(Refleksi Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2015)

KONDISI HUKUM DAN HAM DI INDONESIA

Alghiffari Aqsa

Kondisi Negara Hukum

Jika kita berkaca kepada Index Negara Hukum 2015, maka pada tahun 2015 Indonesia berada di urutan 52 dari 102 negara yang diteliti dengan nilai 0,52 dari maksimal 1. Indonesia berada di bawah Filipina di urutan 51, Malaysia di urutan 39, dan Singapura di urutan 9. Kondisi terparah berada pada sistem peradilan pidana dimana seluruh komponen berada di bawah 0,5: Investigasi yang Efektif (0,44), Peradilan yang Efektif dan Tepat Waktu (0,48), Sistem Koreksi yang Efektif (0,13), Tidak Diskriminatif (0,24), Tidak Korupsi (0,41), Tidak ada Campur Tangan Pemerintah (0,42), dan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku (0,35). Disisi lain, legislatif dianggap sebagai lembaga paling korup (0,28), kemudian lembaga peradilan (0,29), Kepolisian/TNI (0,43), dan eksekutif (0,5).[1]

Melihat indeks di atas, tentunya kondisi Indonesia sangat memprihatinkan karena Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Peradilan yang adil dan bebas dari korupsi masih jauh dari yang diharapkan, bahkan Indonesia hanya memiliki poin 0,1 untuk sistem koreksi yang efektif di sistem peradilan pidana. Artinya aparatur penegak hukum sulit untuk dikoreksi dan akhirnya abusive. Tidak heran kasus pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan jujur di ranah pidana masih sangat tinggi; penyiksaan, salah tangkap, rekayasa kasus, kriminalisasi kasus perdata, dan lain-lain. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka hukum justru akan menjadi alat bagi yang kuat untuk menindas yang lemah. Maka adagium manusia untuk (baca: dikorbankan demi) hukum pun menjadi sebuah gambaran kondisi hukum saat ini.

Pelanggaran HAM

Wajah hukum Indonesia di tahun 2015 masih didominasi oleh pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam aspek hak ekonomi, sosial, dan budaya (Hak Ekosob), kasus perburuhan, kasus lingkungan, pelanggaran hak atas tanah, dan kasus penggusuran paksa masih menjadi kasus yang dominan. Sebut saja kasus Waduk Jatigede yang menenggelamkan 27 desa dan menggusur sekitar 12.000 warga, kasus reklamasi pantai utara Jakarta, reklamasi Teluk Benoa, pembunuhan petani –Salim Kancil- yang menolak tambang di Lumajang, berbagai kasus pabrik semen di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, penggusuran paksa di DKI Jakarta, privatisasi air di Jakarta dan rencana privatisasi air di bagian Indonesia lainnya, serta berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin belum tersorot publik dan luput dari dokumentasi media.

LBH Jakarta mencatat terdapat 47 pengaduan terkait pelanggaran terhadap hak atas tanah dan tempat tinggal dan 13 pengaduan terkait hak atas usaha dan ekonomi, dengan total korban mencapai 17.423 orang. Selain itu penelitian LBH Jakarta tentang penggusuran paksa di DKI Jakarta menjelaskan bahwa hingga Agustus 2015 terdapat 30 penggusuran paksa di DKI Jakarta dengan 3.433 Kepala Keluarga dan 433 unit usaha yang terkena dampak atau menjadi korban.  Penggusuran paksa masih terjadi, padahal PBB telah mengeluarkan resolusi (77/1993) yang menyatakan bahwa penggusuran paksa adalah pelanggaran HAM berat dan Komentar Umum mengenai Penggusuran Paksa memberikan batasan yang sangat tegas dalam penggusuran.

