TEORI ADVOKASI LEGISLASI[1]

Saya akan mengulas sedikit mengenai teori advokasi legislasi yang dikemukakan oleh Chai Rachel Feldblum. Dalam bukunya yang berjudul The Art of Legislative Lawyering and the Six Circle Theory of Advocacy, Chai Feldblum mengatakan bahwa terdapat 6 lingkaran aktor ataupun skill teori advokasi yang efektif, yaitu:

 

  1. Koordinator atau Penyusun Strategi (The Strategist)

Orang yang mempunyai visi dan seorang koordinator yang mampu mengkonsep rencana advokasi dan mengkonsep proses dalam sebuah koalisi. Ia seorang yang mampu menjalankan “permainan legislasi”, memiliki bakat, gigih, memiliki jaringan, memiliki skill interpersonal yang baik, kreatif untuk menerapkan strategi tahap demi tahap, sabar, dan memiliki daya tahan. Koordinator  Ada banyak orang yang mampu melakukan lobi, namun hanya sedikit yang mampu menjadi penyusun strategi.

 

  1. Manajer Lobi atau Pelobi (The Lobby Manager/Lobbyist)

Orang yang mengatur kegiatan lobi terhadap anggota dewan. Pelobi bertugas untuk mempersuasi, mengumpulkan informasi mengenai anggota dewan yang akan melakukan voting, dan untuk menyampaikan kepada penyusun strategi untuk menyusun kembali rencana advokasi kedepan. Pelobi diharuskan memiliki skill berbicara dan menulis yang baik, memiliki kemampuan untuk membangun hubungan, serta diharuskan untuk mampu mendengar, memunculkan, dan memahami kekhawatiran tertentu dan keberatan yang diajukan oleh orang anggota.

 

  1. Pengacara Legislasi (The Legislative Lawyer)

Chai Feldblum mendefinisikan pengacara legislasi adalah orang yang berpraktek hukum di bidang politik atau kebijakan. Chai mengatakan bahwa pengacara legislasi yang baik adalah: 1) Pengacara yang memahami, menganalisa dan mampu membuat teks hukum dan dalamwaktu bersamaan memahami dinamika politik dalam system legislasi dan administrasi; 2) Mampu mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari actor politik hukum dalam upaya advokasi karena mereka memiliki kompetensi di bidang hukum dan politik; 3) Mampu menjadi penerjemah efektif dan kreatif, serta negosiator antara dunia hukum, kebijakan, dan politik yang sering berbeda.[2] Selain itu pengacara legislasi harus mampu menilai masalah atau isu, meneliti, mengajukan solusi dan pendekatan, membuat draft, dan mampu melakukan presentasi dan negosiasi yang baik.

 

  1. Peneliti Kebijakan (The Policy Researcher)

Para peneliti kebijakan adalah pembuat substansi kebijakan dan penghubung aktor akademis dalam isu tertentu. Akademisi dalam advokasi bisa saja dari bidang ekonomi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, linguistic, antropologi, teknologi, komunikasi, dan lain-lain.

 

  1. Community Organizer atau The Outreach Strategist

Dalam sebuah advokasi memerlukan sebuah gerakan akar rumput besar dan kampanye yang sukses. Publik atau masyarakat harus terlibat sehingga seorang CO atau OS merupakan seseorang yang memiliki keterampilan strategi, imajinasi, ketekunan, dan komunikasi. Ia juga merupakan pendengar yang baik, penerjemah, dan pendidik yang menciptakan hubungan simbiosis antara konstituen akar rumput dan koalisi. Dalam upaya advokasi yang optimal dibutuhkan beberapa koordinator CO/OS yang bekerja di bawah koordinasi, setiap koordinator adalah pembawa informasi dan organizer.

 

  1. Koordinator/Pemimpin Komunikasi (The Communications Director)

Koordinator komunikasi adalah pembentuk pesan. Koalisi harus mampu memenangkan perdebatan terkait kebijakan atau undang-undang yang dibahas. Tanggung jawab utama dari koordinator advokasi ini adalah membentuk dan mencari tahu pertanyaan dan pernyataan public, legislatif, dan eksekutif dalam kerangka yang paling menguntungkan untuk tujuan advokasi koalisi.

 

Chai mengatakan bahwa teori ini dibangun dalam konteks situasi dimana iklim politik cukup siap untuk perjuangan legislasi. Tujuannya dibangunnya teori ini adalah advokasi menjadi efektif. Setiap posisi yang diemban diatas haruslah diletakkan dalam struktur yang demokratis. Teori ini dirumuskan berdasarkan pengalamannya sebagai pengacara legislasi untuk mendorong The Americans with Disabilities Act (ADA) atau Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Dalam advokasi tersebut terdapat koalisi yang bernama The Consortium of Citizens With Disabilities (CCD) dimana didalamnya terdapat beberapa taskforce, yaitu lobbying group, grassroot group, dan lawyers group.

Jika dilihat dari teori yang dibangun oleh Chai terlihat beberapa kemiripan dengan pola advokasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan dalam hal struktur yang terlihat terlalu hirarkis dan dalam advokasi masyarakat sipil di Indonesia tidak dikenal pengacara legislasi. Adapun pengacara yang terlibat dalam advokasi legislasi tersebut melebur ke dalam bidang lain, dan sering kali juga terlibat dalam pengorganisiran.


[1] Tulisan ini dibuat sebagai catatan persiapan kuliah Advocacy: Theory and Practise di Colombia Law School pada 17 Oktober 2012. Advokasi disini dalam konteks advokasi legislasi di Amerika Serikat.