PEMBATASAN HAM ADA BATASNYA oleh Alghiffari Aqsa

Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta

Ada batasan dalam pembatasan hak asasi warga negara sehingga negara tidak bisa sewenang-wenang membatasi hak asasi warga negara. Setidaknya ada beberapa instrumen hukum yang bisa digunakan dalam membatasi hak asasi warga negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) beserta Komentar Umumnya, dan Prinsip-Prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Kovenan Sipol dan Prinsip Siracusa

Prinsip Siracusa mengatur prinsip pembatasan HAM, yaitu dilakukan dalam masyarakat demokratis, demi ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, dan hak kebebasan orang lain atau reputasi orang lain. Lebih lanjut Prinsip Siracusa angka 10 mengatur bahwa kebutuhan pembatasan berimplikasi: 1) didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal relevan dari Kovenan Sipol; b) merespon tekanan publik atau kebutuhan sosial; c) mencapai tujuan yang sah; dan d) sebanding dengan tujuan.

Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) yang membatasi hak warga negara untuk berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi tidak didasarkan pada prinsip pembatasan sesuai Prinsip Siracusa di atas. Selain itu Perppu justru menimbulkan tekanan publik untuk pembatalan, meskipun banyak juga kelompok masyarakat yang mendukung. Adanya Perppu justru berpotensi melanggar hak asasi banyak warga negara, melemahkan demokrasi, dan melemahkan negara hukum.

Perppu Ormas mengutip Pasal 4 Kovenan Sipol dalam penjelasannya. Celakanya Pasal 4 dicantumkan dengan Bahasa Inggris, padahal jika diterjemahkan masyarakat justru bisa membaca bahwa negara dapat mengenyampingkan HAM dan melakukan pembatasan jika terdapat keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa, dan keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi oleh negara. Keadaan darurat tidak pernah diumumkan secara resmi oleh negara dan kondisi objektif Indonesia sebenarnya tidak berada dalam kondisi darurat (state emergency). Continue reading “Soal Perppu Ormas; Pembatasan HAM Ada Batasnya”

Iklan