Strategi Advokasi Masyarakat Miskin Perkotaan[1]

Oleh Alghiffari Aqsa[2]

A.   Pendahuluan

Mendengar kata “kota” bisa saja kita secara spontan memikirkan suatu wilayah yang besar berisikan gedung-gedung bertingkat, bangunan yang megah, pusat belanja, dan pusat perkantoran. Namun mendengar kata “kota” seringkali mengingatkan kita mengenai sejuta permasalahan yang terdapat di dalamnya; penggusuran rumah, penggusuran pedagang, macet, sampah, pencemaran, polusi, sulitnya air, pengangguran, pemulung, tuna wisma, anak jalanan, pengemis, kekerasan, dan lain sebagainya. Jika digabungkan segala permasalahan tersebut, maka didapat satu permasalahan utama dalam perkotaan, yaitu kemiskinan.

Terdapat berbagai perdebatan mengenai pengertian dan kategori kemiskinan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengartikan kemiskinan sebagai berikut:

“Fundamentally, poverty is a denial of choices and opportunities, a violation of human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively in society. It means not having enough to feed and cloth a family, not having a school or clinic to go to, not having the land on which to grow one’s food or a job to earn one’s living, not having access to credit. It means insecurity, powerlessness and exclusion of individuals, households and communities. It means susceptibility to violence, and it often implies living on marginal or fragile environments, without access to clean water or sanitation”

(UN Statement, June 1998 – signed by the heads of all UN agencies)[3]

PBB mengartikan kemiskin sebagai pelanggaran martabat dimana tidak ada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, pendidikan, akses kesehatan, pekerjaan, kredit, air bersih atau sanitasi. Selain itu kemiskinan juga berarti kurangnya kapasitas untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat ataupun kehidupan yang rentan dalam kekerasan dan termarjinalkan. Bank Dunia dan Millennium Development Goals menetapkan standar miskin adalah kondisi dengan penghasilan di bawah $1 per hari.

Kemiskinan Struktural

Sebagian ahli berpendapat bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan juga menyangkut masalah politik, sosial, dan budaya. Defenisi mengenai kemiskinan struktural menjangkau hal tersebut, dikatakan bawa kita tidak bisa mengukur tingkat kemiskinan, karena bisa saja seseorang itu pendapatan per kapitanya melampaui garis batas kemiskinan tetapi secara struktural ia adalah orang yang jauh dari alat-alat prodduksi, jauh dari proses pengambilan keputusan, terasing dari kemungkinan partisipasi.[4]

Dari pengertian kemiskinan struktural tersebut di atas, maka kita dapat melihat juga mengenai penyebab dari kemiskinan. Banyak orang berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh suatu etos kerja atau etos hidup yang lemah sehingga menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, misalnya malas bekerja keras, malas belajar, tidak beruntung, dan lain-lain. Defenisi kemiskinan struktural menjelaskan bahwa kemiskinan justru diakibatkan oleh adanya proses marjinalisasi terhadap masyarakat, baik itu oleh pengambil kebijakan dan pemegang kekuasaan pemerintahan, maupun aktor lain pemegang kekuasaan yang dapat menjauhkan masyarakat dari proses penentuan nasib ataupun pengambilan keputusan.

Kemiskinan struktural merupakan sisi eksternal dari si miskin. Ia berkaitan dengan kegagalan sistem politik, institusi pemerintah, struktur elit dan birokrasi  kekuasaan, serta berbagai kebijakan yang “pro-rakyat” (people-oriented development). Disatu sisi Pemerintah berusaha memerangi kemiskinan (the poverty alleviation) karena faktor struktural, kultural dan natural, tetapi kemudian terjebak dalam perangkap kemiskinan itu sendiri (the poverty traps).  Dalam arti ketika Pemerintah berusaha menjawab pertanyaan kemiskinan ekonomi dan persoalan keterbelakangan  sosial, ternyata di dalam jawaban masih banyak menyisakan pertanyaan. Inilah yang dikenal dengan istilah “antagonistic developmentalism“.[5] Berdasarkan penjelasan tersebut, kemudian kita mengenal dengan adanya pemiskinan struktural, yaitu suatu tindakan ataupun kebijakan yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam kemiskinan, misalnya: penggusuran rumah secara paksa, penggusuran pedagang kaki lima, pengetatan akses pelayanan kesehatan, pengalihan fungsi pantai yang menutup akses para nelayan, dan lain-lain.

