PENGGUSURAN PEDAGANG, LAWAN!!! 1

 Kiamat sepertinya benar terjadi pada Desember 2012. Tidak seperti ramalan bangsa Maya yang meluluhlantakkan semesta, kiamat tersebut terjadi di tiap-tiap stasiun kereta rel listrik Jakarta-Bogor. Ratusan kios-kios pedagang kecil habis sudah, porak poranda oleh petugas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang dijaga ketat oleh Brigade Mobil (Brimob) dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI). Apa namanya kalau bukan kiamat, jika kios yang menjadi tempat bergantung hidup keluarga sudah rata dengan tanah? Apa namanya kalau bukan kiamat, jika hak atas pekerjaan dan hak atas penghidupan yang layak sudah diinjak-injak? Terlalu berlebihan? Baiklah jika demikian, penggusuran paksa tersebut bukanlah kiamat, ini hanyalah sekedar senda gurau kapitalis. Terlalu berlebihan? Mari kita bahas.

Kurun waktu satu bulan di akhir tahun 2012, PT. KAI sudah berhasil melakukan pengosongan dan penggusuran paksa terhadap ratusan pedagang di stasiun-stasiun sepanjang jalur Kereta Rel Listrik (KRL) Bogor-Jakarta. Stasiun Besar Bogor, Cilebut, Citayam, Depok Baru, Depok Lama, Lenteng Agung, dan stasiun lain sudah “bersih” dari pedagang. Alasan PT KAI melakukan penggusuran adalah untuk kenyamanan penumpang. Tidak ada ganti rugi, hanya terdapat surat perintah pengosongan, lebih parahnya tidak terdapat dialog antara pedagang dan PT. KAI. Salah satu Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) yang turun langsung ke lapangan dan meminta dilakukan penundaan serta dialog terlebih dahulu, tidak diindahkan oleh PT. KAI. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Ignasius Jonan, peraih penghargaan The Best Visionary CEO of the Year 2012 dalam Anugrah Business Review 2012, sepertinya sedang cepat berbenah, tak peduli harus mengorbankan kehidupan para pedagang. Tidak peduli harus mengangkangi Komnasham. Disisi lain minimarket milik perusahan besar seperti sombong tetap berdiri di stasiun, minimarket lainnya telah bersiap untuk didirikan.

Ternyata banyak juga yang setuju pengosongan dan penghancuran kios-kios pedagang dengan alasan pedagang mengganggu kenyamanan penumpang, PT. KAI berhak untuk membangun atau merancang stasiun yang diinginkan, para pedagang bisa berdagang di tempat lain, Brimob dan TNI berwenang membantu pengamanan, dan lain sebagainya. Kita dapat menjawab hal tersebut dengan berbagai aspek sebagai berikut:

  1. Aspek Hukum

    Alas Hak

    Jika kita melihat profil dari para pedagang yang menjadi korban penggusuran, terutama pedagang yang memiliki kios, memiliki perjanjian dengan PT. KAI. Sebagai contoh di stasiun Lenteng Agung pedagang memiliki perjanjian dengan PT. KAI dengan ketentuan membayar uang sewa tanah pertahun, tidak boleh ada penambahan kios, jika uang sewa tidak dibayar kios akan diambil alih, dst. Per kios, pada tahun 2004 tanah dibeli sebesar Rp. 2.500.000. Biaya listrik dan pemasangannya pedagang yang menanggung sendiri. Pedagang juga membayar biaya kebersihan Rp. 2000/hari.2

    Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para pedagang memiliki alas hak yang jelas untuk berdagang di stasiun. Gugurnya alas hak untuk berdagang di stasiun tersebut hanya bisa dilakukan dengan hapusnya perjanjian, antara lain dengan batal atau dibatalkannya perjanjian, musnahnya barang yang diperjanjikan, ataupun perjanjian telah selesai.

    Asas Pemisahan Horizontal

    Terhadap para pedagang yang membangun sendiri kiosnya, berlaku asas pemisahan horizontal (horizontale scheeding) yang dianut di dalam hukum pertanahan Indonesia, dimana pemilik bangunan dapat berbeda dengan pemilik tanah. Pedagang sebagai pemilik bangunan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas bangunan jika PT. KAI sebagai pihak pemilik tanah ingin menggunakan tanahnya.