Dalam aspek hak sipil dan politik, pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan jujur serta kemerdekaan beragama masih mewarnai tahun 2015. Terdapat kasus pelanggaran kemerdekaan beragama dan intoleransi yang cukup meresahkan seperti kasus kekerasan dan penyerangan gereja di Singkil, kasus pelarangan acara keagamaan komunitas Syiah di Bogor, pelarangan pendirian mesjid oleh pemda Manokwari, Kasus Tolikara, dan berbagai kasus lainnya. Selain itu kasus GKI Yasmin dan komunitas Syiah Sampang sampai hari ini belum juga diselesaikan. Kasus pembatasan hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat juga mengemuka karena banyaknya pembubaran berbagai aksi, demonstrasi dan juga pembubaran berbagai acara terkait peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30 S). Selain itu mengenai hak untuk hidup, pemerintah masih mempercayai hukuman mati adalah satu hukuman yang efektif untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Sebanyak 14 orang akhirnya dihukum mati pada awal 2015. Ironisnya di sisi lain Pemerintah harus menghadapi fakta bahwa banyak Buruh Migran Indonesia yang di tahun 2015 ini dijatuhi hukuman mati di negara tujuannya terutama Malaysia, atau pun masih terancam hukuman mati. Pemerintah akhirnya melakukan moratorium hukuman mati, namun bukan karena pertimbangan hak asasi manusia melainkan pemerintah ingin berkonsentrasi pada permasalahan ekonomi.[2]

Potensi pelanggaran HAM yang sangat kejam (mass atrocity crimes) di Indonesia masih sangat terbuka. November lalu, Kepala Badan Nasional Narkotika, Budi Waseso (selanjutnya disebut Buwas) mengeluarkan pernyataan akan menghidupkan kembali Petrus (penembak misterius) untuk membasmi pengedar narkoba. Pernyataan ini sangat berbahaya dan berpotensi melanggar HAM. Pernyataan Buwas justru menjelaskan pengakuan dari aparatur negara bahwa negara telah melakukan penembakan misterius di tahun 1982-1985 dengan korban sekitar 10.000 orang.[3] Pernyataan Buwas selain menunjukkan ketidakmampuannya dalam memberantas narkoba sesuai dengan koridor hukum, juga menjelaskan adanya mens rea ataupun niat jahat untuk melakukakan kejahatan secara terorganisir, yaitu kejahatan pembunuhan berencana atau perampasan hak hidup warga negara yang merupakan non derogable rights.[4]

Impunitas Belum Berakhir

Presiden Joko Widodo yang berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu ternyata belum memenuhi janjinya. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu masih terhambat di Kejaksaan Agung, institusi yang berada langsung di bawah Presiden. Saat ini terdapat 7 kasus yang masih diproses di Kejaksaan Agung, yaitu: Kasus Semanggi I dan II, Peristiwa Penghilangan Paksa 1997-1998, Tragedi Mei 1998, Talang Sari-Lampung, Penembakan Misterius, Peristiwa Pembantaian Massal 1995-1996, Wasior dan Wamena. Jaksa Agung pun sudah menawarkan adanya rekonsiliasi tanpa melakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap kasus-kasus tersebut. Artinya impunitas akan terus dilanggengkan dan pelanggaran HAM berat akan terus terjadi karena tidak adanya efek jera kepada para pelaku.

Tahun 2015 merupakan 50 tahun kasus pembantaian massal 1965-1966 yang menewaskan 1-3 juta orang Indonesia yang dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Tahun 1965 juga menandai dimulainya stigma dan diskriminasi terhadap setidaknya 20.000.000 orang Indonesia karena dituduh sebagai anggota atau keluarga dari PKI. Pada tahun 1965, berbagai langkah advokasi dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil untuk mendorong penuntasan kasus pembantaian massal 1965-1966 tersebut. Mulai dari membuat desakan publik, kampanye, hingga mengadakan International People’s Tribunal di Den Haag November lalu. Berbagai langkah advokasi tersebut menimbulkan resistensi dari pihak militer, kepolisian, pemerintah, maupun organisasi masyarakat yang memiliki sejarah keterlibatan dalam pembunuhan massal. Acara-acara yang terkait dengan 1965 dibubarkan, pers mahasiswa dibredel, eksil yang dituduh terkait dengan PKI dideportasi, dan berbagai ancaman ditujukan terhadap orang-orang yang terlibat dalam Internastional People’s Tribunal.

