Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

bulan

Mei 2013

Pengabdi Bantuan Hukum Adalah Individu Profesional

PENGABDI BANTUAN HUKUM ADALAH INDIVIDU PROFESIONAL[1]

Oleh: Alghiffari Aqsa[2]

Pendahuluan

Seringkali posisi Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) dianggap sebagai profesi yang rendah atau remeh dalam dunia penegakan hukum.[3] Bahkan banyak yang salah persepsi dengan memisahkan PBH dengan pengacara (lawyer) kantor hukum (law firm) dengan menyebut PBH adalah pengacara amatir, sementara pengacara law firm adalah pengacara profesional. Hal tersebut dikarenakan PBH tidak mendapatkan honor atau fee dari pelayanan bantuan hukumnya, sedangkan pengacara law firm mendapatkan honor atau fee dari jasa yang diberikannya. Sungguh merupakan pendapat yang keliru karena profesionalitas tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya honor yang diberikan oleh penerima sebuah jasa.

Profesi berasal dari kata serapan dalam bahasa Inggris “to profess”, berasal dari kalimat latin “profiteor” yang bermakna membuat sebuah komitmen atau kewajiban untuk memenuhi suatu tugas khusus secara tetap. Makna tersebut menunjukkan bahwa seorang profesional adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu dan memiliki komitmen terhadap kode etik atau seperangkat nilai-nilai tertentu, yang keduanya cukup baik diterima karakteristik profesi.[4] Profesi juga dianggap sebagai masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Mereka membentuk suatu profesi yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian, profesi menjadikan suatu kelompok mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus.[5] Secara umum terdapat beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:[6]

  1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
  2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
  3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
  4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
  5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Dari syarat-syarat tersebut di atas, tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) merupakan sebuah profesi karena pengetahuan khusus dimiliki berkat pendidikan dan pelatihan[7], memiliki kode etik (Kode Etik Pekerja Bantuan Hukum), mengabdi kepada masyarakat, memiliki izin, dan menjadi anggota dari suatu profesi, yaitu profesi pengacara. Sebagian besar PBH juga tergabung dalam organisasi advokat. Profesionalitas PBH seharusnya diukur dari pengetahuan yang dimilikinya dan komitmen terhadap kode etik, bukan dari segi honor atau fee dari klien yang diberi bantuan hukum.

Perlu diingat bahwa sejarah profesi advokat tidak didasari oleh imbalan, melainkan untuk mendapatkan baik kepuasan batin maupun kemuliaan di mata masyarakat (nobility). Di jaman Romawi Kuno, sebelum terdapat istilah advokat, terdapat Preator yang membela orang-orang kecil yang miskin dan buta hukum yang tertimpa permasalahan hukum. Preator memiliki status social yang tinggi dan cukup kaya sehingga tidak memerlukan uang dari orang yang dibelanya (klien). Profesi preator tersebut amat dihargai dan dimuliakan orang sehingga dinamakan officium nobelium atau profesi yang mulia. Di kemudian hari advokat mendapatkan honorarium dari kerjanya. Istilah honorarium berasal dari kata honor yang berarti penghormatan, menunjukkan bahwa advokat sebagai pemberi jasa hukum bukanlah melakukan jual beli atau dagang perkara yang biasa ditawar melainkan memberikan jasa-jasanya.[8]

Di samping masalah kriteria mengenai profesi dan juga terkait profesionalitas, kita juga dapat melihat bagaimana sejarah dan juga rekam jejak LBH/YLBHI dalam proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. LBH digagas oleh organisasi advokat, PERADIN, pada kongresnya di tahun 1969. PERADIN kemudian mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 28 Oktober 1970 dengan Adnan Buyung Nasution sebagai direktur. [9]Sejak saat berdirinya, LBH tidak hanya terlibat dalam kasus bantuan hukum yang sifatnya individual dan privat, melainkan juga memberikan bantuan hukum terhadap kasus publik dan kontroversial, seperti kasus G 30 S, Malari, Mahasiswa Buku Putih, Komando Jihad, H.R. Dharsono, Tanjung Priok, Kedung Ombo, Kasus Tanah Badega, 27 Juli, Tragedi Semanggi, Tim-Tim, Petisi 50, dan sederet kasus kontroversial yang tercatat di republik ini. Tidak hanya dalam penanganan kasus, LBH kemudian menjadi lokomotif demokrasi, motor perubahan sosial, dan motor perubahan hukum. LBH dapat dikatakan tidak pernah absen untuk menyikapi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nasib si miskin dan tertindas. Tidak hanya itu, LBH juga tercatat sebagai motor perubahan hukum dengan berbagai terobosan yang mampu membuka akses terhadap keadilan, misalnya saja gagasan dan dorongan diakuinya citizen law suit, class action, dan legal standing dalam hukum acara di Indonesia.

 

Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum

Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) LBH/YLBHI memiliki kode etik tersendiri dalam melaksanakan profesinya, walaupun sebagian PBH merupakan advokat yang juga tunduk kepada Kode Etik Advokat. Kode etik ini haruslah dipisahkan dari Kode Etik PBH lembaga bantuan hukum diluar YLBHI karena kode etik ini bersifat internal.[10]

Kode etik PBH LBH/YLBHI lahir pada tahun 1985, dan tidak dihapuskan meskipun dikemudian hari terdapat Kode Etik Advokat. Hal ini menurut saya dikarenakan berbagai hal sebagai berikut:

  1. Tidak semua PBH di LBH/YLBHI merupakan advokat.

Di LBH/YLBHI tidak semua PBH merupakan advokat, sebagian justru berasal dari bidang ilmu lain, misalnya ilmu politik, sosiologi, jurnalistik, komunikasi, filsafat, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan LBH/YLBHI memiliki ideologi kerja Bantuan Hukum Struktural yang menganggap persoalan hukum atau ketidakadilan yang muncul merupakan efek dari suatu struktur yang menindas sehingga diperlukan perubahan struktrur yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh ilmu hukum, melainkan dari berbagai bidang lainnya

2. Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) merupakan aktivis politik.

