Kepemilikan Kolektif Sebagai Alternatif Sistem Kerja Upahan[1]

Oleh Alghiffari Aqsa

(Bacaan Awal untuk Kalabahu Buruh)

Kerja berdasarkan sistem upahan atau hubungan kerja antara majikan/pengusaha dan buruh menjadi sistem yang umum diterapkan di seluruh dunia. Sistem kerja tersebut mengubah pola pikir kita bahwa seakan tidak ada alternatif dan buruh harus tunduk pada hak dan kewajiban ditetapkan kepadanya. Sebagai contoh buruh harus menerima besaran upah yang telah ditetapkan, baik oleh pengusaha, pemerintah, ataupun dewan pengupahan.[2]

Tarik menarik kepentingan pengusaha dan buruh akhirnya tidak bisa dihindari. Di satu sisi pengusaha ingin untung yang besar, bahkan untung kecil dapat dikatakan rugi bagi pengusaha mengingat resiko yang dipertaruhkannya dengan berinvestasi. Belum lagi dalam sistem kapitalisme, penyerapan nilai lebih merupakan hal yang natural dilakukan oleh pengusaha untuk melipatgandakan modalnya. Di sisi lain, buruh ingin kesejahteraan dan mendapatkan hidup yang layak dengan konsekuensi upah harus layak. Tidak heran setiap tahun terdapat ribuan demonstrasi terkait perburuhan di Indonesia.[3] Terlebih di akhir tahun, demonstrasi kenaikan upah merupakan sebuah rutinitas yang selalu dilakukan oleh buruh. Adanya upah minimum pun tidak bisa dilepaskan dari adanya tarik menarik kepentingan buruh dan pengusaha. Sejarah mencatat upah minimum pertama kali diterapkan di New Zealand pada tahun 1894 dengan Industrial Conciliation and Arbitration Act untuk menghindari demo buruh dan penutupan pabrik.[4]

Tidak hanya masalah pengupahan, sistem kerja buruh-pengusaha juga memiliki banyak persoalan lain yaitu tidak seimbangnya daya tawar antara buruh dan pengusaha. Pengusaha mampu mempengaruhi kebijakan dan aparatur Negara. Pengusaha juga bisa dengan mudah mengalihkan usahanya ke daerah atau negara lain yang dianggap lebih murah. Hal tersebut karena pengusaha menguasai alat produksi dan buruh tidak memiliki alat produksi. Selain itu, tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja seringkali mengakibatkan buruh menerima saja kondisi kerja dan kesejahteraan yang diberikan oleh pengusaha. Tidak seimbangnya daya tawar buruh mengakibatkan langgengnya masalah pemenuhan hak normatif selain upah seperti hak untuk mendapatkan cuti, hari libur, jam kerja yang layak, jaminan sosial, status kerja, dan seterusnya. Buruh harus berjuang keras mendapatkan hak tersebut, baik perjuangan dalam perumusan Perjanjian Kerja Bersama, peraturan perundang-undangan, hingga implementasi dari hak tersebut. Namun buruh juga dituntut tidak boleh terlalu banyak meminta karena akan menyebabkan perusahaan bankrut dan justru merugikan buruh serta perekonomian.

Marx berpendapat kapitalisme telah mengonsentrasikan alat-alat produksi di tangan segelintir orang dan membuat mayoritas orang lainnya tidak memiliki akses atas alat-alat produksi, sehingga untuk bertahan hidup, mayoritas orang ini harus menjual tenaga-kerja mereka kepada pemilik alat-alat produksi. Dan sekalipun seorang individu pekerja bisa berpindah-pindah kerja dari satu kapitalis ke kapitalis lain, tetapi ia tidak bisa meninggalkan keseluruhan kelas kapitalis, kecuali jika ia tidak ingin hidup lagi.[5] Lalu adakah solusi dalam sistem yang kapitalistik? Adakah jalan tengah antara pengusaha dan buruh? Apakah upah layak benar-benar ada? Haruskah buruh terus turun ke jalan untuk mendapatkan upah ataupun kehidupan yang layak?

