PENGABDI BANTUAN HUKUM ADALAH INDIVIDU PROFESIONAL[1]

Oleh: Alghiffari Aqsa[2]

Pendahuluan

Seringkali posisi Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) dianggap sebagai profesi yang rendah atau remeh dalam dunia penegakan hukum.[3] Bahkan banyak yang salah persepsi dengan memisahkan PBH dengan pengacara (lawyer) kantor hukum (law firm) dengan menyebut PBH adalah pengacara amatir, sementara pengacara law firm adalah pengacara profesional. Hal tersebut dikarenakan PBH tidak mendapatkan honor atau fee dari pelayanan bantuan hukumnya, sedangkan pengacara law firm mendapatkan honor atau fee dari jasa yang diberikannya. Sungguh merupakan pendapat yang keliru karena profesionalitas tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya honor yang diberikan oleh penerima sebuah jasa.

Profesi berasal dari kata serapan dalam bahasa Inggris “to profess”, berasal dari kalimat latin “profiteor” yang bermakna membuat sebuah komitmen atau kewajiban untuk memenuhi suatu tugas khusus secara tetap. Makna tersebut menunjukkan bahwa seorang profesional adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu dan memiliki komitmen terhadap kode etik atau seperangkat nilai-nilai tertentu, yang keduanya cukup baik diterima karakteristik profesi.[4] Profesi juga dianggap sebagai masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Mereka membentuk suatu profesi yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian, profesi menjadikan suatu kelompok mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus.[5] Secara umum terdapat beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:[6]

  1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
  2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
  3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
  4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
  5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Dari syarat-syarat tersebut di atas, tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) merupakan sebuah profesi karena pengetahuan khusus dimiliki berkat pendidikan dan pelatihan[7], memiliki kode etik (Kode Etik Pekerja Bantuan Hukum), mengabdi kepada masyarakat, memiliki izin, dan menjadi anggota dari suatu profesi, yaitu profesi pengacara. Sebagian besar PBH juga tergabung dalam organisasi advokat. Profesionalitas PBH seharusnya diukur dari pengetahuan yang dimilikinya dan komitmen terhadap kode etik, bukan dari segi honor atau fee dari klien yang diberi bantuan hukum.

Perlu diingat bahwa sejarah profesi advokat tidak didasari oleh imbalan, melainkan untuk mendapatkan baik kepuasan batin maupun kemuliaan di mata masyarakat (nobility). Di jaman Romawi Kuno, sebelum terdapat istilah advokat, terdapat Preator yang membela orang-orang kecil yang miskin dan buta hukum yang tertimpa permasalahan hukum. Preator memiliki status social yang tinggi dan cukup kaya sehingga tidak memerlukan uang dari orang yang dibelanya (klien). Profesi preator tersebut amat dihargai dan dimuliakan orang sehingga dinamakan officium nobelium atau profesi yang mulia. Di kemudian hari advokat mendapatkan honorarium dari kerjanya. Istilah honorarium berasal dari kata honor yang berarti penghormatan, menunjukkan bahwa advokat sebagai pemberi jasa hukum bukanlah melakukan jual beli atau dagang perkara yang biasa ditawar melainkan memberikan jasa-jasanya.[8]

Di samping masalah kriteria mengenai profesi dan juga terkait profesionalitas, kita juga dapat melihat bagaimana sejarah dan juga rekam jejak LBH/YLBHI dalam proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. LBH digagas oleh organisasi advokat, PERADIN, pada kongresnya di tahun 1969. PERADIN kemudian mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 28 Oktober 1970 dengan Adnan Buyung Nasution sebagai direktur. [9]Sejak saat berdirinya, LBH tidak hanya terlibat dalam kasus bantuan hukum yang sifatnya individual dan privat, melainkan juga memberikan bantuan hukum terhadap kasus publik dan kontroversial, seperti kasus G 30 S, Malari, Mahasiswa Buku Putih, Komando Jihad, H.R. Dharsono, Tanjung Priok, Kedung Ombo, Kasus Tanah Badega, 27 Juli, Tragedi Semanggi, Tim-Tim, Petisi 50, dan sederet kasus kontroversial yang tercatat di republik ini. Tidak hanya dalam penanganan kasus, LBH kemudian menjadi lokomotif demokrasi, motor perubahan sosial, dan motor perubahan hukum. LBH dapat dikatakan tidak pernah absen untuk menyikapi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nasib si miskin dan tertindas. Tidak hanya itu, LBH juga tercatat sebagai motor perubahan hukum dengan berbagai terobosan yang mampu membuka akses terhadap keadilan, misalnya saja gagasan dan dorongan diakuinya citizen law suit, class action, dan legal standing dalam hukum acara di Indonesia.