Abdul Rahman Saleh dalam pembukaan buku Catatan 40 tahun LBH/YLBHI mengatakan bahwa PBH LBH/YLBHI merupakan para aktivis politik yang mengerti akan perjuangan politik dalam penegakan hukum. Mereka sadar bahwa segala proses hukum sedikit atau banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat struktural, seperti bias gender, afiliasi politik, diskrepansi ekonomi (penguasaan terhadap sumber daya), kedekatan terhadap pusat-pusat kekuasaan baik di kalangan eksekutif, legislative, dan yudikatif.[11] Artidjo Alkostar, Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI, dalam pembukaan KALABAHU 2012 juga mengatakan bahwa PBH merupakan aktivis atau pengacara yang politis (dalam arti positif). OIeh karenanya kerja-kerja PBH akan bersinggungan dengan aktor politik hukum tersebut, sehingga diperlukan nilai moral khusus untuk menghindari adanya pengaruh yang buruk terhadap PBH.

3. Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) memiliki posisi strategis.

Sejarah panjang LBH/YLBHI (43 tahun) dan kontribusinya terhadap rule of law dan demokrasi di Indonesia menjadikan LBH/YLBHI kepercayaan masyarakat dan juga berbagai stake holder dalam berbagai bidang. Peran LBH sering menjadi sorotan, dianggap sebagai lokomotif demokrasi, sumber yang terpecaya, dan lain-lain. Hal ini menjadikan posisi LBH bisa saja disalahgunakan oleh berbagai kepentingan.

4. Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) tanggung jawab yang lebih berat

PBH tidak hanya dituntut untuk mendampingi klien dan menyelesaikan permasalahan hukumnya, melainkan juga dituntut untuk mengubah struktur sosial.  Toetti Heraty Roosseno menganggap bahwa LBH juga merupakan pelopor meeting of mind karena berbagai pemikiran progresif yang digagas semenjak berdirinya. Tanpa adanya nilai moral yang khusus, mustahil kerja-kerja tersebut akan tercapai.

Terkait dengan kode etik dan nilai moral PBH LBH/YLBHI, kita dapat meresapi bunyi prasasti yang diukir di depan gedung LBH/YLBHI dan ditulis oleh Abdul Rahman Saleh yang berbunyi:

“Gedung ini dimaksudkan sebagai monumen pertama di Indonesia bagi perjuangan menegakan hukum, kebenaran dan keadilan yang sama bagi semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama asal keturunan, keyakinan politik, maupun latar belakang sosial dan budaya. Dari sini Para Pembela dan pemikir bantuan hukum akan berjuang dengan jujur dan ikhlas dan tanpa pamrih serta seia sekata dengan mayoritas bangsa yang papa untuk tidak saja membela perkara-perkara yang menyangkut kepentingan rakyat tapi juga ikut merombak tatanan yang menyebabkan mereka terus-menerus terbelakang, miskin, tertindas, dan terlupakan. Dari sini pula akan dikembangkan pikiran-pikiran yang berani, konstruktif dan bertanggung jawab hingga menjadi perlambang kebebasan menyatakan pendapat dan awal dari bangkitnya kaum miskin menuntut pelaksanaan hak yang sama dalam hukum dan keadilan di bumi pertiwi Indonesia.”[12]

Ringkasan Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia

Adapun Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia berisikan sebagai berikut:[13]

I. Pembukaan

Menguraikan secara singkat mengenai latar belakang dan peran LBH/YLBHI dalam kehidupan Negara, serta posisinya untuk menegakkan keadilan tanpa membedakan golongan atau bersikap imparsial. Dikatakan bahwa PBH adalah pejuang keadilan dan HAM, serta aktor yang kreatif dan berani dalam mengemban misi dan tanggung jawab untuk keadilan social.

II. Nilai Keberadaan Yayasan LBH Indonesia

Menjabarkan tujuan LBH/YLBHI, yaitu:

  1. Mewujudkan pola hubungan sosial yang adil, dimana peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan bagi setiap kelompok sosial dan atau individu baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi.
  2. Mewujudkan sebuah sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan prosedur-prosedur dan lembaga-lembaga, tempat dimana setiap kelompok sosial dan atau individu dapat memperoleh jalan masuk untuk memengaruhi dan ikut menentukan setiap keputusan mereka khususnya yang berhubungan dengan alokasi sumber-sumber daya ekonomi.

Misi Perjuangan LBH/YLBHI, yaitu:

  1. Menanamkan, menumbuhkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai Negara hukum yang demokratis, dan berkeadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik mereka yang merupakan warga Negara biasa maupun para pejabat, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  2. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian golongan masyarakat miskin sehingga mereka sendiri dapat merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan, baik secara individual maupun kolektif hak-hak dan kepentingan mereka.
  3. Mengembangkan lembaga-lembaga pendukung bagi usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak-hak golongan masyarakat miskin.
  4. Menciptakan kondisi awal yang akan mendukung usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan golongan masyarakat miskin.

Dari empat misi di atas, terlihat bahwa LBH/YLBHI memliki semangat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat dapat mandiri dalam memperjuangkan keadilan. Selain itu dituntut juga untuk melakukan inovasi dan pembaruan dalam bidang hukum dengan cara mengembangkan lembaga-lembaga pendukung bagi usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak-hak golongan masyarakat miskin.

