Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

bulan

Maret 2012

KAJIAN RUU PENDIDIKAN TINGGI

Berikut Kajian mengenai Rancangan Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Alghiffari Aqsa, Dinda Nissa Yura, Yura Pratama, Fajri Siregar, Fajri Nursyamsi, dan Sulaiman Sudjono yang merupakan anggota Komite Nasional Pendidikan. Kajian ini dibuat untuk menolak RUU Pendidikan Tinggi yang memiliki permasalahan antara lain: memprivatisasi pendidikan tinggi dengan status otonom, memiliki semangat NKK/BKK, merusak budaya dan kualitas pendidikan tinggi Indonesia lewat internasionalisasi, menciptakan swastanisasi tenaga dosen dan kependidikan, tidak ada perlindungan atau sanksi terhadap pihak yang melanggar hak atas pendidikan warga negara dan hak lainnya,  dsb yang pada intinya tidak menyelamatkan kondisi pendidikan tinggi di Indonesia saat ini. Silahkan lihat di tautan berikut:  KAJIAN TERHADAP RUU PENDIDIKAN TINGGI_KOmite Nasional Pendidikan

Iklan

KAJIAN SINGKAT UU No. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT AKTA KELAHIRAN

KAJIAN SINGKAT

UU No. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

TERKAIT AKTA KELAHIRAN

A.   PENDAHULUAN

Akta Kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.[1]

Terdapat kesalahan persepsi yang memandang pencatatan kelahiran hanya sebagai bagian dari pekerjaan teknis administratif. Padahal, seharusnya pencatatan kelahiran merupakan manifestasi dari hak asasi manusia. Para birokrat pemerintahan memandang urusan KTP dan akta kelahiran hanyalah urusan teknis administrasi kependudukan. Cara pandang yang mensubordinasikan masalah pencatatan kelahiran menjadi sekadar urusan administrasi kependudukan inilah yang merupakan masalah.

Pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai manusia di mana pun di depan hukum. Hal itu juga dipertegas dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik. Dalam perspektif HAM, sebuah nama bersifat universal, terlepas dengan latar belakang politik, agama, dari orangtua mereka. Dalam perspektif seperti itu, pencatatan kelahiran merupakan kewajiban negara untuk mencatat kelahiran anak-anak di Indonesia. Eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan. Selain nama, kewarganegaraan merupakan status legal imbuhan yang menempatkan seseorang sebagai subyek hukum dari satu yurisdiksi. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tak mempunyai privilege-privilege tertentu dari negara, termasuk untuk mendapatkan KTP. Konstruksi seperti di atas, akta kelahiran seharusnya ditempatkan sebagai sebuah dokumen yang amat penting. Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang baru dilahirkan. Namun dalam praktik, pencatatan kelahiran tidak dikaitkan dengan status legal seseorang. Pencatatan kelahiran juga tak dikaitkan dengan hak-hak khusus, privilege yang disediakan oleh negara.

Fungsi utama dari Akta Kelahiran:[2]

  • Menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum. Di dalam Akta Kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak.
  • Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Kegunaan Akta Kelahiran:

  • Syarat untuk sekolah bagi si anak kelak.
  • Membauat identitas lain, seperti Kartu Kelurga atau Kartu Tanda Penduduk.
  • Mencari pekerjaan.
  • Menikah, dll. 

Perlindungan Hak Anak Atas Identitas dalam berbagai peraturan:

UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945

Pasal 28B ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28H ayat (2): Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Pasal 28I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Pasal 5  (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 52

 

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

 

 (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan

meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 3

 

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 4

 

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
Pasal 27

 

 (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Pasal 28: (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK
Pasal 24

 

1. Setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahiran, berhak atas upaya-upaya perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, oleh keluarga, masyarakat dan Negara.

2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan harus mempunyai nama.

3. Setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan.

KONVENSI PBB TENTANG HAK ANAK (UNITED NATION’S CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD)

Pasal 7

 

1. Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya.

2. Negara-negara Pihak harus menjamin penerapan hak-hak ini, sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban mereka menurut instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, khususnya apabila anak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 8

 

1. Negara Pihak berjanji untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan kekeluargaannya sebagaimana diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.

UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 2

 

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a. Dokumen Kependudukan;

b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

c. perlindungan atas Data Pribadi;

d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi. Pelaksana.

B.    PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang muncul dalam pemenuhan akta kelahiran, khususnya bagi anak adalah sebagai berikut:

  1. Pungutan Liar
  2. Pungutan resmi dengan dalih biaya cetak, kas daerah, dll.
  3. Diskriminasi terhadap orang tua yang tinggal di daerah yang dianggap “liar”
  4. Proses tidak tranparan
  5. Tidak Ada Standar Pelayanan
  6. Tidak ada pengawasan terhadap pelayanan
  7. Sosialisasi minim dan luasnya wilayah Indonesia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang seharusnya mampu menjamin pemenuhan akta kelahiran bagi anak justru di sisi lain menjadi penghambat. Dalam UU No. 23 Tahun 2006 terdapat pasal-pasal yang dianggap bermasalah dan menghambat pemenuhan hak atas identitas atau akta kelahiran, yaitu:

1.    Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006

  • Bunyi Pasal: Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  • Catatan Kritis: Pasal ini menggunakan pendekatan kewajiban warga negara. Sebagaimana di ketahui bahwa  pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai manusia di mana pun di depan hukum. Hal itu juga dipertegas dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik. Dalam perspektif HAM, sebuah nama bersifat universal, terlepas dengan latar belakang politik, agama, dari orangtua mereka. Dalam perspektif seperti itu, pencatatan kelahiran merupakan kewajiban negara untuk mencatat kelahiran anak-anak di Indonesia. Dalam KHA hak identitas anak harus merupakan stelsel aktif dari pemerintah. Anak tidak minta,Negara wajib memberikan.
  • Selain Pasal 3 tersebut terdapat juga Pasal 27 ayat (1) yang menunjukkan kewajiban penduduk untuk mendaftarkan kelahiran, bukan peran aktif pemerintah. Bunyi pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut:  Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

 2.    Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006

  • Bunyi Pasal: Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
  • Catatan Kritis: dasar filosofis adanya kewajiban permohonan Penetapan Pengadilan Negeri sebenarnya adalah legitimasi pembuktian. Hal tersebut sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak dimana hak anak untuk mengetahui asal usulnya dengan jelas. Ditakutkan identitas atau asal usul anak dapat dengan mudah dipalsukan. Namun pasal ini merupakan tembok besar penghalang pemenuhan hak anak atas identitas dikarenakan kondisi peradilan baik dari segi akses maupun sistem peradilan membuat masyarakat sulit untuk melakukan permohonan penetapan ke pengadilan. Terlebih terdapat lebih dari 50 juta anak yang tidak memiliki akta dan terlambat melakukan permohonan pencatatan.

Jika menggunakan asas manfaat dalam permasalahan pemenuhan hak anak atas identitas Pasal 32 ayat (2) ini sudah seharusnya dibatalkan, terlebih lagi pasal tersebut sangat sulit dijalankan.

3.    Pasal 90 ayat (1) a dan ayat (2)

  • Bunyi Pasal:

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal: a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1);

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).

  • Catatan Kritis: 

Dengan berlakunya Pasal 3, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 menyebabkan jutaan anak saat ini tidak memiliki akta kelahiran karena sulitnya akses terhadap akta tersebut. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukan bahwa 50 juta dari 78 juta anak Indonesia yang berusia dibawah 18 tahun tidak memiliki akta kelahiran.

C.    KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Adapun kesimpulan dan rekomendasi awal terhadap kajian singkat ini adalah:

  1. Adanya ketentuan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 dimana masyarakat yang harus berperan aktif dalam pencatatan akta menyebabkan masyarakat kesulitan untuk melakukan pencatatan sehingga. Terlebih dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan kondisi ekonomi masyarat yang lemah.
  2. Adanya Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yang mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Negeri bagi anak yang lewat pendaftaran satu tahun bertentangan dengan semangat pemenuhan hak anak atas identitas sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (2), 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat(2) UUD NRI 1945;


[1] Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas, Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003. Hal. 19

[2] Ibid., Hal. 20.

DEMONSTRASI DAN KEMERDEKAAN MENYATAKAN PENDAPAT

DEMONSTRASI DAN KEMERDEKAAN MENYATAKAN PENDAPAT

I.      LANDASAN HUKUM KEMERDEKAAN MENYATAKAN PENDAPAT

  • Undang-Undang Dasar NRI 1945

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. 

Pasal 28 E

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

  • Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

  • Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 23

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

  • Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Pasal 19

1. Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.

 

  • Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal 1 ayat (1)

  1. 1.    Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (2)

Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

II.    TATA CARA DEMONSTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM 

  1. BENTUK PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM: Unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

LARANGAN(Pasal 19 ayat (2):

–  Penyampaian pendapat di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;

–  Penyampaian pendapat pada hari besar nasional.

–  Membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Catatan: Dalam prakteknya seringkali demonstrasi diadakan pada hari besar nasional, namun pihak kepolisian tidak membubarkan aksi demonstrasi tersebut sepanjang aksi diadakan dengan tertib dan damai.

