Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

bulan

Agustus 2015

Pembukaan KALABAHU Buruh: Buruh Harus Berdaya

image

LBH Jakarta (15/08/2015). Buruh harus berdaya. Itulah sepenggal kalimat singkat yang menggambarkan bagaimana cita-cita Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) kepada rekan-rekan buruh. Kami memiliki keyakinan bahwa buruh mampu mandiri dalam melakukan pembelaan terhadap hak-haknya, baik di dalam mupun di luar persidangan.

Karya Latihan Bantuan Hukum untuk Buruh (KALABAHU Buruh) merupakan pelatihan yang terinspirasi dari KALABAHU yang sudah 36 tahun secara konsisten diselenggarakan oleh LBH Jakarta untuk mahasiswa tingkat akhir dan sarjana. Saat ini KALABAHU Buruh baru dua kali diadakan, setelah KALABAHU Buruh pertama diadakan tahun 2014 lalu. LBH Jakarta sadar bahwa buruh merupakan pemangku kepentingan utama LBH Jakarta, mengingat ditahun 2014 saja LBH Jakarta menerima 251 kasus buruh dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 54883 orang. Tentunya KALABAHU Buruh akan terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga serikat buruh mampu mandiri dalam pengembangan kapasitas advokasi anggotanya.

KALABAHU Buruh tahun ini setidaknya terdiri dari tiga klasifikasi materi; ideologi, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu juga terdapat materi kunjungan ke komunitas lain agar peserta memahami persoalan perburuhan di tempat lain. Materi yang komprehensif sangat diperlukan karena LBH Jakarta tidak ingin hanya memberikan keterampilan (skill) saja. Percuma keterampilan yang mumpuni, tapi jika perspektif buruh masih “toleran” dengan musuh utama buruh, yaitu kapitalisme. Atau contoh lain, percuma terampil dan sukses dalam advokasi kasus buruh, tetapi tidak menghormati buruh perempuan yang mengalami berbagai lapisan penindasan.

Terdapat beragam serikat buruh yang mengikuti KALABAHU Buruh ini, termasuk serikat buruh yang mungkin saja berbeda pandangan politik dan seringkali tidak pernah bertemu dalam gerakan buruh. Harapan kami terdapat saling tukar pengalaman antar peserta dan juga, terjalin solidaritas antara serikat buruh dikemudian hari.

Selamat berdaya! Salam solidaritas! Hidup buruh!

Alghiffari Aqsa

Iklan

Kekeliruan Kita Soal Upah Minimum

image

LBH Jakarta (15/0815). Banyak pihak seringkali keliru mengenai upah, terutama mengenai upah minimum. Hal tersebut diungkapkan oleh Indrasari Tjandraningsih, peneliti AKATIGA Pusat Analisis Sosial, dalam pembukaan Karya Latihan Bantuan Hukum Buruh (KALABAHU Buruh) di LBH Jakarta. Indrasari mengungkapkan bahwa upah minimum adalah sebuah kebijakan publik dan merupakan kewenangan pemerintah. Upah minimum merupakan upah terendah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja agar dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Hal tersebut diatur melalui undang-undang dan peraturan di bawahnya. Perlu diingat juga bahwa upah minimum hanyalah untuk pekerja lajang dan masa kerja di bawah satu tahun.

Selanjutnya Indrasari memaparkan upah minimum berbeda dengan upah dimana upah adalah ranah pekerja dan pemberi kerja yang ditentukan berdasarkan kesepakatan hasil perundingan kedua pihak. “Upah minimum adalah ranah publik dan bukan urusan pengusaha, wajib untuk ditaati”, papar Indrasari.

Tujuan dari upah minimum antara lain melindungi upah dari efek persaingan pasar, menghindari dibayarnya upah yang sangat rendah, menghapus persaingan tidak sehat antara pengusaha dalam hal upah, mengurangi ketimpangan upah antara pekerja lelaki dan perempuan, serta memberikan perlindungan sosial bagi pekerja. Titin Suherni dari serikat PPMI berkomentar bahwa perempuan dan lelaki seringkali dibedakan karena dianggap bukan kepala keluarga, tenaganya tidak sekuat lelaki, dan tidak seproduktif lelaki. “Betul upah minimum melindungi diskriminasi”, tegasnya.

Membayar buruh di bawah upah minimum merupakan tindak pidana. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 185 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Membayar buruh di bawah upah minimum dianggap delik kejahatan dan diancam penjara 1-4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.400.000.000.

Tarik menarik soal upah dan upah minimum sudah menjadi hal yang lazim dan rutin terjadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa akhir tahun adalah moment gerakan buruh, seperti lebaran buruh, karena akhir tahun merupakan proses penetapan upah minimum. Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Peserta KALABAHU Buruh menyayangkan bahwa pembahasannya tidak terbuka, hanya kelompok tertentu yang tahu draftnya seperti apa. (AGF)

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