Prinsip-prinsip Perjuangan Yayasan LBH Indonesia

Tanpa pamrih, tanpa kompromi, berkomitmen, tidak menjual prinsip, tidak tergoda keuntungan pribadi, bekerja sebagai PBH memberikan kepuasan batin yang tidak bisa dinilai dengan materi, tidak tunduk pada setiap ketidakadilan dan perkosaan hak asasi, mengedepankan proses yang jujur, berani melawan setiap bentuk kejahatan, mendahulukan kepentingan kolektif daripada kepentingan pribadi, memberdayakan dan tidak mengkooptasi perjuangan masyarakat miskin.

Adapun Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1.  Pasal 1, Kepribadian Pengabdi Bantuan Hukum

Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) adalah pribadi yang luhur, yang bertaqwa, menjunjung tinggi nilai keadilan, bebas dari pengaruh dan tidak terikat oleh apapun kecuali pemihakan kepada nilai-nilai kebenaran hakiki

2. Pasal 2, Cara Pelaksanaan Pengabdian Bantuan Hukum

PBH harus jujur dalam bertugas, memberdayakan klien, bersifat objektif dan kritis, mengikuti prosedur yang berlaku, dan mampu bekerjasama dengan berbagai profesi untuk kepentingan penanganan kasus.

3. Pasal 3, Perangkapan Pekerjaan

Pasal ini menjelaskan bahwa PBH tidak boleh melakukan praktek hukum di luar LBH, kecuali direktur. Ketentuan ini mendapat kritikan karena dapat mengakibatkan direktur tidak maksimal dalam kerja-kerjanya di LBH. Seringkali ketentuan ini dimanfaatkan untuk menghidupi LBH yang kesulitan secara finansial.

4. Pasal 4, Hubungan Dengan Klien

Dalam berhubungan dengan klien PBH harus mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi, mendamaikan kasus perdata, berusaha mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya, tidak boleh memberi keterangan yang menyesatkan, tidak boleh menjamin kemenangan, memberikan kebebasan kepada klien untuk mengganti pengacara dan memberikan keterangan kepada klien atau pengacara yang baru bila diperlukan, menolak klien yang mampu kecuali kasus yang memiliki dampak luas, memegang rahasia jabatan, tidak menarik honorarium atau menerima hadiah apapun secara pribadi.

5. Pasal 5, Hubungan Dengan Kekuasaan Kehakiman dan Kekuasaan Lainnya

PBH harus bersikap sopan, wajib mempertahankan kehormatan, dan ikut berusaha mencari dan menegakkan keadilan dalam hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya.

6. Pasal 6, Hubungan dengan Teman Sejawat

PBH harus menjalin hubungan baik dengan teman sejawat dan saling menghargai, tidak menarik klien dari teman sejawat, dan bekerja berdasarkan wilayah kerja kantor masing-masing.

7. Pasal 7, Pengawasan dan Pembinaan

Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia mempunyai kewenangan pengawasan dan pembinaan serta menjatuhkan sanksi terhadap para Direktur LBH yang melakukan pelanggaran, setelah kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Sementara itu, Direktur LBH bersama-sama dengan Dewan Penasehat mempunyai kewenangan pengawasan dan pembinaan serta menjatuhkan sanksi terhadap para PBHI yang melakukan pelanggaran, setelah kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan.

Selain tercantum dalam kode etik, nilai etika dan moral yang harus dijunjung oleh PBH juga tercantum dalam kontrak kerja pengangkatan sebagai PBH. Misalnya dalam kontrak kerja PBH LBH Jakarta dicantumkan tambahan bahwa PBH tidak boleh mendampingi kasus yang tidak ada dasar hukumnya. Hal ini bertujuan agar PBH tidak mencari-cari ataupun merekayasa dasar hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ternyata tidak memiliki landasan hukum.

Undang-Undang Bantuan Hukum

Selain pedoman dan kode etik PBH LBH/YLBHI, PBH juga tunduk pada kode etik advokat (bagi PBH advokat) dan juga Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun beberapa ketentuan yang terkait dengan etika dan moral pemberi bantuan hukum antara lain:

– Larangan menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum (Pasal 20). Larangan tersebut diancam pidana paling lama 1 tahun atau denda paling lama 50 juta rupiah (Pasal 22).

– Menjaga rahasia klien (Pasal 10 huruf d).

– Menangani kasus hingga selesai, kecuali terdapat aalasan lain untuk penghentian (pasal 10 huruf e).

Pelanggaran Prinsip Perjuangan dan Kode Etik

Pada prakteknya tidak banyak kasus pelanggaran prinsip perjuangan ataupun kode etik yang muncul dan kemudian diproses oleh LBH/YLBHI. Namun demikian, dalam 5 tahun penulis mengabdi sebagai PBH di LBH Jakarta, maka terdapat berbagai tindakan potensial terjadi dalam pengabdian sebagai PBH, yaitu:

– Menerima uang dari klien.

– Menerima pemberian barang dari klien, dan tidak melaporkan kepada Pimpinan LBH Jakarta.

– Menangani kasus di luar LBH.

– Bekerjasama dengan aktor politik untuk menggolkan kepentingan yang tidak sesuai dengan kepentingan LBH.

– Menyebarkan informasi rahasia, baik disengaja ataupun tidak disengaja kepada orang lain diluar LBH.

– Tunduk atas tekanan politik ataupun tekanan pengacara senior.

– Bersikap tidak ramah kepada klien.

– Melakukan kekerasan, fisik maupun verbal terhadap klien.

– Menjanjikan kemenangan.

– Memberikan informasi yang menyesatkan.

– Ingin tampil dan mengkooptasi perjuangan masyarakat. Tidak memberdayakan klien.

– Tidak menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan sesama PBH.

Adapun salah satu contoh kasus yang nyata adalah kasus mantan Direktur LBH Semarang (Slamet Haryanto) yang menemui Soemarmo, walikota Semarang, yang merupakan tersangka korupsi dana APBD dan ditahan di Jakarta. Slamet berangkat dari Jakarta ke Semarang bersama tim walikota tanpa memberitahukan kepada rekan kerja di LBH Semarang. LBH Semarang kemudian menonaktifkan Slamet mulai tanggal 11 Juni 2012 dan memutuskan untuk membentuk tim investigasi dengan komposisi, satu orang alumni LBH, satu orang staf internal, dan tiga orang dari unsur masyarakat. Tim investigasi tersebut kemudian bertanggungjawab memberikan rekomendasi kepada LBH Semarang dan YLBHI. [14] Berdasarkan hasil temuan tim investigasi yang dibuat oleh LBH Semarang, biaya perjalanan Slamet ke Jakarta didanai oleh anggaran operasional walikota. Slamet membantah bahwa kunjungannya adalah untuk mendukung kasus korupsi yang dilakukan oleh Soemarmo dan hanya membicarakan program. Hasil investigasi kemudian menyimpulkan bahwa Slamet tidak hanya melakukan pelanggaran kode etik, namun juga pelanggaran Standart Operational Prosedur (SOP), dan juga pelanggaran nilai-nilai perjuangan YLBHI.

Kasus tersebut di atas merupakan pukulan bagi LBH dan YLBHI karena PBH seharusnya mampu menjaga integritas dan mempertahankan kode etik. Harapan masyarakat kepada LBH/YLBHI sangat besar karena tidak banyak orang-orang yang mau mengabdikan hidupnya sebagai PBH. Imbas dari kasus tersebut juga berpengaruh pada kepercayaan klien-klien yang dibela oleh LBH Semarang, pengorganisiran dan pemberdayaan menjadi sulit dilakukan. Visi dan misi untuk memberikan bantuan hukum struktural dan mewujudkan keadilan sosial terhambat oleh tindakan pelanggaran kode etik oleh PBH.

Kasus tersebut juga menunjukkan, bahwa PBH tidak dapat main-main dalam hubungannya dengan pihak lain di luar LBH/YLBHI. Sebaiknya PBH membatasi diri untuk bertemu dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berlawanan dengan prinsip LBH/YLBHI, kecuali pertemuan untuk kepentingan taktis dan diharuskan berkoordinasi dengan lembaga.

Usulan Perubahan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum

Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia dibuat pada tahun 1985. Hingga saat ini, 28 tahun, belum terdapat perubahan pada pedoman dan kode etik tersebut. Terdapat berbagai kelemahan dan harus segera disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan dunia penegakan hukum, terlebih Undang-Undang Bantuan Hukum telah disahkan dan akan mendorong praktek bantuan hukum di Indonesia. Kelemahan tersebut antara lain tidak adanya mekanisme yang pasti mengenai proses pemeriksaan pelanggaran[15], tidak ada ketentuan mengenai berkas kasus, profesionalitas terkait deadline penanganan kasus, pembuatan statement dan langkah advokasi yang sesuai dengan persetujuan klien, mencegah eksploitasi klien termasuk eksploitasi seksual, mekanisme pengaduan dari klien, jenis-jenis sanksi, dan berbagai ketentuan lain yang dapat dibandingkan dengan kode etik lain.[16]

Penutup

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

  1. Bahwa Pengabdi Bantuan Hukum merupakan sebuah profesi yang memiliki peran strategis dan bertanggungjawab untuk melakukan perubahan terhadap struktur yang timpang dan menindas di dalam masyarakat.
  2. Profesi PBH menuntut sebuah profesionalitas dan tunduk pada kode etik dan pedoman perjuangan.
  3. Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum sudah seharusnya diubah karena memiliki banyak kelemahan.
  4. Pembinaan dan pengawasan terhadap PBH harus ditingkatkan, terlebih praktek bantuan hukum akan meningkat sebagai dampak diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum. Kualitas bantuan hukum terhadap masyarakat yang mencari keadilan harus diutamakan.

=SALAM KEADILAN! YA BASTA!=


[1] Disampaikan dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Penulis mengubah istilah pekerja bantuan hukum menjadi pengabdi bantuan hukum dengan alasan sebagai berikut:

  1. Istilah yang tepat menurut Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia adalah pengabdi, bukan pekerja.
  2. Kesepakatan Rapat Kerja tahunan LBH Jakarta dan juga rapat kaderisasi LBH Jakarta yang kembali menegaskan bahwa PBH LBH Jakarta adalah pengabdi, bukan pekerja.
  3. Banyaknya kesalahpahaman dari istilah pekerja bantuan hukum yang menyamakan Pengacara Publik LBH Jakarta adalah buruh. Pengacara Publik LBH Jakarta adalah orang yang mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. Rela tidak diberikan gaji dan mengabdikan diri selama maksimum delapan tahun dengan evaluasi setiap dua tahun.

[2] Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat. Email: alghif.aqsa@gmail.com. Blog:https://alghif.wordpress.com. Twitter: @AlghifAqsa

[3] Terdapat berbagai sebutan terhadap Pekerja Bantuan Hukum. Sebutan di LBH/YLBHI antara lain Pembela Umum, Public Defender, Pengacara Publik, Advokat Publik. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, hanya disebutkan sebagai pemberi bantuan hukum. Sebutan khusus terhadap profesi pemberi bantuan hukum tidak disebutkan.

