Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

bulan

Juni 2014

Lemahnya Sistem Hukum untuk Melindungi Hak Buruh

image_7

Lemahnya Sistem Hukum untuk Melindungi Hak Buruh[1]

  1. Pengadilan Hubungan Industrial Tidak Bekerja

      Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Pengadilan Hubungan Industrial tidak menjadi solusi untuk buruh mendapatkan keadilan. Selain lamanya proses pengadilan dan lemahnya posisi dalam pembuktian, hal lain yang menjadi masalah bagi buruh adalah lemahnya pelaksanaan putusan. Buruh seringkali menang hanya diatas kertas karena putusan sulit untuk dieksekusi, perusahaan sudah hengkang, atau perusahaan mempailitkan diri. Dalam satu kasus bahkan pernah buruh diminta mencari sendiri barang bergerak yang akan disita oleh pengadilan agar bisa dieksekusi; buruh harus betul-betul proaktif.

  1. Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan

Berbagai jenis pelanggaran hak buruh, seperti pelanggaran kebebasan berserikat, hak untuk cuti, upah yang layak, mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, bebas dari system kontrak dan outsourcing yang tidak adil, serta berbagai pelanggaran lainnya terus terjadi karena lemahnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kuantitas dan kualitas petugas pengawas ketenagakerjaan di daerah-daerah. Menurut data Kemnakertrans, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat 2.384 orang untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil saat ini tercatat hanya 563 orang di seluruh Indonesia. Selain itu adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan sangat besar kepada daerah, sehingga jalannya pengawasan tergantung dari kemauan kepala daerah, dan seringkali tidak independen.

Fenomena yang umum terjadi dalam kasus perburuhan adalah Petugas Dinas Tenaga Kerja seringkali mengarahkan kejahatan ataupun pelanggaran yang merupakan tindak pidana (hukum publik) menjadi sengketa perdata melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Akhirnya buruh harus bertarung di ranah perdata tanpa dukungan dari pemerintah. Hal tersebut merupakan dampak dari lahirnya 3 (tiga) paket Undang-Undang yang yaitu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

  1. Tidak Dijalankannya Pidana Perburuhan, Namun Buruh Seringkali Dikriminalisasi

Ada sekitar kurang lebih 30 Pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur Pasal dan sanksi Pidana di Perburuhan. Belum lagi yang diatur dalam UU No. 3/1992 Tentang Jamsostek, UU No. 21/2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, UU No. 2/2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dan UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan. Namun pasal tersebut sangat jarang diterapkan. Kepolisian yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan seringkali menolak atau tidak memproses kasus yang dilaporkan oleh buruh. Kami dapat mengatakan hampir seluruh laporan pidana perburuhan tidak diproses oleh kepolisian. LBH Jakarta pada tahun 2012 menangani 18 kasus pidana perburuhan, namun hanya satu yang berujung pidana, dan hanya pidana percobaan. Kasus PT.Panarub vs Kokom dkk adalah contoh lemahnya penegakan pidana perburuhan. Kasus pemberangusan serikat oleh Pimpinan PT. Panarub tersebut melanggar pasal 28 jo 43 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 dengan ancaman 1-5 tahun penjara, namun berujung dengan ketidakjelasan.

Permasalahan terletak pada ketidakmampuan kepolisian untuk menyidik tindak pidana perburuhan serta perspektif bahwa kasus perburuhan harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Berbagai kelompok serikat buruh telah mendorong adanya desk khusus untuk pidana perburuhan sehingga polisi dapat fokus menangani kasus pidana perburuhan. Seringkali kasus pidana perburuhan diproses di unit yang tidak mempunyai kompetensi, misalnya unit penanganan sumber daya alam dan lingkungan.