Berdasarkan dua hal di atas, tindakan PT. KAI tanpa dialog dan ganti rugi jelas tidak dapat dibenarkan, bahkan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perusakan Barang

Mungkin banyak yang tidak sependapat bahwa tindakan petugas penggusuran dapat dikatakan sebagai tindakan pidana pengrusakan barang yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Terdapat beberapa hal yang menghapuskan tindak pidana (dasar pembenar dan pemaaf), yaitu adanya daya paksa, pembelaan diri, perintah undang-undang, dan perintah jabatan. Apakah petugas PT. KAI, Brimob, dan TNI melaksanakan perintah undang-undang ataupun perintah jabatan? Berdasarkan Pasal 51 (2) menyatakan Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Dalam hal penggusuran, jika di dalamnya terdapat sengketa dan ketidaksetujuan salah satu pihak, maka yang berwenang melakukan penggusuran adalah pengadilan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal penggusuran para pedagang stasiun, tidak terdapat perintah pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Petugas PT. KAI, Brimob, dan TNI tidak berwenang melakukan penggusuran, sehingga dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana pengrusakan.

Sebagai informasi, pada tahun 2008, ketika terjadi penggusuran rumah di Setu Antap, Ciputat, Tangerang Selatan, korban melaporkan penggusuran sebagai tindakan pengrusakan barang ke Polres Jakarta Selatan karena korban yang membangun rumah yang telah digusur. Laporan diterima, kasus diproses dan dilakukan penyidikan oleh kepolisian, meskipun kasus terhenti karena kemudian terjadi perdamaian dan terdapat proses ganti rugi terhadap korban.

  1. Aspek Konstitusional

Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, terdapat Pancasila sebagai landasan ideologi bernegara dimana kemanusiaan yang beradab dan keadilan sosial termaktub di dalamnya. Dalam batang tubuh, Pasal 27 ayat (2) dinyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28E ayat (1) menguatkan bahwa setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan. Selain itu, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. (Pasal 28H ayat (4)). Menghilangkan pekerjaan dan sumber penghidupan, serta perampasan kios yang telah dibangun sendiri oleh pedagang merupakan bentuk pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara.

Sebagai informasi, dalam pertimbangan putusan gugatan penggusuran warga Budhi Dharma Jakarta Utara pada tahun 2010, majelis hakim menyatakan bahwa penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemprov DKI terhadap warga Budhi Dharma melanggar sila ke dua Pancasila, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Warga Budhi Dharmapun memenangkan gugatan atas penggusuran terhadap rumahnya. Maka jangan ragu untuk menggunakan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sebagai dasar untuk menilai tindakan aparatur negara.

  1. Aspek Hak Asasi Manusia

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) dengan UU No. 11 Tahun 2005. Karenanya, negara bertanggung jawab negara dalam memenuhi (to fulfil), melindungi (to protect), dan menghormati (to respect) Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam Pasal 6 Kovenan tersebut disebutkan bahwa negara mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui mekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut.

Pasal 36 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Dikuatkan oleh Pasal 37 ayat (1), pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. kemudian padaayat (2) dikatakan bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengkategorikan sebagai Pasal 37 dan 38 di atas sebagai Hak Atas Kesejahteraan. Beberapa kajian tentang pekerja informal justru memasukkan hak pekerja informal sebagai hak untuk penghidupan, tidak sesederhana hak atas pekerjaan.

Tindakan penggusuran sewenang-wenang oleh PT. KAI merupakan pelanggaran terhadap Pasal 37 dan 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Negara tidak hanya gagal memenuhi dan melindungi hak atas pekerjaan warga negara, namun justru menjadi aktor pelanggar hak atas pekerjaan warga negara.

  1. Aspek Prosedural

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah menyebutkan Komentar Umum No. 7 Tahun 1997 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, tentang Penggusuran Paksa dalam kajian advokasinya. Secara legalistik formal hal tersebut tidak tepat karena Komentar Umum No. 4 Hak Atas Perumahan (Pasal 11 ayat (1) adalah mengenai hak atas perumahan. Penggusuran yang diperbolehkan oleh Komentar Umum tersebut juga hanya terkait dengan kepentingan umum, sedangkan dalih PT. KAI tidak jelas apakah kepentingan umum atau tidak. Namun, prinsip dan tahapan penggusuran tersebut seharusnya dapat dicontoh dalam penggusuran lainnya karena komentar umum tersebut mengharuskan pihak-pihak menghindari tindakan kekerasan, pembicaraan yang tulus dengan orang yang terimbas, pemberitahuan yang memadai dan rasional, alternatif setelah penggusuran, hadirnya pejabat atau wakil selama pelaksanaan penggusuran, semua orang yang melaksanakan penggusuran harus teridentifikasi secara tepat, tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk, adanya ketetapan atas pemulihan hukum, dan adanya bantuan hukum. Dalam kasus penggusuran pedagang ini, dialog yang tuluspun tidak pernah dilakukan oleh PT. KAI.

