Penggusuran

Anggaran dan Persoalan Penggusuran di DKI Jakarta[1]

Anggaran Penggusuran 2014

LBH Jakarta melakukan analisa terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014 dan menemukan 127 titik pembebasan lahan dan potensi penggusuran. Dari analisa tersebut ditemukan 84 lokasi yang terancam digusur oleh Dinas PU dan Dinas Perumahan dan Pemukiman tersebar diseluruh pelosok DKI Jakarta. Sedangkan Dinas Pertamanan dan Pemakaman berpotensi melakukan penggusuran di 43 lokasi di tahun 2014. Berdasarkan analisa APBD 2014 tersebut, Dinas PU dan Dinas Perumahan Pemukiman menyediakan anggaran kurang lebih 4 triliyun sedangkan dinas pertamanan dan pemakaman kurang lebih 1,8 triliun. Jika dijumlahkan, total anggaran pembebasan lahan dan penggusuran yang dilakukan oleh 3 Dinas tersebut berkisar 5-6 triliun rupiah. Adapun pembebasan lahan dan penggusuran dilakukan untuk normalisasi kali, waduk, saluran air dan sejenisnya, embung, taman pemakaman umum (TPU), Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan jalan, dan untuk pembangunan rumah susun.

Dari analisa tersebut, LBH Jakarta bersama peserta Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) kemudian meninjau beberapa lokasi dan melakukan pendataan. Dari 17 lokasi yang ditinjau ditemukan hanya 4 wilayah yang telah melakukan sosialisasi kepada warga, sisanya warga tidak tahu bahwa terdapat rencana penggusuran dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Satu lokasi yang ditinjau adalah Waduk Ria Rio yang terletak di Jakarta Timur dimana penggusuran sudah dilakukan dan akan dilakukan kembali penggusuran. Berdasarkan data APBD anggaran untuk pembebesan lahan Waduk Ria Rio adalah sebesar 750 Milyar.

Melalui media, LBH Jakarta kemudian mendesak Pemprov DKI untuk membuka data ke publik dimana saja lokasi penggusuran dan berapa anggaran yang dikeluarkan, namun Pemprov sendiri tidak mampu menjawab lokasi dan anggaran tersebut.[2] Sampai saat ini tidak ada data resmi yang jelas dari Pemprov terkait pembebasan lahan ataupun penggusuran di Jakarta. Dalam satu wawancara dengan satu stasiun televisi, Jokowi memaparkan bahwa ada 1.0036.000 jiwa warga yang harus dipindahkan oleh Pemprov DKI untuk penataan.[3] Masyarakat Jakarta tentunya perlu tahu mengenai rencana Pemprov DKI tersebut, terutama masyarakat yang akan terkena dampak. Tidak hanya itu, mengumumkan ke publik mengenai anggaran dan rencana penggusuran juga merupakan bentuk transparansi dan menghindari penyelewengan keuangan. Anggaran yang sangat besar tentunya rentan korupsi, dan hal tersebut terbukti dengan adanya dugaan penyelewengan dana oleh Kepala Dinas PU DKI Jakarta.[4]

Rusun Sebagai Solusi?

DKI menganggap rumah susun sewa adalah solusi terbaik bagi warga yang lahannya terkena penataan ataupun menjadi korban penggusuran dan mengabaikan alternatif solusi yang muncul dari warga dan ahli. Sebagai contoh komunitas Ciliwung Merdeka memberikan solusi untuk persoalan warga di bantaran sungai dengan membuat rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan mengadopsi rumah panggung dan menghadap sungai. Konsep yang telah diterapkan di Hongkong tersebut dirancang oleh komunitas Ciliwung Merdeka dan melibatkan ahli perumahan dan arsitek, namun tidak mendapat tanggapan positif dari Pemprov DKI Jakarta.[5] Contoh lain adalah warga Kampung Sayur di Ciracas yang berjumlah 284 Kepala Keluarga, dimana Wakil Gubernur DKI Jakarta menawarkan solusi rusunawa, padahal warga telah memiliki solusi alternatif untuk melakukan penataan dan pembagian lahan.