Di sisi lain, korban stigma 1965 yang telah memenangkan uji materi Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30 S/PKI Golongan C. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Kepres tersebut melanggar UU NRI 1945 dan juga UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, Kepres belum juga dicabut dan pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk merehabilitasi para korban stigma. Jika kita melihat website Kementrian Hukum dan HAM, maka dikatakan status Peraturan Presiden tentang Pencabutan Kepres No. 28 tahun 1975 belum diketahui.[5] Korban harus menunggu, sementara keadilan yang ditunda merupakan sebuah ketidakadilan. Lagi-lagi status quo nya sebuah hukum justru melanggengkan  pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan. Manusia untuk hukum.

Tahun Kriminalisasi

Dalam hal penegakan hukum pidana, tahun 2015 adalah tahun yang sangat buruk dan dapat dikatakan sebagai tahun kriminalisasi. Setidaknya terdapat 49 orang yang dikriminalkan setelah penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimulai dari kriminalisasi dan penangkapan Bambang Widjajanto pada  23 Januari 2015, 3 pimpinan KPK yang lain, 3 Deputi, Kepala Biro Hukum dan 21 penyidik termasuk Novel Baswedan kemudian menyusul menjadi tersangka atau terancam menjadi tersangka. Tidak hanya KPK, tapi juga dosen dan aktivis anti korupsi, mantan pejabat negara, komisioner Komisi Yudisial, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan pemred media menjadi sasaran kriminalisasi.

Adanya berbagai gerakan masyarakat sipil seperti Satu Padu Lawan Koruptor, Save KPK, Kelompok Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Saya Perempuan Anti Korupsi, Perempuan Anti Korupsi, Buruh Lawan Korupsi, Gerakan Anti Korupsi, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (TAKTIS), Gerakan Masyarakat Sipil Melawan Kriminalisasi (Geram Kriminalisasi), dan berbagai organisasi mahasiswa dan Badan Ekseskutif Mahasiswa yang mendesak untuk menghentikan kriminalisasi dan menyelamatkan KPK ternyata tidak dihiraukan oleh kepolisian. Bahkan Presiden Joko Widodo, setidaknya dua kali sudah menyampaikan jangan ada kriminalisasi, namun polisi tidak melaksanakan. Artinya terdapat insubordinasi kepolisian terhadap perintah Presiden.

Komnas HAM sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang menyatakan bahwa terdapat pelanggaran hak asasi, excecive use of power dan abuse of power dalam penangkapan Bambang Widjajanto. Selain itu Ombudsman Republik Indonesia juga sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pemberian sanksi terhadap penyidik ataupun aparatur kepolisian yang terlibat dalam penangkapan Bambang Widjojanto. Ombudsman mengatakan bahwa terdapat 9 mal- administrasi yang dilakukan oleh kepolisian dan terdapat keterlibatan anggota kepolisian di luar surat perintah penangkapan.

Kriminalisasi tidak hanya dialami oleh pejabat negara ataupun aktivis anti korupsi, tetapi juga dialami oleh buruh yang melakukan aksi menuntut hak-haknya, pekerja bantuan hukum, dan aktivis lainnya. Dalam periode akhir Oktober hingga pertengahan Desember, 46 buruh, 3 pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta, 13 aktivis Kontras, dan 306 aktivis Papua ditangkap karena menyatakan pendapat di muka umum ataupun mendampingi kegiatan menyatakan pendapat di muka umum. Dua pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta bahkan ditangkap ketika melakukan pendokumentasian, dan justru dipukuli ketika mengaku dari LBH Jakarta.

Melihat fenomena di atas, kita dapat melihat bahwa kepolisian telah berubah menjadi sebuah institusi yang tidak lagi bisa dikoreksi, baik oleh kelompok masyarakat sipil, lembaga negara, bahkan oleh atasannya seorang Presiden sekalipun. Kepolisian menjadi sebuah kekuatan yang superpower dan mengancam supremasi hukum (baca: hukum yang ideal melindungi masyarakat).  Manusia untuk hukum (baca: institusi penegak hukum –kepolisian-).