 

Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum

Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) LBH/YLBHI memiliki kode etik tersendiri dalam melaksanakan profesinya, walaupun sebagian PBH merupakan advokat yang juga tunduk kepada Kode Etik Advokat. Kode etik ini haruslah dipisahkan dari Kode Etik PBH lembaga bantuan hukum diluar YLBHI karena kode etik ini bersifat internal.[10]

Kode etik PBH LBH/YLBHI lahir pada tahun 1985, dan tidak dihapuskan meskipun dikemudian hari terdapat Kode Etik Advokat. Hal ini menurut saya dikarenakan berbagai hal sebagai berikut:

  1. Tidak semua PBH di LBH/YLBHI merupakan advokat.

Di LBH/YLBHI tidak semua PBH merupakan advokat, sebagian justru berasal dari bidang ilmu lain, misalnya ilmu politik, sosiologi, jurnalistik, komunikasi, filsafat, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan LBH/YLBHI memiliki ideologi kerja Bantuan Hukum Struktural yang menganggap persoalan hukum atau ketidakadilan yang muncul merupakan efek dari suatu struktur yang menindas sehingga diperlukan perubahan struktrur yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh ilmu hukum, melainkan dari berbagai bidang lainnya

2. Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) merupakan aktivis politik.

Abdul Rahman Saleh dalam pembukaan buku Catatan 40 tahun LBH/YLBHI mengatakan bahwa PBH LBH/YLBHI merupakan para aktivis politik yang mengerti akan perjuangan politik dalam penegakan hukum. Mereka sadar bahwa segala proses hukum sedikit atau banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat struktural, seperti bias gender, afiliasi politik, diskrepansi ekonomi (penguasaan terhadap sumber daya), kedekatan terhadap pusat-pusat kekuasaan baik di kalangan eksekutif, legislative, dan yudikatif.[11] Artidjo Alkostar, Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI, dalam pembukaan KALABAHU 2012 juga mengatakan bahwa PBH merupakan aktivis atau pengacara yang politis (dalam arti positif). OIeh karenanya kerja-kerja PBH akan bersinggungan dengan aktor politik hukum tersebut, sehingga diperlukan nilai moral khusus untuk menghindari adanya pengaruh yang buruk terhadap PBH.

3. Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) memiliki posisi strategis.

Sejarah panjang LBH/YLBHI (43 tahun) dan kontribusinya terhadap rule of law dan demokrasi di Indonesia menjadikan LBH/YLBHI kepercayaan masyarakat dan juga berbagai stake holder dalam berbagai bidang. Peran LBH sering menjadi sorotan, dianggap sebagai lokomotif demokrasi, sumber yang terpecaya, dan lain-lain. Hal ini menjadikan posisi LBH bisa saja disalahgunakan oleh berbagai kepentingan.

4. Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) tanggung jawab yang lebih berat

PBH tidak hanya dituntut untuk mendampingi klien dan menyelesaikan permasalahan hukumnya, melainkan juga dituntut untuk mengubah struktur sosial.  Toetti Heraty Roosseno menganggap bahwa LBH juga merupakan pelopor meeting of mind karena berbagai pemikiran progresif yang digagas semenjak berdirinya. Tanpa adanya nilai moral yang khusus, mustahil kerja-kerja tersebut akan tercapai.

