IMG929

Pedagang Kaki Lima di New York

Street vendor, atau di Indonesia kita menyebutnya Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kota New York. Sejarah PKL di kota NY terhitung lebih dari 200 tahun. New York merupakan kota para imigran dari berbagai belahan di dunia, menjadi PKL merupakan cara paling mudah untuk bisa bertahan sesampainya para imigran di New York. Mereka menjual makanan, buah-buahan, buku atau publikasi, tas, dasi, baju, dan berbagai jenis barang lainnya. Hampir segala jenis barang dijual oleh PKL di New York.

Hingga saat ini, lebih dari 10.000 PKL terdapat di kota New York, sebagian sumber bahkan menyebutkan 20.000 orang PKL. Mayoritas PKL berasal dari Timur Tengah, Amerika Latin, China, Banglades, Afrika (Nigeria dan Senegal), serta warga negara Amerika sendiri. Para PKL tersebut terbagi ke dalam lima kriteria, yaitu:

  • Food Vendors, yaitu PKL penjual makanan dengan foodcart atau gerobak.
  • General Merchandise Vendors, yaitu PKL yang berbagai barang selain makanan dan barang publikasi.
  • 1st Amendment Vendors, yaitu PKL yang menjual berbagai benda yang menggambarkan kebebasan berekspresi, seperti buku, lukisan, gambar, poster, pamphlet, CD, dan lain-lain. Disebut 1st Amendment Vendors karena 1st Amendment dalam konstitusi Amerika merupakan hak atas kebebasan berekspresi. Hal tersebut menjadikan 1st Amendment Vendors tidak memerlukan izin yang rumit seperti food vendors.
  • Veteran Vendors, yaitu PKL yang merupakan veteran perang AS. Jumlahnya cukup besar, yaitu sekitar 1500 orang. Hal ini dikarenakan mereka telah kehilangan pekerjaan dan/atau tidak mampu mencari pekerjaan setelah pulang dari tugas militer atau perang. Pemerintah kota memberi keistimewaan dengan kemudahan pengurusan izin dan akses yang lebih terhadap lokasi berjualan.
  • Unlicensed Vendors, yaitu PKL yang tidak memiliki lisensi dan seringkali berpindah-pindah untuk menghindari polisi dan petugas pemerintahan.

Adapun peraturan pertama terkait pedagang makanan dengan gerobak disebut dengan The Thirty Minute Law, setiap gerobak makanan harus berpindah tempat dalam waktu 30 menit. Ketentuan tersebut sulit dilaksanakan, kemudian pada tahun 1886 di Hester street beberapa pedagang makanan memutuskan untuk bertahan lebih dari 30 menit dan menciptakan semacam pasar yang berisikan berbagai gerobak makanan. Pada era Depresi Ekonomi di Amerika, PKL kemudian menjamur dan menjadi jalan keluar yang cepat bagi penduduk untuk bertahan hidup. Walikota New York kemudian memberlakukan berbagai larangan, membuka “indoor street market” untuk relokasi, dan juga memberlakukan kewajiban membayar sewa. Lambat laun, kebijakan terhadap PKL semakin merugikan, banyak jalan yang kemudian dinyatakan tidak boleh digunakan oleh PKL. Pada tahun 1970an kemudian keluar peraturan hanya 3000 gerobak PKL penjual makanan yang diperbolehkan dan tidak pernah ada tambahan hingga Walikota Bloomberg pada tahun 2008 mengeluarkan program “Green Cart Initiative”, yaitu 1600 lisensi untuk PKL penjual sayuran dan buah di titik-titik tertentu di kota New York. Saat ini terdapat ratusan pasal terkait larangan dan pengaturan PKL yang tersebar di berbagai peraturan. Walikota Bloomberg yang saat ini masih menjabat, bahkan beberapa kali menaikkan denda maksimum terhadap PKL hingga menjadi $1000.

Karena mahalnya biaya kehidupan di kota New York (perumahan, sekolah, kebutuhan hidup, dan lain-lain), sulitnya berjualan, dan berbagai jenis denda yang dikenakan, menjadikan PKL merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat terpinggirkan. Walaupun di sisi lain pemilik izin gerobak makanan banyak yang merupakan orang yang mampu dan cukup mempekerjakan buruh PKL. Hal tersebut dikarenakan izin yang dikeluarkan terbatas, permintaan sangat banyak sehingga hanya yang memiliki uanglah yang mampu memperoleh izin. Hal lain yang dihadapi PKL adalah keterbatasan dalam berbahasa Inggris yang menyebabkan mereka menjadi sasaran empuk petugas kepolisian dan pemerintah kota New York.