Kemunduran dalam Politik Hukum

Berbagai kebijakan yang merugikan publik dan mengindikasikan mundurnya demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia terjadi di tahun 2015. Adanya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang tidak melibatkan unsur serikat buruh serta merugikan buruh menunjukkan bahwa alasan pembangunan ekonomi masih sering digunakan sebagai dasar pembenar untuk melakukan pelanggaran hak. Karena banyaknya ketidakpuasan publik yang memunculkan gelombang aksi dan demonstrasi, kemudian Gubernur DKI Jakarta di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM mengeluarkan Pergub No. 228 tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka yang membatasi kebebasan berpendapat dengan membatasi demonstrasi hanya di tiga tempat, dan juga melibatkan TNI dalam penertiban demonstrasi. Setelah banyaknya penolakan, Pergub tersebut akhirnya diubah dengan Pergub No. 232 tahun 2015.

Tidak hanya dalam Peraturan Gubernur No. 228 tahun 2015 TNI dilibatkan dalam urusan sipil. Rancangan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI juga mengatur kewenangan TNI dalam bidang keamanan, dimana TNI seharusnya hanya fokus ke bidang pertahanan. Hal ini memperkuat indikasi bahwa ada rencana yang terstruktur untuk membangkitkan militerisme di Indonesia. Belum lagi telah banyak memorandum of understanding (MoU) yang sudah dilakukan oleh TNI untuk mengurusi urusan sipil.

Langkah mundur lain adalah adanya RUU tentang Tindak Pidana Penyelenggara Pengadilan (Contempt of Court) yang berpotensi mengkriminalisasi orang-orang yang mengkritisi peradilan. Di tengah situasi peradilan yang sangat buruk, Mahkamah Agung (MA) justru bekerja sama dengan DPR untuk menggolkan RUU Contempt of Court ini. MA justru menutup kritik, bukannya memperbaiki diri. RUU ini juga muncul belakangan dan di luar prolegnas 2015 yang sudah ditetapkan. Banyak yang menduga RUU ini lahir karena kasus hakim Sarpin yang banyak dikritik oleh publik.

Banyak pihak mengapresiasi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk mengubah Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menjadi Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015. Perubahan signifikan terdapat pada besaran ganti rugi kepada korban salah tangkap, namun hal tersebut hanya menyelesaikan permasalahan di hilir. Akar dari permasalahan adalah kesewenang-wenangan dan ketidakprofesionalan kepolisian. Seharusnya penegakan hukum terhadap pelaku penyiksaan (Torture) dan rekayasa kasus lebih diutamakan sehingga mencegah kasus atau persoalan yang serupa terjadi kembali.

Buruknya Kinerja dalam Legislasi

Kondisi hukum di Indonesia diperburuk dengan sangat lemahnya kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR dan pemerintah telah menyepakati Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 terdiri dari 160 (seratus enam puluh) Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 37 (tiga puluh tujuh) RUU menjadi prioritas pada tahun 2015, kemudian bertambah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) RUU prioritas pada tahun 2015. Dari 39 RUU yang ditargetkan selesai pada tahun 2015 baru 3 RUU yang disahkan menjadi undang-undang.[6]

Adapun RUU yang diadvokasi oleh kelompok masyarakat sipil, seperti RUU tentang Penyandang Disabilitas, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU KUHAP, RUU KUHP, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilitasi, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, RUU Perlindungan Umat Beragama dan Berkeyakinan, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, RUU Kekerasan Seksual serta berbagai RUU lainnya mandek di DPR. Bahkan kemudian kita dikejutkan dengan munculnya RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai RUU prioritas di tahun 2015. RUU KPK tersebut ditengarai justru akan memperlemah KPK.

Di akhir tahun seperti sekarang ini, pembahasan RUU pun seringkali diadakan secara tertutup. Seperti halnya dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU KUHP. DPR seakan ingin menutup akses partisipasi dan pengawasan publik yang merupakan salah satu prinsip penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tidak heran kalau legislasi yang dihasilkan sering menuai protes masyarakat dan tidak membawa perbaikan pada kondisi bangsa, bahkan justru memperunyam. Hukum (baca: Undang-undang) dibuat dengan mengorbankan manusia. Manusia untuk hukum.

