Berbagai fenomena silih berganti kita lihat di media massa. Namun, mungkin tidak banyak yang memahami bahwa fenomena tersebut merupakan suatu bentuk pembangkangan, baik yang dilakukan oleh wakil rakyat, pemerintah, maupun warga negara. Jika melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangkang berarti tidak mau menurut (perintah), menentang atau menyanggah. Sedangkan pembangkang adalah orang yang melawan perintah, penentang, atau orang yang merintangi kemajuan.

Pembangkangan oleh Wakil Rakyat

Pembangkangan wakil rakyat terlihat vulgar dalam rencana pembangunan gedung baru DPR  senilai Rp. 1,138 Triliun. DPR dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR tetap melanjutkan rencana pembangunan gedung baru tersebut walaupun terdapat banyak penolakan dari rakyat, baik itu lewat somasi langsung ke DPR, protes lewat media jejaring sosial, serangkaian aksi demonstrasi, gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan bahkan SBY telah menginstruksikan penundaan. Jajak pendapat Kompas memperlihatkan 82,2 persen responden tidak mendukung pembangunan gedung baru DPR (Kompas 4/4). Di tengah derasnya protes tersebut pimpinan tertinggi wakil rakyat justru mengatakan rakyat tidak perlu dilibatkan.

Pembangkangan oleh Pemerintah

Ujian Nasional (UN) tetap dilaksanakan oleh pemerintah pada tanggal 18-21 April 2011 meskipun UN telah digugat melalui gugatan warga negara (citizen law suit) dan dimenangkan hingga Mahkamah Agung. Adapun salah satu amar putusan memerintahkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru terutama sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan kebijakan Ujian Nasional. Pemerintah tentunya tidak hanya melakukan pembangkangan hukum (law disobedience), melainkan juga berpotensi  besar mengulang sejarah dimana UN menimbulkan korban jiwa dan rusaknya mentalitas anak bangsa.

Pembangkangan hukum tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga oleh pemerintah daerah. Ratusan jemaat harus melakukan kebaktian di depan istana (Minggu 17/4/2011) sebagai aksi protes disegelnya Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin oleh Pemerintah Kota Bogor walaupun gereja sudah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung.

Pembangkangan oleh Warga Negara (civil disobedience)

Berbagai aksi pembangkangan oleh warga negara akhir-akhir ini pun banyak terjadi, bahkan pada saat membuka rapat pimpinan TNI dan Polri di Istana Bogor pada Selasa 19 April 2011, SBY menyayangkan munculnya pembangkangan yang dilakukan oleh unsur masyarakat tertentu. SBY mengatakan bahwa adanya ancaman serius terhadap keamanan publik serta terdapat gejala eskalasi radikalisme, terorisme, dan kekerasan horizontal (Kompas.20/4/2011). Namun SBY sebenarnya luput menganalisa bahwa pembangkangan adalah reaksi dari suatu permasalahan. Misalkan pada kasus pembangkangan di Kebumen, akar permasalahan tidak lain adalah terancamnya keselamatan dan kesejahteraan petani serta tertutupnya ruang aspirasi petani karena TNI ditenggarai memiliki kepentingan bisnis di dalamnya. Berbagai pembangkangan yang akhirnya menimbulkan konflik di daerah lain pun banyak diakibatkan karena kebijakan kebijakan yang tidak adil dan tidak berpihak ke masyarakat, baik itu sengketa agraria, penolakan pertambangan, penolakan pengosongan rumah negara, maupun penolakan atas suatu peraturan perundang-undangan.

Patut diketahui bahwa pembangkangan warga negara (civil disobedience) memiliki catatan yang cukup banyak dalam sejarah politik dan kenegaraan, Bahkan pembangkangan warga negara tidak lagi menjadi hal yang negatif dan justru dapat dibenarkan. Ciri-ciri pembangkangan warga negara (civil disobedience) yang dapat dibenarkan tersebut antara lain tindakan melanggar hukum, menarik perhatian publik, bukan demi kepentingan pribadi melainkan untuk umum, dilakukan tanpa kekerasan, merupakan tindakan yang istimewa dimana semua cara telah tertutup dan tidak ada lagi kemungkinan lain untuk menyatakan kemauan, ada kesediaan untuk ditindak secara hukum, bahkan kalau perlu ditangkap, dan harus mempunyai watak tertinggi (ultimate character) (Yewangoe: 2009). Meskipun demikian banyak juga pemikir yang membenarkan pembangkangan warga negara dengan kekerasan. Pembangkangan warga negara tersebut justru terbukti efektif untuk menyuarakan kehendak rakyat dibandingkan mengikuti logika prosedural seperti sebatas melakukan audiensi maupun melayangkan gugatan.

Walaupun seringkali dibutuhkan dan terbukti efektif, pembangkangan warga negara tentunya berakibat buruk jika terus menerus berlangsung. Namun popor senapan dan peluru bukanlah cara yang bijak untuk menghentikan segala pembangkangan warga negara. Pembangkangan warga negara hanya dapat dihentikan dengan pertama dihentikannya pembangkangan oleh wakil rakyat dan aparatur pemerintah, kedua tegaknya demokrasi yang substansial dimana pemerintahan benar-benar dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya hak rakyat harus dipenuhi, suaranya harus didengarkan, dan rakyat adalah pemerintah tertinggi bukan objek yang dikesampingkan.

Meskipun demikian, rakyat pun harus menyadari bahwa pembangkangan adalah jalan terakhir dan pembangkangan sejati adalah pembangkangan tanpa kekerasan. Martin Luther King Jr memperjuangkan kesetaraan di Amerika Serikat dan Mahatma Gandhi dengan Satyagraha yang menentang pemerintah kolonial Inggris di India berhasil membuktikannya.