image_8

Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Sebuah Solusi? [1]

     Menyelesaikan sengketa perburuhan ke ranah hukum merupakan tantangan yang sangat berat untuk buruh. Terdapat tiga permasalahan besar yang harus dihadapi oleh buruh. Pertama adalah lepasnya tanggungjawab pemerintah dalam perburuhan (privatisasi) sehingga buruh harus vis a vis berhadapan dengan kekuatan pengusaha yang tidak seimbang. Kedua adalah lemahnya penegakan hukum, baik itu sistem pengawasan, eksekusi, maupun sistem pidana dalam sektor perburuhan. Ketiga sengketa perburuhan mengharuskan buruh memiliki daya tahan yang kuat, dimana dalam proses yang lama buruh seringkali tidak diupah dan tidak diizinkan bekerja ketika proses sengketa, sementara harus membiayai kebutuhan hidup.

LBH Jakarta melakukan penelitian putusan hubungan industrial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2006 sampai 2013, yaitu sebanyak 2991 putusan. Dari penelitian tersebut didapat berbagai data tentang bagaimana Pengadilan Hubungan Industrial berjalan, yaitu:[2]

  • Perselisihan PHK selalu diiringi oleh perselisihan hak. Hanya sebanyak 123 kasus perselisihan hak yang berdiri sendiri. Artinya setiap sengketa perburuhan seringkali multi dimensi dan memiliki pelanggaran yang berlipat. Hal tersebut terkonfirmasi juga oleh testimoni 5 saksi yang disampaikan di People’s Tribunal ini.
  • Buruh yang menjadi penggugat sebanyak 2.641 dan pengusaha yang menjadi penggugat sebanyak 348. Jika dilihat dari tingginya buruh yang menjadi penggugat, dugaan awal bahwa buruh lebih sering menjadi korban pelanggaran hubungan kerja terkonfirmasi.[3] Walaupun demikian, angka sengketa perburuhan menunjukkan trend menurun karena buruh mulai tidak percaya dengan Pengadilan Hubungan Industrial. Jika pada tahun 2011[4], jumlah perkara yang ditangani oleh PHI se-Indonesia berada di angka 1.646 perkara, angka ini menyusut hingga 1.126 perkara pada tahun 2012[5], dan kembali menurun menjadi 1.119 perkara pada tahun 2013[6].
  • Pada tingkat pertama, dari 2.641 gugatan yang diajukan oleh buruh, sebanyak 1.770 gugatan dikabulkan (67,02%), 573 gugatan ditolak (21,70%) dan 298 gugatan N.O (11,28%). Sedangkan pengusaha sebagai penggugat, sebanyak 271 gugatan dikabulkan (72,70%), 73 gugatan ditolak (20,98%) dan 22 gugatan N.O (6,32%).
  • Hanya sebanyak 170 (5,95%) gugatan dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim PHI, sedangkan sisa gugatan dikabulkan sebagian. Adanya kemungkinan majelis hakim yang memihak kepada pihak Pengusaha dan proses pembuktian yang lemah dalam mendukung gugatan pihak buruh. Buruh sulit menghadirkan alat bukti dikarenakan seluruh dokumen surat seringkali disimpan oleh pengusaha/ perusahaan.
  • Pengusaha lebih banyak melakukan kasasi, yaitu sebanyak 1645 permohonan. (55,24%) Sedangkan buruh 1.333 permohonan (44, 76%). Angka permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh pengusaha sebanyak 229, sedangkan buruh 144 permohonan.
  • Permohonanpengusaha pada tingkat kasasi, dikabulkan sebanyak 387 atau 23,53%, ditolak sebanyak 1.063 atau 64,62, yang tidak dapat diterima (N.O) sebanyak 195 atau 11,85%. Sedangkan permohonan yang diajukan buruh ke tingkat kasasi sebanyak 286 atau  21,47% dikabulkan, ditolak sebanyak 865 atau 64,94%; permohonan tidak dapat diterima (N.O) sebanyak 181 atau 13,59%.[7]

Menempuh jalur PHI, kemudian mengajukan upaya hukum tingkat kasasi dan peninjauan kembali merupakan hal yang dilematis bagi buruh. Ketika gugatan buruh dikalahkan pada tingkat PHI dengan alasan yang tidak jelas, maka menjadi tidak ada ruang bagi buruh untuk menganulir putusan PHI yang jauh dari rasa keadilan. Di sisi lain, putusan majelis hakim pada tingkat PHI yang baik dan mendekati rasa keadilan, dengan mudah dianulir oleh pengusaha dengan mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sehingga hak-hak buruh yang terlanggar akan melalui jalan panjang untuk dipulihkan.

Seringkali upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan kembali dilakukan oleh pengusaha untuk memperlama proses peradilan sehingga buruh yang secara ekonomi dan sosial lebih lemah, seringkali tidak mampu bertahan memperjuangkan hak-haknya.[8]Dengan proses PHI yang sampai ke Mahkamah Agung, berarti jangka waktu putusan tersebut dapat dieksekusi semakin lama.Jangka waktu penyelesaian keseluruhan selama 140 hari, namun dalam prakteknya selalu melebihi jangka waktu. Ironisnya tidak ada sanksi jika proses hukum melebih jangka waktu.

Tidak hanya buruh, mantan Ketua Mahkamah Agung pun mengkritik PHI. Dalam pidato sambutannya di dalam Rakernas MA 2007 di Makassar, Bagir Manan menyebut PHI sebagai “anomali” pengadilan karena keberadaan hakim ad hoc yang tidak netral, sistem peradilan yang ternyata tidak cepat, dan pembebanan biaya perkara kepada Negara.[9]Bahkan hakim adhoc pun mengkritik PHI karena buruh lemah dalam pembuktian dimana alat bukti dikuasai oleh pengusaha, beban biaya yang besar untuk leges alat bukti, dan lemahnya eksekusi sehingga buruh hanya menang di atas kertas.[10]

Hal tersebut di atas menegaskan bahwa sistem pengadilan hubungan industrial masih jauh dari keadilan untuk buruh. Tidak heran, saat ini jalan terbaik untuk buruh adalah melakukan konsolidasi dan melakukan tekanan politik, baik melalui aksi maupun mogok kerja, walaupun imbasnya adalah pemberangusan serikat buruh oleh pengusaha.

 

[1] Tulisan singkat ini disampaikan dalamIndonesia People’s Tribunal on Mimimun Living Wage And Decent Working Conditions pada 22 Juni 2014.

[2] Tim Peneliti LBH Jakarta, Penelitian putusan hubungan industrial, Indeksasi putusan mahkamah agung 2006-2013, (Jakarta: LBH Jakarta, 2014)

[3]Ibid. Hal. 35

[4] Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), hlm. 77.

[5] Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2012, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), hlm. 111.

[6] Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014), hlm. 63.

[7] Tim Peneliti LBH Jakarta, Op.Cit. Hal.

[8] Tim Peneliti LBH Jakarta, Op.Cit. Hal. 36

[9] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19991/saat-hakim-ad-hoc-phi-berkeluh-kesah

[10]Ibid.