Terkait dengan kode etik dan nilai moral PBH LBH/YLBHI, kita dapat meresapi bunyi prasasti yang diukir di depan gedung LBH/YLBHI dan ditulis oleh Abdul Rahman Saleh yang berbunyi:

“Gedung ini dimaksudkan sebagai monumen pertama di Indonesia bagi perjuangan menegakan hukum, kebenaran dan keadilan yang sama bagi semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama asal keturunan, keyakinan politik, maupun latar belakang sosial dan budaya. Dari sini Para Pembela dan pemikir bantuan hukum akan berjuang dengan jujur dan ikhlas dan tanpa pamrih serta seia sekata dengan mayoritas bangsa yang papa untuk tidak saja membela perkara-perkara yang menyangkut kepentingan rakyat tapi juga ikut merombak tatanan yang menyebabkan mereka terus-menerus terbelakang, miskin, tertindas, dan terlupakan. Dari sini pula akan dikembangkan pikiran-pikiran yang berani, konstruktif dan bertanggung jawab hingga menjadi perlambang kebebasan menyatakan pendapat dan awal dari bangkitnya kaum miskin menuntut pelaksanaan hak yang sama dalam hukum dan keadilan di bumi pertiwi Indonesia.”[12]

Ringkasan Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia

Adapun Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia berisikan sebagai berikut:[13]

I. Pembukaan

Menguraikan secara singkat mengenai latar belakang dan peran LBH/YLBHI dalam kehidupan Negara, serta posisinya untuk menegakkan keadilan tanpa membedakan golongan atau bersikap imparsial. Dikatakan bahwa PBH adalah pejuang keadilan dan HAM, serta aktor yang kreatif dan berani dalam mengemban misi dan tanggung jawab untuk keadilan social.

II. Nilai Keberadaan Yayasan LBH Indonesia

Menjabarkan tujuan LBH/YLBHI, yaitu:

  1. Mewujudkan pola hubungan sosial yang adil, dimana peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan bagi setiap kelompok sosial dan atau individu baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi.
  2. Mewujudkan sebuah sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan prosedur-prosedur dan lembaga-lembaga, tempat dimana setiap kelompok sosial dan atau individu dapat memperoleh jalan masuk untuk memengaruhi dan ikut menentukan setiap keputusan mereka khususnya yang berhubungan dengan alokasi sumber-sumber daya ekonomi.

Misi Perjuangan LBH/YLBHI, yaitu:

  1. Menanamkan, menumbuhkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai Negara hukum yang demokratis, dan berkeadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik mereka yang merupakan warga Negara biasa maupun para pejabat, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  2. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian golongan masyarakat miskin sehingga mereka sendiri dapat merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan, baik secara individual maupun kolektif hak-hak dan kepentingan mereka.
  3. Mengembangkan lembaga-lembaga pendukung bagi usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak-hak golongan masyarakat miskin.
  4. Menciptakan kondisi awal yang akan mendukung usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan golongan masyarakat miskin.

Dari empat misi di atas, terlihat bahwa LBH/YLBHI memliki semangat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat dapat mandiri dalam memperjuangkan keadilan. Selain itu dituntut juga untuk melakukan inovasi dan pembaruan dalam bidang hukum dengan cara mengembangkan lembaga-lembaga pendukung bagi usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak-hak golongan masyarakat miskin.

Prinsip-prinsip Perjuangan Yayasan LBH Indonesia

Tanpa pamrih, tanpa kompromi, berkomitmen, tidak menjual prinsip, tidak tergoda keuntungan pribadi, bekerja sebagai PBH memberikan kepuasan batin yang tidak bisa dinilai dengan materi, tidak tunduk pada setiap ketidakadilan dan perkosaan hak asasi, mengedepankan proses yang jujur, berani melawan setiap bentuk kejahatan, mendahulukan kepentingan kolektif daripada kepentingan pribadi, memberdayakan dan tidak mengkooptasi perjuangan masyarakat miskin.

Adapun Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1.  Pasal 1, Kepribadian Pengabdi Bantuan Hukum

Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) adalah pribadi yang luhur, yang bertaqwa, menjunjung tinggi nilai keadilan, bebas dari pengaruh dan tidak terikat oleh apapun kecuali pemihakan kepada nilai-nilai kebenaran hakiki

2. Pasal 2, Cara Pelaksanaan Pengabdian Bantuan Hukum

PBH harus jujur dalam bertugas, memberdayakan klien, bersifat objektif dan kritis, mengikuti prosedur yang berlaku, dan mampu bekerjasama dengan berbagai profesi untuk kepentingan penanganan kasus.