  1. Aspek Manfaat dan Kemanusiaan.

    Kios di sekitar rel juga berguna bagi para konsumen kereta api, bahkan kios pedagang di UI dan Pondok Cina tidak hanya menjadi tempat berbelanja mahasiswa UI, namun juga menjadi tempat berbelanja kebutuhan kuliah mahasiswa di luar UI. Ratusan pedagang menggantungkan hidupnya dengan berjualan di sekitar stasiun. Ratusan pedagang kehilangan pekerjaan. Ratusan rumah tangga kehilangan sumber penghidupan dan harus berjuang keras menghadapi kemiskinan. Kenapa tidak dilakukan penataan sehingga tujuan PT. KAI untuk membuat nyaman penumpang dan membuat stasiun lebih rapi juga terlaksana. Kerapian dan kenyamanan harus mengalahkan kehidupan sungguh tidak dapat dibenarkan. Kenapa tidak dilakukan penataan dan pemberdayaan?

Seringkali kita terjebak dalam aspek legal, sah atau tidak sahnya suatu keadaan, bahkan kemudian melakukan penghakiman atas pemiskinan, dan pembenaran atas ketidakadilan. Terlepas dari berbagai aspek di atas, saya juga ingin melihat beberapa hal yang mungkin luput kita bahas dan kita renungkan.

  1. Pemiskinan Struktural

    Kemiskinan seringkali digolongkan menjadi dua, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan karena faktor malas, bodoh, ataupun boros. Secara pribadi saya meragukan konsep kemiskinan kultural ini karena ada faktor lain yang sifatnya struktural mengkonstruksikan hal tersebut. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya kebijakan dari pemerintah dan/atau pihak ketiga yang dibantu atau didiamkan oleh pemerintah, misalnya kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan yang menghambat akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan, dll. Penggusuran rumah ataupun lahan pekerjaan merupakan bentuk nyata dari tindakan pemiskinan struktural yang dapat menyebabkan adanya kemiskinan struktural. Sebagai contoh, pedagang di stasiun Bogor-Jakarta mendapatkan penghasilan bersih Rp. 700.000 s/d Rp. 3000.000 per bulan, sedangkan angka kebutuhan hidup layak di Bogor berdasarkan ketetapan Pemkot Bogor pada tahun 2013 adalah sekitar Rp. 1,5 juta, Pemkot Depok menetapkan sekitar Rp. 1,7 juta, dan Pemprov DKI menetapkan Rp. 1,9 juta (angka inipun masih banyak ditolak oleh perwakilan buruh karena belum memenuhi kelayakan). Dengan memperbandingan penghasilan dan kebutuhan hidup layak tersebut, meskipun pedagang tidak digusur belum tentu mereka dapat hidup layak. Bayangkan pedagang yang digusur tidak segera mendapatkan pekerjaan, pedagang akan lebih terjerumus dalam kondisi kemiskinan. Di sisi lain, mencari pekerjaan sangat sulit dan negara tidak sanggup menyediakan secara maksimal, sementara kebutuhan tidak dapat ditunda. Artinya kebijakan penggusuran dapat menyebabkan orang yang miskin menjadi lebih miskin, sehingga layak dikatakan sebagai tindakan pemiskinan struktural.