[4] Stan Lester, On Professions and Being Professional. Lihat: http://www.sld.demon.co.uk/profnal.pdf

[5] Frans H. Winarta, Dimensi Moral Dalam Profesi Advokat dan Pekerjaan Bantuan Hukum

[6] R. Rizal Isnanto, Buku Ajar Etika Profesi. Semarang: Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik  Universitas Diponegoro 2009.

[7] PBH LBH Jakarta setidaknya harus mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) selama satu bulan yang terdiri dari setidaknya 30 materi dan pembicara. Selain itu mendapatkan pelatihan berkelanjutan baik dari internal LBH, maupun dari eksternal, dalam maupun luar negeri. Misalnya pelatihan terkait: Hak Asasi Manusia, advokasi pengungsi, advokasi anak, hak atas perumahan, advokasi penyandang disablitas, advokasi berbasis gender, advokasi kebebasan beragama, jurnalistik, dan berbagai pelatihan lain yang rutin diberikan kepada Pekerja Bantuan Hukum.

[8] Adnan Buyung Nasution, Advokat Profesional adalah Advokat Pejuang. Hal 6-8.

[9] Ibid. Hal 9.

[10] Catatan: LBH Jakarta banyak mendapati pengadu yang telah ditangani sebelumnya oleh LBH lain, namun mendapatkan pelayanan yang buruk, seperti: dikenakan biaya yang mahal, tidak ditangani, bekerja sama dengan lawan, dll. LBH tersebut tidak tunduk pada kode etik PBH LBH/YLBHI, mereka tunduk pada Kode Etik Advokat.

[11] Verboden voor Honden en Inlanders dan Lahirlah LBH; Catatan 40 tahun Pasang Surut Keadilan. Jakarta: YLBHI, 2012. Hal. xv-xvi.

[12] Ibid, Hal. Xii.

[13] Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdi Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1986. File dapat diakses di: Pedoman Nilai2 Perjuangan YLBHI.1986

[15] Dalam Kode Etik Advokat terdapat hukum acara pemeriksaan pelanggaran kode etik, seperti tata cara pengaduan, lamanya surat pemberitahuan pengaduan, kesempatan untuk memberikan jawaban, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pengadu dan teradu, upaya perdamaian, cara pengambilan keputusan, jenis sanksi, dan lain-lain. Lihat Pasal 10-19 Kode Etik Advokat.

[16] Misalnya kode etik bantuan hukum terhadap pengungsi yang diatur oleh Naerobi Code. Lihat: http://www.frlan.org/sites/srlan/files/fileuploads/The_Nairobi_Code.pdf

Iklan

Strategi Advokasi Masyarakat Miskin Perkotaan

 

Strategi Advokasi Masyarakat Miskin Perkotaan[1]

Oleh Alghiffari Aqsa[2]

A.   Pendahuluan

Mendengar kata “kota” bisa saja kita secara spontan memikirkan suatu wilayah yang besar berisikan gedung-gedung bertingkat, bangunan yang megah, pusat belanja, dan pusat perkantoran. Namun mendengar kata “kota” seringkali mengingatkan kita mengenai sejuta permasalahan yang terdapat di dalamnya; penggusuran rumah, penggusuran pedagang, macet, sampah, pencemaran, polusi, sulitnya air, pengangguran, pemulung, tuna wisma, anak jalanan, pengemis, kekerasan, dan lain sebagainya. Jika digabungkan segala permasalahan tersebut, maka didapat satu permasalahan utama dalam perkotaan, yaitu kemiskinan.

Terdapat berbagai perdebatan mengenai pengertian dan kategori kemiskinan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengartikan kemiskinan sebagai berikut:

“Fundamentally, poverty is a denial of choices and opportunities, a violation of human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively in society. It means not having enough to feed and cloth a family, not having a school or clinic to go to, not having the land on which to grow one’s food or a job to earn one’s living, not having access to credit. It means insecurity, powerlessness and exclusion of individuals, households and communities. It means susceptibility to violence, and it often implies living on marginal or fragile environments, without access to clean water or sanitation”

(UN Statement, June 1998 – signed by the heads of all UN agencies)[3]

PBB mengartikan kemiskin sebagai pelanggaran martabat dimana tidak ada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, pendidikan, akses kesehatan, pekerjaan, kredit, air bersih atau sanitasi. Selain itu kemiskinan juga berarti kurangnya kapasitas untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat ataupun kehidupan yang rentan dalam kekerasan dan termarjinalkan. Bank Dunia dan Millennium Development Goals menetapkan standar miskin adalah kondisi dengan penghasilan di bawah $1 per hari.

Kemiskinan Struktural

Sebagian ahli berpendapat bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan juga menyangkut masalah politik, sosial, dan budaya. Defenisi mengenai kemiskinan struktural menjangkau hal tersebut, dikatakan bawa kita tidak bisa mengukur tingkat kemiskinan, karena bisa saja seseorang itu pendapatan per kapitanya melampaui garis batas kemiskinan tetapi secara struktural ia adalah orang yang jauh dari alat-alat prodduksi, jauh dari proses pengambilan keputusan, terasing dari kemungkinan partisipasi.[4]

Dari pengertian kemiskinan struktural tersebut di atas, maka kita dapat melihat juga mengenai penyebab dari kemiskinan. Banyak orang berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh suatu etos kerja atau etos hidup yang lemah sehingga menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, misalnya malas bekerja keras, malas belajar, tidak beruntung, dan lain-lain. Defenisi kemiskinan struktural menjelaskan bahwa kemiskinan justru diakibatkan oleh adanya proses marjinalisasi terhadap masyarakat, baik itu oleh pengambil kebijakan dan pemegang kekuasaan pemerintahan, maupun aktor lain pemegang kekuasaan yang dapat menjauhkan masyarakat dari proses penentuan nasib ataupun pengambilan keputusan.