TATA CARA:

1) Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.

Catatan:  Banyak orang memiliki pemahaman yang salah mengenai pemberitahuan ini. Rencana menyatakan pendapat disampaikan dengan pemberitahuan bukan izin. Sifatnya hanya memberitahukan saja dan Kepolisian tidak berwenang menolak kecuali dalam hal dilarang dalam undang-undang. Hal yang sangat berbeda jika rencana menyatakan pendapat diharuskan dengan izin karena kepolisian menjadi berwenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan rencana menyatakan pendapat tersebut.

2) Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai.

3) Pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab,  nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta.

4) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.

5) Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib :

  1. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
  2. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
  3. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
  4. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

6) Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

 

SANKSI:

–  Berdasarkan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara di atas adalah pembubaran.

–  Berdasarkan Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikenakan jika misalkan terjadi perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan bahkan kematian.

–  Berdasarkan Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998 Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok. Terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggungjawab yang melakukan tindak pidana.

–  Berdasarkan Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

 

 III.  PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM YANG TIDAK MEMENUHI TATA CARA SESUAI UNDANG-UNDANG

SANKSI:

  • Berdasarkan Berdasarkan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara sesuai ketentuan undang-undang adalah pembubaran. Tidak ada sanksi pidana ataupun sanksi lain terhadap pelanggaran tata cara tersebut.
  • Dalam praktek, kepolisian sering mengkriminalisasikan para pengunjuk rasa yang menolak membubarkan diri ketika berunjuk rasa dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

 

Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2)Yang bersalah dikenakan:

1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;

2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;

3. pidana penjara paling lama lima helas tahun, jika mengakibatkan orang mati.


Pasal 218

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan se- ngaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

  

APARAT YANG BERWENANG:

Adapun aparatur yang berwenang untuk memberikan sanksi pembubaran terhadap orang yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum yang tidak memenuhi syarat adalah Kepolisian Republik Indonesia. Instansi lain, keamanan gedung, satpam, petugas keamanan internal, maupun pihak lain tidak berwenang untuk memberikan sanksi pembubaran.

 

 IV.     SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PESERTA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI DEPAN UMUM

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang secara tegas telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemerdekaan menyatakan pendapat tersebut merupakan perwujudan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sangat penting untuk dijamin karena merupakan sarana warga negara untuk mempertahankan hak asasinya ataupun menuntut hak asasinya yang lain yang seharusnya dipenuhi oleh negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan serta badan-badan publik.

Jika terdapat peraturan internal dari suatu instansi, universitas, ataupun perusahaan yang melarang penyampaian pendapat di depan umum, tentunya peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Instansi yang memberikan sanksi terhadap peserta penyampaian pendapat di depan umum dengan damai dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai instansi yang tidak demokratis dan melanggar hak asasi warga negara.

           

            

MAHASISWA, ADVOKASI, DAN PERUBAHAN

MAHASISWA, ADVOKASI, DAN PERUBAHAN

Oleh Alghiffari Aqsa[1]

Tridharma Perguruan Tinggi saat ini merupakan hal yang sangat asing di telinga ataupun hanya menjadi jargon semata. Akibatnya perguruan tinggi hanya dianggap sebagai tempat pendidikan dan penelitian, mahasiswa pun terlena dengan kegiatan pendidikan dan penelitian tersebut. Selain pendidikan dan penelitian kita sering melupakan elemen penting lainnya dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Mandat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut tentunya tidak hanya dijalankan oleh perguruan tinggi (baca: Rektor dan jajarannya), melainkan juga oleh mahasiswa sebagai civitas academica Pendidikan dan Pengajaran. Seberapa nyatakah pengabdian tersebut dilaksanakan? Seberapa berhasilkah mahasiswa yang menggaungkan diri sebagai agent of change?

Di tengah derasnya liberalisasi pendidikan dan gaya hidup konsumtif, mahasiswa terpojok dalam ruang kecil bernama kelas/auditorium kuliah. Sesekali mahasiswa keluar untuk seminar dan turun ke jalan untuk mengadakan aksi demonstrasi. Banyak aksi demonstrasi yang cukup besar diadakan oleh mahasiswa, namun mahasiswa cukup puas dengan berhasilnya mengadakan aksi besar tapi tidak kepada perencanaan dan goal yang ingin dicapai. Seringkali mahasiswa melompat jauh ke atas tanpa tahapan yang terencana. Dalam kesadaran awam, hal tersebut dapat dimaklumi karena mahasiswa disibukkan dengan tuntutan sistem pendidikan yang mengharuskan mahasiswa cepat lulus dan mendapatkan kerja dengan upah yang tinggi. Namun, dalam kesadaran mahasiswa yang progresif sebagaimana tema pendidikan ini, seharusnya mahasiswa mampu keluar dari keterpojokannya dan membuat suatu perubahan. Hal yang lebih ironis lagi adalah banyaknya organisasi mahasiswa yang seharusnya dapat diandalkan hanya menjadi ujung kaki tangan kepentingan politik semata atau memanfaatkan kegiatan organisasinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Berdasarkan kondisi di atas, penulis melihat mahasiswa memiliki hambatan dalam mencapai tujuan perubahan yang diinginkannya. Hambatan tersebut adalah:

INTERNAL EKSTERNAL
  1. Kondisi ekonomi.
  2. Karakter tidak peduli (apatis).
  3. Tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai aktivisme ataupun advokasi.
  4. Kecurigaan untuk dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi/kelompok tertentu.
  5. Persaingan eksistensi.
  6. Organisasi tidak dikelola dengan baik dan profesional.
  1.  1. Dorongan sistem pendidikan yang mengharuskan kuliah cepat dan menawarkan dunia kerja yang menjanjikan.
  2. Dorongan konsumerisme dan gaya hidup.
  3. Kapiltalisme politik
  4. Sedikit organisasi yang mampu menyesuaikan dengan keadaan kekinian.
  5. LSM dan akademisi kritis tidak turun ke grassroot.

                Namun kita juga harus dapat melihat potensi dan peluang  yang dimiliki oleh mahasiswa saat ini, yaitu:

POTENSI PELUANG
  1. Jumlah mahasiswa saat ini adalah sekitar 4,8 juta orang. [2]
  2. Mahasiswa dekat dengan sumber akademis (buku, perpustakaan, jurnal, hasil penelitian, akademisi, dll).
  3. Terdapat banyak organisasi mahasiswa dengan berbagai ideologi dan spesifikasi isu.
  4. Mahasiswa memiliki legitimasi keilmuan atau akademis.
  5. Mahasiswa memiliki sarana untuk menunjang aktivitas.
  1. Informasi dan komunikasi semakin terbuka. Konsolidasi lebih mudah.
  2. Media lebih bebas.
  3. Saluran demokrasi terbuka, walaupun masih dalam level yang semu.
  4. Siapapun saat ini bisa mengkritik. Ancaman terhadap aktivis tidak separah orde baru.
  5. Banyak LSM yang punya kapasitas dan integritas yang bisa dimanfaatkan.
  6. Jejaring internasional.
  7. Masyarakat grassroot menantikan aksi dari mahasiswa.

SAATNYA MAHASISWA MELAKUKAN ADVOKASI

Pengabdian sebagai bentuk Tridharma jangan hanya dimaknai dengan kegiatan bakti sosial, memberi makan fakir miskin, konser amal, dll. Hal tersebut tentunya tetap harus dilakukan karena merupakan “aspirin” atau penghilang rasa sakit sejenak untuk masyarakat. Mahasiswa mampu melakukan lebih dari memberikan “aspirin” tersebut dan melakukan operasi besar yang menjadi penyebab rasa sakit masyarakat, mengubah struktur di masyarakat menjadi lebih adil. Operasi besar tersebut dinamakan advokasi.

Apa itu advokasi?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) advokasi berarti pembelaan.  Advokasi berasal dari bahasa Ingris, to advocate yang berarti “membela” (to defend). Bisa juga berarti “menyokong”, “memajukan”, “menganjurkan”, ‘mengemukakan’ (to promote), atau juga berarti melakukan ’ perubahan’ (to change). Advokasi berarti suatu cara yang cermat, terencana, dan terorganisir untuk melakukan pembelaan ataupun mendorong suatu perubahan. Jadi tujuan dari advokasi adalah perubahan yang luas terkait kebijakan sehingga masyarakat banyak dapat merasakan manfaatnya. Hanya mengandalkan demonstrasi bukanlah advokasi. Perlu diingat advokasi bukanlah milik advokat ataupun aktivis-aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mahasiswa juga mampu melakukan advokasi, bahkan bisa melebihi apa yang dilakukan oleh LSM.

