KERTAS POSISI

Koalisi Peduli Perumahan dan Permukiman untuk Rakyat (KP3R)

terhadap

Rancangan Undang-Undang tentang Perumahan dan Permukiman

 

PENGANTAR

Mengenal arti rumah dan permukiman

 

  1. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang. Pada tingkatan dasar, rumah merupakan tempat berlindung dari berbagai gangguan, baik cuaca, binatang, maupun manusia lain. Pada tahapan berikutnya, tuntutan psikis juga akan berperan, meliputi rasa nyaman, lega, dan nikmat. Rumah sebagai “tempat tinggal” (=home) lebih dari sekedar “bangunan rumah” (=house). Tempat tinggal adalah tempat dimana hati kita ditambatkan, tempat sebagian besar hidup kita lewatkan, dan karenanya harus menjadi tempat yang nyaman, aman, dan mampu mewarnai kehidupan kita secara emosional.[1] Sejak zaman pra sejarah, manusia mulai memanfaatkan lubang-lubang gua, membuat atap dari daun-dauh yang di topang dengan kayu-kayu hingga pada memanfaatkan kekayaan alam seperti kayu, pasir, besi, dan sebagainya guna membangun rumah.
  1. Dikemudian hari, banyak pihak mengartikan rumah, seperti di bawah ini :
  2. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. (UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman)
  3. Dalam pandangan Komite, Hak atas tempat tinggal tidak boleh dimaknai sempit atau terbatas dengan menyamakannya dengan, sebagai contoh, tempat perlindungan yang memiliki atap di atas kepala atau memandang tempat perlindungan hanya sebagai komoditas. Sebaliknya harus dilihat sebagai hak untuk hidup di manapun dengan aman, damai, dan bermartabat. Hal ini layak dengan dua alasan. Pertama, hak atas rumah secara utuh berhubungan dengan Hak asasi yang lain dan merupakan prinsip utama yang mendasari Kovenan. ”Martabat yang melekat pada diri manusia” ini yang menjadi sumber hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan” (Komentar Umum nomor 4 dari Pasal 11 Konvensi Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya)
  4. Tempat berlindung yang layak berarti kelayakan privasi, kelayakan ruang, kelayakan keamanan, kelayakan cahaya dan ventilasi, kelayakan infrastruktur dasar dan kelayakan lokasi dalam kaitannya dengan tempat kerja dan fasilitas lainnya – keseluruhan dengan biaya yang masuk akal. (Commission on Human Settlements dan Global Strategy for Shelter to the Year 2000)
  5. Rumah merupakan tempat berlindung dari pengaruh luar manusia, seperti iklim, musuh, penyakit, dan sebagainya. Untuk dapat berfungsi secara fisiologis, rumah haruslah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, seperti listrik, air bersih, jendela, ventilasi, tempat pembuangan kotoran dan lain-lain. (Koesputranto, 1988)
  6. Rumah merupakan suatu bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Di samping itu, rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. (Sarwono dalam Budihardjo, 1998 : 148)
  7. Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka ria bersama keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya. (Frick, 2006 : 1)
  8. Rumah merupakan sarana pengaman bagi diri manusia, pemberi ketentraman hidup, dan sebagai pusat kehidupan berbudaya. Di dalam rumah dan lingkungannya itu, dibentuk dan berkembang menjadi manusia yang berkepribadian. (Juhana, 2000 : 31)
  9. Pengertian rumah bagi seseorang bisa mengandung dimensi yang luas. Rumah adalah keluarga dengan budaya internal beserta sejarahnya serta lingkungan alam, masyarakat dengan budaya lokal.
  1. Dari pengertian tersebut diatas, unsur dari rumah adalah :

a.  bangunan dengan kelayakan

b.  berfungsi sebagai perlindungan dan sarana interaksi sosial

c.  bertujuan meningkatkan kesejahteraan

  1. Selanjutnya, permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia dan tujuannya adalah untuk bertahan hidup secara lebih mudah dan lebih baik (terutama pada masa kanak-kanak), memberi rasa bahagia dan rasa aman (sebagaimana disyaratkan oleh Aristotheles), dan mengandung kesempatan untuk pembangunan manusia seutuhnya.  Jadi, permukiman dapat dirumuskan sebagai suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi, dan fisik tata ruang, dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum dan fasilitas sosial. Kawasan tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh, dengan membudidayakan sumber daya dan dana dalam mengelola lingkungan yang ada untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Di samping itu, juga memberi rasa aman, tenteram, nikmat, nyaman, dan sejahtera dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan agar berfungsi sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. (C A. Doxiadis dalam Ridho, 2001 : 19)
  1. Lebih maju lagi, pengertian permukiman yang dianut oleh UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman telah menyebutkan  linkup berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang  Pengertian Rumah, Perumahan, dan Permukiman Beserta Fungsinya  mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  1. Tidak ada pengabaian atas keberadaan rumah di desa-desa, apalagi kearifan local di Indonesia yang beraneka ragam, tentunya berdampak kepada beragam pula keadaan dan kondisi rumah dan permukimannya. Ini semua telah dilupakan oleh RUU Perkim.
  1. Melalui pengertian-pengertian diatas, maka akan mengantarkan pada pemahaman bahwa :
  1. rumah, perumahan maupun permukiman harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan
  2. setiap orang hidup dan berpenghidupan serta bertempat tinggal di dalam ruang yang mewadahi perumahan dan permukiman. Dengan kata lain penyelenggaraan perumahan dan permukiman tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan penataan ruang;
  3. penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman harus dipadukan dengan kegiatan pembangunan lain utamanya prasarana dan sarana lingkungan. Demikian pula keterpaduan antar kawasan dalam kerangka penataan ruang

Tiada Hak Yang Diberi

 

