Dalam lingkungan yang sudah memiliki struktur kepemimpinan, menjadi pimpinan atau orang yang dipimpin seakan menjadi suatu kepastian. Sebagai contoh di sebuah organisasi atau lembaga, seseorang yang sudah lama di organisasi, memiliki pengalaman dan kapasitas akan dijadikan pimpinan. Seseorang yang belum berpengalaman atau sering kali baru bergabung akan menjadi anak buah. Sebenarnya bisa jadi anak buah lebih berkualitas dari pimpinan.

Bagaimana jika tidak ada pimpinan dan anak buah di suatu organisasi? Bagi organisasi anarkis yang tidak menginginkan adanya struktur tentu hal yang lumrah. Tapi bagi organisasi yang percaya struktur, tentu sulit untuk mencapai tujuannya. Organisasi tersebut biasanya tergantung dengan pimpinan, tidak ada pimpinan maka organisasi tidak berjalan.

Kelompok anarkis menjalankan organisasinya dengan prinsip otonom dan demokratis. Setiap orang harus berdaya, diberdayakan, dan dihargai pendapatnya. Pimpinan tidak dibutuhkan, artinya tidak ada penguasa atau kekuasaan tidak berpusat di
satu atau sekelompok orang saja. Seandainyapun dibutuhkan fungsi koordinasi yang cukup intens”, maka yang diperlukan adalah koordinator-koordinator yang sifatnya mudah berganti atau recallable dan tidak permanen. Tidak heran anarkis dianggap sebagai demokrasi radikal, pure democracy atau direct democracy.

Lalu bisakah disebuah lembaga yang telah puluhan tahun berdiri dengan struktur, diterapkan sistem tanpa pimpinan tersebut? Diterapkan demokrasi yang radikal atau murni? Sepertinya sangat sulit kecuali ada perombakan besar-besaran.

Namun demikian, jika kita membedah sebuah organisasi maka akan ada struktur kepemimpinan yang paling kecil, entah itu divisi, sub divisi, biro, ataupun bidang. Disitulah demokrasi yang murni mulai bisa diterapkan. Setiap orang dihargai pendapatnya, keputusan dilakukan bersama, saling monitor, laporan dan evaluasi yang terbuka. Jika tidak bisa melakukan perombakan dan mengharuskan berkompromi, maka kepala biro, bidang, ataupun divisi dapat menjadi koordinator yg bertugas hanya mengkoordinir namun sifat kedudukannya adalah setara; tidak ada ketimpangan beban dan hak dalam bekerja.

Hal tersebut diatas ternyata diusulkan oleh staf-staf penggalangan dana publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Karena kesulitan mencari kepala divisi yang baru dan telah terjadi pergantian tiga kali kepala divisi, diusulkan agar untuk sementara tidak ada kepala divisi tapi ada koordinator-koordinator sesuai program atau tugas kerja. Saya mengemukakan hal tersebut akan sulit kecuali ada kesadaran dan disiplin yang tinggi. Hanya organisasi anarkis dan berdaya yang bisa melakukan hal tersebut hingga tercapai tujuan organisasinya. Tahun 2014 hanya tinggal 3 bulan dan banyak target yang harus dipenuhi, organisasi bisa menjadi lebih lamban jika tanpa kepala divisi. Namun sisi positifnya adalah setiap anggota akan berdaya, pengambilan keputusan akan lebih demokratis.

Akhirnya diputuskan bersama bahwa dalam 1 bulan dicoba untuk tidak ada kepala divisi. Seluruh tugas kerja dan kebutuhan dalam divisi kemudian dituliskan secara rinci dan ditentukan siapa koordinator atau penanggungjawabnya. Laporan akan dibuat dengan rutin oleh masing-masing penanggung jawab dan dievaluasi bersama.

Demokrasi yang murni mulai dijalankan. Bisakah sistem tersebut bertahan? Semoga!

Jakarta, 6 Oktober 2014
Diketik dengan HP, selepas kerja.