 

Sejarah Street Vendor Project

SVP dimulai pada tahun 2002 oleh Sean Basinski yang saat ini menjadi direktur di SVP. Setelah menamatkan kuliahnya di Fakultas Hukum Georgetown University, Sean mendapatkan “fellowship” dan bantuan dana sebesar $15.000 dari Yale untuk membuat sebuah program terkait kemiskinan. Ia menyadari bahwa hanya sedikit pengacara yang bisa diakses oleh PKL dan akhirnya memutuskan untuk membuat program terkait PKL. Menariknya, ia pernah menjadi PKL sebelumnya dengan menjual makanan khas Mexico dengan gerobak. Mungkin hal tersebut juga yang memberikan dorongan untuk mengembangkan sebuah organsisasi yang melakukan advokasi terhadap PKL.

SVP akhirnya terus berkembang dan bergabung dengan Urban Justice Center, sebuah organisasi payung yang membawahi berbagai macam isu terkait perkotaan, seperti tunawisma, pengungsi, LGBT, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain.

 

Kegiatan SVP

1. Pengorganisiran dan Pemberdayaan

Pada awalnya SVP hanya melakukan advokasi terhadap PKL tanpa keanggotan. Kemudian hal tersebut diubah dengan model keanggotan, karena banyak yang pergi setelah dibantu sementara dibutuhkan kekuatan untuk melakukan sebuah perubahan terkait PKL. Setiap PKL yang datang ke SVP diminta untuk melihat video terkait SVP, peraturan dan permasalahan dari PKL, dan goal bersama dari anggota SVP (video tersedia dalam bahasa Arab, Benggali, Inggris, Cina, dan Spanyol). PKL tersebut diminta untuk menjadi anggota, diberikan kartu anggota, dan harus membayar membayar $100 per tahun. Adapun pendapatan PKL rata-rata adalah sebesar $200 per hari. Sementara PKL dapat memperoleh keuntungan dari pengembalian uang denda hingga ribuan dolar jika kasusnya dimenangkan.

Sebagai bagian dari pengorganisiran dan pemberdayaan, SVP memiliki satu pertemuan besar setiap bulannya. Selain itu SVP juga memberikan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan bagaimana menjadi PKL, pelatihan pengorganisiran, hingga pelatihan menggunakan “smartphone” untuk memudahkan pekerjaan dan mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas kepolisian ataupun departemen kesehatan.

Selain itu SVP juga memiliki program lain, seperti bantuan vaksinasi yang merupakan program kerja sama dengan organisasi lain, bantuan pinjaman modal, bantuan keuangan bagi anggota yang sakit atau mengalami musibah, hingga penghargaan terhadap anggota SVP setiap tahunnya.

Saat ini SVP memiliki anggota lebih dari 1500 orang dan memiliki 14 orang “Leadership Board” yang merupakan PKL dengan latar belakang negara yang berbeda; Cina, Arab, Banglades, Mexico, Tibet, dan Amerika Serikat. Tujuh orang perempuan, dan tujuh orang laki-laki. Hal tersebut dilakukan agar dapat memfasilitasi PKL yang kurang memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris dan memudahkan pengorganisiran. “Leadership Board” tersebut dipilih sekali setahun dan berwenang untuk mengambil keputusan dan kebijakan dari SVP.

SVP juga merupakan bagian dari StreetNet International yang merupakan jaringan PKL dari berbagai belahan dunia.

 

2. Pendampingan Kasus PKL

Peraturan mengenai PKL di New York dapat dikatakan sangat rumit dan tersebar di berbagai peraturan. Adapun berbagai ketentuan terkait PKL antara lain:

  • Setiap pedagang harus memiliki izin berdagang dan mengalungkan izin tersebut di lehernya.
  • Luas meja tidak boleh melebihi panjang 8 kaki, lebar 3 kaki, dan tinggi 2 kaki.
  • Jarak meja atau gerobak tidak boleh kurang dari 10 kaki dari sudut jalan, kurang dari 20 kaki dari pintu toko atau bangunan, tidak boleh berdagang di trotoar yang kurang dari 12 kaki, dan tidak boleh lebih dari 1,3 meter dari badan jalan.
  • Barang-barang tidak boleh diletakkan di samping meja atau gerobak. Barang-barang harus diletakkan di bawah meja atau di dalam gerobak.
  • Tidak boleh berdagang di daerah dan/atau waktu yang dilarang.