Berbagai alternatif terhadap sistem kapitalis sudah sejak lama dipikirkan. Indonesia memiliki Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, yang menggagas Koperasi sebagai alat melawan kapitalisme. Hatta mencontoh koperasi yang telah ada di negara-negara Eropa karena beranggapan filosofi koperasi cocok dengan konsep gotong royong yang telah lama hidup di Indonesia. Meskipun demikian, koperasi saat ini gagal menjadi ujung tombak dalam ekonomi dan kesejahteraan Indonesia, melainkan hanya sebagai pelengkap karena praktek koperasi yang jauh melenceng seperti yang dicita-citakan. Saat ini jumlah koperasi di Indonesia mencapai 186.000, tapi sebanyak 70% tinggal papan nama karena tidak mampu bersaing dengan liberalisasi ekonomi.[6]

Berbeda dengan di Indonesia, berbagai jenis koperasi di negara Eropa dan Amerika tetap menjadi alternatif dari kapitalisme. Berbagai istilah koperasi berkembang seperti: worker cooperative, collective owned company, collective owned enterprise, collective farming, villages of cooperation, dan sebagainya.[7] Koperasi yang dimaksud bukanlah koperasi yang lazim ada di Indonesia saat ini; koperasi karyawan yang menyediakan barang-barang kebutuhan karyawan suatu perusahaan, dimana tetap ada relasi pengusaha dan buruh dalam perusahaan tersebut. Koperasi yang dimaksud adalah koperasi yang independen, dimana pekerja menjadi anggota dan juga sebagai pemilik, mengatur dan mengelola usaha tersebut secara kolektif dan demokratis untuk kesejahteraan bersama. Pekerja sebagai pemilik juga mengatur sistem kerja, waktu kerja, dan besaran upah secara demokratis sehingga sangat berbeda dengan perusahaan yang membayar dengan sistem pengupahan. Jenis usaha koperasi tersebut tidak hanya sebatas menjual kebutuhan dasar atau jasa simpan pinjam, melainkan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti toko buku, restoran, bakery, garmen, pembuatan keramik, pembuatan mesin/robot, dan lain-lain.

Robert Owen, Bapak Koperasi dan juga pemikir sosialis, pada tahun 1830an telah mengembangkan koperasi sebagai alternatif terhadap kejahatan kapitalisme dan ketidakamanan dari sistem kerja-pengupahan. Dalam perkembangannya, organisasi pertama yang sukses adalah Rochdale Society of Equitable Pioneers, didirikan di Inggris pada 1844. The Rochdale Pioneers  membuat ‘Prinsip Rochdale’ dalam menjalankan koperasi mereka. Hal ini menjadi dasar untuk pengembangan dan pertumbuhan gerakan koperasi modern. Merespon mekanisasi Revolusi Industri yang memaksa lebih dan lebih terampil pekerja masuk dalam kemiskinan, pedagang dalam The Rochdale Pioneers  tersebut memutuskan untuk bersatu untuk membuka toko menjual barang-barang dan makanan yang tidak mampu mereka buat dan jangkau sendiri. Adapun Prinsip Rochdale adalah sebagai berikut:

  1. Keanggotaan terbuka.
  2. Kontrol demokratis (satu orang satu suara).
  3. Distribusi keuntungan yang proporsional.
  4. Pembayaran bunga yang terbatas pada modal.
  5. Netral politik dan agama.
  6. Perdagangan dengan tunai.
  7. Promosi pendidikan.
  8. Kerjasama antar koperasi (cooperation between cooperatives).

Pada tahun 2005 terdapat inisiatif yang melahirkan Deklarasi Koperasi Pekerja Dunia (World Declaration on Worker Cooperative). Menurut World Declaration on Worker Cooperative, karakter koperasi pekerja adalah:

  1. Mereka memiliki tujuan untuk menciptakan dan memelihara lapangan kerja yang berkelanjutan dan menghasilkan kekayaan, untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja-anggota, martabat pekerjaan manusia, memungkinkan manajemen diri pekerja secara demokratis dan mempromosikan masyarakat serta pembangunan daerah.
  2. Keanggotaan gratis dan sukarela, dalam rangka memberikan kontribusi dengan pekerjaan pribadi dan sumber daya ekonomi, dikondisikan oleh keberadaan tempat kerja.
  3. Sebagai aturan umum, pekerjaan harus dilakukan oleh anggota. Ini berarti bahwa sebagian besar pekerja di sebuah perusahaan koperasi yang diberikan pekerja adalah anggota dan sebaliknya.
  4. Hubungan pekerja-anggotanya dengan koperasi berbeda dari tenaga kerja berbasis upah konvensional dan dengan kerja individu yang otonom.
  5. Peraturan internal mereka secara formal didefinisikan oleh rezim yang disepakati secara demokratis pada dan diterima oleh pekerja-anggota.
  6. Mereka harus otonom dan independen dari Negara dan ketiga pihak, dalam hubungan dan manajemen tenaga kerja, dan dalam penggunaan dan pengelolaan alat-alat produksi.

