image

LBH Jakarta (15/0815). Banyak pihak seringkali keliru mengenai upah, terutama mengenai upah minimum. Hal tersebut diungkapkan oleh Indrasari Tjandraningsih, peneliti AKATIGA Pusat Analisis Sosial, dalam pembukaan Karya Latihan Bantuan Hukum Buruh (KALABAHU Buruh) di LBH Jakarta. Indrasari mengungkapkan bahwa upah minimum adalah sebuah kebijakan publik dan merupakan kewenangan pemerintah. Upah minimum merupakan upah terendah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja agar dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Hal tersebut diatur melalui undang-undang dan peraturan di bawahnya. Perlu diingat juga bahwa upah minimum hanyalah untuk pekerja lajang dan masa kerja di bawah satu tahun.

Selanjutnya Indrasari memaparkan upah minimum berbeda dengan upah dimana upah adalah ranah pekerja dan pemberi kerja yang ditentukan berdasarkan kesepakatan hasil perundingan kedua pihak. “Upah minimum adalah ranah publik dan bukan urusan pengusaha, wajib untuk ditaati”, papar Indrasari.

Tujuan dari upah minimum antara lain melindungi upah dari efek persaingan pasar, menghindari dibayarnya upah yang sangat rendah, menghapus persaingan tidak sehat antara pengusaha dalam hal upah, mengurangi ketimpangan upah antara pekerja lelaki dan perempuan, serta memberikan perlindungan sosial bagi pekerja. Titin Suherni dari serikat PPMI berkomentar bahwa perempuan dan lelaki seringkali dibedakan karena dianggap bukan kepala keluarga, tenaganya tidak sekuat lelaki, dan tidak seproduktif lelaki. “Betul upah minimum melindungi diskriminasi”, tegasnya.

Membayar buruh di bawah upah minimum merupakan tindak pidana. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 185 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Membayar buruh di bawah upah minimum dianggap delik kejahatan dan diancam penjara 1-4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.400.000.000.

Tarik menarik soal upah dan upah minimum sudah menjadi hal yang lazim dan rutin terjadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa akhir tahun adalah moment gerakan buruh, seperti lebaran buruh, karena akhir tahun merupakan proses penetapan upah minimum. Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Peserta KALABAHU Buruh menyayangkan bahwa pembahasannya tidak terbuka, hanya kelompok tertentu yang tahu draftnya seperti apa. (AGF)