  1. Secara substansi (peraturan perundang-undangan), Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan hak atas perumahan, beberapa ketentuan tersebut :

a.  Pasal 28H UUD 1945, ayat (1) menyebutkan  “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;

b.  Pasal 5  ayat (1) UU No 4 Tahun 1992 menyebutkan “Setiap warga negara menpunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur”;

c.  Pasal 40, UU No 39 Tahun 1999 menyebutkan  “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”

d.  Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 11 Tahun 2005 menyebutkan “Negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini”

  1. Beberapa ketentuan internasional telah menyebutkan bagaiman kewajiban Negara untuk memenuhi hak atas perumahan bagi warga negaranya, beberapa diantaranya adalah :

a.  Pasal 25 dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan atas dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan”.

b.  Deklarasi Vancouver 1976 tentang Permukiman Penduduk menyatakan bahwa “tempat tinggal dan pelayanan yang layak adalah hak dasar manusia, sehingga merupakan kewajiban pemerintah untuk memastikan ketersediaan kedua hal tersebut bagi setiap warganya melalui pendampingan langsung, ataupun program berbasis komunitas atau aksi swadaya yang lebih terarah”.

c.  Agenda Habitat, di Istanbul 1996, turut memastikan komitmen untuk “merealisasikan hak dasar atas perumahan yang layak”, sebagaimana tercantum dalam perjanjian internasional. Dalam konteks ini, kewajiban pemerintah adalah memudahkan warganya mendapat tempat tinggal, melindungi dan untuk meningkatkan kualitas rumah serta lingkungannya serta tempat tinggalnya.

  1. Berangkat dari itu semua selanjutnya pada tahap pelaksanaan semua hak-hak tersebut hanyalah isapan jempol. lagi-lagi pemerintah selalu absen dalam rangka melakukan pemajuan, pemenuhan serta penghormatan terhadapnya. Upaya-upaya secara mandiripun untuk memenuhi terhadap hak perumahan akan diganjar dengan RUU perumahan dan Permukiman (perkim) sebab telah disiapkan pasal-pasal pidana atas perjuangan itu. memang benar “tiada hak yang diberi”, maka penting bagi kami untuk memperjuangkannya!

Catatan Kritis Terhadap RUU Perkim

Menelurkan Definisi

  1. Pada Pasal 1 angka 8, Perumahan negara adalah perumahan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian. Sedangkan pada Pasal 1 angka 9, Rumah dinas adalah perumahan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
  1. Pengertian Rumah Negara dalam RUU tidak sesuai dengan pengertian Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara. Pengertian Rumah Negara menurut PP Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.
  1. Dalam RUU terdapat pemisahan antara Rumah Negara dan Rumah Dinas, padahal sejatinya rumah dinas juga merupakan Rumah Negara. Hal tersebut dapat terlihat jika pengertian Rumah Negara dan Rumah Dinas dalam RUU digabungkan, maka pengertiannya sesuai dengan pengertian Rumah Negara sesuai PP Rumah Negara.
  1. Pengertian Rumah Negara telah diredusir menjadi Rumah Dinas. Jika dibiarkan maka akan terdapat kekacauan dalam penegakan hukum karena berdasarkan PP Rumah Negara, Rumah Negara dapat dimiliki oleh penghuni yang memenuhi syarat. Tidak terdapat ketentuan bahwa Rumah Dinas dapat dimiliki oleh penghuni sebagaimana peraturan perundang-undangan sebelumnya.
  1. Pada Pasal 1 angka 10 pengertian Rumah adalah bangunan tempat tinggal yang layak huni. Hal ini dapat diartikan bahwa jika terdapat rumah yang dihuni yang tidak layak maka bukanlah rumah.

Layak

  1. Dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1992: Rumah yang layak adalah bangunan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 3 huruf f RUU Perumahan dan Pemukiman, yang dimaksud dengan “rumah yang layak huni dan terjangkau” adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan luas bangunan serta kesehatan penghuninya dan dari biaya dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
  1. Pasca diratifikasinya kovenan internasional hak-hak ekonomi social dan budaya seharusnya RUU Perumahan dan Pemukiman mengatur kriteria layak lebih maju sebagaimana yang tertuang dalam Komentar Umum No. 4 pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengenai Hak Atas Tempat Tinggal yang layak. Dalam komentar umum tersebut didapat criteria layak adalah sebagai berikut :
    1. Jaminan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum mengambil banyak bentuk, diantaranya penyewaan akomodasi (publik dan swasta), perumahan kolektif, kredit, perumahan darurat, pemukiman informal, termasuk penguasaan tanah dan properti. Meskipun ada beragam jenis perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki tingkat perlindungan hukum yang menjamin perlindungan hukum dari pengusiran paksa, pelecehan, dan ancaman lainnya. Negara Pihak harus secara bertanggung jawab, segera mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan mengkonsultasikan jaminan perlindungan hukum terhadap orang-orang tersebut dan rumah tangga yang saat ini belum memiliki perlindungan, konsultasi secara benar dengan orang-orang atau kelompok yang terkena.

  1. Ketersediaan layanan, bahan-bahan baku[2], fasilitas, dan infra struktur. Tempat tinggal yang layak harus memiliki fasilitas tertentu yang penting bagi kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan nutrisi. Semua penerima manfaat dari hak atas tempat tinggal yang layak harus memiliki akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan publik, air minum yang aman, energi untuk memasak, suhu dan cahaya, alat-alat untuk menyimpan makanan, pembuangan sampah, saluran air, layanan darurat.
  2. Keterjangkauan.