Kemiskinan struktural merupakan sisi eksternal dari si miskin. Ia berkaitan dengan kegagalan sistem politik, institusi pemerintah, struktur elit dan birokrasi  kekuasaan, serta berbagai kebijakan yang “pro-rakyat” (people-oriented development). Disatu sisi Pemerintah berusaha memerangi kemiskinan (the poverty alleviation) karena faktor struktural, kultural dan natural, tetapi kemudian terjebak dalam perangkap kemiskinan itu sendiri (the poverty traps).  Dalam arti ketika Pemerintah berusaha menjawab pertanyaan kemiskinan ekonomi dan persoalan keterbelakangan  sosial, ternyata di dalam jawaban masih banyak menyisakan pertanyaan. Inilah yang dikenal dengan istilah “antagonistic developmentalism“.[5] Berdasarkan penjelasan tersebut, kemudian kita mengenal dengan adanya pemiskinan struktural, yaitu suatu tindakan ataupun kebijakan yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam kemiskinan, misalnya: penggusuran rumah secara paksa, penggusuran pedagang kaki lima, pengetatan akses pelayanan kesehatan, pengalihan fungsi pantai yang menutup akses para nelayan, dan lain-lain.

Pendapat yang lebih progresif lagi menyatakan bahwa segala kemiskinan dan penindasan yang dialami oleh masyarakat miskin perkotaan tidak lain adalah karena sistem politik merenggut hak atas kota dari masyarakat perkotaan, sehingga dibutuhkan perubahan sistem politik yang lebih memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan dalam pembangunan kota. Jadi tidak hanya sekedar  kebijakan.[6]

Lalu siapakah yang dapat dikategorikan kelompok miskin perkotaan dalam kacamata kemiskinan struktural? Kita dapat menjawab: anak jalanan, supir truk, buruh, pemulung, tuna wisma, korban penggusuran, korban pencemaran lingkungan, pedagang kaki lima, pekerja seks komersil, masyarakat berpenghasilan rendah, LGBT, dan kelompok marjinal lain yang terjebak dalam kebijakan yang memiskinkan. Tidak terdapat jumlah pasti berapa jumlah masyarakat miskin perkotaan, yang jelas saat ini diperkirakan 1 miliar orang tinggal di wilayah yang tidak memenuhi standar kelayakan (slums). Jika kondisi tidak diubah, UN-Habitat memperkirakan di tahun 2030 akan terdapat 2 miliar orang tinggal di wilayah yang tidak memenuhi standar (slums). [7]

 

B.   Peran Pengacara dalam Advokasi Masyarakat Miskin Perkotaan

Deklarasi Montreal yang merupakan hasil dari The World Conference of The Independence of Justice mengatakan advokat memiliki tugas dan fungsi social yang mulia, yaitu: “It shall be the responsibility of lawyers to educate members of the public about the principles of the Rule of Law, the importance of the independence of the judiciary and of the legal profession and to inform them about their rights and duties and the relevant and available remedies”[8]. Namun, pengacara dapat memiliki peran yang jauh melampaui tugas dan fungsi sosial tersebut. Pengacara memiliki posisi strategis dalam pengentasan kemiskinan karena memiliki pengetahuan dan kedudukan yang cukup kuat dalam sistem masyarakat ataupun sistem hukum. Setidaknya pengacara dengan keterampilan hukumnya bisa menghalangi adanya kebijakan yang memiskinkan masyarakat.

Terdapat beberapa kemungkinan peran pengacara dalam advokasi masyarakat miskin perkotaan, yaitu:

  • Pertama, pengacara dapat bertindak sebagai kuasa hukum semata, baik itu kasus individual maupun kelompok. Misalnya menjadi kuasa hukum masyarakat dalam gugatan pencemaran lingkungan oleh perusahaan A (Pro Bono). Tidak ada peran dalam pemberdayaan.
  • Kedua, pengacara menjadi pendukung masyarakat, misalnya memberikan dukungan logistik, membantu penelitian, position paper, ataupun menjadi ghost lawyer[9].
  • Ketiga, menjadi grassroot lawyer, yaitu menjadi aktor langsung bersama masyarakat dalam perubahan sosial dan menghapus kemiskinan. Tidak melulu berbicara hukum formal dan bersidang, tetapi juga terlibat dalam kampanye, penelitian, pemberdayaan dan pengorganisiran masyarakat, bahkan melakukan demonstrasi jika diperlukan. Dalam konteks hak atas kota, grassroot lawyer mendorong reclaim atas kota.

Kita dapat melihat contoh sebuah lawfirm yang berperan dalam pemberantasan kemiskinan, yaitu ReedSmith. ReedSmith merupakan sebuah lawfirm besar yang memiliki 24 kantor di 11 negara di dunia, dan berpusat di London. ReedSmith memiliki program Pro Bono dan Corporate Social Responsibilty (CSR). Total waktu Pro Bono yang diluangkan oleh ReedSmith adalah sekitar 60.000 jam per tahun. Selain itu ReedSmith juga memiliki program community service, seperti; pembagian makanan untuk korban AIDS, pembagian mainan untuk anak yang kurang beruntung, menjadi relawan untuk menghibur tuna wisma, membelikan pakaian dan hadiah untuk tunawisma dan masyarakat berpenghasilan rendah, memperbaiki rumah panti jompo, memberikan pelatihan, klinik hukum, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, dan mentoring. Program yang sangat menarik adalah Advocates for International Development (A4ID), yaitu program yang mendukung advokasi kebijakan di berbagai negara berkembang untuk memberantas kemiskinan, misalnya penelitian mengenai pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak. A4ID memiliki semboyan “lawyers for eradicating poverty” dan berkomitmen memberikan legal support kepada kelompok marjinal di berbagai Negara berkembang. Jadi ReedSmith tidak hanya memberikan pelayanan yang sifatnya charity tetapi juga berusaha melakukan perubahan terhadap kebijakan yang menimbulkan kemiskinan.