Simplifikasi pemindahan manusia dari lahan yang akan ditata ke rusun merupakan kebijakan yang keliru. Hanya memberikan rusun tanpa pertimbangan kelayakan bukanlah solusi yang tepat bagi korban penggusuran. Mengenai kelayakan, Pemprov DKI seharusnya mengacu pada General Comment No. 4 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak dimana terdapat 7 unsur kelayakan dalam hak atas perumahan, yaitu: 1) Adanya jaminan perlindungan hukum; 2) Ketersediaan layanan, bahan-bahan baku, fasilitas, dan infrastruktur; 3) Terjangkau; 4)Layak huni; 5) Aksesibilitas atau dapat diakses kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rentan; 6) Lokasi tidak jauh dari akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, pusat kesehatan anak, fasilitas-fasilitas umum, serta tidak berada di lokasi yang mengancam hak untuk hidup sehat para penghuninya; dan 7) Kelayakan budaya. Faktanya selain permasalahan tidak cukupnya jumlah rusun, rusun hanya diberikan dengan sewa setelah gratis selama 6 bulan, jauh dari tempat kerja dan juga ditemukan banyak kerusakan.[6] Sebagai contoh, warga peserta program relokasi dari Waduk Pluit ke Rusun Marunda sering mengeluhkan fasilitas transportasi darat dari Marunda ke Muara Baru dan sebaliknya, bus tidak beroperasi dengan baik dan kapal laut sering tidak beroperasi karena cuaca buruk. Hal tersebut diperburuk dengan banyaknya oknum PNS Pemprov DKI yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam pengelolaan rusun.

 

Penggusuran Paksa

Di tengah ketidakterbukaan Pemprov DKI dan besarnya anggaran untuk penggusuran, ancaman terbesar yang akan dihadapi oleh warga DKI adalah penggusuran paksa. Kita dapat mendefenisikan penggusuran paksa sebagai tindakan yang memindahkan atau mengusir seseorang atau sekelompok dari tempat tinggal atau lahannya yang bertentangan dengan keinginan mereka sendiri dan tanpa memberikan perlindungan yang sesuai.[7] Penggusuran paksa tersebut tentunya bertentangan dengan hak atas perumahan warga Negara yang banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

  • Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
  • Pasal 5 ayat (1), Pasal 19, dan 129 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  • Pasal 40 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  • Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya)
  • Pasal 14 ayat (2) huruf g dan h Konvensi Tentang Penghapusan Segala Jenis Diskriminasi Terhadap Perempuan
  • Pasal 27 ayat (3) Konvensi Hak Anak

Selain itu terdapat Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai hak atas perumahan. Untuk memperkuat Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, juga terdapat Komentar Umum No. 4 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak (Pasal 11 ayat (1)) Pasal 1 menegaskan bahwa “hak asasi atas tempat tinggal yang layak, yang bersumber dari hak atas kehidupan yang layak, adalah yang utama terpenting untuk penikmatan hak-hak ekonomi, social, dan budaya”. Selain itu terdapat Komentar Umum No. 7 (1997) tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa, pada Pasal 16 menegaskan “Pengusiran tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah atau rawan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya. Dimana orang-orang terimbas tidak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka sendiri, negara harus menyediakan segala ukuran yang tepat, untuk memaksimalkan sumber daya tersedia, untuk memastikan bahwa perumahan, pemukiman, atau akses alternatif atas tanah yang produktif, tergatung kasusnya, tersedia.”