Pendapat yang lebih progresif lagi menyatakan bahwa segala kemiskinan dan penindasan yang dialami oleh masyarakat miskin perkotaan tidak lain adalah karena sistem politik merenggut hak atas kota dari masyarakat perkotaan, sehingga dibutuhkan perubahan sistem politik yang lebih memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan dalam pembangunan kota. Jadi tidak hanya sekedar  kebijakan.[6]

Lalu siapakah yang dapat dikategorikan kelompok miskin perkotaan dalam kacamata kemiskinan struktural? Kita dapat menjawab: anak jalanan, supir truk, buruh, pemulung, tuna wisma, korban penggusuran, korban pencemaran lingkungan, pedagang kaki lima, pekerja seks komersil, masyarakat berpenghasilan rendah, LGBT, dan kelompok marjinal lain yang terjebak dalam kebijakan yang memiskinkan. Tidak terdapat jumlah pasti berapa jumlah masyarakat miskin perkotaan, yang jelas saat ini diperkirakan 1 miliar orang tinggal di wilayah yang tidak memenuhi standar kelayakan (slums). Jika kondisi tidak diubah, UN-Habitat memperkirakan di tahun 2030 akan terdapat 2 miliar orang tinggal di wilayah yang tidak memenuhi standar (slums). [7]

 

B.   Peran Pengacara dalam Advokasi Masyarakat Miskin Perkotaan

Deklarasi Montreal yang merupakan hasil dari The World Conference of The Independence of Justice mengatakan advokat memiliki tugas dan fungsi social yang mulia, yaitu: “It shall be the responsibility of lawyers to educate members of the public about the principles of the Rule of Law, the importance of the independence of the judiciary and of the legal profession and to inform them about their rights and duties and the relevant and available remedies”[8]. Namun, pengacara dapat memiliki peran yang jauh melampaui tugas dan fungsi sosial tersebut. Pengacara memiliki posisi strategis dalam pengentasan kemiskinan karena memiliki pengetahuan dan kedudukan yang cukup kuat dalam sistem masyarakat ataupun sistem hukum. Setidaknya pengacara dengan keterampilan hukumnya bisa menghalangi adanya kebijakan yang memiskinkan masyarakat.

Terdapat beberapa kemungkinan peran pengacara dalam advokasi masyarakat miskin perkotaan, yaitu:

  • Pertama, pengacara dapat bertindak sebagai kuasa hukum semata, baik itu kasus individual maupun kelompok. Misalnya menjadi kuasa hukum masyarakat dalam gugatan pencemaran lingkungan oleh perusahaan A (Pro Bono). Tidak ada peran dalam pemberdayaan.
  • Kedua, pengacara menjadi pendukung masyarakat, misalnya memberikan dukungan logistik, membantu penelitian, position paper, ataupun menjadi ghost lawyer[9].
  • Ketiga, menjadi grassroot lawyer, yaitu menjadi aktor langsung bersama masyarakat dalam perubahan sosial dan menghapus kemiskinan. Tidak melulu berbicara hukum formal dan bersidang, tetapi juga terlibat dalam kampanye, penelitian, pemberdayaan dan pengorganisiran masyarakat, bahkan melakukan demonstrasi jika diperlukan. Dalam konteks hak atas kota, grassroot lawyer mendorong reclaim atas kota.