Biaya pengeluaran seseorang atau rumah tangga yang bertempat tinggal harus pada tingkat tertentu dimana pencapaian dan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar lainnya tidak terancam atau terganggu. Tindakan harus diambil oleh Negara Pihak untuk memastikan bahwa persentasi biaya yang berhubungan dengan tempat tinggal, secara umum sepadan dengan tingkat pendapatan. Negara Pihak harus menyediakan subsidi untuk tempat tinggal bagi mereka yang tidak mampu memiliki tempat tinggal, dalam bentuk dan tingkat kredit perumahan yang secara layak mencerminkan kebutuhan tempat tinggal. Dalam kaitannya dengan prinsip keterjangkauan, penghuni harus dilindungi dengan perlengkapan yang layak ketika berhadapan dengan tingkat sewa yang tidak masuk akal atau kenaikan uang sewa. Di masyarakat, dimana bahan-bahan baku alam merupakan sumber daya utama bahan baku pembuatan rumah, Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan bahan baku tersebut..

  1. Layak huni.

Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas,  hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit. Keamanan fisik penghuni harus pula terjamin. Komite mendorong Negara Pihak untuk secara menyeluruh menerapkan Prinsip Rumah Sehat yang disusun oleh WHO yang menggolongkan tempat tinggal sebagai faktor lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi penyebab penyakit berdasarkan berbagai analisis epidemiologi; yaitu, tempat tinggal dan kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu berkaitan dengan tingginya tingkat kematian dan ketidaksehatan.

  1. Aksesibilitas.

Tempat tinggal yang layak harus dapat diakses oleh semua orang yang berhak atasnya. Kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti halnya manula, anak-anak, penderita cacat fisik, penderita sakit stadium akhir, penderita HIV-positif, penderita sakit menahun, penderita cacat mental, korban bencana alam, penghuni kawasan rawan bencana, dan lain-lain harus diyakinkan mengenai standar prioritas untuk lingkungan tempat tinggal mereka.

  1. Lokasi.

Tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang terbuka terhadap akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, pusat kesehatan anak, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Di samping itu, rumah hendaknya tidak didirikan di lokasi-lokasi yang telah atau atau akan segera terpolusi, yang mengancam hak untuk hidup sehat para penghuninya.

  1. Kelayakan budaya.

Cara rumah didirikan, bahan baku bangunan yang digunakan, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedua unsur tersebut harus memungkinkan pernyataan identitas budaya dan keragaman tempat tinggal. Berbagai aktivitas yang ditujukan bagi peningkatan dan modernisasi dalam lingkungan tempat tinggal harus dapat memastikan bahwa dimensi-dimensi budaya dari tempat tinggal tidak dikorbankan, dan bahwa, diantaranya, fasilitas-fasilitas berteknologi modern, juga telah dilengkapkan dengan semestinya.

Bisnis Property Vs Rakyat Miskin

  1. Jika melihat kerangka kerangka dan persepektif RUU terlihat bahwa nyawa RUU ini sebenarnya adalah untuk memperlancar bisnis property. Hal tersebut terlihat dari adanya ketentuan zonasi perumahan, perencanaan, insentif bagi pengembang, pemasaran rumah, dan lain-lain. Dapat dilihat tidak proposionalnya pasal yang mengatur mengenai hak atas perumahan dengan pasal-pasal yang memuluskan kepentingan pengembangan.
  1. Pemenuhan hak atas perumahan bukan merupakan suatu yang sederhana dan memiliki aspek yang kompleks. Merupakan suatu kesalahpahaman jika mewujudkan hak atas perumahan bagi warga negara dapat direalisasikan dengan mempermudah bisnis properti. Pembangunan rumah dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.
  1. Secara Formal RUU Perumahan dan Permukiman yang disusun tanpa melibatkan masyarakat (publik) yang memiliki keahlian dan kepedulian tentang perumahan dan permukiman ini masih menggunakan cara pandang perumahan dan permukiman dari kacamata teknokrat secara formalistik, tidak bertumpu dari keadaan di lapangan, dimana sebagian besar (85%) perumahan dan permukiman di Indonesia dibangun oleh masyarakat, secara swadaya, informal dan tanpa intervensi pemerintah.  Hal itu akan membawa implikasi kepada kebijakan terkait di sektor perumahan dan permukiman yang lebih pro pengembangan perumahan dan permukiman secara formal dan komersial yang digerakkan oleh kekuatan pasar. Artinya jiwa RUU ini jelas tidak pro-rakyat atau tidak pro-poor
  1. Dalam Pertemuan Asia Pacific Ministerial Conference on Housing on Urban Development (APMCHUD), Solo, Jawa Tengah, Selasa, 22 Juni 2010, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kawasan kumuh di Indonesia tercatat seluas 57 ribu hektare pada tahun 2009. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun 2008, yang tercatat seluas 54 ribu hektare. Padahal, jumlah masyarakat miskin menurun dari 35 juta jiwa pada tahun 2008, menjadi 32,5 juta pada tahun 2009.
  1. Artinya, penyelenggaraan rumah swadaya (sebagaimana dimaksud dalam RUU Perkim) harus diberikan ruang seluas-luasnya. dominiasi harus dimiliki oleh masyarkat luas terhadap akses penyelenggaraan perumahan. Pada kota-kota besar di Indonesia, terlihat sekali bagaimana pertarungan industry perumahan terhadap masyarakat. Permukiman yang sudah ada disulap menjadi perumahan-perumahan yang dikembangkan oleh pemilik modal. Semangat yang baik adalah memberikan ruang kepada 32,5 juta warga untuk berdaya guna mengakses perumahan.

Kriminalisasi

  1. RUU ini merupakan ancaman bagi kelompok marjinal, warga miskin kota yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli/menyewa tanah tanah ataupun rumah sehingga terpaksa membangun rumah di lahan yang d. Ketidakmampuan tersebut merupakan kegagalan negara menyediakan perumahan yang layak. Dengan RUU ini negara justru ingin mengkriminalisasi mereka. Dapat disimpulkan negara kemudian mengkriminalkan warga bukan karena kesalahan dari warga tapi karena kegagalan negara sendiri.

