pelanggaran HAM masih mandek penyelesaiannya oleh Kejaksaan Agung dan pemerintah. Purnawirawan Jendral justru menguasai struktur pemerintahan dan politik di Indonesia.

Sikap LBH Jakarta tersebut rasanya masih relevan untuk Pemilu 2019 karena aktornya tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, wawancara oleh Rumah Pemilu ini mungkin bisa dijadikan sebuah informasi terkait militerisme. Berikut link dan artikel wawancaranya: Lanjutkan membaca “Waspadai Militerisme di Balik Kedua Pasangan Capres-Cawapres”

Kredit Mahasiswa

Student Loan_Huffington Post
Pic: Huffingtonpost

Kredit Mahasiswa

Oleh Alghiffari Aqsa[1]

Presiden Jokowi menantang perbankan untuk mengeluarkan kredit pendidikan dan mengacu kepada kredit mahasiswa (student loan) yang diterapkan di Amerika Serikat. Maksudnya tentu baik untuk meningkatkan taraf pendidikan dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam pendidikan. Namun menyerahkan akses pendidikan kepada pasar perbankan dapat berakibat fatal kepada dunia pendidikan dan juga aspek sosial lainnya di Indonesia.

Salah Kiblat

Mengacu ke Amerika Serikat terkait kredit mahasiswa merupakan pemikiran yang salah kiblat. Terdapat perbedaan mendasar falsafah negara antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang tentunya mempengaruhi bagaimana cara negara memenuhi hak dasar warga negaranya. Amerika Serikat adalah negara kapitalis yang banyak menyerahkan pemenuhan hak dasar warga negaranya kepada privat. Bahkan hingga saat ini belum meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Ekosob), yang menitikberatkan tanggungjawab negara dalam berbagai hak dasar, termasuk pendidikan. Meletakkan tanggung jawab yang besar kepada negara untuk pemenuhan hak dasar akan mendapat tantangan yang luar biasa. Sebagai contoh adalah program pemenuhan hak atas kesehatan melalui Obamacare. Program ini bahkan dicap sebagai program sosialis dan Obama dituduh sebagai seorang sosialis oleh kelompok konservatif Amerika Serikat.

Sementara itu, meski jauh dari ideal, Indonesia sebenarnya lebih memiliki fondasi yang kuat dalam hak atas pendidikan. Pembukaan UUD NRI 1945 alenia ke-4 menyatakan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Terdapat tiga pasal dalam UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai hak atas pendidikan, yaitu Pasal 28C ayat 1, 28E ayat 1, dan Pasal 31. Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur bahwa pendidikan adalah hak warga negara. Lebih lanjut, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Ekosob dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 yang mana juga mengatur mengenai hak atas pendidikan. Lanjutkan membaca “Kredit Mahasiswa”

HENTIKAN PEMBANGKANGAN HUKUM

Kendeng

HENTIKAN PEMBANGKANGAN HUKUM[1]

Oleh Alghiffari Aqsa

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut sangat tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UU NRI 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Lebih lanjut berbagai ahli hukum menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat). Penegasan yang semakin kuat setelah era reformasi karena puluhan tahun Indonesia terjebak dalam negara kekuasaan.

Penghormatan terhadap hukum merupakan salah satu parameter tegaknya negara hukum. Namun demikian, kita menemukan bahwa pemerintah yang seharusnya menjunjung tinggi hukum justru mengabaikan atau membangkang terhadap hukum. Tidak hanya membangkang terhadap aturan yang sudah dibuat bersama (eksekutif dan legislatif), tapi juga membangkang terhadap yudikatif berupa perintah pengadilan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pembangkangan hukum oleh pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).

Contoh nyata pembangkangan hukum oleh pemerintah adalah membangkangnya Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan proyek reklamasi di pantai Utara Jakarta karena merusak lingkungan hidup. Terdapat provisi yang menyatakan bahwa reklamasi di Pulau G harus dihentikan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Namun Pemprov DKI dan swasta tetap melanjutkan proyek reklamasi sampai akhirnya menang di Pengadilan Tinggi TUN. Contoh lain adalah belum dicabutnya Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30 S/PKI Golongan C. Mahkamah Agung (MA) menyatakan Kepres tersebut melanggar UUD NRI 1945 dan juga UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Namun demikian, Kepres belum juga dicabut dan pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk merehabilitasi para korban stigma 65. Lanjutkan membaca “HENTIKAN PEMBANGKANGAN HUKUM”

LBH Jakarta Sebagai Pusat Rujukan untuk Keadilan Sosial

bringbackjustice-pp

LBH Jakarta Sebagai Pusat Rujukan untuk Keadilan Sosial

Social Justice Clearinghouse

“Dari akses terhadap keadilan menuju keadilan sosial”[1]

Oleh Alghiffari Aqsa

Sejak berdiri pada tahun 1971, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menerima kurang lebih 1000 kasus dengan 30.000-50.000 pencari keadilan rata-rata setiap tahun. Berbagai persoalan hukum dan hak asasi manusia yang diadukan ditangani dengan berbagai cara, mulai dari konsultasi, pendampingan, gugatan strategis, advokasi kebijakan, hingga kampanye dan pengorganisasian sehingga masyarakat lebih berdaya. LBH Jakarta menamakan metode bantuan hukumnya dengan bantuan hukum struktural, sebuah metode yang harus menyelesaikan akar persoalan dari masalah ketidakadilan.

Dari pengalaman LBH Jakarta, ternyata persoalan dari pencari keadilan tidak hanya soal akses terhadap bantuan hukum, melainkan banyak aspek sosial yang lain. Jika seseorang, keluarga, atau kelompok memiliki permasalahan hukum, pada umumnya memiliki persoalan lain seperti: tidak memiliki pekerjaan, terancamnya hak atas pendidikan karena ketidaksanggupan membayar biaya sekolah/kuliah, terancamnya hak atas kesehatan karena ketidaksanggupan membayar biaya rumah sakit, persoalan hak atas identitas karena diskriminasi atau persoalan sengketa tanah, trauma atau problem psikologis, tidak memiliki ongkos atau berhutang untuk transportasi mengurus kasusnya, atau bahkan tidak memiliki uang untuk makan karena tidak memiliki uang. Sebagian permasalahan tersebut dapat dikategorikan juga sebagai permasalahan hukum dan HAM, tapi seringkali luput untuk diadvokasi jika tidak diperiksa atau tidak diadukan bersamaan dengan kasus hukum yang diadukan ke LBH Jakarta. Sebagian lain adalah permasalahan sosial non hukum. Lanjutkan membaca “LBH Jakarta Sebagai Pusat Rujukan untuk Keadilan Sosial”

Refleksi Akhir Tahun LBH Jakarta 2017: REDUPNYA API REFORMASI

Catahu LBH Jakarta 2017

Refleksi Akhir Tahun LBH Jakarta 2017:

REDUPNYA API REFORMASI[1]

Oleh Alghiffari Aqsa

 

Api Reformasi semakin redup. Hal tersebut yang dirasakan dalam refleksi sekaligus catatan akhir tahun (Catahu) 2017 LBH Jakarta terkait kondisi hak asasi manusia, rule of law, dan demokrasi di Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi catatan bagi LBH Jakarta dalam rangka menyambut 20 tahun Reformasi yang akan jatuh pada tahun 2018 nanti. Jika tahun lalu LBH Jakarta merefleksikan adanya kemunduran demokrasi dan kekalahan negara hukum, maka tahun ini tidak lebih baik. LBH Jakarta berpandangan bahwa seharusnya Amanat Reformasi dapat dijadikan acuan untuk pembangunan berbagai aspek kehidupan, namun ternyata tidak demikian dan sebaliknya kita berada di luar rel Amanat Reformasi.

Redupnya api Reformasi tidak hanya dirasakan oleh LBH Jakarta, melainkan juga oleh berbagai organisasi lain ataupun koalisi masyarakat sipil. Dalam konsolidasi masyarakat sipil terkait kriminalisasi jurnalis, aktivis buruh, lingkungan hidup, mahasiswa, dan petani, juga dirasakan hal yang sama bahkan lebih tajam dengan menyimpulkan adanya pengkhianatan terhadap Amanat Reformasi. Ketika terjadi penyerangan kantor LBH Jakarta/YLBHI, pembubaran diskusi Forum 65, serta panggung Asik Asik Aksi pada 16-17 September 2017, berbagai kelompok masyarakat sipil juga berefleksi bahwa terjadi kemunduran demokrasi dan pengkhianatan reformasi. Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi), sebuah aliansi kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) organisasi, juga telah mengangkat mengenai Amanat Reformasi, termasuk ketika memperingati tiga tahun pemerintahan Jokowi pada 19 Oktober 2017 yang lalu.[2] Lanjutkan membaca “Refleksi Akhir Tahun LBH Jakarta 2017: REDUPNYA API REFORMASI”

Blog di WordPress.com.

Atas ↑