  2. Himpitan Kapitalisme

Di saat para pedagang di stasiun digusur paksa oleh petugas PT. KAI dengan bantuan pengamanan Brimob dan TNI, minimarket perusahaan besar (Alfamart dan Indomaret) tetap dipertahankan dan akan terus didirikan di berbagai stasiun. Alfamart yang dikelola oleh PT. Alfaria Trijaya Resources TBK ini merupakan perusahaan waralaba yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Sigmantara Alfindo (55.92%).3 PT Sigmantara Alfindo ini dimiliki oleh Djoko Susanto yang merupakan orang terkaya No. 25 di Indonesia di tahun 2012 dengan harta kekayaan $1,04 miliar atau sekitar 9 Triliun rupiah.4 Pada kuartal ketiga tahun 2012 PT. Alfaria Trijaya Resources TBK membukukan pemasukan sebesar Rp 17 Triliun rupiah dengan laba bersih sebesar Rp. 317 miliar. 5 Perusahaan tersebut saat ini memiliki 6585 toko yang tersebar di seluruh di Indonesia dan akan membangun 800 toko lainnya.6 Sementara itu Indomaret yang dikelola oleh PT. Indomarco Prismatama (Grup Indofood) memiliki lebih dari 5000 gerai di Indonesia.7

Jika kita membandingkan Alfamart dan Indomaret, tentunya ratusan pedagang di sekitar stasiun tidak ada apa-apanya. Namun kenapa justru mereka yang dipertahankan, sementara para pedagang digusur? Apakah karena minimarket terkesan lebih tertib dan nyaman? Apakah PT. KAI tidak berani membatalkan kontrak dan memiliki permasalahan hukum dengan perusahaan besar? Atau karena PT. KAI hanya akan mengizinan minimarket perusahan besar tersebut di stasiun sehingga stasiun terkesan lebih rapi, nyaman, modern, dan juga menguntungkan PT. KAI? Jika demikian, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini bukanlah sekedar permasalahan hukum dan ketertiban, melainkan juga permasalahan pertentangan kelas yang nyata kapitalis (korporasi, pemerintah, tentara, dan BUMN) melawan kelas pekerja (pedagang dan orang lain yang menggantungkan hidup dengan hidupnya perdangan di stasiun).

David Harvey, dalam Rebel Cities menjelaskan kapitalisme bekerja dengan memulai hari dengan sejumlah uang dan mengakhiri hari dengan sejumlah keuntungan. Di hari berikutnya mereka harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan keuntungan yang mereka peroleh tersebut. Mereka menghadapi dilema menginvestasikan kembali uang tersebut atau mengkonsumsinya untuk kesenangan. Persaingan usaha akan mendesak mereka untuk menginvestasikan terus keuntungan tersebut, karena jika tidak pihak lain akan menggantikan. Jika akumulasi dan sirkulasi tersebut terhenti, maka akan terjadi krisis dan kapitalime akan bangkrut.8 Tidak heran Alfamart akan terus melakukan pembukaan tokonya, tahun 2013 mereka berencana membuka lagi 800 toko, sedangkan Indomaret berencana akan membuka 1000 toko. Ekspansi tersebut tidak hanya mengorbankan pedagang kecil yang berada di kota dan pelosok kampung, melainkan juga pedagang yang berada di sekitar fasilitas publik seperti stasiun, terminal, sekolah, kampus, dan lain-lain.

Aktor kapitalisme tidak hanya perusahan besar, melainkan juga pemerintah, BUMN, kepolisian, dan tentara. Hal tersebut dikarenakan mereka menjadi bagian dari merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan ataupun sering sekali dimanfaatkan, jelas mereka bukan bagian dari rakyat yang tertindas (kelas pekerja). Dari kasus penggusuran pedagang di stasiun ini, kita tidak hanya bisa menyimpulkan bahwa penggusuran ruang hidup oleh kapitalis tidak hanya memiskinkan, melainkan juga mengakibatkan berbagai hal sebagai berikut:

a. Membiaskan Kesadaran

Kapitalisme seringkali membuat watak kita terseret arus pemikiran kapitalisme itu sendiri, sadar atau tidak sadar kemudian mengamininya sebagai kebenaran. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pihak yang setuju penggusuran paksa, walaupun mereka juga kelas pekerja. Membenarkan penggusuran paksa untuk ketertiban dan keindahan, membenarkan penggusuran karena PT. KAI berwenang memilih siapa saja yang diperbolehkan berdagang, pedagang membuat tidak nyaman, dan lain-lain.

b. Mematikan Demokrasi Kerakyatan

Pedagang, Komnasham, LBH Jakarta, BEM UI, dan para pendamping pedagang lainnya berulang kali menyerukan dialog kepada PT. KAI untuk mencari solusi bersama. Namun tidak sedikitpun diindahkan, pejabat Komnasham juga tidak didengarkan. Kementrian Negara BUMN mengatakan tidak bisa campur tangan. Demokrasi yang dielu-elukan sebagai konsep yang adil dimana rakyat berperan besar untuk menentukan nasibnya pun terpinggirkan. Tidak ada pertemuan, tidak ada dialog, mengirim surat perintah pengosongan, dan kemudian menggusur. Rakyat bisa jadi semakin tidak percaya dengan saluran formal negara hukum dan saluran demokrasi. Sekali lagi kita diberikan contoh bahwa demokrasi yang ada saat ini bukanlah demokrasi kerakyatan melainkan demokrasi kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

c. Melestarikan Militerisme.