3. Pasal 3, Perangkapan Pekerjaan

Pasal ini menjelaskan bahwa PBH tidak boleh melakukan praktek hukum di luar LBH, kecuali direktur. Ketentuan ini mendapat kritikan karena dapat mengakibatkan direktur tidak maksimal dalam kerja-kerjanya di LBH. Seringkali ketentuan ini dimanfaatkan untuk menghidupi LBH yang kesulitan secara finansial.

4. Pasal 4, Hubungan Dengan Klien

Dalam berhubungan dengan klien PBH harus mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi, mendamaikan kasus perdata, berusaha mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya, tidak boleh memberi keterangan yang menyesatkan, tidak boleh menjamin kemenangan, memberikan kebebasan kepada klien untuk mengganti pengacara dan memberikan keterangan kepada klien atau pengacara yang baru bila diperlukan, menolak klien yang mampu kecuali kasus yang memiliki dampak luas, memegang rahasia jabatan, tidak menarik honorarium atau menerima hadiah apapun secara pribadi.

5. Pasal 5, Hubungan Dengan Kekuasaan Kehakiman dan Kekuasaan Lainnya

PBH harus bersikap sopan, wajib mempertahankan kehormatan, dan ikut berusaha mencari dan menegakkan keadilan dalam hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya.

6. Pasal 6, Hubungan dengan Teman Sejawat

PBH harus menjalin hubungan baik dengan teman sejawat dan saling menghargai, tidak menarik klien dari teman sejawat, dan bekerja berdasarkan wilayah kerja kantor masing-masing.

7. Pasal 7, Pengawasan dan Pembinaan

Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia mempunyai kewenangan pengawasan dan pembinaan serta menjatuhkan sanksi terhadap para Direktur LBH yang melakukan pelanggaran, setelah kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Sementara itu, Direktur LBH bersama-sama dengan Dewan Penasehat mempunyai kewenangan pengawasan dan pembinaan serta menjatuhkan sanksi terhadap para PBHI yang melakukan pelanggaran, setelah kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan.

Selain tercantum dalam kode etik, nilai etika dan moral yang harus dijunjung oleh PBH juga tercantum dalam kontrak kerja pengangkatan sebagai PBH. Misalnya dalam kontrak kerja PBH LBH Jakarta dicantumkan tambahan bahwa PBH tidak boleh mendampingi kasus yang tidak ada dasar hukumnya. Hal ini bertujuan agar PBH tidak mencari-cari ataupun merekayasa dasar hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ternyata tidak memiliki landasan hukum.

Undang-Undang Bantuan Hukum

Selain pedoman dan kode etik PBH LBH/YLBHI, PBH juga tunduk pada kode etik advokat (bagi PBH advokat) dan juga Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun beberapa ketentuan yang terkait dengan etika dan moral pemberi bantuan hukum antara lain:

– Larangan menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum (Pasal 20). Larangan tersebut diancam pidana paling lama 1 tahun atau denda paling lama 50 juta rupiah (Pasal 22).

– Menjaga rahasia klien (Pasal 10 huruf d).

– Menangani kasus hingga selesai, kecuali terdapat aalasan lain untuk penghentian (pasal 10 huruf e).

Pelanggaran Prinsip Perjuangan dan Kode Etik

Pada prakteknya tidak banyak kasus pelanggaran prinsip perjuangan ataupun kode etik yang muncul dan kemudian diproses oleh LBH/YLBHI. Namun demikian, dalam 5 tahun penulis mengabdi sebagai PBH di LBH Jakarta, maka terdapat berbagai tindakan potensial terjadi dalam pengabdian sebagai PBH, yaitu:

– Menerima uang dari klien.

– Menerima pemberian barang dari klien, dan tidak melaporkan kepada Pimpinan LBH Jakarta.

– Menangani kasus di luar LBH.

– Bekerjasama dengan aktor politik untuk menggolkan kepentingan yang tidak sesuai dengan kepentingan LBH.

– Menyebarkan informasi rahasia, baik disengaja ataupun tidak disengaja kepada orang lain diluar LBH.

– Tunduk atas tekanan politik ataupun tekanan pengacara senior.

– Bersikap tidak ramah kepada klien.