Adapun contoh koperasi pekerja atau usaha yang dijalankan secara kolektif dan demokratis adalah sebagai berikut:[8]

  1. Pabrik Zanon

Zanon merupakan sebuah pabrik keramik yang cukup besar di Argentina. Pada tahun 2001, Argentina mengalami krisis ekonomi, banyak perusahaan tutup dan pabrik-pabrik diabaikan. Perusahaan didukung oleh pemerintahpun berusaha menutup Zanon dan mengabaikan pekerja. Akhirnya dengan perjuangan panjang, pekerja berhasil mengambil alih pabrik tersebut dan menjalankan secara kolektif dan demokratis (koperasi). Setelah perjuangan yang cukup panjang, pabrik akhirnya bertahan dan mampu menjadi simbol gerakan pengambilalihan pabrik secara kolektif di Argentina (lebih dari 200 koperasi serupa terdapat di Argentina).[9]

  1. Isthmus Engineering and Manufacturing (IEM)[10]

IEM merupakan perusahaan yang berdiri tahun 1980 dan berbasis di Winconsin Amerika Serikat. IME memproduksi mesin atau robot untuk produksi. IME dijalankan secara kolektif dan demokratis, dimana semua pekerja adalah pemilik dan setiap anggota memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Setiap anggota berusaha menerapkan keadilan dalam tempat kerja, profit yang didapatkan tidak merata atau proporsional merupakan ketidakadilan. IME ini juga menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya bisa diterapkan di perusahaan kecil, namun juga di perusahaan besar dimana IME mampu menyediakan pemesanan yang bernilai hingga 50 juta dollar per tahun.[11]

 

  1. Alvarado Street Bakery

Alvarado Street Bakery adalah perusahaan roti yang berlokasi di Petaluma, California yang memproduksi organik roti gandum bersertifikat dan bagel. Alvarado merupakan koperasi pekerja dan setiap karyawan menerima satu saham dalam koperasi. Saham memberikan setiap karyawan suara yang sama dalam setiap keputusan, termasuk imbalan kerja, gaji dan reinvestasi keuntungan. Pada 2009, rata-rata pekerja menerima keuntungan antara $ 65.000 dan $ 70.000 per tahun, jauh melampaui upah minimum masyarakat Amerika per capita.[12]

Di Indonesia, bentuk pengambilalihan pabrik dan pengelolaan secara kolektif sudah ada. Sebagai contoh adalah pengambilalihan pabrik garmen PT. Istana Magnoliatama yang terletak di kawasan Kapuk, Jakarta Utara. Pada tahun 2007 perusahaan memutuskan menutup pabrik dengan alasan merugi dan produktifitas karyawan menurun. Namun buruh menganalisa bahwa tidak ada kondisi yang menunjukkan kerugian dan produksi sedang tinggi. Perusahaan pun menutup paksa pabrik dan tidak membayarkan hak-hak dari pekerja. Akhirnya buruh dengan dukungan serikat-serikat buruh lainnya mengambil alih pabrik. Merekapun membuat Komite Pengambilalihan Pabrik. [13] Perusahaanpun kemudian dijalankan oleh buruh secara kolektif: ada yang bertugas mencari order dan memasarkan produksi, melakukan produksi, mengurus mesin, dan lain-lain. Usaha secara kolektif ini sempat bertahan cukup lama dan mendapatkan beberapa order. Namun akhirnya berhenti daya tahan dan minimnya order sehingga pemasukan yang didapat oleh perusahaan kolektif tidak sesuai dengan kebutuhan hidup buruh. Meskipun demikian, kasus ini menunjukkan pengelolaan secara kolektif /koperasi dapat dilakukan dan banyak pembelajaran didapat untuk manajemen dan pengelolaan perusahaan secara kolektif ke depan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh buruh ex PT. Wastra Indah Berjaya di Batu, Jawa Timur. Sekitar 30 buruh berhasil mengoperasikan perusahaan secara mandiri. Buruh berhasil mendapatkan pinjaman bahan baku dan sambungan listrik sehingga mampu menjalankan pabrik. Selama beberapa bulan buruh berhasil mendapatkan keuntungan. Tidak ada bantuan dari pemerintah untuk mendukung langkah buruh tersebut.[14]