Dalam penggusuran pedagang ini kita disuguhkan “kebodohan” yang luar biasa dengan adanya aparat TNI yang ikut mengamankan penggusuran bersama Brimob yang bersenjatakan laras panjang. Pengamanan dalam penggusuran bukanlah wewenang dari TNI. TNI berfungsi sebagai penangkal, penindak, dan pemulih pertahanan nasional yang lebih disiapkan untuk kondisi tempur. Tugas perbantuan dimungkinkan dalam hal keadaan yang sangat mendesak dimana kepolisian tidak sanggup untuk menertibkan keadaan.9 Selain hal tersebut didapat informasi bahwa TNI melakukan MoU dengan kementrian BUMN dan PT. KAI untuk pengamanan.

Adanya keterlibatan TNI dalam penggusuran serta Brimob bersenjatakan laras panjang menunjukkan bahwa militerisme belum hilang di Indonesia. Militerisme justru semakin kuat dengan adanya upaya legislatif, kerja sama dengan eksekutif (non militer), dan lebih konkrit lagi militer muncul kembali untuk mengamankan kerja-kerja penindasan (penggusuran, menjaga perkebunan, menjaga perusahaan, dll). Militerisme tidak hanya muncul dengan adanya keterlibatan tentara, tetapi juga watak aparatur non tentara yang tidak kompromi, tidak mengedepankan dialog, dan kerap melakukan kekerasan (baik terhadap orang maupun barang).

Penutup

Permasalahan penggusuran para pedagang di atas tentunya menjadi “PR” besar bagi kelompok masyarakat sipil, baik itu mahasiswa, organisasi rakyat, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Penggusuran masih sering terjadi dan sulit dicegah, militerisme menguat, kapitalisme sudah demikian terintegrasi, demokrasi dan ekonomi kerakyatan semakin tersingkirkan. Perlu pemberdayaan dan pengorganisiran masyrakat yang lebih kuat, tidak bisa lagi seperti pemadam kebakaran. Masyarakat harus dapat lebih politis (baca:bukan politik partai atau pemilu) untuk mendapatkan hakya atas sumber penghidupan, haknya atas kota dan ruang demokrasi. Langkah-langkah hukum sesekali diperlukan sebagai salah satu alat perjuangan politik, bukan tujuan akhir dari perjuangan ataupun sekedar dimaknai untuk mendapatkan kompensasi atas sebuah penindasan.

Di sisi lain, ada juga hal yang bisa kita banggakan dari perjuangan melawan penggusuran ini, mahasiswa UI muncul mendampingi pedagang. Kemudian muncul juga mahasiswa dari UIN dan kampus lain untuk sama-sama berjuang. Mungkin hal yang kecil bagi sebagian orang, Saya berpendapat hal tersebut bukanlah hal kecil dan merupakan prestasi yang luar biasa. Kapan terakhir BEM UI melakukan perlawanan terhadap penindasan rakyat kecil secara langsung seperti penggusuran? Adakah yang bisa menjawab? Banyak yang merindukan. Jangan lupa juga “otak kiri” kapitalisme berada di UI, mahasiswa-mahasiswa itu akan jadi bibit untuk perlawanan terhadap kapitalisme dan ketidakadilan. Mahasiswa lain yang belum berjuang semoga terinspirasi. Mahasiswa yang selama ini sudah berjuang semoga semakin merapatkan barisan. Semoga.

YA BASTA!!

Tepi Sungai Hudson, 5 Januari 2013

1Tulisan ini bukanlah Legal Opinion, hanyalah sebuah tulisan di blog untuk mengobati keresahan terhadap penggusuran pedagang sekitar stasiun oleh PT. KAI. Mudah-mudahan berguna.

2Hasil penelusuran Nelson Simamora, Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta.

8 David Harvey, Rebel Cities, London-New York: Verso Press, 2012. Hal. 5-7.