Kita dapat melihat contoh sebuah lawfirm yang berperan dalam pemberantasan kemiskinan, yaitu ReedSmith. ReedSmith merupakan sebuah lawfirm besar yang memiliki 24 kantor di 11 negara di dunia, dan berpusat di London. ReedSmith memiliki program Pro Bono dan Corporate Social Responsibilty (CSR). Total waktu Pro Bono yang diluangkan oleh ReedSmith adalah sekitar 60.000 jam per tahun. Selain itu ReedSmith juga memiliki program community service, seperti; pembagian makanan untuk korban AIDS, pembagian mainan untuk anak yang kurang beruntung, menjadi relawan untuk menghibur tuna wisma, membelikan pakaian dan hadiah untuk tunawisma dan masyarakat berpenghasilan rendah, memperbaiki rumah panti jompo, memberikan pelatihan, klinik hukum, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, dan mentoring. Program yang sangat menarik adalah Advocates for International Development (A4ID), yaitu program yang mendukung advokasi kebijakan di berbagai negara berkembang untuk memberantas kemiskinan, misalnya penelitian mengenai pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak. A4ID memiliki semboyan “lawyers for eradicating poverty” dan berkomitmen memberikan legal support kepada kelompok marjinal di berbagai Negara berkembang. Jadi ReedSmith tidak hanya memberikan pelayanan yang sifatnya charity tetapi juga berusaha melakukan perubahan terhadap kebijakan yang menimbulkan kemiskinan.

Jika diamati, manfaat law firm ataupun pengacara untuk menangani kasus yang sifatnya untuk kepentingan publik, tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban sebagai advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengacara dan law firm juga mendapatkan reputasi sebagai law firm yang memiliki kepedulian social dan mendapatkan peringkat yang baik di negaranya.

C.   Bantuan Hukum Struktural

Adnan Buyung Nasution mengatakan bantuan hukum hakekatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan social yang sarat dengan penindasan.[10

Prof. Paul Mudikdo berpendapat bahwa Bantuan Hukum Struktural bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat tersebut mampu mempertahankan serta memperjuangkan haknya dan mengubah struktur social yang penuh dengan ketimpangan (unjust social structure).[11]

Dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin perkotaan, para pengacara dapat menggunakan metode Bantuan Hukum Struktural (BHS) tersebut. Hal ini untuk menghindari pengacara hanya melakukan kegiatan amal (charity) berdasarkan belas kasihan tanpa mengubah suatu keadaan di masyarakat. Tanpa menggunakan metode BHS, pengacara hanyalah sebagai “pemadam kebakaran”, masalah akan selalu muncul. Tujuan dari BHS adalah perubahan struktural untuk keadilan sosial, sehingga tidak muncul lagi korban dari kebijakan yang memiskinkan. Contoh: Pemprov A bertindak sewenang-wenang dalam penggusuran rumah terhadap kelompok masyarakat B. Pengacara C dkk kemudian melakukan pengorganisiran masyarakat, memberikan penyuluhan hukum, melakukan riset, kampanye, dan mendaftarkan dua gugatan ke pengadilan. Pertama adalah gugatan ganti rugi atas penggusuran, dan kedua adalah gugatan agar Pemprov dan Pemerintah Pusat memiliki peraturan yang sesuai dengan general comment Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya agar tidak terjadi penggusuran paksa dan kesewenang-wenangan kembali terhadap masyarakat yang lain.

D.   Strategi Advokasi Masyarakat Miskin Perkotaan Menggunakan Metode BHS

Sebelum membahas strategi advokasi masyarakat miskin perkotaan, sebelumnya saya ingin memberitahukan beberapa prinsip yang selalu digunakan oleh para pengacara dan paralegal Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

—- Non kekerasan

— – Transparan

— – Akuntabel

— – Partisipatif

— – People centre (berpusat pada masyarakat)

— – Non diskriminasi

— – Pemberdayaan

— – Gender balance (seimbang antara laki-laki dan perempuan)

Prinsip tersebut menurut pendapat saya juga dapat membantu pengacara non LBH untuk melakukan advokasi terhadap masyarakat. Selain itu terdapat beberapa kiat dalam melakukan advokasi yang juga terkait dengan prinsip, yaitu: Mengerjakan apa yang telah direncanakan, mendokumentasikan setiap perencanaan dan kegiatan advokasi, harus fokus pada inti persoalan, keberhasilan itu ada prosesnya, harus konsisten karena perjuangan bisa sangat panjang, setiap pihak harus bijaksana, terutama jika terjadi konflik internal, harus sadar dengan keamanan, dan kreatif.