Di sisi lain, buruh dengan mudah dikriminalisasi oleh pengusaha. Sebagai contoh kriminalisasi di tahun 2012-2013 yang ditangani oleh LBH Jakarta:

No Kasus Kasus Posisi Hasil/Perkembangan
1 Cemi, dkk. Buruh PT. Asietex Karawang (2012) Cemi dkk baru membentuk Serikat Pekerja dan menuntut hak. Cemi kemudian membuat pamlet dan dilaporkan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Putusan bebas. Belum keluar putusan kasasi.
2 Sultoni (Federasi Progresip) September 2012, Serikat Pekerja Progresip PT. Dong An melakukan mogok kerja dengan tuntutan hapus outsourcing dan pemenuhan hak normative. Pengusaha melaporkan Sultoni dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tidak ada kejelasan. Status masih tersangka.
3 Sartono (Buruh PT. Panarub Industri, Tangerang) Sartono menegur atasannya yang berlaku kasar terhadap rekan kerjanya. Kemudian Sartono dilaporkan melakukan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) dan pencemaran nama baik dan kemudian ditahan selama 7 hari. Saat sidang pertama PT. Panarub mencabut perkara.
4 Omih (Buruh PT. Panarub Dwikarya) Karena frustasi adanya pelanggaran hak buruh, pemberangusan serikat, dan PHK masal, Omih mengirimkan SMS bohong mengenai bom. Omih dijerat pasal 336 KUHP karena dianggap mengancam keselamatan umum dan menyebarkan informasi berupa ancaman yang melanggar Pasal 45 ayat 1 junto 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus dihentikan setelah banyaknya tekanan buruh dan juga surat DPR.
5 Sahrudin (Buruh PT. Afix Kogyo) Sahrudin membentuk serikat dan menjadi ketua serikat. Ia menjalankan tugasnya perjuangkan hak buruh, termasuk persoalan koperasi. Ketika menanyakan masalah koperasi ke Ibu Yani, Ketua Koperasi, Ibu Yani tiba-tiba pingsan dan Sahrudin dituduh melakukan penganiayaan. Dinyatakan bersalah dengan hukuman percobaan. Saat ini sedang Kasasi ke Mahkamah Agung

 

  1. Korupsi Di Sektor Perburuhan

Indonesia saat ini menduduki peringkat 114 dari 177 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun 2013. Salah satu lembaga yang paling tinggi dipersepsikan korupsi adalah lembaga peradilan dan kepolisian. Adanya Hakim Agung Adhoc yang menjadi aktor yang membantu perusahaan mengintimidasi buruh di kasus PT. Panarub menunjukkan bahwa korupsi di sektor perburuhan memang terjadi. Contoh lain adalah adanya penangkapan terhadap hakim PHI PN Bandung yang menerima suap dari PT. Onamba untuk kasus buruh yang akhirnya memberhentikan 176 orang buruh. Seakan sudah menjadi rahasia umum bahwa aparatur pemerintah dan pengadilan PHI korup, namun tidak banyak yang mampu membuktikan.

 

[1][1] Tulisan singkat ini disampaikan dalamIndonesia People’s Tribunal on Mimimum Living Wage and Decent Working Conditions pada 22 Juni 2014.

Iklan

Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Sebuah Solusi?

image_8

Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Sebuah Solusi? [1]

     Menyelesaikan sengketa perburuhan ke ranah hukum merupakan tantangan yang sangat berat untuk buruh. Terdapat tiga permasalahan besar yang harus dihadapi oleh buruh. Pertama adalah lepasnya tanggungjawab pemerintah dalam perburuhan (privatisasi) sehingga buruh harus vis a vis berhadapan dengan kekuatan pengusaha yang tidak seimbang. Kedua adalah lemahnya penegakan hukum, baik itu sistem pengawasan, eksekusi, maupun sistem pidana dalam sektor perburuhan. Ketiga sengketa perburuhan mengharuskan buruh memiliki daya tahan yang kuat, dimana dalam proses yang lama buruh seringkali tidak diupah dan tidak diizinkan bekerja ketika proses sengketa, sementara harus membiayai kebutuhan hidup.

LBH Jakarta melakukan penelitian putusan hubungan industrial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2006 sampai 2013, yaitu sebanyak 2991 putusan. Dari penelitian tersebut didapat berbagai data tentang bagaimana Pengadilan Hubungan Industrial berjalan, yaitu:[2]

  • Perselisihan PHK selalu diiringi oleh perselisihan hak. Hanya sebanyak 123 kasus perselisihan hak yang berdiri sendiri. Artinya setiap sengketa perburuhan seringkali multi dimensi dan memiliki pelanggaran yang berlipat. Hal tersebut terkonfirmasi juga oleh testimoni 5 saksi yang disampaikan di People’s Tribunal ini.
  • Buruh yang menjadi penggugat sebanyak 2.641 dan pengusaha yang menjadi penggugat sebanyak 348. Jika dilihat dari tingginya buruh yang menjadi penggugat, dugaan awal bahwa buruh lebih sering menjadi korban pelanggaran hubungan kerja terkonfirmasi.[3] Walaupun demikian, angka sengketa perburuhan menunjukkan trend menurun karena buruh mulai tidak percaya dengan Pengadilan Hubungan Industrial. Jika pada tahun 2011[4], jumlah perkara yang ditangani oleh PHI se-Indonesia berada di angka 1.646 perkara, angka ini menyusut hingga 1.126 perkara pada tahun 2012[5], dan kembali menurun menjadi 1.119 perkara pada tahun 2013[6].
  • Pada tingkat pertama, dari 2.641 gugatan yang diajukan oleh buruh, sebanyak 1.770 gugatan dikabulkan (67,02%), 573 gugatan ditolak (21,70%) dan 298 gugatan N.O (11,28%). Sedangkan pengusaha sebagai penggugat, sebanyak 271 gugatan dikabulkan (72,70%), 73 gugatan ditolak (20,98%) dan 22 gugatan N.O (6,32%).
  • Hanya sebanyak 170 (5,95%) gugatan dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim PHI, sedangkan sisa gugatan dikabulkan sebagian. Adanya kemungkinan majelis hakim yang memihak kepada pihak Pengusaha dan proses pembuktian yang lemah dalam mendukung gugatan pihak buruh. Buruh sulit menghadirkan alat bukti dikarenakan seluruh dokumen surat seringkali disimpan oleh pengusaha/ perusahaan.
  • Pengusaha lebih banyak melakukan kasasi, yaitu sebanyak 1645 permohonan. (55,24%) Sedangkan buruh 1.333 permohonan (44, 76%). Angka permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh pengusaha sebanyak 229, sedangkan buruh 144 permohonan.
  • Permohonanpengusaha pada tingkat kasasi, dikabulkan sebanyak 387 atau 23,53%, ditolak sebanyak 1.063 atau 64,62, yang tidak dapat diterima (N.O) sebanyak 195 atau 11,85%. Sedangkan permohonan yang diajukan buruh ke tingkat kasasi sebanyak 286 atau  21,47% dikabulkan, ditolak sebanyak 865 atau 64,94%; permohonan tidak dapat diterima (N.O) sebanyak 181 atau 13,59%.[7]

Menempuh jalur PHI, kemudian mengajukan upaya hukum tingkat kasasi dan peninjauan kembali merupakan hal yang dilematis bagi buruh. Ketika gugatan buruh dikalahkan pada tingkat PHI dengan alasan yang tidak jelas, maka menjadi tidak ada ruang bagi buruh untuk menganulir putusan PHI yang jauh dari rasa keadilan. Di sisi lain, putusan majelis hakim pada tingkat PHI yang baik dan mendekati rasa keadilan, dengan mudah dianulir oleh pengusaha dengan mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sehingga hak-hak buruh yang terlanggar akan melalui jalan panjang untuk dipulihkan.

Seringkali upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan kembali dilakukan oleh pengusaha untuk memperlama proses peradilan sehingga buruh yang secara ekonomi dan sosial lebih lemah, seringkali tidak mampu bertahan memperjuangkan hak-haknya.[8]Dengan proses PHI yang sampai ke Mahkamah Agung, berarti jangka waktu putusan tersebut dapat dieksekusi semakin lama.Jangka waktu penyelesaian keseluruhan selama 140 hari, namun dalam prakteknya selalu melebihi jangka waktu. Ironisnya tidak ada sanksi jika proses hukum melebih jangka waktu.

Tidak hanya buruh, mantan Ketua Mahkamah Agung pun mengkritik PHI. Dalam pidato sambutannya di dalam Rakernas MA 2007 di Makassar, Bagir Manan menyebut PHI sebagai “anomali” pengadilan karena keberadaan hakim ad hoc yang tidak netral, sistem peradilan yang ternyata tidak cepat, dan pembebanan biaya perkara kepada Negara.[9]Bahkan hakim adhoc pun mengkritik PHI karena buruh lemah dalam pembuktian dimana alat bukti dikuasai oleh pengusaha, beban biaya yang besar untuk leges alat bukti, dan lemahnya eksekusi sehingga buruh hanya menang di atas kertas.[10]

Hal tersebut di atas menegaskan bahwa sistem pengadilan hubungan industrial masih jauh dari keadilan untuk buruh. Tidak heran, saat ini jalan terbaik untuk buruh adalah melakukan konsolidasi dan melakukan tekanan politik, baik melalui aksi maupun mogok kerja, walaupun imbasnya adalah pemberangusan serikat buruh oleh pengusaha.

 

[1] Tulisan singkat ini disampaikan dalamIndonesia People’s Tribunal on Mimimun Living Wage And Decent Working Conditions pada 22 Juni 2014.

[2] Tim Peneliti LBH Jakarta, Penelitian putusan hubungan industrial, Indeksasi putusan mahkamah agung 2006-2013, (Jakarta: LBH Jakarta, 2014)

[3]Ibid. Hal. 35

[4] Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), hlm. 77.

[5] Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2012, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), hlm. 111.

[6] Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014), hlm. 63.

[7] Tim Peneliti LBH Jakarta, Op.Cit. Hal.

[8] Tim Peneliti LBH Jakarta, Op.Cit. Hal. 36

[9] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19991/saat-hakim-ad-hoc-phi-berkeluh-kesah

[10]Ibid.

Penggusuran

Anggaran dan Persoalan Penggusuran di DKI Jakarta[1]

Anggaran Penggusuran 2014

LBH Jakarta melakukan analisa terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014 dan menemukan 127 titik pembebasan lahan dan potensi penggusuran. Dari analisa tersebut ditemukan 84 lokasi yang terancam digusur oleh Dinas PU dan Dinas Perumahan dan Pemukiman tersebar diseluruh pelosok DKI Jakarta. Sedangkan Dinas Pertamanan dan Pemakaman berpotensi melakukan penggusuran di 43 lokasi di tahun 2014. Berdasarkan analisa APBD 2014 tersebut, Dinas PU dan Dinas Perumahan Pemukiman menyediakan anggaran kurang lebih 4 triliyun sedangkan dinas pertamanan dan pemakaman kurang lebih 1,8 triliun. Jika dijumlahkan, total anggaran pembebasan lahan dan penggusuran yang dilakukan oleh 3 Dinas tersebut berkisar 5-6 triliun rupiah. Adapun pembebasan lahan dan penggusuran dilakukan untuk normalisasi kali, waduk, saluran air dan sejenisnya, embung, taman pemakaman umum (TPU), Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan jalan, dan untuk pembangunan rumah susun.

Dari analisa tersebut, LBH Jakarta bersama peserta Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) kemudian meninjau beberapa lokasi dan melakukan pendataan. Dari 17 lokasi yang ditinjau ditemukan hanya 4 wilayah yang telah melakukan sosialisasi kepada warga, sisanya warga tidak tahu bahwa terdapat rencana penggusuran dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Satu lokasi yang ditinjau adalah Waduk Ria Rio yang terletak di Jakarta Timur dimana penggusuran sudah dilakukan dan akan dilakukan kembali penggusuran. Berdasarkan data APBD anggaran untuk pembebesan lahan Waduk Ria Rio adalah sebesar 750 Milyar.

Melalui media, LBH Jakarta kemudian mendesak Pemprov DKI untuk membuka data ke publik dimana saja lokasi penggusuran dan berapa anggaran yang dikeluarkan, namun Pemprov sendiri tidak mampu menjawab lokasi dan anggaran tersebut.[2] Sampai saat ini tidak ada data resmi yang jelas dari Pemprov terkait pembebasan lahan ataupun penggusuran di Jakarta. Dalam satu wawancara dengan satu stasiun televisi, Jokowi memaparkan bahwa ada 1.0036.000 jiwa warga yang harus dipindahkan oleh Pemprov DKI untuk penataan.[3] Masyarakat Jakarta tentunya perlu tahu mengenai rencana Pemprov DKI tersebut, terutama masyarakat yang akan terkena dampak. Tidak hanya itu, mengumumkan ke publik mengenai anggaran dan rencana penggusuran juga merupakan bentuk transparansi dan menghindari penyelewengan keuangan. Anggaran yang sangat besar tentunya rentan korupsi, dan hal tersebut terbukti dengan adanya dugaan penyelewengan dana oleh Kepala Dinas PU DKI Jakarta.[4] Lanjutkan membaca

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