Jika diamati, manfaat law firm ataupun pengacara untuk menangani kasus yang sifatnya untuk kepentingan publik, tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban sebagai advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengacara dan law firm juga mendapatkan reputasi sebagai law firm yang memiliki kepedulian social dan mendapatkan peringkat yang baik di negaranya.

C.   Bantuan Hukum Struktural

Adnan Buyung Nasution mengatakan bantuan hukum hakekatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan social yang sarat dengan penindasan.[10

Prof. Paul Mudikdo berpendapat bahwa Bantuan Hukum Struktural bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat tersebut mampu mempertahankan serta memperjuangkan haknya dan mengubah struktur social yang penuh dengan ketimpangan (unjust social structure).[11]

Dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin perkotaan, para pengacara dapat menggunakan metode Bantuan Hukum Struktural (BHS) tersebut. Hal ini untuk menghindari pengacara hanya melakukan kegiatan amal (charity) berdasarkan belas kasihan tanpa mengubah suatu keadaan di masyarakat. Tanpa menggunakan metode BHS, pengacara hanyalah sebagai “pemadam kebakaran”, masalah akan selalu muncul. Tujuan dari BHS adalah perubahan struktural untuk keadilan sosial, sehingga tidak muncul lagi korban dari kebijakan yang memiskinkan. Contoh: Pemprov A bertindak sewenang-wenang dalam penggusuran rumah terhadap kelompok masyarakat B. Pengacara C dkk kemudian melakukan pengorganisiran masyarakat, memberikan penyuluhan hukum, melakukan riset, kampanye, dan mendaftarkan dua gugatan ke pengadilan. Pertama adalah gugatan ganti rugi atas penggusuran, dan kedua adalah gugatan agar Pemprov dan Pemerintah Pusat memiliki peraturan yang sesuai dengan general comment Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya agar tidak terjadi penggusuran paksa dan kesewenang-wenangan kembali terhadap masyarakat yang lain.

D.   Strategi Advokasi Masyarakat Miskin Perkotaan Menggunakan Metode BHS

Sebelum membahas strategi advokasi masyarakat miskin perkotaan, sebelumnya saya ingin memberitahukan beberapa prinsip yang selalu digunakan oleh para pengacara dan paralegal Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

—- Non kekerasan

— – Transparan

— – Akuntabel

— – Partisipatif

— – People centre (berpusat pada masyarakat)

— – Non diskriminasi

— – Pemberdayaan

— – Gender balance (seimbang antara laki-laki dan perempuan)

Prinsip tersebut menurut pendapat saya juga dapat membantu pengacara non LBH untuk melakukan advokasi terhadap masyarakat. Selain itu terdapat beberapa kiat dalam melakukan advokasi yang juga terkait dengan prinsip, yaitu: Mengerjakan apa yang telah direncanakan, mendokumentasikan setiap perencanaan dan kegiatan advokasi, harus fokus pada inti persoalan, keberhasilan itu ada prosesnya, harus konsisten karena perjuangan bisa sangat panjang, setiap pihak harus bijaksana, terutama jika terjadi konflik internal, harus sadar dengan keamanan, dan kreatif.

Dalam advokasi masyarakat miskin perkotaan seringkali ditemukan hambatan atau permasalahan masyarakat sulit dikonsolidasikan, konflik antar kelompok, hilangnya kepercayaan, ancaman keselamatan, mundurnya anggota kelompok dengan berbagai alasan, waktu yang lama, dan lain-lain.

Tahapan Advokasi:

 1. Membuat Analisa Awal

Analisa awal ini dibuat ketika mendapatkan laporan atau informasi mengenai kasus. Diperlukan sebagai untuk membuat perencanaan, modal sebelum menentukan penelusuran lebih lanjut ataupun memutuskan mengambil suatu kasus atau tidak.

2.  Bentuk Lingkar Inti

— Lingkar inti: orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan tidak diragukan integritasnya, antara lain: jejaring lawyer, aktivis, tokoh masyarakat, jaringan yg terpercaya, dll. Dalam lingkar inti dilakukan pembagian peran dan tugas (koordinator, motivator/propagandis, analis, pencari data).

— Dalam proses pembentukan lingkar inti, sangat penting untuk kuatkan korban. Korban harus ditransformasikan menjadi pembela hak dan masyarakatnya sendiri.

3. Kumpulkan Data dan Informasi

Informasi atau data terdiri dari: kronologi peristiwa, bentuk pelanggaran, kerugian korban, kelompok rentan (orangtua, perempuan, anak, penca), pelaku, pihak terkait lainnya, dan tindakan negara/pemerintah. Prinsip 5W1H (What, Who, When, Where, Why, dan How) dapat digunakan.

4.  Analisis data

Analisis data terdiri dari:

  • Menentukan akar masalah
  • Melihat analisa hukum dan sosial
  • Tujuan
  • Sasaran
  • Pemetaan aktor

Menganalisa siapa aktor yang pro, kontra, dan netral dalam kasus yang ditangani..

  • Analisa SWOT:

–    Strength                          : Kekuatan yang dimiliki.

–    Weakness                       : Kelemahan yang dimiliki.