Pasal-pasal kriminalisasi yang sangat mengancam kelompok marjinal dalam RUU ini adalah:

Larangan  Catatan Penting
Pasal 108 ayat (1) Setiap orang dilarang membangun rumah, perumahan, dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.

Pelanggaran atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 123

 

Bahwa kebijakan tata ruang serta peruntukan lahan masih memiliki dualisme struktur, disatu sisi terkait dengan pertanahan struktur masih dilakkan secara vertical, namun kebijakan mengenai tata ruang telah dipegang oleh daerah-daerah. karena hal ini maka penataan serta pemanfaatan ruang akan masih jauh dari harapan orang banyak.Selain hal tersebut, dengan berlakunya ketentuan ini akan berpotensi kepada penggusuran serta pemidaaan bagi perumahan-perumahan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini telah terbaca dari beberapa ketentuan tata ruang wilayah di beberapa daerah yang telah melakukan perubahan peruntukan serta pemanfaatan.

Permasalahan lain adalah keterbukaan informasi atas tata ruang, meski telah ada UU keterbukaan informasi publik, namun pelaksanaan masih berbanding terbalik dengan semangat UU tersebut. akibatnya, lagi-lagi masyarakat yang akan di korbankan.

Rekomendasi; ini merupakan permasalahan adminitrasi, maka pidana bukan jalan keluarnya.

 

Pasal 108 ayat (2)Setiap orang dilarang membangun rumah, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

 

Pelanggaran atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 123

 

83% dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah rawan bencana dan menempatkan 93% penduduknya rentan bencana tsunami, gempa bumi dan ledakan gunung berapi. Ini belum termasuk banjir dan tanah longsor yang saat ini semakin marak akibat kerusakan lingkungan.Sehingga, dapat dipertanyakan apakah kriteria ‘rawan bencana’ dalam RUU ini, apakah hendak membuat kriteria sendiri yang lebih sempit daripada kriteria yang umum  dipergunakan saat ini. Apalagi sebagian besar daerah di Indonesia (termasuk ibukota Jakarta) belum memiliki peta rawan bencana. Jika RUU ini dipaksakan untuk diberlakukan dapat dijadikan pembenaran atas pengusiran sewenang-wenang pada warga atas nama kerentanan atas bencana.
Pasal 109 

Setiap orang dilarang mengubah peruntukan lahan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman.

Pelanggaran atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 124

 

Pasal ini bersangkut paut dengan Pasal diatas.Memahami dari ketentuan Pasal 109, maka tidak akan mungkin masyarakat akan mengubah peruntukan dari rencana tata ruang wilayah sebab ketentuan tersbeut berbentuk perda. Yang berpontensi adalah kesalahan dalam pemanfaatn ruang.

Rekomendasi ; dihapuskan atau dipertajam ketentuannya serta penghapusan pasal pemidanaan karena lebih kepada hukum administrasi.

 

Pasal 111 

Setiap orang dilarang menolak dan/atau menghalang-halangi kegiatan relokasi rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pelanggaran atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 126

 

Pada iklim demokrasi sekarang ini, masih saja ada pasal yang menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah salah. pemberlakuan pasla ini menandakan bahwa pemerintah tidak mau diawasi.Pasal 111 RUU ini merupakan ancaman serius dalam kasus hak atas perumahan. Sebagaimana kita ketahui terdapat banyak penggusuran paksa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah maupun swasta yang melanggar general comment Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang menyebabkan banyak warga dilanggar hak atas perumannya. Ke depan jika RUU ini disahkan maka tidak ada peluang bagi kelompok marjinal atau warga miskin kota untuk melakukan control terhadap kebijakan pemerintah.

Apakah ketika warga ingin menyengketakan kebijakan dari relokasi rumah termasuk dari definisi menolak? jika ya, maka ini pengebirian terhadap hak warga Negara untuk menggunakan sarana hukum yang telah diatur sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999

Rekomendasi : hapuskan

 

Pasal 112Setiap orang dilarang memberikan fasilitas dan identitas kepada penghuni dan/atau pemilik rumah, perumahan, dan/atau perumahan yang dibangun di luar fungsi dan pemanfaatan ruang serta di luar kawasan perumahan dan permukiman.

Pelanggaran atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 127

 

Pasal ini mengabaikan . Ketentuan tersebut melanggar Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 berbunyi Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen Kependudukan dan pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.bahwa admintrasi kependudukan telah mengakomodir warga Negara rentan termasuk didalamnya adalah orang-orang terlantar sebab pendekatan yang digunakan adalah identitas perumahan hak warga Negara.

Selain hal tersebut, pendataan warga merupakan pekerjaan rumah bagi Negara. masih ingatkan kita ketika Pemilu 2009, bagaimana perdebatan jumlah pemilih. berbeda yang digunakan oleh KPU dan Menteri dalam negeri. pasti akan selalu ada perbedaan jika ada pembatasan terhadap hak atas identitas.

“dapet KTP kok susahnya minta ampun, giliran Pemilu di data-data”

Rekomendasi : dihapuskan

Pasal 118 ayat 1Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa melalui alternative penyelesaian sengketa.