 

Bagi pedagang makanan aturan lebih rumit lagi mulai dari aturan jenis bahan makanan yang diperbolehkan, pemakaian sarung tangan, adanya keran air panas dan air dingin, gerobak yang harus selalu dibersihkan, hingga makanan yang harus dipertahankan sesuai dengan standar.

Pelanggaran yang dilakukan PKL terhadap peraturan tersebut dapat berakibat dikenakannya denda maksimal $1000 atas setiap pelanggaran, terlebih jika pelanggaran dilakukan berulang. Hal tersebut memang sangat memberatkan, bandingkan dengan toko yang memasang iklan “sale” sehingga menghalangi jalan ancaman denda maksimal adalah $100, sedangkan mobil yang melanggar aturan parkir ancaman denda maksimal adalah $65.

Setiap tahun setidaknya terdapat 50.000 kasus denda terhadap PKL. SVP sendiri setiap tahunnya menangani kurang lebih 4000 kasus denda terhadap PKL karena setiap anggota pertahun bisa mendapatkan tiket denda hingga 5 tiket, bahkan lebih.

Adapun terkait penanganan kasus denda terhadap PKL tersebut, SVP memberikan pengetahuan kepada anggotanya mengenai hak-haknya dan bagaimana menghadapi petugas yang memberikan tiket denda dengan memberikan pelatihan dan poster panduan. Materinya antara lain:

  • Peraturan terkait PKL.
  • Mengambil photo atau video pada saat petugas memberikan tiket denda. Misalnya jika petugas mengatakan bahwa jarak meja dengan pintu toko kurang dari 20 kaki, sementara faktanya lebih dari 20 kaki, maka PKL yang mengambil photo jarak meja dan juga petugas di saat yang sama berkemungkinan besar untuk memenangkan kasus dendanya.
  • Mencatat nama petugas yang memberikan tiket denda.
  • Menghadiri sidang.

Sebagian besar kasus denda yang datang ke SVP diwakili di Pengadilan Administrasi Kota New York. Sebagian sidang dihadiri bersama PKL jika dibutuhkan kesaksian yang dapat meyakinkan hakim bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak benar. Sidang administrasi hanya sekali dan dilakukan dengan waktu yang cukup singkat 5 hingga 20 menit, tergantung dari kasus yang ditangani. Pengacara SVP pun dapat melakukan penjadwalan ulang sidang menyesuaikan dengan banyaknya kasus yang harus ditangani.

Adapun argumentasi yang digunakan dalam sidang administrasi tersebut hanyalah membantah fakta bahwa tuduhan petugas adalah salah, atau aturan yang digunakan salah. Video dan photo menjadi alat bukti yang cukup efektif untuk memenangkan kasus. Hakim tidak akan menerima alasan apapun selain peraturan dan fakta hukum. Misalnya, Mr. M berdagang di wilayah distrik keuangan di depan sebuah taman. Suatu hari tempat yang sering digunakannya direkonstruksi sehingga ia harus bergeser sedikit melampaui batas maksimal gerobak dari badan jalan. Dalam kasus tersebut, hakim tidak mau tahu argumentasi Mr. M dan mengatakan sebaiknya anda pindah atau tidak perlu berjualan ketika tempat atau jalan tersebut direkonstruksi.

photo (9)

3. Strategic Litigation

Selain melakukan pendampingan di pengadilan administrasi, SVP juga melakukan gugatan yang strategis ataupun terkait permasalahan besar yang dihadapi oleh PKL. SVP memiliki hubungan kerjasama dengan lawfirm untuk kasus-kasus besar. Setiap lawfirm besar harus melakukan pro bono. SVP mengirimkan mereka beberapa paragraf dari kasus ke email lawfirm, kemudian law firm mengirimkan ke lingkaran mereka. Terkadang mereka tertarik, terkadang mereka tidak.

Contoh gugatan strategis tersebut antara lain adalah gugatan karena penangkapan sewenang-wenang dan melanggar Amandemen ke IV Konstitusi Amerika Serikat, gugatan pengembalian uang PKL yang didenda terlalu besar, dll.