–    Opportunity                   : Peluang apa saja yang terbuka

–    Threat                               : Ancaman apa saja yang dihadapi

–    Kekuatan dan kelemahan sifatnya internal.

–    Peluang dan ancaman sifatnya eksternal.

 

Catatan:

Output dari analisis data ini dapat berupa Legal Opinion untuk konsumsi internal, ataupun Legal Opinion untuk digunakan untuk keperluan eksternal (surat menyurat, berargumen dengan lawan, dll)

5.  Perencanaan Tindak Lanjut Setelah Mendapatkan Informasi

Dalam perencanaan dapat menggunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely). Tepat sasaran, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan memiliki batasan waktu.

6.  Membangun Jejaring

Jejaring kerja sama antara lain NGO lokal – nasional – internasional, Lawfirm, media, pemerintah, DPR, sesama korban, tokoh, dan ormas. Jejaring ini dilakukan dengan harapan meringankan beban kerja, meningkatkan solidaritas, dan menguatkan daya tawar. Contoh kerja sama dalam jejaring kerja antara lain membagi tugas dalam riset, kampanye, dll.

7. Pengorganisiran dan Bangun Basis Pelibatan Masyarakat

Dilakukan dengan berupa membangun opini publik untuk menumbuhkan peran serta masyarakat, membuat posko, kegiatan bersama, kegiatan sosial, diskusi publik, dan lain-lain.

Inti dari pengorganisiran masyarakat miskin perkotaan adalah pendidikan yang partisipatif untuk mengugah kesadaran.

8. Pengumpulan Dana

Advokasi membutuhkan modal yang cukup besar. Sumber: Iuran rutin, sponsor, donatur, membuat unit usaha, sumbangan lawfirm (Cat: pengacara lawfirm).

9. Memilih Langkah Advokasi

  • Litigasi.

Menggunakan mekanisme hukum yang tersedia seperti: laporan pidana, menggugat perdata, menggugat ke PTUN, judicial review ke Mahkamah Agung, atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi

  • Non litigasi.

Menggunakan mekanisme diluar saluran hukum formal yang tersedia antara lain: Korespondensi/surat menyurat, musyawarah, petisi, unjuk rasa, konferensi pers, audiensi, kampanye.

  • Mekanisme Internasional.

Yaitu menggunakan saluran internasional untuk melaporkan permasalahan yang sedang didampingi. Misalnya melaporkan mengenai kasus-kasus penggusuran paksa kepada Special Rapporteur UN mengenai Adequate Housing.[12]

10. Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut

Advokasi merupakan proses yang tidak singkat sehingga diperlukan evaluasi terus menerus dan rencana tindak lanjut yang sesuai hasil evaluasi dan tepat sasaran. Setiap rencana dan pelaksanaannya selalu ada positif dan negatifnya nya.

Tahapan dan strategi di atas tentunya tidak bersifat mutlak, tergantung dari situasi dan kondisi kasus yang dihadapi. Oleh karena itu pengacara masyarakat miskin kota harus jeli melihat kondisi dan peluang dari advokasi sehingga dapat menemukan formula advokasi yang tepat. Tahapan dan strategi di atas tidak hanya bisa digunakan dalam advokasi masyarakat miskin perkotaan, melainkan juga untuk advokasi kasus lain, seperti kasus perburuhan, perlindungan perempuan dan anak, perlindungan masyarakat adat, dan lain-lain.

E. Penutup

Dari uraian di atas, didapat kesimpulan bahwa pengacara memiliki peran besar untuk membantu pemberantasan kemiskinan dan juga permasalahan lain yang muncul dalam perkotaan. Kerja advokasi masyarakat miskin perkotaan tersebut tidak hanya kerja pekerja bantuan hukum ataupun aktivis melainkan dapat juga dilakukan oleh pengacara law firm yang menjalankan kewajibannya untuk melakukan Pro Bono. Pro Bono tersebut tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat, melainkan juga bermanfaat bagi pengacara dan/atau law firm yang memberikan Pro Bono. Akhir kata dalam advokasi, bantuan hukum struktural sangatlah penting sebagai pisau analisa dan juga metode advokasi yang efektif untuk mengubah kebijakan yang memiskinkan dan  mewujudkan keadilan social.

= Salam Keadilan =


[1] Disampaikan dalam Pelatihan Public Defender OAI 2013 yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat Indonesia (OAI) di Bandung pada tanggal 4 Mei 2013.

[2] Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Aktif di Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat. Email: alghif_aqsa@yahoo.com, Blog: https://alghif.wordpress.com

[3] David Gordon, Indicators of Poverty & Hunger

[4] Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural. Jakarta: LP3ES, 1986. Hal 43.

[5] Tubagus Haryo Karbyanto, disampaikan dalam Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Jakarta, Kamis, 5 April 2012.

[6] Lihat David Harvey, The Right to the City dan juga Rebel Cities. Hak atas kota bukanlah hanya sekedar hak masyarakat atas kota, melainkan hak kolektif masyarakat untuk mengubah kota yang diinginkan untuk mencapai keadilan social.

[7] UN Habitat. The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003.

[8] Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Kepirhatinan, Jakarta: Penebar Swadaya, 1995. Hal.37

[9] Ghost Lawyer adalah pengacara yang membantu pihak yang berperkara namun tidak mendampingi secara langsung. Bentuk dukungannya antara lain menyediakan gugatan, jawaban, dan berkas-berkas lain, serta konsultasi yang berkelanjutan.

[10] Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1981.

[11] Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan. Jakarta: LBH Jakarta, 2007. Hal 7.

[12] Lihat thematic mandates yang sesuai dengan miskin kota di http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx

Blog di WordPress.com.

Atas ↑