 

lingkup penyelesaian hukum tidak saja pada wilayah pengadilan umum namun bisa pada wilayah pengadilan administrasi

RUU Berpotensi Melanggar Hak Atas Perumahan dengan Penggusuran Paksa

  1. RUU mengatur secara tegassetiap orang dilarang menolak dan/atau menghalang-halangi kegiatan relokasi rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat dipidana maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000. Hal tersebut merupakan legitimasi untuk menggusur paksa masyarakat yang dianggap pemerintah tidak patut tinggal di lokasi rumah yang ditempatinya. Akhirnya banyak masyarakat akan dilanggar hak atas perumahannya.
  1. RUU ini juga tidak mengatur mengenai penggusuran rumah dalam hal untuk kepentingan publik, bagaimana hak warga dan bagaimana caranya yang sesuai dan tidak melanggar hak asasi manusia. Seharusnya RUU ini mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Komentar Umum No. 7 tahun 1997 Kovenan Intenasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengenai penggusuran paksa. Hal tersebut dikarenakan Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 sehingga segala ketentuan yang terkait dengan hak-hak ekonomi, social dan budaya dalam hal ini hak atas perumahan (Pasal 11 ayat (1) Kovenan) harus mengacu kepada kovenan dan komentar umumnya.
  1. Dalam komentar umum No. 7 pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dinyatakan bahwa pengusiran atau penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Pengusiran paksa berakibat pada dilanggarnya hak-hak sipil dan politik, misalnya hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak diusiknya privasi, keluarga, dan rumah, dan hak untuk menikmati kepemilikan secara tenteram.
  1. Komentar umum dalam poin 9 mewajibkan undang-undang yang terkait dengan pengusiran mesti meliputi ukuran-ukuran yang (a) memberikan peluang rasa aman bagi para pemilik rumah dan tanah, (b) sejalan dengan kovenan, dan (c) dirancang untuk secara ketat mengendalikan berbagai keadaan dimana pengusiran dapat saja terjadi.
  1. Dalam kasus-kasus dimana pengusiran dinilai dapat dibenarkan, pengusiran harus dilaksanakan sejalan dengan ketetapan-ketetapan dari hukum hak asasi manusia internasional yang relevan dan dengan prinsip-prinsip umum kerasionalan dan keproporsionalan. Komite mempertimbangkan bahwa perlindungan prosedural yang harus diterapkan berkaitan dengan pengusiran paksa meliputi:
  1. sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;
  2. pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran;
  3. informasi mengenai pengusiran-pengusiran yang diajukan, dan, bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau rumah itu, yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi semua orang yang terimbas;
  4. khususnya jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran;
  5. semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat;
  6. pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang yang terimbas;
  7. ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan
  8. ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan.
  1. Selain itu Pengusiran tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah atau rawan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya. Dimana orang-orang yang terimbas tidak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka sendiri, Negara harus menerapkan segala ukuran yang tepat, untuk memaksimalkan sumber daya tersedia, untuk memastikan bahwa perumahan, pemukiman, atau akses alternatif atas tanah yang produktif tersedia;

contoh pasal lain yang berkait dengan pengusiran paksa

Pasal 84 ayat (1)Peremajaan permukiman kumuh dilakukan dengan:

  1. menertibkan lokasi permukiman kumuh sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang;
  2. membangun sarana, prasarana, dan utilitas umum yang memadai;
  3. memperbaiki kondisi rumah sesuai dengan standar perumahan yang sehat;
  4. membangun perumahan yang sesuai dengan standar kesehatan dan kelayakan;
  5. konsolidasi tanah;
  6. mengintegrasikan perumahan dengan sentra perekonomian terdekat; dan/atau
  7. merelokasi penghuni permukiman kumuh ke tempat yang lebih layak;
Peremajaan tidak memiliki hubungan dengan penertiban. sehingga tahapan pada peremajaan tidak termasuk kepada penertiban. pemahaman dari peremajaan adalah yang sudah ada di tata ulang kembali sehingga menadi lebih baik.Rekomendasin : dihapuskannya Pasal 84 ayat (1) huruf a
Pasal 84 ayat (2)Penertiban lokasi permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia Penting untuk memperjelas prinsip-prinsip Hak Asasi yang dimaksudRekomendasi : memasukan ketentuan Komentar umum nomor 7 dari Konvensi Hak-Hak Ekosob :

Perlidungan prosedural yang tepat dan proses yang diharapkan adalah dua aspek penting dari hak asasi manusia, tetapi terutama penting dalam kaitannya dengan persoalan seperti pengusiran paksa yang secara langsung memunculkan sejumlah besar hak yang diakui dalam kedua Perjanjian Internasional atas Hak Asasi Manusia. Komite mempertimbangkan bahwa perlindungan prosedural yang harus diterapkan berkaitan dengan pengusiran paksa meliputi:

  1. sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;
  2. pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran;
  3. informasi mengenai pengusiran-pengusiran yang diajukan, dan, bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau rumah itu, yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi semua orang yang terimbas;
  4. khususnya jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran;
  5. semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat;
  6. pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang yang terimbas;
  7. ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan
  8. ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan.

Negara harus memastikan, sebelum pelaksanaan pengusiran, terutama yang melibatkan kelompok-kelompok besar, bahwa seluruh alternatif yang tersedia telah dijajaki dalam pembicaraan dengan orang-orang yang terimbas, dengan tujuan untuk menghindari, setidaknya meminimalkan, penggunaan kekerasan. Pemulihan atau prosedur hukum harus disediakan bagi mereka yang terkena dampak perintah pengusiran. Negara harus juga mempertimbangkan bahwa segenap individu terkait mempunyai hak atas kompensasi yang layak untuk properti apa pun, baik pribadi maupun nyata, yang terimbas

 

Perumahan layak bagi perempuan

 