Penutup

Berbagai peristiwa dan kebijakan di tahun 2015 menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan upaya yang serius dalam reformasi hukum, menuntaskan pelanggaran HAM dan mencegah adanya pelanggaran HAM yang baru. Berhentinya kasus pelanggaran hak untuk hidup, yaitu hukuman mati justru karena faktor kondisi ekonomi, bukan karena adanya kesadaran untuk perlindungan hak asasi manusia yang tidak bisa dikesampingkan. Kemenangan dalam proses hukum pun belum menjamin adanya pemenuhan HAM seperti dalam kasus stigma 1965 ataupun GKI Yasmin.

Keseriusan pemerintah dalam menuntaskan dan mencegah pelanggaran HAM sangat diharapkan masyarakat, terutama korban. Ketaatan pada proses hukum dan putusan pengadilan harus dilakukan karena pemerintah adalah contoh dari rakyatnya dan rakyat telah memandatkan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum. Selain itu akses dan perlindungan bagi pekerja bantuan hukum sudah seharusnya dilindungi oleh negara dan sesama aparat penegak hukum lainnya.[7]

Berbagai pelanggaran HAM berpotensi masih akan terjadi karena dari segi substansi masih banyak peraturan yang melindungi HAM belum disahkan. Sedangkan peraturan yang melindungi HAM dan telah disahkan justru tidak dipakai dalam implementasi. Dan masih terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan HAM.  Dari segi struktur, penegak hukum dan pejabat publik justru diisi oleh orang yang tidak paham HAM dan bahkan berencana melakukan pelanggaran HAM. Kepolisian sebagai institusi yang sering melakukan pelanggaran HAM justru tidak memiliki sistem koreksi yang efektif. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional RI harus diubah untuk mewujudkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang independen dan mampu mengoreksi kepolisian. KUHP juga harus ditegakkan agar polisi yang melakukan penyiksaan dipidanakan. KUHAP harus mencantumkan exclusionary rule, ketentuan yang mengenyampingkan alat bukti yang didapat dengan cara melawan hukum.

Selain penguatan terhadap Kompolnas, perlu dilakukan penguatan terhadap lembaga independen yang lain seperti Komisi Yudisial, Komnasham, dan juga Ombudsman. Komnas HAM harus dikuatkan dengan memberikan kewenangan penyidikan sehingga kasus pelanggaran HAM tidak terhambat karena kurangnya political will. Komisi Yudisial adalah solusi penyeimbang lembaga peradilan agar tetap independen dan profesional. Sehingga RUU Contempt of Court sudah seharusnya tidak disahkan. Pemerintah dan Legislator harus berhenti sejenak kembali memaknai hukum dan memahami konsespi bahwa hukum itu ada untuk manusia, membawa kesejahteraan dan keteraturan. Hukum seharusnya memanusiakan manusia, bukan menjadikan manusia sebagai objek kekuasaan belaka. Masih maukah negara menciptakan hukum untuk manusia? Bukan manusia untuk hukum.

 

[1] http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/roli_2015_0.pdf diakses pada 11 Desember 2015 pkl. 01:07 WIB.

[2]http://nasional.kompas.com/read/2015/11/19/12363821/Pemerintah.Tak.Berpikir.Eksekusi.Mati.Selama.Ekonomi.Belum.Pulih diakses pada tanggal 11 Desember 2015 pkl. 05;15 WIB.

[3] http://nasional.tempo.co/read/news/2012/07/24/078419026/korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang diakses pada tanggal 11 Desember 2015 pkl. 09.27 WIB.

[4] non derogable rights adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi maupun dibatasi dalam/pada kondisi dan situasi apa pun.

[5] http://peraturan.go.id/rperpres-tentang-pencabutan-atas-keputusan-presiden-no.-28-tahun-1975-tentang-perlakuan-terhadap-mereka-yang-terlibat-g.30.s-pki-golongan-c.html diakses pada tanggal 11 Desember 2015 pukul 02.00 WIB.

[6] DPR RI, Langkah DPR Menuju Parlemen Modern dalam Demokrasi Indonesia; Laporan Kinerja DPR (1 Oktober 2014-13 Agustus 2015). Jakarta: DPR RI. Hal, 17.

[7] Undang-Undang Advokat menjelaskan bahwa profesi advokat merupakan profesi penegak hukum.