Warga negara membangkang terhadap hukum sangat lazim terdengar. Namun bagaimana jika negara/pemerintah yang membangkang terhap hukum? berikut beberapa kasus pembangkangan hukum. Data diperoleh dari kasus LBH Jakarta&ICW. Ke depan data akan disempurnakan.

 

KASUS-KASUS PEMBANGKANGAN HUKUM

NO

KASUS

KRONOLOGIS

PUTUSAN

KET

CLS Ujian Nasional 2006-2009

Gugatan oleh 58 warga negara melawan:

1)      Presiden Republik Indonesia.

2)      Wakil Presiden Republik Indonesia

3)      Menteri Pendidikan

4)      Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan

 

58 orang melakukan gugatan menggunakan mekanisme citizen law suit karena Para Tergugat melaksanakan ujian nasional yang dinilai melanggar hak-hak anak.

Peserta didik mengikuti program belajar selama 3 tahun, sedangkan UN diselenggarakan dalam waktu 6 jam terbagi 3 hari dengan Standar kelulusan sebesar 4,25 setiap mata pelajaran dengan rata-rata ketiga mata pelajaran sebesar 4,5.

PN Jakarta pusat dengan putusan No. 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST mengabulkan gugatan yang isinya menyatakan: 1) Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan dan perlindungan HAM terutama warga negara yang menjadi korban UN, khususnya hak atas pendidikan dan hak-hak anak; 2) Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana prasarana sekolah akses informasi yang lengkap di seluruh daerah indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan UN; 3) memerintahkan Para Tergugat untuk mengambil langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaraan UN; 4) Memerintahkan Para Tergugat untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional.

Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN dengan putusan No. 37/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007.

MA menguatkan dengan putusan No. 2596/K/PDT/2008

Hingga saat ini pemerintah tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

UN tetap dijalankan walaupun sarana dan prasarana tidak memadai. Pemerintah berdalih bahwa UN yang digugat adalah UN tahun 2006. Selain itu pemerintah pada 2011 mengadakan UN yang telah direvisi standar kelulusannya dimana ada faktor penilaian dari sekolah selain nilai UN.

 

2. Gugatan TUN Yasman Hadi 2006-2009

Yasman Hadi vs Meneg BUMN

 

Yasman Hadi merupakan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) yang diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara RI sebagai pada Mei 2004 untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun;

Mei 2005 Yasman Hadi melaporkan kepada Menteri Negara BUMN tentang indikasi penyimpangan / pelanggaran prosedur oleh Direksi Perum Perumnas senilai sekitar 350 Miliar lebih, serta keterpurukan kinerja operasioanal dan keuangan di Perum Perumnas;

April 2006 Yasman Hadi kembali melaporkan hal serupa kepada Meneg BUMN

Karena tindakannya melaporkan kasus korupsi pada 22 Mei 2006 Yasman Hadi kemudian diberhentikan sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumnas melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN RI Nomor : Kep-53/MBU/2006;

Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PTUN sebagai berikut:

  1.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-53/MBU/2006, tanggal 22 Mei 2006, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Nasional, khususnya atas nama Sdr. Yasman Hadi;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-53/MBU/2006, tanggal 22 Mei 2006, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Nasional, khususnya atas nama Sdr. Yasman Hadi;
  4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Perumnas;
  5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 384.000,- (Tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
Meneg BUMN tidak mau melaksanakan putusan pengadilan dengan alasan masa kerja anggota Dewan pengawas sudah habis dan posisi Yasman Hadi sudah ada yang menggantikan.
3.

SUSU FORMULA

Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2008 masyarakat dikejutkan dengan adanya informasi mengenai penelitian dari Dr. Sri Estuningsih (Peneliti dari IPB) yang dilakukan sejak tahun 2003-2006 yang mengungkapkan 22,73 persen susu formula (dari 22 sampel) dan 40 persen makanan bayi (dari 15 sampel) telah tercemar bakteri Enterobacter Sakazakii.

 

Pada Maret 2008 David Tobing melakukan gugatan ke PN Jakpus agar Para Tergugat mengumumkan ke publik hasil penelitian dan merek susus tercemar tersebut.

 

Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN sebagai berikut:

–       Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,

–       Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,

–       Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk mempublikasikan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tergugat I, termasuk namun tidak terbatas pada nama-nama dan jenis produk susu formula yang terkontaminasi Enterobacter Sakazakii secara transparan dan detail di media massa baik cetak maupun elektronik, dan

–       Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Telah dilakukan dua kali aanmaning atau teguran kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat menolak menjalankan putusan pengadilan dengan alasan mempertahankan kode etik penelitian.

5 Perguruan Tinggi kemudian melakukan perlawanan.

Penggugat: David ML Tobing

Tergugat:

  1. IPB
  2. Mentri Kesehatan
  3. Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. GKI Yasmin

GKI Yasmin vs Pemkot Bogor

GKI Yasmin telah memperoleh IMB Gereja di Taman Yasmin Bogor pada tahun 2006. Akan tetapi Kepala Dinas Tta Kota dan Pertamanan Kota Bogor kemudian melakukan Pembekuan Izin melalui suratnya No: 03/208 – OTKP tertanggal 14 Februari 2008.

GKI kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Bandung terhadap Pemerintah Kota Bogor.

 

PTUN Bandung mengabulkan gugatan GKI melalui putusan Nomor 41/G/2008/PTUN-BDG tertanggal 4 September 2008. Putusan tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi No. 241/B/2008/PT.TUN.JKT tertanggal 2 Februari 2009. Mahkamah Agung juga menguatkan putusan tersebut.

Pemkot Bogor melakukan Peninjauan Kembali, namun ditolak oleh MA. MA pun mengeluarkan surat dimana salah satu poinnya menegaskan, bahwa Putusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan wajib dilaksanakan.

Pemkot Bogor tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan melakukan pemblokiran terhadap gereja.

Lebih parah lagi, Walikota Bogor justru SK Wali Kota No. 502.45-135 Tahun 2011 yang mencabut IMB gereja tersebut.

 

5. Putusan Komisi Informasi Mengenai Rekening Gendut

Pemohon: Indonesia Corruption Watch

ICW mengajukan sengketa informasi terkait 17 rekening gendut yang diduga dimiliki oleh petinggi Polri ke Komisi Informasi Pusat setelah mendapatkan penolakan dalam permohonan informasi sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik. Pada hari Selasa, 8 Februari 2011, Komisi Informasi Pusat memutuskan Informasi 17 rekening Perwira Polri yang mencurigakan, sebagai informasi terbuka. Sehingga, berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Polri wajib membuka informasi tersebut pada masyarakat

 

Polri tetap tidak bersedia membuka nama pemilik berikut besaran nilai dalam 17 rekening perwiranya meski telah mencabut gugatan atas putusan Komisi Informasi Publik (KIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait rekening tidak wajar perwiranya atau rekening gendut.

Polri tetap berpegang pada Pasal 10 ayat 1 huruf A UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengenai alasan penolakan membuka data laporan hasil analisis PPATK terhadap 17 rekening. Dalam pasal itu, menurut dia, penyidik dapat dikenakan pidana jika membuka data transaksi keuangan.