Beberapa contoh konkrit advokasi mahasiswa yang muncul ke permukaan:

  1. Perjuangan membatalkan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Advokasi menolak UU Badan Hukum Pendidikan dimulai oleh rekan-rekan BEM UI semenjak tahun 2006. Pusgerak BEM UI melakukan kajian yang komprehensif terkait sistem pendidikan yang akan dibawa mengarah ke liberalisasi pendidikan dengan disahkannya UU BHP. Pasca pengesahan UU BHP gerakan kemudian meluas melibatkan elemen masyarakat, guru, mahasiswa, akademisi dan LSM. Rencana advokasi dirumuskan bersama dan kegiatan advokasi dilaksanakan secara terus menerus hingga Mahkamah Konstitusi membatalkan UU BHP tersebut karena Mahkamah menerima permohonan dari berbagai koalisi yang menolak UU BHP. Beberapa pemohon pembatalan adalah mahasiswa.

  1. Pencurian pulsa oleh content provider dan operator seluler.

Advokasi ini dilakukan oleh Lisuma Indonesia dan Lisuma Jakarta. Lisuma berhasil mengajak masyarakat, media, akademisi, LSM, praktisi, dan pemerintah untuk memperhatikan permasalahan pencurian pulsa yang dilakukan oleh content provider dan operator seluler. Advokasi dilaksanakan secara terus menerus, berbagai kampanye dilakukan, pembuatan posko, demonstrasi, dll. Walaupun belum memenuhi kepuasan konsumen sepenuhnya, dari advokasi muncul kebijakan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yaitu 1) BRTI akan menyampaikan data yang diduga merugikan konsumen terkait penyedotan pulsa melalui sms premium kepada Polri, untuk diteliti secara hukum; 2) BRTI akan menjaga ketat hubungan bisnis antara operator dan penyedia konten dalam memberikan layanan pesan premium; 3) BRTI juga akan merancang sistem aplikasi untuk memudahkan masyarakat, yang tidak menginginkan pesan premium akan  segera dibuat; 4) Jika ditemukan penyedia konten yang melakukan pelanggaran, maka BRTI akan menemui operator seluler agar penyedia konten segera diberhentikan dan diumumkan ke publik 5) BRTI dan operator seluler akan membuat iklan layanan masyarakat secara masif yang menginformasikan nomor pengaduan.[3]

Ada berbagai advokasi yang menurut hemat penulis dapat dilakukan oleh mahasiswa saat ini, yaitu:

  1. RUU Pendidikan Tinggi dan kebijakan akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.
  2. RUU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan.
  3. Kasus Korupsi (Pelemahan KPK lewat RUU KPK, Kasus Century, Nazarudin, Kemenakertrans, dll)
  4. Berbagai kasus konsumen, lingkungan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, akses masyarakat miskin terhadap pelayanan publik, dll
  5. Privatisasi Air di Indonesia, khususnya Jakarta yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 18 Triliun rupiah.
  6. Dll (mahasiswa harus mampu menemukan sendiri hal yang akan diadvokasinya).

Jika advokasi selalu gagal karena rezimnya bermasalah, maka gantilah rezimnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan.

= ORANG HEBAT ITU HARUS BERMANFAAT =


[1] Tulisan singkat ini disampaikan dalam pelatihan Pengkaderan Pemimpin Bangsa pada 16 Oktober 2011 di Depok. Penulis merupakan Pengacara Publik di bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Penulis memohon maaf tidak bisa menulis materi yang komprehensif karena singkatnya waktu panitia mengundang.

Kasus-Kasus yang Sering Dihadapi oleh Anak

Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Namun, seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Hal tersebut tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama faktor kondisi ekonomi, pendidikan, dan sosial Indonesia yang terpuruk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Berangkat dari hal tersebut, maka anak yang berhadapan dengan hukum (anak nakal) haruslah dimaknai sebagai korban.

Tidak hanya menjadi korban yang mendorong mereka untuk berbuat kejahatan, anak kemudian kembali menjadi korban ketika sudah berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan. Anak tidak hanya kehilangan kebebasannya, namun seringkali kehilangan hak-haknya yang lain seperti tidak mendapatkan bantuan hukum ataupun pendamping, mendapatkan penyiksaan, pelecehan, dikurung dalam penjara yang sama dengan orang dewasa, tidak diperbolehkan untuk dikunjungi, tidak mendapatkan pendidikan, hiburan, dan lain-lain.

Indonesia sebenarnya telah mengadopsi maupun meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti Convention on The Right of The Child; United Nations Guidelines for The Preventive of Juvenile Delinquency; “Riyadh Guidelines”.The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour. Selain itu Indonesia telah membuat membuat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak seperti Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak. Namun keseluruhan peraturan tersebut sangat lemah dalam implementasi dan juga membutuhkan perbaikan.

Untuk memecahkan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, maka diwacanakanlah konsep keadilan restorative, yaitu konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Konsep tersebut belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem peradilan anak di Indonesia sehingga membutuhkan dorongan masyarakat dan pengawasan masyarakat untuk pelaksanaannya. Saya mempercayai bahwa masyarakat atau komunitas dapat mandiri dalam melakukan pendampingan atau bantuan hukum jika diberikan bimbingan ataupun pengetahuan yang cukup. Saya juga mempercayai bahwa masyarakat mampu menjadi aktor-aktor dalam perubahan kebijakan, terutama mengenai kebijakan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

————————————————————————————————————————————————————-

Berikut tabulasi kasus-kasus yang sering dihadapi oleh anak (Kasus-kasus yang sering dihadapi oleh anak). Mudah-mudahan bisa menjadi  bahan pendukung untuk mengadvokasi anak yang berhadapan dengan hukum.


PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA TENTANG KETERTIBAN UMUM

PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA TENTANG KETERTIBAN UMUM

A.   PENDAHULUAN

Masalah kebersihan, penataan, ketertiban umum dan ketentraman merupakan permasalahan yang seringkali dijadikan parameter keberhasilan sebuah kota ataupun daerah, terlebih lagi semenjak dibukanya pintu otonomi daerah, tiap-tiap daerah kemudian berlomba-lomba menata daerahnya. Berbagai daerah seakan-akan berlomba untuk membuat Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum, seperti Perda Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum dan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Permasalahan Perda Tibum yang paling menonjol terdapat di DKI Jakarta, yaitu Perda No. 8 Tahun 2007 yang merupakan revisi dari Perda 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di DKI Jakarta.

Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum (Perda Tibum) kemudian menjadi kontroversi dan ditolak oleh masyarakat karena justru melanggar hak asasi warga negara.

B.    DEFENISI DAN POSISI PERATURAN DAERAH DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN

Berdasarkan Pasal 7 perubahan dari UU No. 10 Tahun 2004, posisi Peraturan Daerah Provinsi berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lengkapnya tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Provinsi
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dalam revisi UU No. 10 Tahun 2004 tersebut, dikatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah kabupaten/kota, dan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat.[1] Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum) merupakan salah satu bentuk Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat oleh DPRD bersama dengan Gubernur.

Berbeda dengan materi undang-undang, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[2]

Adapun yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah adalah Kepala Daerah dengan dibantu oleh Satuan Khusus Perangkat Daerah yang diberi mandat atau wewenang untuk menegakkan Perda. Berdasarkan Pasal 148 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah untuk membantu Kepala Daerah dan menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Perda dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[3] 

C.    PROSES PEMBENTUKAN PERDA

Adapun proses pembentukan Perda Provinsi dapat dilihat dari tabel berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika kedua asas tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat akan menjadi peraturan yang justru merugikan masyarakat dan merugikan negara secara keseluruhan jika diberlakukan. Dalam prakteknya justru banyak Perda yang dibuat tidak tidak memenuhi kedua asas diatas antara lain Perda sangat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya bahkan bertentangan dengan UUD NRI 1945, Perda banyak melanggar hak asasi warga  negara, Perda dibuat sangat tidak elitis dan tidak menerima masukan dari masyarakat, Perda dibuat hanya untuk melanggengkan kekuasaan ataupun bisnis tertentu, Perda berisikan ketentuan yang diskriminatif, Perda dapat memiskinkan sekelompok masyarakat, dan lain-lain. Perda Ketertiban Umum (Tibum) adalah contoh nyata pelanggaran kedua asas tersebut sehingga merugikan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

D.   PERDA KETERTIBAN UMUM DKI JAKARTA DAN PERMASALAHANNYA

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum diajukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 10 September 2007. Perda ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2008. Perda tersebut merupakan perubahan dari Perda yang lama, yaitu Perda No. 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum.

Adapun latar belakang pembentukan Perda Tibum dapat terlihat dalam latar belakang Perda Tibum, yaitu dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya. Ketertiban umum itu sendiri menurut menurut Pasal 1 angka 5 Perda Tibum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.

D.1. SUBSTANSI PERDA TIBUM

Perda terbagi dalam XVI Bab, yaitu: Bab I mengenai Ketentuan Umum, Bab II mengenai Tertib Jalan, Angkutan Jalan, dan Angkutan Sungai, Bab III mengenai Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, Bab IV mengenai Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Lepas Pantai, Bab V mengenai Tertib Lingkungan, Bab VI mengenai Tertib Tempat dan Usaha Tertentu, Bab VII mengenai Tertib Bangunan, Bab VIII mengenai Tertib Sosial, Bab IX mengenai Tertib Kesehatan, Bab X mengenai Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian, Bab XI mengenai Tertib Peran Serta Masyarakat, Bab XII mengenai Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan, Bab XIII mengenai Penyidikan, Bab XIV mengenai Ketentuan Pidana, Bab XV mengenai Ketentuan Peralihan, dan Bab XVI mengenai Ketentuan Penutup.

Perda Tibum ini menjadi kontroversi karena sebagian besar isinya berupa larangan dan pembatasan atas berbagai aktivitas keseharian warga kota disertai ancaman pidana kurungan dan denda. Secara substansial Perda No. 8 Tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan Perda No. 11 Tahun 1988 yang nyata-nyata tidak mampu diterapkan dengan maksimal oleh Pemda dan justru menjadi dasar untuk penyingkiran kelompok miskin.

Kurang lebih terdapat 96 larangan dalam Perda Tibum yang dapat dikenakan sanksi denda Rp. 100.000 s/d Rp. 50.000.000 dan/atau kurungan atau penjara 10 sampai 180 hari. Larangan tersebut mengancam berbagai kalangan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

  1. Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 25 ayat (2) dikatakan dilarang berdagang di trotoar, halte dan tempat umum sebagai pedagang kaki lima. Adapun sanksinya adalah denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari. Selain itu juga terdapat larangan menggunakan trotoar tidak sesuai fungsinya dengan ancaman yang sama.

  1. Pembeli

Tidak hanya pedagang yang dikenakan larangan, pembeli yang membeli barang di pedagang kaki lima diancam dengan denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari (Pasal 25 ayat 3)

  1. Pengemis dan Pengamen (termasuk Anak Jalanan)

Para pengamen, pengemis, dan pedagang asongan dilarang dan diancam dengan denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari (Pasal 40 ayat b). Termasuk sebagian besar diantaranya adalah anak-anak jalanan.

  1. Pejalan Kaki

Setiap pejalan kaki haruslah berjalan di tempat yang ditentukan dan wajib menyebrang di jembatan penyebrangan/zebra cross. Ancamannya denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari. Perda ini tidak dapat mengakomodasi dalam hal Pemda lalai dalam menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki. Sebagaimana kita ketahui sarana bagi pedagang kaki seperti jembatan penyebrangan dan zebracross sangat minim di beberapa wilayah di Jakarta.

  1. Dermawan

Setiap orang dilarang membeli/memberi kepada pengemis, diancam denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari (40 ayat c).Hal ini tentunya mendapat kecaman dari banyak pihak, terutama masyarakat yang meyakini bahwa member sedekah adalah bagian dari kepercayaannya.

  1. Pembuat dan Pengemudi Becak

Pembuat becak dalam Perda Tibum diancam pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- dan paling banyak Rp. 30.000.000,- . Selain itu orang pengemudi becak diancam pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 30 hari atau denda paling sedikit Rp. 250.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000,-.

  1. Pembuat dan Pengemudi Bemo/Bajai

Pembuat dan pengemudi bemo/bajai dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Pasal 62 ayat 1).

  1. Pencari Hak Atas Perumahan

Banyak warga miskin yang terpaksa membangun rumah di lahan terlantar, lahan hijau, bantaran kali, kolong jembatan, kolong tol, dan tempat yang dilarang lainnya karena tidak dipenuhi hak atas perumahannya oleh pemerintah. Mereka pun kemudian diancam dengan pidana penjara minimal 30 hari maksimal 180 hari karena menyalahgunakan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tepat umum (Pasal 12 ayat d) atau dilarang membangun dan bertempat tinggal di bawah jalan layang, di bawah tol, jalur hijau, taman dan tempat umum (pasal 20 d). Selain itu terhadap mereka juga terdapat ancaman dan larangan membuang air di sungai, menerobos jembatan atau pagar atau tempat-tempat umum (Pasal 21 huruf c dan Pasal 12 huruf f).

  1. Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional

Pelaku usaha pengobatan tradisional yang banyak dipercaya oleh masyarakat juga dikenakan ancaman kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90  hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Pasal 47 ayat 1). Dikecualikan bagi pelaku usaha yang telah mendapat izin Gubernur.

  1. Pemulung

Pemulung diancam dengan Pasal 36 ayat (1) dengan ancaman pidana kurungan minimal 20 hari, maksimal 90 hari atau denda minimal Rp.500.000, maksimal Rp30.000.000.

  1. Perempuan yang dilacurkan (Pedila)[4]

Para pedila juga diancam dengan pidana kurungan minimal 20 hari, maksimal 90 hari atau denda minimal Rp.500.000, maksimal Rp30.000.000.

  1. Pendatang Atau Penduduk Rentan Administrasi

Para pendatang ataupun penduduk yang rentan administrasi kependudukan (orang terlantar, gelandangan, anak jalanan, dll) yang tidak memiliki identitas/KTP DKI diancam dengan  pidana kurungan minimal 20 hari, maksimal 90 hari atau denda minimal Rp.500.000, maksimal Rp30.000.000. (Pasal 56)

Selain kelompok masyarakat di atas, terdapat kelompok lain yang mendapatkan larangan seperti penumpang kendaraan umum, tukang parkir, pak ogah, tukang tambal ban di pinggir jalan, peminta sumbangan atau bantuan sosial, pengunjuk rasa, dan warga kota lainnya. Perda Tibum sebenarnya juga memiliki sisi positif dengan adanya larangan mengangkut bahan berbahaya atau beracun, larangan bagi pelaku usaha yang merusak lingkungan, larangan melakukan perbuatan yang membahayakan lalu lintas, larangan melakukan kegiatan penggalian dan pengurukan tanpa izin, dan berbagai larangan lainnya. Namun secara keseluruhan, mayoritas yang menjadi subjek larangan adalah warga kota yang miskin dan marjinal.

D.2. PERMASALAHAN PERDA TIBUM

Adapun Perda Tibum memiliki permasalahan sebagai berikut:

  1. Perda Tibum Melanggar Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Perda Tibum melanggar beberapa asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu:

  • Asas Dapat Dilaksanakan

Perda Tibum tidak memperhitungkan efektivitas pemberlakuannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Akhirnya Perda Tibum hanya dijalankan sebatas untuk tindakan penggusuran terhadap PKL dan pemukiman penduduk, serta penangkapan anak jalanan, pengemis, pengamen, dan PSK. Sementara peraturan lain tidak dilaksanakan.

  • Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Perda Tibum gagal memberikan manfaat ketertiban bagi masyarakat dan menjadi sebaliknya, warga menjadi semakin miskin dan terpinggirkan.

  • Asas Keterbukaan

Walaupun Perda Tibum telah digodok selama 4 tahun sebelum pengesahan. Perancangan dan pembahasan sangat minim masukan dari masyarakat. Mayarakat luas justru menentang pembuatan Perda Tibum, namun Gubernur dan DPRD bersikukuh melanjutkan pembahasan hingga pengesahan.

Materi Perda Tibum melanggar beberapa asas materi Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu:

  • Asas Pengayoman

Setiap materi peraturan perundang-undangan seharusnya berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Namun Perda Tibum berfungsi sebaliknya, masyarakat justru menjadi tidak tentram dan kesenjangan sosial semakin terbuka.

  • Asas Kemanusiaan

Perda Tibum tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Banyak terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam pasal Perda Tibum.

  • Asas Keadilan

Perda Tibum tidak mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara dan justru menunjukkan adanya diskriminasi dan kriminalisasi bagi penduduk miskin yang terpaksa karena keadaan melanggar Perda.

  • Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Perda Tibum jelas sekali membedakan latar belakang dan status sosial warga. Warga miskin lah yang mayoritas menjadi subjek penegakan Perda Tibum.

  • Asas Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

  1. Perda Tibum Melanggar Hak Asasi Warga Negara.

Negara c.q. pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) Hak Asasi Manusia warga negaranya. Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun dengan pemberlakuan Perda Tibum, pemerintah daerah justru melanggar hak asasi warga negaranya.

Adapun hak asasi warga negara yang terlanggar karena pemberlakuan Perda Tibum adalah sebagai berikut:

  1. Hak Atas Perumahan

Perda melanggar hak atas perumahan dengan adanya ketentuan mengenai larangan untuk bertempat tinggal di ruang terbuka, di pinggir rel, di bawah jembatan tol, jalur hijau, taman, dan tempat umum. Larangan tersebut menjadi salah satu dasar Pemda untuk menggusur masyarakat yang terpaksa membangun rumah ditempat yang dilarang karena hak atas perumahannya tidak dipenuhi oleh negara. Pada tahun 2008-2009 saja, Urban Poor Consortium (UPC) mencatat setidaknya terdapat 30 jumlah kasus penggusuran dengan jumlah 6109 rumah dan 24.436 jiwa.[5] Sedangkan LBH Jakarta mencatat pada tahun 2008 terdapat 21 kasus pengaduan mengenai hak atas perumahan dengan jumlah korban yang terkena dampak berkisar 5104 jiwa[6]. LBH Jakarta meneliti bahwa APBD DKI Jakarta tahun 2011 untuk pra dan ketika penggusuran, baik rumah ataupun tempat usaha adalah sebesar Rp. 45.836.400.000,00[7]. Jadi, DKI Jakarta punya banyak dana untuk menegakkan Perda dan melakukan penggusuran.

Larangan dalam Perda dan penggusuran tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

  1. Hak Atas Pekerjaan

Perda Tibum akan melanggar hak atas pekerjaan warga kota, yaitu pengamen, pedagang asongan, PKL, pelaku usaha pengobatan tradisional, pemulung, pengemudi dan pembuat becak, pengemudi dan pembuat bemo, tukang ojek, dll. Dengan ditegakkannya Perda, maka akan muncul banyak pengangguran, hilangnya nafkah, dan tentunya akan berakibat pula hilangnya penikmatan terhadap hak-hak yang lain seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan, hak atas pangan, dll. Larangan tersebut melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) DUHAM, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dimana pada intinya setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas upah dan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Komnas HAM mengambil posisi bahwa sepanjang Negara belum dapat mewujudkan secara penuh hak atas pekerjaan, maka negara tidak dapat melakukan pelarangan pekerjaan bagi mereka yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Pekerjaan adalah bagian dari upaya untuk dapat terus hidup (survival) bagi individu. [8]

  1. Hak Untuk Berpindah Tempat

Perda Tibum mengatur mengenai ancaman bagi orang yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Selain mengancam penduduk yang rentan administrasi kependudukan (orang terlantar, gelandangan, anak jalanan,dll), Perda juga mengancam para pendatang untuk mendatangi DKI dimana hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hak warga negara untuk berpindah tempat sesuai dengan Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dimana Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia

  1. Hak Untuk Menjalankan Ibadah Sesuai Keyakinan/Kepercayaannya

Pasal 40 ayat c Perda Tibum melarang pemberian sumbangan/sedekah/infak tersebut kepada pengemis, pengamen, dan peminta sumbangan di jalan. Hal ini tentunya sangat janggal dan controversial karena memberikan sumbangan/sedekah/infak merupakan bagian dari kepercayaan, bahkan kewajiban dari berbagai kelompok agama tidak perduli dimana pun tempatnya. Hal tersebut melanggar Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dimana setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

  1. Hak Untuk Berekspresi dan Menyatakan Pendapat

Pasal 51 mengharuskan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal kemerdekaan menyatakan pendapat sebenarnya telah terdapat UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Perda justru berpotensi menghalangi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU N. 9 Tahun 1998 dan Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

  1. Perda Tibum Menyingkirkan Masyarakat Miskin.

Adapun yang dominan menjadi subjek penegakan Perda Tibum tidak lain adalah masyarakat miskin yang karena kondisi ekonomi dan sosial terpaksa menjadi pengamen, pedagang asongan, PSK, pengemudi becak, pengemudi bajai, pak ogah, pemulung, serta terpaksa membangun rumah seadanya di tempat yang dilarang. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 34 UUD NRI 1945 dimana fakir miskin dan anak-anak merupakan kewajiban negara untuk memelihara.

  1. Perda Tibum Mengkriminalisasi Masyarakat.

Masyarakat yang melanggar Perda Tibum diberikan sanksi pidana denda Rp. 100.000 s/d Rp. 50.000.000 dan/atau kurungan atau penjara 10 sampai 180 hari. Bahkan orang yang memberikan derma/sumbangan/santunan pun dapat dikenakan pidana. Ketentuan-ketentuan pidana Perda Tibum tidak mengindahkan prinsip-prinsip kriminalisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Muladi sebagai berikut, yaitu kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan “over kriminalisasi”, tidak boleh bersifat ad hoc, harus mengandung unsur korban, harus memperhitungkan unsur biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium, harus menghasilkan peraturan yang dapat ditegakkan (enforceable), harus mendapat dukungan publik, mengandung subsosialiteit (mengandung bahaya bagi masyarakat sekalipun kecil), harus memperhatikan peringatan bahwa setiap kriminalisasi mengekang kebebasan rakyat dan memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu. [9]

  1. Perda Tibum Menyebarkan Budaya Individualis.

Hal ini terlihat dengan adanya larangan dan ancaman pidana bagi warga kota yang membeli barang kepada PKL atau pedagang asongan dan memberikan sumbangan/sedekah bagi pengemis, pengamen, dan peminta sumbangan. Perda Tibum setidaknya menimbulkan paradigma di masyarakat bahwa pengamen, pengemis, PKL, pedagang asongan, peminta sumbangan merupakan penyakit masyarakat yang harus dihindari dan tidak boleh dibantu. Budaya filantropi, saling membantu dan bergotong royong pun akan menghilang sejalan dengan munculnya budaya individualis.

  1. Perda Tibum Dibuat Dengan Logika Berfikir Yang Keliru

Adanya Perda Tibum merupakan bentuk ketidakpahaman pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat dan solusinya. Negara yang gagal memberikan pekerjaan yang layak kepada warga negaranya justru menghalangi warga negaranya untuk bekerja secara mandiri. Negara yang gagal memberikan hak atas perumahan kepada warga  negaranya justru menggusur warga negaranya yang terpaksa membangun rumah secara mandiri di tempat yang dilarang. Negara yang gagal memberikan pemahaman mengenai ketertiban kepada warga negaranya justru berfikir sanksi pidana adalah solusinya. Kegagalan Negara dalam mensejahterakan rakyatnya justru diperparah dengan menyingkirkan yang tidak sejahtera.

 

D.3. KAJIAN KOMNASHAM TERHADAP PERDA TIBUM DKI JAKARTA

Karena banyaknya protes masyarakat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas HAM pun mengadakan penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut:[10]

  • Perda Tibum  cacat secara prosedur karena penyusunan Perda tidak melewati proses harmonisasi yang melibatkan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
  • Terdapat sejumlah pasal dalam Perda Tibum yangbertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui Indonesia dan juga kalangan internasional.
  • Perda Tibum tidak memasukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
  • Perda Tibum tidak memenuhi prinsip-prinsip keperluan yang dipersyaratkan dalam pembatasan hak sebagaimana telah diatur dalam standar internasional disepakati yang dapat melanggarhakatas perumahan, hak atas pekerjaan, dan hak atas kebebasan untuk bergerak.
  • Perda Tibum banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
  • Perda Tibum berpotensi membahayakan hak-hak sipili, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara yang seharusnya dijamin oleh negara sebagai pemangku kewajiban bagi pemenuhannya.

Selain itu, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri agar segera membatalkan pemberlakuan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan seluruh peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM agar segera melaksanakan pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak asasi manusia kepada jajaran aparat pemerintahan daerah, terutama jajaran aparat biro hukum Pemda agar tak ada lagi sebuah produk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta Satpol PP sebagai aparat yang kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat.

E.    ANAK JALANAN SEBAGAI KELOMPOK RENTAN TERHADAP PEMBERLAKUAN PERDA TIBUM

Anak jalanan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pemberlakuan Perda Tibum. Mereka banyak bekerja sebagai pengemis, pengamen, pengelap kaca mobil, pedagang asongan, joki 3 in 1, dan juru parkir liar yang keseluruhannya dilarang di dalam Perda Tibum dan diancam dengan sanksi pidana kurungan, penjara, maupun denda. Ancaman terhadap anak jalanan terakumulasi dengan fakta bahwa mayoritas anak jalanan tinggal di tempat yang dilarang ditempati oleh Perda dan anak jalanan juga merupakan kelompok yang rentan administrasi kependudukan karena tidak memiliki  akta kelahiran sehingga ketika dewasa tidak mendapatkan KTP.

Fakta yang sangat mengerikan dimana jumlah anak jalanan sangatlah besar di Indonesia. Berdasarkan data Kemensos, saat ini terdapat 230 ribu anak jalanan di Indonesia.[11] Pada tahun 2007, Kementrian Sosial mencatat anak jalanan di Indonesia berjumlah 104.497 jiwa, dimana di DKI Jakarta terdapat 4478 jiwa. Tahun 2011, di DKI Jakarta tercatat jumlah anjal mencapai 7.315 orang dibanding tahun 2010 yang mencapai 5.650 orang atau tahun 2009 sebanyak 3.724 orang.[12]

Jumlah anak jalanan tersebut justru memiliki kecenderungan semakin meningkat. Bayangkan jika Perda Tibum ditegakkan, tentunya 7.315 orang anak jalanan di DKI setiap saat dapat ditangkap dan mendapatkan sanksi pidana kurungan ataupun penjara, terlebih lagi DKI Jakarta berencana akan menjadi kota yang bebas anak jalanan pada akhir 2011. Dalam penegakan Perda Tibum tersebut, Satpol PP sebagai penegak Perda Tibum menjadi ancaman serius bagi anak jalanan karena Satpol PP sering melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemukulan, penyiksaan, penempatan di panti dengan kondisi dan perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan hingga menyebabkan kematian.

F.    SOLUSI KETERTIBAN UMUM DAN KOTA LAYAK ANAK

Terhadap Perda Tibum telah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung, namun permohonan ditolak dan tidak diperiksa substanstinya karena masalah mekanisme permohonan.[13] Perda Tibum harus dibatalkan karena bukan solusi untuk menciptakan ketertiban umum, melainkan dapat melanggar hak asasi warga negara dan menjadi alat pemiskinan secara struktural. Solusi untuk menciptakan ketertiban umum adalah dengan melakukan kampanye, penyadaran, pembinaan dan pemberdayaan. Tentunya solusi utama adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah Daerah patut berkaca kepada Pemkot Solo yang berhasil melakukan penataan tanpa harus menggunakan Perda Ketertiban Umum dan melanggar hak asasi masyarakat.

Pemerintah Daerah harus memberi perhatian khusus terhadap permasalahan anak jalanan dengan memperkuat program pembinaan anak jalanan, mengembalikan mereka ke sekolah dengan menyediakan fasilitas pendidikan khusus maupun memberikan insentif pendidikan kepada seluruh anak jalanan tidak hanya sebatas pendidikan gratis, menyediakan fasilitas bermain ataupun berkesenian, serta pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga yang concern terhadap anak jalanan yang cukup banyak jumlahnya. Dengan demikian kota akan menjadi tempat yang layak untuk anak.


[1] Republik Indonesia, UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (2)

[2] Ibid.,  Pasal 12.

[3] Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 149 ayat (2).

[4] Perempuan yang Dilacurkan (Pedila) merupakan istilah pengganti Pekerja Seks Komersil.

[5] Urban Poor Consortium, Data Penggusuran Pemukiman Miskin Tahun 2008-2009.

[6] Laporan Akhir Tahun 2008 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, hal. 42.

[7] Litbang LBH Jakarta, Clustering APBD DKI Jakarta 2011.

[8] Yosep Prasetyo, Roichatul Aswidah, dan Asep Mulyana. Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Cet I. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009, Hal 56.

[9] Muladi,“Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Asas dalam RUU KUHP” Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Centre, 2002. hal. 251-257.

[10]  Op.cit., hal. 63-67.

[13] Lihat permohonan Keberatan atas Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum kepada Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Tim Advokasi Masyarakat Anti Perda Pelanggaran HAM

Mengenal Lembaga Terkait Anak Jalanan

MENGENAL LEMBAGA TERKAIT ANAK JALANAN

                Dalam kesehariannya anak jalanan sangat rentan menjadi korban kejahatan, menjadi pelaku kejahatan, maupun menjadi korban dari pemberlakuan Perda Ketertiban Umum sehingga sering ditangkap dan ditahan sewenang-wenang, serta diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karena itu penting bagi anak jalanan untuk mengetahui lembaga-lembaga terkait anak jalanan, sehingga dapat berguna ketika melakukan advokasi terkait komunitasnya. Selain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan/Mahkamah Agung, Balai Pemasyarakatan, dan Lembaga Pemasyarakatan, terdapat lembaga-lembaga lain seperti:

  1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sejarah Satpol PP

Sejarah Satpol PP dapat diteliti semenjak jaman penjajahan. Pada 1620, setahun setelah VOC menduduki Batavia, Gubernur Jendral VOC membentuk BAILLUW, yaitu semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain itu tugas utama BAILLUW adalah menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota[1].  Organisasi kepolisian kolonial kemudian dikembangkan menjadi: pertama Polisi Pangreh Praja (Bestuurpolitie), yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamongpraja. Kedua, Polisi Umum (Algemeene Politie) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga Polisi Bersenjata (Gewapende Politie)[2]. Kelahiran organisasi kepolisian ini tidak lain adalah demi langgengnya kekuasaan penjajah Belanda.

Pada zaman Pasca Kemerdekaan dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1946, wewenang Kepolisian Pangreh Praja sebagai penanggungjawab kepolisian berkurang. Kekuasaan tertentu diserahkan kepada Kepolisian. Kemudian pada Oktober 1948 Satpol PP didirikan di Yogyakarta dengan dasar Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi. Setelah itu, Satpol PP resmi dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1950 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/1950. Adapun nama Satpol PP ketika itu adalah Detasemen Polisi Pamong Praja.

Kedudukan, Fungsi, dan Kewenanganan Satpol PP

Eksistensi Satpol PP diatur dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP berada dibawah kepala daerah dan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 5 PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
  3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
  7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

PP No. 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, wewenang Satpol PP adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;
  2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
  5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Permendagri No. 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki 6 tugas khusus dan memiliki prosedur operasional, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patrol, dan operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan peraturan daerah.

Otonomi daerah yang sangat luas dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memiliki dampak Satpol PP memiliki peranan yang sangat besar dalam roda pemerintahan daerah. Daerah berpacu untuk melaksanakan pembangunan karena urusan pusat menurut Pasal 10 ayat (3) hanya meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, serta kewenangan lain yang ditentukan UU. Satpol PP akhirnya dijadikan instrument garis depan untuk penegakan perda, pengawal pembangunan, dan seakan-akan Pemda merasa memiliki kepolisian sendiri dan menafikan eksistensi kepolisian.

Tuntutan Pembubaran Satpol PP

Banyak pihak yang pro dan kontra mengenai pembubaran Satpol PP karena sebagian orang merasakan perlunya keberadaan Satpol PP untuk ketentraman dan ketertiban. Adapun pihak yang sepakat  dengan pembubaran Satpol PP memiliki alasan antara lain sebagai berikut:

1)      Kekerasan

Korban kekerasan Satpol PP sebagian besar berasal dari warga miskin. Tindak kekerasan Satpol PP sering terjadi di setiap penggusuran atau operasi penertiban. Menurut pendataan Jakarta Centre for Street Children (2008), di tahun 2007 angka kekerasan yang dilakukan Satpol PP di Jakarta sebesar 66,1%. Korban mengalami kekerasan secara fisik, mulai dari ditangkap dan ditahan sewenang-wenang, ditendang, diseret, disundut rokok, dijambak, digunduli, dicekik, diinjak, dipukul, mendapatkan kekerasan seksual, dipaksa telanjang, bahkan sampai ada yang meninggal dunia.

2)      Penggusuran

Satpol PP merupakan aparat yang tampil terdepan dan merupakan aktor utama dalam penggusuran. Jumlah penggusuran, khususnya  di Jakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data dari Aliansi Rakyat Miskin menyebutkan pada tahun 2007 saja korban penggusuran mencapai 12.288 orang miskin selama bulan September. Pada bulan Oktober mencapai 3.879 orang miskin. Sedangkan pada November mencapai 5.928 orang miskin. Penggusuran tersebut tentunya melanggar hak warga negara untuk mendapatkan perumahan dan pekerjaan yang layak sebagaimana telah diatur dalam UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

3)      Pemborosan Anggaran

Untuk memperlancar kegiatannya Satpol PP menghabiskan tidak sedikit dana APBN dan APBD. Misalnya di DKI Jakarta anggaran pada 2005-2006 mencapai Rp. 144,9 milyar. Pada 2007 mengalami peningkatan tajam mencapai Rp 303,2. Jauh lebih besar dari alokasi anggaran untuk dinas pendidikan dasar yang hanya sebesar Rp 188 milyar. Bahkan lebih jauh lagi jika dibandingkan dengan anggaran Puskesmas seluruh DKI yang hanya Rp 200 milyar, atau seluruh rumah sakit di DKI yang hanya Rp 122,4 milyar[3].

4)      Impunitas dan Tidak Adanya Pengawasan

Jika berkaca kepada organisasi negara lain yang memiliki kewenangan melakukan upaya paksa selalu terdapat lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal. Misalnya, Kejaksaan terdapat Jaksa Pengawas dan Komisi Kejaksaan, di Kepolisian terdapat Propam dan KOMPOLNAS, Mahkamah Agung memiliki Hakim Pengawas dan Komisi Yudisial. Namun berbeda dengan Satpol PP yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa tetapi tidak memiliki lembaga yang bertugas mengawasi bahkan seringkali terhadap Satpol PP tidak bisa dilakukan proses pidana ketika ada tindakan pidana dalam melaksanakan tugas. Pasca Tragedi Koja, Satpol PP DKI Jakarta memiliki Provost tersendiri, namun tidak jelas bagaimana kinerja Provost tersebut.

5)      Rekruitmen Tidak Jelas dan Pendidikan yang Militeristik

Mayoritas perekrutan Satpol PP tidaklah jelas, seharusnya terdapat seleksi anggota sama seperti seleksi PNS. Seringkali preman pengangguran yang kemudian menjadi personil Satpol PP dan mayoritas status hubungan kerja Satpol PP adalah Pekerja Tidak Tetap (PTT). Ketika diterima sebagai personil, anggota Satpol PP dididik dengan metode pelatihan yang militeristik layaknya militer. Hal tersebut menjadikan watak Satpol PP sangat militeristik dan gagal melakukan komunikasi atau pendekatan persuasif terhadap warga kota.

6)      Satpol PP Sebagai Alat Kekuasaan.

Keberadaan Satpol PP yang sering menggusur warga miskin tak pelak menjadikan Satpol PP sebagai musuh warga miskin walaupun anggota Satpol PP sebagian besar merupakan bagian dari warga miskin. Satpol PP bahkan seringkali menjadi alat kekuasaan penguasa dengan menggunakan modus penegakkan peraturan daerah dan menciptakan ketentraman dan ketertiban untuk menggolkan kepentingan-kepentingan penguasa atau pengusaha, terutama kepentingan bisnis.

7)      Bertentangan Dengan Konstitusi

Eksistensi Satpol PP dan Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 yang menjadi dasar kedudukan Satpol PP dianggap bertentangan dengan konstitusi karena telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam hal ketentraman dan ketertiban umum. Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.[4] Di sisi lain, berdasarkan Pasal 148 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Selain ketentuan tersebut, tumpang tindih wewenang dibuktikan dengan fakta bahwa Satpol PP seringkali melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan tidak melalui penyidik PPNS yang memang dibawah koordinasi kepolisian. Satpol PP pun memiliki perlengkapan yang sangat mirip dengan kepolisian.

8)      Mitos Ketertiban Umum

Adanya mindset yang meyakini bahwa Ketertiban Umum dapat dilakukan oleh Satpol PP dengan segala represifitasnya merupakan mitos yang telah tertanam semenjak zaman penjajahan Belanda. Pedagang Kaki Lima tidak akan pernah hilang selagi lapangan pekerjaan tidak ada walaupun puluhan kali ditangkap, “penghuni liar” tidak akan pernah hilang selagi hak atas perumahan tidak dipenuhi. Pemerintah seharusnya berkaca kepada Solo yang berhasil menata perumahan liar dan PKL-PKL nya dimana peran serta masyarakatlah yang akan menciptakan ketertiban umum bukan tindakan represif Satpol PP.

 

Adapun tawaran solusi dalam pembubaran Satpol PP  yaitu pegawai Satpol PP dialihkan ke dinas lain atau dibentuk dinas baru dengan fungsi yang baru yang lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan mengenai ketertiban umum harus dilakukan pemberdayaan masyarakat. Jika terdapat suatu tindak pidana dan upaya paksa maka serahkan kepada kepolisian ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tetap berkoordinasi dengan kepolisian.

  1. DINAS SOSIAL

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD). Adapun tugas dari Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan sosial di daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki dinas sosial, namun tidak semua daerah memiliki dinas sosial yang berdiri sendiri. Banyak daerah dinas sosial digabungkan dengan beberapa bidang, seperti daerah Jambi yang menggabungkan dengan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jika kita mengacu pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, urusan sosial tersebut  antara lain sebagai berikut:[5]

–       Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan sosial, pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, pencegahan timbulnya penyandang masalah sosial;

–       Pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;

–       Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan lembaga dan usaha di bidang kesejahteraan sosial;

–       Pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan pengasuhan anak serta rekomendasi pengangkatan anak;

–       Penyelenggaraan rehabilitasi, resosialisasi, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

–       Pelayanan dan perlindungan korban tindak kekerasan, orang terlantar, korban bencana dan musibah lainnya;

–       Pelayanan kepada perintis, pahlawan kemerdekaan dan keluarganya, serta pelestarian dan pengembangan nilai kepatriotan.

Penyelenggaraan rehabilitasi, resosialisasi, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial antara lain dilakukan dengan adanya layanan panti sosial yang terdiri dari perawatan dan asrama, kesehatan dan gizi, pembinaan dan mental, pendidikan, kesejahteraan sosial, bimlat keterampilan, penampungan sementara, identifikasi dan sosialisasi. Sebagian panti sosial menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan, meliputi pembinaan fisik dan kesehatan mental, sosial, kepribadian, pendidikan, serta pelatihan keterampilan dan kemandirian. Namun sarana panti sosial yang tidak memadai dan pola pendekatan yang keliru terhadap anak jalanan seringkali tidak menyelesaikan permasalahan dan anak jalanan tetap kembali ke jalan. Terlebih lagi sebelum dimasukkan ke panti sosial, anak jalanan ditangkap paksa, dikejar-kejar, dipukuli, dan dimasukkan ke tempat sementara yang mirip dengan tahanan.

  1. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk pada tahun 2003 dengan Keppres 77 Tahun 2003 sesuai amanat Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”. Kedudukan KPAI ini setingkat dengan Komisi Negara, sama seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komisi Negara Lainnya.

Adapun tugas KPAI adalah sebagai berikut[6]:

–       Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;

–       Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan anak;

–       Menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak;

–       Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

–       Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Adapun KPAI berkedudukan di Ibukota Negara, namun jika diperlukan KPAI dapat saja membentuk perwakilan di daerah.[7] KPAI terdiri dari satu orang Ketua, dua orang Wakil Ketua, satu orang sekretaris, dan lima orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak[8]. Anggota tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Peran KPAI dalam menunjang advokasi kasus anak jalanan.

KPAI merupakan lembaga negara yang idealnya dapat dijadikan mitra strategis untuk mengadvokasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan KPAI merupakan sebuah lembaga negara, sehingga dapat memiliki akses dengan mudah ke aparatur negara yang lain seperti  Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Balai Pemasyarakatan, dll. Rekomendasi KPAI pun idealnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Peran KPAI menjadi sangat penting dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak hanya mendukung penyelesaian kasus melainkan juga dapat dijadikan bahan kajian dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah dan legislatif untuk perubahan kebijakan sehingga kasus yang serupa tidak terjadi lagi terhadap anak-anak yang lain.

  1. KEMENTRIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA[9]

Indonesia sejak Oktober 2009 memiliki satu kementrian negara yang khusus menangani perlindungan anak, yaitu Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (PP dan PA). Kementrian ini dibentuk untuk mendorong dan memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak di seluruh bidang pembangunan prioritas, perlindungan dari tindak kekerasan, meningkatkan kapasitas lembaga dan jaringan, serta perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Di bawah Menteri Negara PP dan PA terdapat Deputi Bidang Perlindungan Anak yang membawahi beberapa asisten deputi yaitu, Asdep Pemenuhan Hak Sipil Anak, Asdep Penanganan Masalah Sosial Anak, Asdep Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, Asdep Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, dan Asdep Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.  Adanya Bidang Perlindungan Anak dan Asdep Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menjadikan Kemeneg PP dan PA sebagai salah satu lembaga strategis dalam advokasi anak yang berhadapan dengan hukum. Kementrian ini tidak akan menyelesaikan kasus per kasus secara langsung melainkan mampu mendorong kebijakan sehingga mampu membawa manfaat lebih luas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

  1. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

Terdapat banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang concern dengan hak anak dan bisa dijadikan mitra strategis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. LSM tersebut terbagi ke dalam beberapa tipologi, yaitu:

a.    LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Merupakan lembaga yang terdiri dari  advokat ataupun pekerja bantuan hukum yang dapat memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang hanya fokus mendampingi kasus anak yang berhadapan dengan hukum maupun hanya menjadikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai salah satu bidang atau isu. Lembaga bantuan hukum seringkali berbentuk lembaga swadaya masyarakat ataupun menjadi bagian dari fakultas hukum di suatu universitas.

Tidak hanya memberikan pendampingan secara langsung, sebagian lembaga bantuan hukum juga melakukan penguatan komunitas, keluarga, ataupun penguatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui asistensi, pelatihan advokasi, pelatihan paralegal, dan pelatihan lainnya sehingga tidak tergantung terhadap lembaga bantuan hukum dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.[10] Dalam bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum harus diketahui bahwa prinsipnya bantuan hukum adalah pro bono atau bebas biaya dan pekerja bantuan hukum harus berpegangan kepada kode etik pekerja bantuan hukum ataupun kode etik advokat.

b.    LEMBAGA PEMERHATI DAN ADVOKASI HAK ANAK

Banyak lembaga yang tidak berbentuk lembaga bantuan hukum namun juga melakukan kerja-kerja advokasi dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Umumnya lembaga tersebut sangat fokus dalam pemenuhan hak-hak anak dengan melakukan penelitian, pembinaan, dan juga pendampingan. Beberapa lembaga juga sekaligus memiliki panti asuhan maupun rumah singgah untuk anak jalanan.