  1. Data Susenas, sebagaimana diungkapkan dalam Dokumen Bappenas “Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia”[3] bahwa proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, di perkotaan hanya mencapai 49,82% dan di pedesaan hanya mencapai 45, 72%, sehingga proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak di perkotaan dan perdesaan mencapai 47,71 % di tahun 2009. Dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa bahwa proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan adalah 69, 51% (Susenas 2009) dan di perdesaan hanya mencapai 33, 96% (Susenas 2009). Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan adalah 51.19 % (Susenas 2009).
  1. Jika dikaitkan dengan fungsi reproduksi perempuan yaitu hamil dan melahirkan, menyusui, dan peran tradisional perempuan, penyediaan makanan keluarga dan perawatan seluruh rumah beserta anggota rumah tangga di dalamnya, rumah merupakan tempat utama perempuan, sekaligus tempat bertumpuknya beban hidup perempuan. Semakin buruk kondisi perumahan dan permukiman, akibat ketiadaan air bersih, sanitasi, listrik, buruknya jalan lingkungan dan jauhnya jarak dari rumah menuju tempat pendidikan dasar dan pasar, maka semakin berat beban kerja perempuan. Akibat lanjut dari beratnya beban kerja perempuan adalah menurunnya derajat kesehatan perempuan dan meningkatnya tekanan mental (stress), yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pada tingginya tingkat kesakitan dan angka kematian ibu melahirkan.
  1. RUU Perumahan dan Permukiman belum mengatur secara spesifik mengenai kebutuhan khusus perempuan untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah, perumahan dan permukiman, RUU ini lebih mengatur mekanisme kepemilikan dan pembangunan perumahan dan permukiman, namun tidak memberikan pengakuan terhadap hak atas perumahan yang layak dan tidak mengatur jaminan pemenuhan atas hak tersebut, termasuk mengatur secara khusus akses perempuan terhadap hak kepemilikan atas tanah, perumahan dan permukiman. Dimana Pemenuhan perumahan bagi perempuan dapat di lakukan melalui tindakan afirmatif, Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28H.
  1. RUU Perumahan dan Permukiman belum mengatur secara psesifik hak perempuan atas kepemilikan (right to property) terhadap sumber daya. Padahal Realita menunjukkan kelompok perempuan merupakan kelompok yang paling rentan untuk dapat mengklaim hak atas kepemilikan termasuk kepemilikan rumah. Diskriminasi secara kultural dan struktural masih menjadi hambatan terbesar kelompok perempuan untuk dapat menikmati hak kepemilikan atas perumahan.
  1. RUU Perumahan dan Permukiman tidak mengatur mengenai pembangunan Shelter (rumah aman) bagi korban-korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. Seharusnya konsep perumahan tidak terbatas pada kepemilikan rumah secara pribadi namun harus dimaknai secara luas meliputi rumah untuk kepentingan publik.
  1. RUU Perumahan dan Permukiman tidak ada harmonisasi dengan peraturan perundangan setingkat dengannya, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Rumah yang layak untuk anak

  1. Saat ini, hak anak telah mendapatkan jaminan perlindungan di bawah rezim hukum hak asasi manusia (HAM) internasional. Perlindungan hak anak untuk menikmati permukiman yang layak di awali dengan ditetapkan Deklarasi Hak Anak (Declaration on the Rights of the Child) pada 1959. Prinsip 4 dari deklarasi ini menyatakan bahwa: Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan nutrisi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan medis;
  1. Selanjutnya Prinsip 2 juga mengatur hal senada bahwa: Anak harus menikmati perlindungan khusus, dan harus diberikan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan cara yang lain guna mengembankan fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan ini maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang penting.
  1. RUU Perumahan belum mengatur secara khusus hak-hak kelompok rentan terhadap hak atas perumhan dan permukiman yang layak sesuai dengan kebutuhan yang bersifat khusus. Kebutuhan spesifik tersebut harus melihat pada karakteristik yang melekat pada setiap kelompok rentan. Menurut Human Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah :

a.  Pengungsi (Refugees);

b.  Pengungsi dalam negeri (Internally Displaced Persons/IDPs);

c.  Kelompok minoritas (National Minorities);

d.  Pekerja Migran (Migrant Workers);

a.  Masyarakat adat (Indigenous Peoples);

b.  Anak (Children); dan

c.  Perempuan (Women).

  1. RUU Perumahan belum melihat hak-hak khusus yang secara spesifik untuk menjamin pemenuhan hak-haknya agar hidup secara bermartabat sehingga pasal-pasal dalam RUU iniluput mengakomodasi hak-hak spesifik mereka. Artinya pemegang kewenangan legislatif telah melakukan pelanggaran HAM karena secara sistematis dan struktural menutup akses penikmatan hak-hak mereka. RUU tersebut juga belum memperhatikan pemenuhan hak perumahan yanglayak bagi anak yang termasuk kelompok rentan. Kelompok ini harus mendapatkan perlakuan khusus oleh negara. Kelompok ini disebut dengan Anak dalam situasi khusus (children in need of special protection). Mengacu pada Komite Hak Anak PBB terdapat setidak-tidaknya 4 (empat) kelompok anak yang termasuk kategori ini[4] :
  2. Anak-anak dalam situasi darurat (children in situation of emergency), yakni pengungsi anak (children refugee) baik pengungsi lintas negara maupun pengungsi dalam negeri (internallydisplaced people)[5]dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata (children in situation of armed conflict)[6]
  3. Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi eksplotasi ekonomi[7], penyalahgunaan obat (drug abuse)[8], eksplotasi seksual[9], perdagangan anak (trafficking[10]), dan ekploitasi bentuk lainnya[11]
  4. Anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the Law)[12]
  5. Anak yang berasal dari masyarakat adat dan kelompok minoritas (children from indigenous people and minorities)[13]
  1. Dengan begitu RUU Perumahan dan Permukiman harus memasukkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak sebagai asas-asas yang melandasi operasionalisasi dan implementasi norma-norma yang diatur dalam RUU tersebut sehingga kepentingan dan kebutuhan anak yang spesifik dan khas dapat terpenuhi. RUU Perumahan dan Permukiman harus mengatur kebutuhan khusus dari kelompok rentan dan anak dalam situasi khusus agar mereka tidak terhambat dalam menikmati hak untuk mendapatkan rumah yang layak;

Memberdayakan masyarakat

 