– Melakukan kekerasan, fisik maupun verbal terhadap klien.

– Menjanjikan kemenangan.

– Memberikan informasi yang menyesatkan.

– Ingin tampil dan mengkooptasi perjuangan masyarakat. Tidak memberdayakan klien.

– Tidak menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan sesama PBH.

Adapun salah satu contoh kasus yang nyata adalah kasus mantan Direktur LBH Semarang (Slamet Haryanto) yang menemui Soemarmo, walikota Semarang, yang merupakan tersangka korupsi dana APBD dan ditahan di Jakarta. Slamet berangkat dari Jakarta ke Semarang bersama tim walikota tanpa memberitahukan kepada rekan kerja di LBH Semarang. LBH Semarang kemudian menonaktifkan Slamet mulai tanggal 11 Juni 2012 dan memutuskan untuk membentuk tim investigasi dengan komposisi, satu orang alumni LBH, satu orang staf internal, dan tiga orang dari unsur masyarakat. Tim investigasi tersebut kemudian bertanggungjawab memberikan rekomendasi kepada LBH Semarang dan YLBHI. [14] Berdasarkan hasil temuan tim investigasi yang dibuat oleh LBH Semarang, biaya perjalanan Slamet ke Jakarta didanai oleh anggaran operasional walikota. Slamet membantah bahwa kunjungannya adalah untuk mendukung kasus korupsi yang dilakukan oleh Soemarmo dan hanya membicarakan program. Hasil investigasi kemudian menyimpulkan bahwa Slamet tidak hanya melakukan pelanggaran kode etik, namun juga pelanggaran Standart Operational Prosedur (SOP), dan juga pelanggaran nilai-nilai perjuangan YLBHI.

Kasus tersebut di atas merupakan pukulan bagi LBH dan YLBHI karena PBH seharusnya mampu menjaga integritas dan mempertahankan kode etik. Harapan masyarakat kepada LBH/YLBHI sangat besar karena tidak banyak orang-orang yang mau mengabdikan hidupnya sebagai PBH. Imbas dari kasus tersebut juga berpengaruh pada kepercayaan klien-klien yang dibela oleh LBH Semarang, pengorganisiran dan pemberdayaan menjadi sulit dilakukan. Visi dan misi untuk memberikan bantuan hukum struktural dan mewujudkan keadilan sosial terhambat oleh tindakan pelanggaran kode etik oleh PBH.

Kasus tersebut juga menunjukkan, bahwa PBH tidak dapat main-main dalam hubungannya dengan pihak lain di luar LBH/YLBHI. Sebaiknya PBH membatasi diri untuk bertemu dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berlawanan dengan prinsip LBH/YLBHI, kecuali pertemuan untuk kepentingan taktis dan diharuskan berkoordinasi dengan lembaga.

Usulan Perubahan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum

Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia dibuat pada tahun 1985. Hingga saat ini, 28 tahun, belum terdapat perubahan pada pedoman dan kode etik tersebut. Terdapat berbagai kelemahan dan harus segera disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan dunia penegakan hukum, terlebih Undang-Undang Bantuan Hukum telah disahkan dan akan mendorong praktek bantuan hukum di Indonesia. Kelemahan tersebut antara lain tidak adanya mekanisme yang pasti mengenai proses pemeriksaan pelanggaran[15], tidak ada ketentuan mengenai berkas kasus, profesionalitas terkait deadline penanganan kasus, pembuatan statement dan langkah advokasi yang sesuai dengan persetujuan klien, mencegah eksploitasi klien termasuk eksploitasi seksual, mekanisme pengaduan dari klien, jenis-jenis sanksi, dan berbagai ketentuan lain yang dapat dibandingkan dengan kode etik lain.[16]

Penutup

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

  1. Bahwa Pengabdi Bantuan Hukum merupakan sebuah profesi yang memiliki peran strategis dan bertanggungjawab untuk melakukan perubahan terhadap struktur yang timpang dan menindas di dalam masyarakat.
  2. Profesi PBH menuntut sebuah profesionalitas dan tunduk pada kode etik dan pedoman perjuangan.
  3. Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum sudah seharusnya diubah karena memiliki banyak kelemahan.
  4. Pembinaan dan pengawasan terhadap PBH harus ditingkatkan, terlebih praktek bantuan hukum akan meningkat sebagai dampak diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum. Kualitas bantuan hukum terhadap masyarakat yang mencari keadilan harus diutamakan.