Adapun lembaga pemerhati dan advokasi hak anak antara lain Komnas Anak, LAPAM, Yayasan Sahabat Anak, KDM, ISCO, Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), Yayasan Karang Madya, dan banyak lembaga lainnya.

c.     LEMBAGA KONSULTASI PSIKOLOGI

Selain lembaga yang melakukan riset dan advokasi, terdapat juga lembaga lain yang memiliki manfaat yang cukup besar terhadap advokasi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu lembaga psikologi. Lembaga tersebut memberikan bantuan konsultasi secara gratis ataupun sangat murah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana kita ketahui dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum seringkali anak sebagai saksi, anak sebagai korban, dan bahkan anak sebagai pelaku mengalami tekanan psikologis yang kuat dan trauma. Trauma tersebut dapat berpengaruh besar terhadap proses hukum yang akan dijalani, seperti tidak mampu mengingat dengan jelas siapa pelaku kejahatan, keterangan berubah-ubah, takut bertemu polisi atau aparat, dan lain-lain.  Tidak hanya pada proses hukum, trauma akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya hingga dewasa, misalnya anak enggan bersekolah, takut bertemu orang baru, menjadi rapuh dan pemarah, dan lain-lain. Contoh lembaga konsultasi yang sering menangani anak yang berhadapan dengan hukum antara lain Yayasan Pulih.

d.    RUMAH SINGGAH

Selain bantuan hukum, riset, advokasi, maupun pendampingan psikologi, banyak lembaga juga sarana rumah singgah bagi anak jalanan. Rumah singgah umumnya menyediakan kebutuhan-kebutuhan dari anak jalanan seperti pendidikan, kesenian (tari, musik, drama, lukis, dll), bimbingan rohani, konseling, fasilitas bermain, dll. Prinsip rumah singgah adalah mengembalikan anak jalanan dari jalanan ke sekolah ataupun tempat yang layak untuk anak.


[1] Tim Imparsial, Quo Vadis Satpol PP di Era Reformasi, (Jakarta: Imparsial, 2009), hal. 3.

[2] Ali Subur dkk,  Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian (Catatan Kontras terhadap Kepolisian), (Jakarta: Kontras, 2001), hal. 4.

[3] Yani Sucipto dari Seknas Fitra dalam “Anggaran Trantib Dalam Perspektif Pro Poor Budget” 2007

[4] Dipertegas oleh Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI.

[6] Republik Indonesia, Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pasal 3.

[7] Ibid,. Pasal 9 ayat (1)

[8] Ibid, Pasal 4 dan 5.

[9] Alamat di Jalan Merdeka Barat No. 15 Jakarta, No. Telp: (021) 3805563/3842638, Fax: (021) 3805562/380555.

[10] Contoh lembaga yang melakukan penguatan tersebut antara lain LBH Jakarta/YLBHI, LBH APIK, dan LBH Masyarakat.

Pembangkangan Hukum

Warga negara membangkang terhadap hukum sangat lazim terdengar. Namun bagaimana jika negara/pemerintah yang membangkang terhap hukum? berikut beberapa kasus pembangkangan hukum. Data diperoleh dari kasus LBH Jakarta&ICW. Ke depan data akan disempurnakan.

 

KASUS-KASUS PEMBANGKANGAN HUKUM

NO

KASUS

KRONOLOGIS

PUTUSAN

KET

CLS Ujian Nasional 2006-2009

Gugatan oleh 58 warga negara melawan:

1)      Presiden Republik Indonesia.

2)      Wakil Presiden Republik Indonesia

3)      Menteri Pendidikan

4)      Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan

 

58 orang melakukan gugatan menggunakan mekanisme citizen law suit karena Para Tergugat melaksanakan ujian nasional yang dinilai melanggar hak-hak anak.

Peserta didik mengikuti program belajar selama 3 tahun, sedangkan UN diselenggarakan dalam waktu 6 jam terbagi 3 hari dengan Standar kelulusan sebesar 4,25 setiap mata pelajaran dengan rata-rata ketiga mata pelajaran sebesar 4,5.

PN Jakarta pusat dengan putusan No. 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST mengabulkan gugatan yang isinya menyatakan: 1) Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan dan perlindungan HAM terutama warga negara yang menjadi korban UN, khususnya hak atas pendidikan dan hak-hak anak; 2) Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana prasarana sekolah akses informasi yang lengkap di seluruh daerah indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan UN; 3) memerintahkan Para Tergugat untuk mengambil langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaraan UN; 4) Memerintahkan Para Tergugat untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional.

Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN dengan putusan No. 37/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007.

MA menguatkan dengan putusan No. 2596/K/PDT/2008

Hingga saat ini pemerintah tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

UN tetap dijalankan walaupun sarana dan prasarana tidak memadai. Pemerintah berdalih bahwa UN yang digugat adalah UN tahun 2006. Selain itu pemerintah pada 2011 mengadakan UN yang telah direvisi standar kelulusannya dimana ada faktor penilaian dari sekolah selain nilai UN.

 

2. Gugatan TUN Yasman Hadi 2006-2009

Yasman Hadi vs Meneg BUMN

 

Yasman Hadi merupakan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) yang diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara RI sebagai pada Mei 2004 untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun;

Mei 2005 Yasman Hadi melaporkan kepada Menteri Negara BUMN tentang indikasi penyimpangan / pelanggaran prosedur oleh Direksi Perum Perumnas senilai sekitar 350 Miliar lebih, serta keterpurukan kinerja operasioanal dan keuangan di Perum Perumnas;

April 2006 Yasman Hadi kembali melaporkan hal serupa kepada Meneg BUMN

Karena tindakannya melaporkan kasus korupsi pada 22 Mei 2006 Yasman Hadi kemudian diberhentikan sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumnas melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN RI Nomor : Kep-53/MBU/2006;

Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PTUN sebagai berikut:

  1.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-53/MBU/2006, tanggal 22 Mei 2006, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Nasional, khususnya atas nama Sdr. Yasman Hadi;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-53/MBU/2006, tanggal 22 Mei 2006, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Nasional, khususnya atas nama Sdr. Yasman Hadi;
  4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Perumnas;
  5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 384.000,- (Tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
Meneg BUMN tidak mau melaksanakan putusan pengadilan dengan alasan masa kerja anggota Dewan pengawas sudah habis dan posisi Yasman Hadi sudah ada yang menggantikan.
3.

SUSU FORMULA

Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2008 masyarakat dikejutkan dengan adanya informasi mengenai penelitian dari Dr. Sri Estuningsih (Peneliti dari IPB) yang dilakukan sejak tahun 2003-2006 yang mengungkapkan 22,73 persen susu formula (dari 22 sampel) dan 40 persen makanan bayi (dari 15 sampel) telah tercemar bakteri Enterobacter Sakazakii.

 

Pada Maret 2008 David Tobing melakukan gugatan ke PN Jakpus agar Para Tergugat mengumumkan ke publik hasil penelitian dan merek susus tercemar tersebut.

 

Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN sebagai berikut:

–       Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,

–       Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,

–       Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk mempublikasikan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tergugat I, termasuk namun tidak terbatas pada nama-nama dan jenis produk susu formula yang terkontaminasi Enterobacter Sakazakii secara transparan dan detail di media massa baik cetak maupun elektronik, dan

–       Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Telah dilakukan dua kali aanmaning atau teguran kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat menolak menjalankan putusan pengadilan dengan alasan mempertahankan kode etik penelitian.

5 Perguruan Tinggi kemudian melakukan perlawanan.

Penggugat: David ML Tobing

Tergugat:

  1. IPB
  2. Mentri Kesehatan
  3. Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. GKI Yasmin

GKI Yasmin vs Pemkot Bogor

GKI Yasmin telah memperoleh IMB Gereja di Taman Yasmin Bogor pada tahun 2006. Akan tetapi Kepala Dinas Tta Kota dan Pertamanan Kota Bogor kemudian melakukan Pembekuan Izin melalui suratnya No: 03/208 – OTKP tertanggal 14 Februari 2008.

GKI kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Bandung terhadap Pemerintah Kota Bogor.

 

PTUN Bandung mengabulkan gugatan GKI melalui putusan Nomor 41/G/2008/PTUN-BDG tertanggal 4 September 2008. Putusan tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi No. 241/B/2008/PT.TUN.JKT tertanggal 2 Februari 2009. Mahkamah Agung juga menguatkan putusan tersebut.

Pemkot Bogor melakukan Peninjauan Kembali, namun ditolak oleh MA. MA pun mengeluarkan surat dimana salah satu poinnya menegaskan, bahwa Putusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan wajib dilaksanakan.

Pemkot Bogor tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan melakukan pemblokiran terhadap gereja.

Lebih parah lagi, Walikota Bogor justru SK Wali Kota No. 502.45-135 Tahun 2011 yang mencabut IMB gereja tersebut.

 

5. Putusan Komisi Informasi Mengenai Rekening Gendut

Pemohon: Indonesia Corruption Watch

ICW mengajukan sengketa informasi terkait 17 rekening gendut yang diduga dimiliki oleh petinggi Polri ke Komisi Informasi Pusat setelah mendapatkan penolakan dalam permohonan informasi sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik. Pada hari Selasa, 8 Februari 2011, Komisi Informasi Pusat memutuskan Informasi 17 rekening Perwira Polri yang mencurigakan, sebagai informasi terbuka. Sehingga, berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Polri wajib membuka informasi tersebut pada masyarakat

 

Polri tetap tidak bersedia membuka nama pemilik berikut besaran nilai dalam 17 rekening perwiranya meski telah mencabut gugatan atas putusan Komisi Informasi Publik (KIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait rekening tidak wajar perwiranya atau rekening gendut.

Polri tetap berpegang pada Pasal 10 ayat 1 huruf A UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengenai alasan penolakan membuka data laporan hasil analisis PPATK terhadap 17 rekening. Dalam pasal itu, menurut dia, penyidik dapat dikenakan pidana jika membuka data transaksi keuangan.

 

 

 

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