  1. Pembangunan perumahan secara formal perlu mengindahkan pula kebutuhan lokal dan kepantasan harga jual, terutama untuk segmen sosial-ekonomi menengah ke bawah.  Untuk segmen tersebut perlu ada perlakuan khusus di bawah pengawasan multi pihak (pemangku kepentingan) sehingga terjadi mekanisme yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Berbagai upaya yang mendukung kebutuhan perumahan bagi masyarakat di sektor informal dan berpenghasilan rendah (yang tetap dan tidak tetap) telah diupayakan di masa lalu, tetapi seolah tidak berbekas karena tidak mendapatkan dukungan serius dari pemerintah, apalagi bila kegiatan tersebut dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, di antaranya:

a.  Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Kelompok (P2BPK)

b.  Pembangunan Perumahan melalui Koperasi (PPMK)

c.  Dukungan untuk Prakarsa Komunitas dalam Pembangunan Permukiman (CoBILD)

d.  Sistem Pendukung untuk Perbaikan Perumahan dan Permukiman Kumuh (SUF)

e.  Berbagai inisiatif oleh kelompok seperti Kelompok Arisan Rumah di Bandung

  1. Dukungan jejaring keahlian dan masyarakat peduli perumahan untuk prakarsa komunitas (Bale Daya Perumahan/Housing Resource Center)

g.  Forum Permukiman Nasional dan Forum Permukiman Jakarta.

  1. Dengan cara pandang dan pendekatan seperti yang diuraikan dalam RUU tersebut, akan terjadi marjinalisasi terhadap kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman secara swadaya yang selama ini menjadi tulang punggung penyediaan perumahan dan permukiman terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Hal ini tentu saja akan menghambat terwujudnya amanat undang-undang itu sendiri, yaitu menunaikan tanggung jawab pemerintah merumahkan rakyat Indonesia sesuai dengan kebutuhannya secara layak dan terjangkau
  1. Visi “merumahkan rakyat” jelas berbeda dengan membangun “perumahan untuk rakyat”, yang pertama berorientasi kepada proses bersama rakyat, yang kedua menyediakan produk rumah (fisik) untuk rakyat. Sehingga pendekatan pertama berorientasi pada proses memampukan rakyat untuk mewujudkan rumah yang sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan pendekatan kedua jelas berorientasi pada proyek-proyek fisik atau binis perumahan yang umumnya melihat rumah sebagai komoditas. Dengan pendektan kedua, aspek keterjangkauan rakyat untuk memperoleh rumah idamannya semata-mata hanya dilihat secara prosedur formal perbankan, tidak sebagai sebuah upaya yang dinamik untuk mewujudkan rumah yang sesuai dengan kemampuan ekonominya.
  1. Dalam menerapkan pendekatan kedua pun RUU ini belum memiliki kemampuan untuk menyalurkan produk-produk yang diprogramkan melalui delivery system yang mengenali kondisi lapangan, terutama profil kamampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor informal yang seringkali penghasilannya rendah dan tidak tetap, bahkan tidak menentu. Sehingga di masa lalu hal ini selalu menjadi peluang untuk kelompok yang lain (yang bukan sasaran program) untuk mengambil produk yang ditawarkan oleh program pemerintah.

Kondisi Naskah Akademis landasan RUU Perkim yang diusulkan oleh DPR-RI tahun 2010

45.   Identifikasi masalah yang dirumuskan dalam Naskah akademis belum menyentuh akar permasalahan pokok kondisi perumahan dan permukiman yang terjadi saat ini di indonesia; Dengan demikian alur pikir penyelesaian permasalahan dan arahan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang tercantum dalam pasal-pasal RUU Perumahan dan Permukiman sebagai penyempurnaan UU no 4 tahun 1992, menjadi tidak tajam dan tidak menyelesaikan akar permasalahan yang sesungguhnya. Bahkan cenderung menimbulkan konflik horizontal disetiap pelaku penyelenggaraan/pembangunan perumahan dan permukiman;

Perbandingan rasionalisasi akar permasalahan yang dimuat dalam Naskah Akademis RUU dimaksud, tersaji dihalaman berikut;

Naskah Akademis usulan DPR – RI Rasionalisasi – Faktual
Permasalahan utama di bidang Perumahan Rakyat adalah :

a.     backlog perumahan nasional lebih dari 8 juta unit rumah,

b.     lemahnya daya beli masyarakat sebagai akibat rendahnya pendapatan per kapita nasional,

c.     alokasi subsidi th 2010 senilai 0.25% dari APBN belum mencukupi standar ideal sebesar minimal 1 % dari APBN;

 

Dengan demikian, permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pem-bangunan perumahan dan permukiman, terutama menyangkut penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dapat dirinci sebagai berikut:

 

1. Hanya mengatur aspek-aspek teknis dan kurang memperhatikan aspek administratif.

 

2. Asas kesejahteraan belum tercermin dan diperlukan definisi kesejahteraan dalam konteks perumahan dan per-mukiman.

 

3. Tidak jelasnya tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.

 

4. Peran serta masyarakat belum diatur secara konkrit.

 

5. Sanksi pidana hanya ditujukan kepada pelaku dan penyelenggara, belum ada pengaturan mengenai penggunaan dan pengelolaan, serta pengawasan dan  pengendalian.