Ketentuan tersebut diatas menegaskan bahwa hak atas perumahan merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa begitu saja dapat direnggut oleh Pemprov DKI, bahkan Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan tidak diskriminasi dalam hak atas perumahan. Selain itu warga Jakarta juga memiliki hak atas pembangunan, hak untuk dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan sebagaimana dituangkan oleh Deklarasi PBB tentang Hak Atas Pembangunan.[8]

Penggusuran paksa memiliki akibat yang sangat luas seperti menyebabkan orang menjadi tunawisma, hilangnya rasa aman, terisolasi dari komunitas dan keluarga, hilangnya hak untuk jaminan sosial, hilangnya hak atas identitas, hilangnya hak untuk akses kesehatan, hilangnya hak anak untuk mengenyam pendidikan karena mahalnya biaya pindah rumah, kerugian ekonomi, meteri dan juga kerugian psikologis berupa trauma yang sangat mendalam. Bahkan, dalam beberapa kasus menyebabkan hilangnya nyawa orang. Sosiolog Universitas Pancasila, Aully Gransinta mengatakan, dalam penelitian yang dia lakukan pada tahun 2003, penggusuran bisa menyebabkan seseorang stres dan memutuskan untuk bunuh diri.[9]

Komite PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah mengatakan bahwa pengusiran “hanya dapat dibenarkan di dalam keadaan yang luar biasa, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang terkait”. Bahkan dalam “keadaan yang luar biasa” di mana pengusiran paksa dapat dilakukan tanpa melanggar hukum internasional, ada beberapa persyaratan tentang tata cara yang harus diikuti:[10]

  • Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa sebelum ada pengusiran – terutama yang melibatkan banyak orang – bahwa semua kemungkinan lain telah dijelajahi dengan melakukan perundingan dengan orang-orang yang terkena pengusiran, dengan pandangan untuk menghindari atau sedikitnya memperkecil kebutuhan untuk menggunakan kekuatan paksa.
  • Kedua, pengusiran seharusnya tidak membuat seseorang menjadi tunawisma atau rentan terhadap pelanggaran hak-hak manusia lainnya. Pemerintah dengan demikian harus memastikan bahwa alternatif tempat tinggal atau lahan yang memadai harus tersedia bagi orang terkena pengusiran.
  • Terakhir, di dalam kasus-kasus yang jarang terjadi di mana pengusiran paksa dianggap dapat dibenarkan, pengusiran tersebut harus dilaksanakan dengan kepatuhan yang ketat pada ketentuan-ketentuan tambahan hukum hak asasi manusia internasional terkait dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum kewajaran dan kesebandingan (general principles of reasonableness and proportionality). Hal ini temasuk yang di bawah ini:
  1. Pemberitahuan yang wajar dan patut harus diberikan kepada semua orang yang akan diusir sebelum tanggal jadwal dari pengusiran;
  2. Informasi tentang pengusiran yang akan dilakukan, dan, jika mungkin, tentang peruntukan lain bagi lahan atau tempat tinggal itu, harus disediakan di dalam waktu yang cukup kepada semua yang terkena pengusiran;
  3.  Pejabat pemerintah atau pewakilan mereka harus hadir selama pengusiran, terutama ketika banyak orang sedang diusir;
  4. Semua orang yang melakukan pengusiran harus memiliki pengenal yang jelas dan sesuai;
  5. Pengusiran tidak boleh dilakukan ketika cuaca sangat buruk atau di malam hari, kecuali para penghuni menyetujuinya;
  6. Pertolongan hukum harus diberikan bagi mereka yang memerlukannya; dan
  7. Bilamana mungkin, bantuan hukum harus disediakan bagi yang membutuhkannya supaya mereka dapat memperoleh penggantian melalui peradilan.

Tidak jauh berbeda dengan rezim pemerintahan DKI Jakarta sebelumnya, penggunaan pendekatan kekerasan dan pengerahan aparatur TNI, Polri, dan juga Satpol PP masih digunakan oleh Pemprov DKI saat ini. Perbedaan hanya terletak pada dialog awal ataupun sosialisasi yang sangat jarang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelumnya. Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) memaparkan bahwa penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak jauh berbeda dengan rezim sebelumnya dan hanya 12% penggusuran yang memberikan solusi kepada korban.[11]

Hingga saat ini tidak ada satupun regulasi daerah yang mengatur mengenai penataan, penggusuran, dan hak atas perumahan. Pemprov DKI seharusnya dapat berkaca kepada Komentar Umum No. 7 (1997) tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa, karena komentar umum tersebut adalah panduan bagi negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

 