 

4. Advokasi Kebijakan

Selain pendampingan terhadap PKL, SVP juga melakukan advokasi kebijakan karena permasalahan yang dihadapi oleh para PKL tidak lepas dari adanya kebijakan. Setidaknya ada empat masalah besar yang dihadapi oleh PKL, yaitu tinggi dan intensitas denda, tindakan sewenang-wenang dari petugas, sedikitnya ruang untuk berdagang, dan sedikitnya izin yang diberikan kepada PKL.

Pada tanggal 27 Februari 2013, SVP mendapatkan sebuah kemenangan dari advokasi yang sudah dilakukan selama dua tahun lebih. Dengan voting, City Council (semacam DPRD yang mewakili wilayah tertentu di kota NY) memutuskan untuk mengeluarkan peraturan untuk mengurangi denda maximum $1000 menjadi maksimum $500. Selain itu, pemberatan denda hanya dilakukan terhadap PKL yang mengulangi pelanggaran yang sama. Selama ini PKL seringkali diberatkan dengan denda yang dijatuhkan oleh pemerintahan kota, denda yang paling konyol misalnya $1000 karena meja yang digunakan untuk berjualan lebih tinggi 1 inci dari ketentuan.

Adapun strategi yang digunakan oleh SVP selama dua tahun adalah sebagai berikut:

  • Membuat kajian.
  • Melakukan pemetaan anggota City Council.
  • Melakukan lobi yang intensif.
  • Melakukan kampanye, yaitu dengan penyebaran poster, stiker, kartu pos, pin, baju, kampanye online, maupun kampanye melalui media.
  • Melakukan pengorganisiran PKL dan aksi massa.

 

Jumlah denda maksimum $500 tentunya masih banyak untuk PKL yang harus membayar kebutuhan hidup yang sangat mahal di New York. Namun, pemotongan denda tersebut merupakan langkah besar untuk seluruh PKL di New York karena denda yang diberlakukan pemerintah kota New York tidak pernah turun sebelumnya, selalu naik. Walikota New York bahkan berencana untuk melakukan veto dan mengatakan bahwa kebijakan baru tersebut merupakan kebijakan paling bodoh yang pernah didengarnya. City Council tetap berencana mempertahankan peraturan tersebut dan dapat mengesampingkan atau menolak veto karena memiliki lebih 2/3 anggota yang setuju (44 dari 51 anggota City Council).

Keberhasilan untuk menurunkan denda tersebut tentunya menimbulkan optimisme terhadap para PKL. Sebuah modal besar untuk perubahan kebijakan lainnya.

 photo (7)

photo (5)

PKL di Jakarta?

Lalu bagaimanakah perjuangan PKL di Jakarta? Dengan jumlah PKL kurang lebih 99.000 PKL atau 5 kali lebih banyak di Jakarta tentunya hal tersebut merupakan potensi besar untuk Jakarta. Jokowi menjanjikan penataan dan pemberdayaan, tidak seperti Gubernur sebelumnya yang menggunakan pendekatan militeristik dalam penertiban. Bagaimana juga dengan kelompok pembela PKL? Apakah akan mendesak janji Jokowi? Atau justru bertindak lebih maju dengan mendorong PKL mendesak Hak Atas Kota, hak kolektif yang bukan hanya sekedar meminta akses terhadap ruang kota, melainkan juga hak untuk mengubah kota menjadi yang dikehendaki dan bebas dari himpitan kapitalisme. Jika advokasi Street Vendor Project seperti yang digambarkan di atas tidak sesuai, mari kita temukan solusinya!

 

Sumber:

Street Vendor Studio Final Report | Spring 2011, Columbia University, Graduate School of Architecture, Planning & Preservation.

http://streetvendor.org/about/

http://www.nytimes.com/2004/11/05/nyregion/05profile.html?_r=0&adxnnl=1&adxnnlx=1362077385-L2KtexKEdcB6+jd11vdO/A

http://www.nydailynews.com/new-york/fines-reduced-sidewalk-crowding-vendors-article-1.1275464

http://www.nydailynews.com/new-york/bloomberg-calls-speaker-quinn-bill-stupid-article-1.1270637

http://midtownlunch.com/2011/11/30/a-slice-of-street-vendor-history/