Dalam advokasi masyarakat miskin perkotaan seringkali ditemukan hambatan atau permasalahan masyarakat sulit dikonsolidasikan, konflik antar kelompok, hilangnya kepercayaan, ancaman keselamatan, mundurnya anggota kelompok dengan berbagai alasan, waktu yang lama, dan lain-lain.

Tahapan Advokasi:

 1. Membuat Analisa Awal

Analisa awal ini dibuat ketika mendapatkan laporan atau informasi mengenai kasus. Diperlukan sebagai untuk membuat perencanaan, modal sebelum menentukan penelusuran lebih lanjut ataupun memutuskan mengambil suatu kasus atau tidak.

2.  Bentuk Lingkar Inti

— Lingkar inti: orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan tidak diragukan integritasnya, antara lain: jejaring lawyer, aktivis, tokoh masyarakat, jaringan yg terpercaya, dll. Dalam lingkar inti dilakukan pembagian peran dan tugas (koordinator, motivator/propagandis, analis, pencari data).

— Dalam proses pembentukan lingkar inti, sangat penting untuk kuatkan korban. Korban harus ditransformasikan menjadi pembela hak dan masyarakatnya sendiri.

3. Kumpulkan Data dan Informasi

Informasi atau data terdiri dari: kronologi peristiwa, bentuk pelanggaran, kerugian korban, kelompok rentan (orangtua, perempuan, anak, penca), pelaku, pihak terkait lainnya, dan tindakan negara/pemerintah. Prinsip 5W1H (What, Who, When, Where, Why, dan How) dapat digunakan.

4.  Analisis data

Analisis data terdiri dari:

  • Menentukan akar masalah
  • Melihat analisa hukum dan sosial
  • Tujuan
  • Sasaran
  • Pemetaan aktor

Menganalisa siapa aktor yang pro, kontra, dan netral dalam kasus yang ditangani..

  • Analisa SWOT:

–    Strength                          : Kekuatan yang dimiliki.

–    Weakness                       : Kelemahan yang dimiliki.

–    Opportunity                   : Peluang apa saja yang terbuka

–    Threat                               : Ancaman apa saja yang dihadapi

–    Kekuatan dan kelemahan sifatnya internal.

–    Peluang dan ancaman sifatnya eksternal.

 

Catatan:

Output dari analisis data ini dapat berupa Legal Opinion untuk konsumsi internal, ataupun Legal Opinion untuk digunakan untuk keperluan eksternal (surat menyurat, berargumen dengan lawan, dll)

5.  Perencanaan Tindak Lanjut Setelah Mendapatkan Informasi

Dalam perencanaan dapat menggunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely). Tepat sasaran, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan memiliki batasan waktu.

6.  Membangun Jejaring

Jejaring kerja sama antara lain NGO lokal – nasional – internasional, Lawfirm, media, pemerintah, DPR, sesama korban, tokoh, dan ormas. Jejaring ini dilakukan dengan harapan meringankan beban kerja, meningkatkan solidaritas, dan menguatkan daya tawar. Contoh kerja sama dalam jejaring kerja antara lain membagi tugas dalam riset, kampanye, dll.

7. Pengorganisiran dan Bangun Basis Pelibatan Masyarakat

Dilakukan dengan berupa membangun opini publik untuk menumbuhkan peran serta masyarakat, membuat posko, kegiatan bersama, kegiatan sosial, diskusi publik, dan lain-lain.

Inti dari pengorganisiran masyarakat miskin perkotaan adalah pendidikan yang partisipatif untuk mengugah kesadaran.

8. Pengumpulan Dana

Advokasi membutuhkan modal yang cukup besar. Sumber: Iuran rutin, sponsor, donatur, membuat unit usaha, sumbangan lawfirm (Cat: pengacara lawfirm).