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem alternatif diluar sistem kerja pengupahan itu ada, yaitu sistem koperasi atau kepemilikan kolektif/bersama oleh pekerja. Sistem tersebut dapat menjadi alat perlawanan sistem kapitalis yang menimbulkan ketergantungan terhadap modal, penyerapan nilai lebih, dan penindasan terhadap kaum buruh. Sistem tersebut juga dianggap sebagai cara menghadapi banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh perusahan dengan berbagai alasan.[15] Pekerja di Indonesia sudah seharusnya menjadikan kepemilikan kolektif menjadi gerakan bersama hingga tidak terjebak lagi dalam sistem pengupahan. Pemerintah seharusnya memberikan bantuan untuk pembuatan koperasi atau perusahaan kolektif yang dijalankan oleh buruh, terlebih kepada buruh yang menjadi korban PHK ataupun buruh yang ditinggalkan oleh perusahaan. Bantuan tersebut antara lain modal, kemudahan perizinan, dan bahkan pengambilalihan pabrik jika perusahaan mangkir dan meninggalkan buruh. Hal tersebut terjadi di Bolivia dimana Evo Moralez mengeluarkan dekrit yang mendukung buruh untuk mengambilalih pabrik perusahaan yang bermasalah.[16]

 

Salam Juang!

  unduhan (2) unduhanunduhan (1)

 

 

[1] Tulisan sederhana ini dibuat sebagai bahan bacaan awal untuk Karya Latihan Bantuan Hukum untuk Buruh yang diadakan oleh LBH Jakarta.

[2] Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

[3] Terdapat riset yang menunjukkan pada tahun April 2011-2012 terdapat 1413 berita tentang demonstrasi buruh: masalah upah 29,6 persen; kesejahteraan buruh 12,9 persen; penolakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 12,9 persen; dan mediasi buruh sebesar 6,9 persen. Lihat: http://www.rmol.co/read/2012/05/01/62365/Survei-Media:-Demonstrasi,-Cara-Favorit-Buruh-Suarakan-Aspirasi-

[4] Charles Henry Verrill, Minimum-wage Legislation in the United States and Foreign Countries, Washington: US Government Printing Office, hal. 168

[5] Mohamad Zaki Hussein, Left Book Review: Kontradiksi Kerja Upahan dan Kapital (Karl Marx), Indoprogress.com, 2013. Dapat diakses di http://indoprogress.com/2013/03/kontradiksi-kerja-upahan-dan-kapital/

[6] http://www.berdikarionline.com/gotong-royong/20120812/pemikiran-bung-hatta-mengenai-koperasi.html#ixzz3Ee6H4pJo diakses pada 29 September 2014

[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Worker_cooperative diakses pada 28 September 2014

[8] Terdapat cukup banyak perusahaan yang dijalankan dengan sistem koperasi atau kepemilikan kolektif dan demokratis. Sebagian list dari perusahaan tersebut dapat dilihat di: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_worker_cooperatives

[9] Lihat http://www.thetake.org

[10] Lihat http://www.isthmuseng.com

[11] Lihat film A Capitalist: A Love Story menit ke 60 karya Michael Moore.

[12] http://en.wikipedia.org/wiki/Alvarado_Street_Bakery

[13] http://archief.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/perjuangan-buruh-pt-istana-magnoliatama diakses pada 28 September 2014

[14] http://www.sumbawanews.com/node/9467

[15] http://www.naomiklein.org/articles/2009/05/cure-layoffs-fire-boss

[16] http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20131010/presiden-evo-morales-teken-dekrit-yang-ijinkan-buruh-ambil-alih-pabrik.html