Desakan kepada Pemprov DKI Jakarta

     Rencana penggusuran, besarnya dana, dan banyaknya warga yang terkena dampak akan menimbulkan permasalahan sosial yang besar jika tidak ditangani dengan baik. LBH Jakarta berpendapat, setidaknya Pemprov DKI setidaknya harus melakukan beberapa hal sebagai berikut untuk mencegah permasalahan sosial dan pelanggaran terhadap hak atas perumahan warga DKI Jakarta:

  1. Membuka data dan informasi mengenai rencana penggusuran ke publik DKI Jakarta; dimana saja titik penggusuran/penataan, berapa jumlah warga yang terkena dampak, berapa anggaran yang dikeluarkan, dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
  2. Membuat regulasi yang melindungi warga Negara dari penggusuran paksa sesuai Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
  3. Melibatkan warga secara aktif dalam perencanaan dan menghargai solusi alternatif dari warga dan ahli perumahan.
  4. Pemberdayaan masyarakat.

Terkait partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta seringkali didesak untuk meniru langkah Thailand dalam penataan pemukiman, yaitu dengan membuat Community Organisations Development Institute (CODI). CODI merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi masalah permukiman, terutama permukiman kumuh, yang melibatkan berbagai stakeholder perkotaan. Tidak hanya melakukan penataan, tapi CODI juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan.[12] Selain itu pemerintah dapat menerapkan Collaborrative Governance untuk melakukan penataan. Collaborative Governance adalah sebuah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung bekerja sama dengan pemangku kepentingan bukan Negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat format, berorientasi mufakat/konsensus, yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program ataupun aset publik.[13] Dengan demikian warga DKI Jakarta akan menjadi subjek dalam pembangunan dan penataan, tidak hanya menjadi objek yang dengan mudahnya digusur atau dipindahkan.

 

 

[1]Ditulis oleh Alghiffari Aqsa (Pengacara Publik dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat LBH Jakarta) untuk diskusi publik pada tanggal 11 Juni 2014 di LBH Jakarta. Menggunakan berbagai informasi dan hasil riset Rahmawati Putri dkk (Pengacara Publik LBH Jakarta) dan peserta Karya Latihan Bantuan Hukum ke-35 LBH Jakarta.

[2] http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/03/04/jokowi-pertanyakan-angka-131-titik-lokasi-potensi-digusur.

[3]Wawancara Jokowi dan Slank di SCTV pada 14 Februari 2014. Dapat dilihat di: http://www.youtube.com/watch?v=qqXrg7o6tpg

[4]http://jakarta.okezone.com/read/2014/06/05/500/994588/ahok-minta-kpk-periksa-kepala-dinas-pu-dki

[5] http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/05/0749318/DKI.Anggap.Rusun.Solusi.Terbaik

[6] http://www.tempo.co/read/news/2014/01/07/083542832/Warga-Rusunawa-Cipinang-Keluhkan-Kebocoran

http://beritajakarta.com/read/908/Warga_Keluhkan_Pasokan_Air_Bersih_ke_Jokowi#.U5dbcXJ_vgk

[7] Alghif, Penggusuran Paksa dan Hak Atas Perumahan, alghif.aqsa.wordpress.com.

[8] Pasal 1: Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut berdasarkan yang setiap orang manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam,  berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat direalisasikan sepenuhnya. Pasal 2 ayat 1: Pribadi manusia adalah subyek utama pembangunan dan harus peserta aktif dan penerima hak atas pembangunan.

[9] http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/16/500/913099/penggusuran-rumah-bisa-picu-orang-bunuh-diri

[10]General comment No. 7 (1997) tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa

[11]http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/16/2209127/Pemprov.DKI.Harus.Jelaskan.Rencana.Penggusuran.dan.Solusinya

[12]Lihat Somsook Boonyabancha, How Upgrading of Thailand’s Informal Settlements Is Spear

Heading A Community-Driven, City-Wide, Integrated Social Development Process. Dapat diunduh di:  http://www.codi.or.th/downloads/english/Somsook5-23-06.pdf

[13] Ansell and Gash, Collaborative Governance in Theory and Practice. University of California, Berkeley. Hal.544