9. Memilih Langkah Advokasi

  • Litigasi.

Menggunakan mekanisme hukum yang tersedia seperti: laporan pidana, menggugat perdata, menggugat ke PTUN, judicial review ke Mahkamah Agung, atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi

  • Non litigasi.

Menggunakan mekanisme diluar saluran hukum formal yang tersedia antara lain: Korespondensi/surat menyurat, musyawarah, petisi, unjuk rasa, konferensi pers, audiensi, kampanye.

  • Mekanisme Internasional.

Yaitu menggunakan saluran internasional untuk melaporkan permasalahan yang sedang didampingi. Misalnya melaporkan mengenai kasus-kasus penggusuran paksa kepada Special Rapporteur UN mengenai Adequate Housing.[12]

10. Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut

Advokasi merupakan proses yang tidak singkat sehingga diperlukan evaluasi terus menerus dan rencana tindak lanjut yang sesuai hasil evaluasi dan tepat sasaran. Setiap rencana dan pelaksanaannya selalu ada positif dan negatifnya nya.

Tahapan dan strategi di atas tentunya tidak bersifat mutlak, tergantung dari situasi dan kondisi kasus yang dihadapi. Oleh karena itu pengacara masyarakat miskin kota harus jeli melihat kondisi dan peluang dari advokasi sehingga dapat menemukan formula advokasi yang tepat. Tahapan dan strategi di atas tidak hanya bisa digunakan dalam advokasi masyarakat miskin perkotaan, melainkan juga untuk advokasi kasus lain, seperti kasus perburuhan, perlindungan perempuan dan anak, perlindungan masyarakat adat, dan lain-lain.

E. Penutup

Dari uraian di atas, didapat kesimpulan bahwa pengacara memiliki peran besar untuk membantu pemberantasan kemiskinan dan juga permasalahan lain yang muncul dalam perkotaan. Kerja advokasi masyarakat miskin perkotaan tersebut tidak hanya kerja pekerja bantuan hukum ataupun aktivis melainkan dapat juga dilakukan oleh pengacara law firm yang menjalankan kewajibannya untuk melakukan Pro Bono. Pro Bono tersebut tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat, melainkan juga bermanfaat bagi pengacara dan/atau law firm yang memberikan Pro Bono. Akhir kata dalam advokasi, bantuan hukum struktural sangatlah penting sebagai pisau analisa dan juga metode advokasi yang efektif untuk mengubah kebijakan yang memiskinkan dan  mewujudkan keadilan social.

= Salam Keadilan =


[1] Disampaikan dalam Pelatihan Public Defender OAI 2013 yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat Indonesia (OAI) di Bandung pada tanggal 4 Mei 2013.

[2] Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Aktif di Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat. Email: alghif_aqsa@yahoo.com, Blog: https://alghif.wordpress.com

[3] David Gordon, Indicators of Poverty & Hunger

[4] Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural. Jakarta: LP3ES, 1986. Hal 43.

[5] Tubagus Haryo Karbyanto, disampaikan dalam Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Jakarta, Kamis, 5 April 2012.

[6] Lihat David Harvey, The Right to the City dan juga Rebel Cities. Hak atas kota bukanlah hanya sekedar hak masyarakat atas kota, melainkan hak kolektif masyarakat untuk mengubah kota yang diinginkan untuk mencapai keadilan social.

[7] UN Habitat. The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003.

[8] Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Kepirhatinan, Jakarta: Penebar Swadaya, 1995. Hal.37

[9] Ghost Lawyer adalah pengacara yang membantu pihak yang berperkara namun tidak mendampingi secara langsung. Bentuk dukungannya antara lain menyediakan gugatan, jawaban, dan berkas-berkas lain, serta konsultasi yang berkelanjutan.

[10] Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1981.

[11] Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan. Jakarta: LBH Jakarta, 2007. Hal 7.

[12] Lihat thematic mandates yang sesuai dengan miskin kota di http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx