Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Namun, seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Hal tersebut tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama faktor kondisi ekonomi, pendidikan, dan sosial Indonesia yang terpuruk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Berangkat dari hal tersebut, maka anak yang berhadapan dengan hukum (anak nakal) haruslah dimaknai sebagai korban.

Tidak hanya menjadi korban yang mendorong mereka untuk berbuat kejahatan, anak kemudian kembali menjadi korban ketika sudah berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan. Anak tidak hanya kehilangan kebebasannya, namun seringkali kehilangan hak-haknya yang lain seperti tidak mendapatkan bantuan hukum ataupun pendamping, mendapatkan penyiksaan, pelecehan, dikurung dalam penjara yang sama dengan orang dewasa, tidak diperbolehkan untuk dikunjungi, tidak mendapatkan pendidikan, hiburan, dan lain-lain.

Indonesia sebenarnya telah mengadopsi maupun meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti Convention on The Right of The Child; United Nations Guidelines for The Preventive of Juvenile Delinquency; “Riyadh Guidelines”.The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour. Selain itu Indonesia telah membuat membuat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak seperti Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak. Namun keseluruhan peraturan tersebut sangat lemah dalam implementasi dan juga membutuhkan perbaikan.

Untuk memecahkan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, maka diwacanakanlah konsep keadilan restorative, yaitu konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Konsep tersebut belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem peradilan anak di Indonesia sehingga membutuhkan dorongan masyarakat dan pengawasan masyarakat untuk pelaksanaannya. Saya mempercayai bahwa masyarakat atau komunitas dapat mandiri dalam melakukan pendampingan atau bantuan hukum jika diberikan bimbingan ataupun pengetahuan yang cukup. Saya juga mempercayai bahwa masyarakat mampu menjadi aktor-aktor dalam perubahan kebijakan, terutama mengenai kebijakan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

————————————————————————————————————————————————————-

Berikut tabulasi kasus-kasus yang sering dihadapi oleh anak (Kasus-kasus yang sering dihadapi oleh anak). Mudah-mudahan bisa menjadi  bahan pendukung untuk mengadvokasi anak yang berhadapan dengan hukum.