=SALAM KEADILAN! YA BASTA!=


[1] Disampaikan dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Penulis mengubah istilah pekerja bantuan hukum menjadi pengabdi bantuan hukum dengan alasan sebagai berikut:

  1. Istilah yang tepat menurut Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia adalah pengabdi, bukan pekerja.
  2. Kesepakatan Rapat Kerja tahunan LBH Jakarta dan juga rapat kaderisasi LBH Jakarta yang kembali menegaskan bahwa PBH LBH Jakarta adalah pengabdi, bukan pekerja.
  3. Banyaknya kesalahpahaman dari istilah pekerja bantuan hukum yang menyamakan Pengacara Publik LBH Jakarta adalah buruh. Pengacara Publik LBH Jakarta adalah orang yang mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. Rela tidak diberikan gaji dan mengabdikan diri selama maksimum delapan tahun dengan evaluasi setiap dua tahun.

[2] Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat. Email: alghif.aqsa@gmail.com. Blog:https://alghif.wordpress.com. Twitter: @AlghifAqsa

[3] Terdapat berbagai sebutan terhadap Pekerja Bantuan Hukum. Sebutan di LBH/YLBHI antara lain Pembela Umum, Public Defender, Pengacara Publik, Advokat Publik. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, hanya disebutkan sebagai pemberi bantuan hukum. Sebutan khusus terhadap profesi pemberi bantuan hukum tidak disebutkan.

[4] Stan Lester, On Professions and Being Professional. Lihat: http://www.sld.demon.co.uk/profnal.pdf

[5] Frans H. Winarta, Dimensi Moral Dalam Profesi Advokat dan Pekerjaan Bantuan Hukum

[6] R. Rizal Isnanto, Buku Ajar Etika Profesi. Semarang: Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik  Universitas Diponegoro 2009.

[7] PBH LBH Jakarta setidaknya harus mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) selama satu bulan yang terdiri dari setidaknya 30 materi dan pembicara. Selain itu mendapatkan pelatihan berkelanjutan baik dari internal LBH, maupun dari eksternal, dalam maupun luar negeri. Misalnya pelatihan terkait: Hak Asasi Manusia, advokasi pengungsi, advokasi anak, hak atas perumahan, advokasi penyandang disablitas, advokasi berbasis gender, advokasi kebebasan beragama, jurnalistik, dan berbagai pelatihan lain yang rutin diberikan kepada Pekerja Bantuan Hukum.

[8] Adnan Buyung Nasution, Advokat Profesional adalah Advokat Pejuang. Hal 6-8.

[9] Ibid. Hal 9.

[10] Catatan: LBH Jakarta banyak mendapati pengadu yang telah ditangani sebelumnya oleh LBH lain, namun mendapatkan pelayanan yang buruk, seperti: dikenakan biaya yang mahal, tidak ditangani, bekerja sama dengan lawan, dll. LBH tersebut tidak tunduk pada kode etik PBH LBH/YLBHI, mereka tunduk pada Kode Etik Advokat.

[11] Verboden voor Honden en Inlanders dan Lahirlah LBH; Catatan 40 tahun Pasang Surut Keadilan. Jakarta: YLBHI, 2012. Hal. xv-xvi.

[12] Ibid, Hal. Xii.

[13] Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1986. File dapat diakses di: Pedoman Nilai2 Perjuangan YLBHI.1986

[15] Dalam Kode Etik Advokat terdapat hukum acara pemeriksaan pelanggaran kode etik, seperti tata cara pengaduan, lamanya surat pemberitahuan pengaduan, kesempatan untuk memberikan jawaban, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pengadu dan teradu, upaya perdamaian, cara pengambilan keputusan, jenis sanksi, dan lain-lain. Lihat Pasal 10-19 Kode Etik Advokat.

[16] Misalnya kode etik bantuan hukum terhadap pengungsi yang diatur oleh Naerobi Code. Lihat: http://www.frlan.org/sites/srlan/files/fileuploads/The_Nairobi_Code.pdf