image_7

Lemahnya Sistem Hukum untuk Melindungi Hak Buruh[1]

  1. Pengadilan Hubungan Industrial Tidak Bekerja

      Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Pengadilan Hubungan Industrial tidak menjadi solusi untuk buruh mendapatkan keadilan. Selain lamanya proses pengadilan dan lemahnya posisi dalam pembuktian, hal lain yang menjadi masalah bagi buruh adalah lemahnya pelaksanaan putusan. Buruh seringkali menang hanya diatas kertas karena putusan sulit untuk dieksekusi, perusahaan sudah hengkang, atau perusahaan mempailitkan diri. Dalam satu kasus bahkan pernah buruh diminta mencari sendiri barang bergerak yang akan disita oleh pengadilan agar bisa dieksekusi; buruh harus betul-betul proaktif.

  1. Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan

Berbagai jenis pelanggaran hak buruh, seperti pelanggaran kebebasan berserikat, hak untuk cuti, upah yang layak, mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, bebas dari system kontrak dan outsourcing yang tidak adil, serta berbagai pelanggaran lainnya terus terjadi karena lemahnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kuantitas dan kualitas petugas pengawas ketenagakerjaan di daerah-daerah. Menurut data Kemnakertrans, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat 2.384 orang untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil saat ini tercatat hanya 563 orang di seluruh Indonesia. Selain itu adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan sangat besar kepada daerah, sehingga jalannya pengawasan tergantung dari kemauan kepala daerah, dan seringkali tidak independen.

Fenomena yang umum terjadi dalam kasus perburuhan adalah Petugas Dinas Tenaga Kerja seringkali mengarahkan kejahatan ataupun pelanggaran yang merupakan tindak pidana (hukum publik) menjadi sengketa perdata melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Akhirnya buruh harus bertarung di ranah perdata tanpa dukungan dari pemerintah. Hal tersebut merupakan dampak dari lahirnya 3 (tiga) paket Undang-Undang yang yaitu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

  1. Tidak Dijalankannya Pidana Perburuhan, Namun Buruh Seringkali Dikriminalisasi

Ada sekitar kurang lebih 30 Pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur Pasal dan sanksi Pidana di Perburuhan. Belum lagi yang diatur dalam UU No. 3/1992 Tentang Jamsostek, UU No. 21/2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, UU No. 2/2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dan UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan. Namun pasal tersebut sangat jarang diterapkan. Kepolisian yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan seringkali menolak atau tidak memproses kasus yang dilaporkan oleh buruh. Kami dapat mengatakan hampir seluruh laporan pidana perburuhan tidak diproses oleh kepolisian. LBH Jakarta pada tahun 2012 menangani 18 kasus pidana perburuhan, namun hanya satu yang berujung pidana, dan hanya pidana percobaan. Kasus PT.Panarub vs Kokom dkk adalah contoh lemahnya penegakan pidana perburuhan. Kasus pemberangusan serikat oleh Pimpinan PT. Panarub tersebut melanggar pasal 28 jo 43 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 dengan ancaman 1-5 tahun penjara, namun berujung dengan ketidakjelasan.

Permasalahan terletak pada ketidakmampuan kepolisian untuk menyidik tindak pidana perburuhan serta perspektif bahwa kasus perburuhan harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Berbagai kelompok serikat buruh telah mendorong adanya desk khusus untuk pidana perburuhan sehingga polisi dapat fokus menangani kasus pidana perburuhan. Seringkali kasus pidana perburuhan diproses di unit yang tidak mempunyai kompetensi, misalnya unit penanganan sumber daya alam dan lingkungan.

Di sisi lain, buruh dengan mudah dikriminalisasi oleh pengusaha. Sebagai contoh kriminalisasi di tahun 2012-2013 yang ditangani oleh LBH Jakarta:

No Kasus Kasus Posisi Hasil/Perkembangan
1 Cemi, dkk. Buruh PT. Asietex Karawang (2012) Cemi dkk baru membentuk Serikat Pekerja dan menuntut hak. Cemi kemudian membuat pamlet dan dilaporkan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Putusan bebas. Belum keluar putusan kasasi.
2 Sultoni (Federasi Progresip) September 2012, Serikat Pekerja Progresip PT. Dong An melakukan mogok kerja dengan tuntutan hapus outsourcing dan pemenuhan hak normative. Pengusaha melaporkan Sultoni dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tidak ada kejelasan. Status masih tersangka.
3 Sartono (Buruh PT. Panarub Industri, Tangerang) Sartono menegur atasannya yang berlaku kasar terhadap rekan kerjanya. Kemudian Sartono dilaporkan melakukan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) dan pencemaran nama baik dan kemudian ditahan selama 7 hari. Saat sidang pertama PT. Panarub mencabut perkara.
4 Omih (Buruh PT. Panarub Dwikarya) Karena frustasi adanya pelanggaran hak buruh, pemberangusan serikat, dan PHK masal, Omih mengirimkan SMS bohong mengenai bom. Omih dijerat pasal 336 KUHP karena dianggap mengancam keselamatan umum dan menyebarkan informasi berupa ancaman yang melanggar Pasal 45 ayat 1 junto 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus dihentikan setelah banyaknya tekanan buruh dan juga surat DPR.
5 Sahrudin (Buruh PT. Afix Kogyo) Sahrudin membentuk serikat dan menjadi ketua serikat. Ia menjalankan tugasnya perjuangkan hak buruh, termasuk persoalan koperasi. Ketika menanyakan masalah koperasi ke Ibu Yani, Ketua Koperasi, Ibu Yani tiba-tiba pingsan dan Sahrudin dituduh melakukan penganiayaan. Dinyatakan bersalah dengan hukuman percobaan. Saat ini sedang Kasasi ke Mahkamah Agung

 

  1. Korupsi Di Sektor Perburuhan

Indonesia saat ini menduduki peringkat 114 dari 177 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun 2013. Salah satu lembaga yang paling tinggi dipersepsikan korupsi adalah lembaga peradilan dan kepolisian. Adanya Hakim Agung Adhoc yang menjadi aktor yang membantu perusahaan mengintimidasi buruh di kasus PT. Panarub menunjukkan bahwa korupsi di sektor perburuhan memang terjadi. Contoh lain adalah adanya penangkapan terhadap hakim PHI PN Bandung yang menerima suap dari PT. Onamba untuk kasus buruh yang akhirnya memberhentikan 176 orang buruh. Seakan sudah menjadi rahasia umum bahwa aparatur pemerintah dan pengadilan PHI korup, namun tidak banyak yang mampu membuktikan.

 

[1][1] Tulisan singkat ini disampaikan dalamIndonesia People’s Tribunal on Mimimum Living Wage and Decent Working Conditions pada 22 Juni 2014.