 

Permasalahan utama butir a, b, c dalam Naskah Akademis yang diusulkan oleh DPR- RI pada kenyataannya  diakibatkan oleh karena:

1.   UU no 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman sudah tidak sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia pasca krisis moneter dan pasca pemerintahan orde baru, belum memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan Hak Warga Negara Indonesia sesuai UUD 45 secara komprehensif dan belum terintegrasi dengan peraturan perundangan terkait lainnya;

2.  Kebijakan pemerintah di bidang perumahan hingga saat ini masih berpihak kepada sektor industri (komoditi investasi yang dibangun oleh pengembang) tidak kepada rumah yang dibangun secara swadaya. Padahal 85% dari perumahan di Indonesia dibangun oleh masyarakat secara swadaya. *) Kondisi saat ini, mayoritas ijin-ijin penguasaan dan kepemilikan lahan perumahan mayoritas sudah dikuasai oleh pengembang, sehingga kesulitan  yang dihadapi dalam pengembangan perumahan swadaya adalah masyarakat tidak dapat membeli tanah & membangun secara formal. Realitanya  kemampuan pihak pengembang dan pemerintah dalam pembangunan perumahan per-tahunnya sangat terbatas (contoh: di Jabodetabek);

3. Belum pernah adanya PP..**) yang menjabarkan UU tentang arahan kebijakan penyelenggaraan pembangunan Perumahan Rakyat secara komprehensif, antara lain yang mencakup:

a.  pembagian  peran/ tugas dan kewenangan, serta alokasi anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat  dalam  penyelenggaraan Perumahan Rakyat terkait UU Otonomi Daerah;

b.  pembagian peran/tugas, wewenang,  dan peningkatan sumberdaya dalam struktur organisasi Kemenpera sendiri,  khususnya dalam bidang perumahan swadaya dan perumahan formal. Demikian pula halnya di tingkat pemerintah daerah;

c.   pengaturan kebijakan  pertanahan, antara lain: peran dan wewenang kelembagaan, maupun teknis  pelaksanaan   ‘land banking’ dan ‘konsolidasi tanah’ bagi penyelenggaraan perumahan rakyat. Termasuk ketentuan pembatasan penguasaan dan kepemilikan lahan oleh pengembang;

d.  pengembangan  aspek  pembiayaan bagi  perumahan rakyat yang diselenggarakan khususnya secara swadaya;

e.  penjabaran  diberlakukannya  insentif  dan  dis-insentif dalam penyelenggaraan perumahan rakyat formal yang dibangun oleh pengembang dan swadaya oleh masyarakat luas;

f.    Sanksi     pidana     dan    perlindungan   yang   adil diterapkan  bagi lintas pelaku penyelenggaraan perumahan;

4.   Belum  ada  pemerintah  daerah   yang  memiliki  Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Permukiman, sejak diberlakukannya UU no. 4 th 1992 hingga saat ini;

5.  Ketidakberlanjutan  program  penyelenggaraan perumahan rakyat, akibat tugas dan kewenangan kelembagaan di Pemerintah Pusat sering berubah, sesuai pergantian  pimpinan Negara RI, khususnya perubahan kelembagaan, pembagian peran dan APBN antara Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum; (kedua kementerian tersebut pernah digabung menjadi Kimpraswil dan kemudian dipecah kembali);

6.  Dalam UU no. 4 tahun 1992 tidak memuat ketentuan keharusan dan jangka waktu penyusunan PP dan Perda tentang Perumahan dan Permukiman;

*)  Nara Sumber: Ir. Dodo Juliman, Konsultan, mantan Kepala UN-Habitat Indonesia perioda 2002-2010;

**) Diakui oleh Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Zulfi S.Koto: … “sebab penjabaran UU no. 4 th 1992 tersebut hanya terdiri dari dua peraturan pemerintah (PP) yang tidak berkaitan erat dengan perumahan rakyat”;

 

Kesimpulan

 

Mengingatkan kembali, bahwa perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan yang mendasar dari seorang manusia sehingga perlu mencermati lebih dalam lagi akan hal-hal yang berkaitan dengannya. Terhadap Rencana RUU Perkim ini, koalisi berpandangan bahwa :

  1. Perlu pengkajian dan pembahasan ulang, sejak penyusunan naskah akademis hingga pengaturan pasal demi pasal RUU Perumahan dan Permukiman sebagai upaya Harmonisasi dengan peraturan perundangan nasional dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia
  2. Memastikan adanya jaminan hak atas perumahan yang layak bagi setiap orang, memberikan perlindungan bagi korban pelanggaran hak atas perumahan dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang melanggar hak atas perumahan yang layak.
  3. Dilakukan sosialisasi dan konsultasi seluas-luasnya bagi sebanyak mungkin warga negara Indonesia di semua wilayah untuk memperoleh masukan ataupun usulan dari berbagai kalangan masyarakat.
  4. Menangguhkan/menunda pengesahan terhadap RUU Perkim sebelum diakomodirnya masukan-masukan dari masyarakat luas.

————————————  0 ———————————-


[2] Secara internasional telah ada berbagai kesepakatan tentang bahan bangunan khususnya pelarangan asbes, seperti dari WHO, ILO, EU, International Organization for Standarization (ISO), serta Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and  their Disposal. Jika penggunaan asbes tidak dihentikan, dikuatirkan Indonesia akan segera mengalami ledakan asbestosis (tumor paru-paru) dan mesothelioma, yaitu kanker yang menyerang rongga dada, paru-paru dan perut yang komplikasi dengan TBC. Asbestos jika masuk ke dalam paru-paru akan melekat atau menusuk sel paru-paru, tetap di sana karena tubuh tidak dapat menghancurkannya. Jika asbestos dalam paru-paru mengendap setelah dua sampai lima tahun kemudian maka akan banyak sel mati dan mengakibatkan tidak dapat bernapas

[3] Buku : Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia, Kementrian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, September 2010

[4] Lihat Overview of the reporting procedured : 24/10/94 CRC/C/33

[5] Lihat Pasal 22 Konvensi Hak Anak (KHA)

[6] Lihat Pasal 38 KHA

[7] Lihat Pasal 32 KHA

[8] Lihat Pasal 33 KHA

[9] Lihat Pasal 34 KHA

[10] Lihat pasal 35 KHA

[11] Lihat Pasal 36 KHA

[12] Lihat Pasal 37, 39, dan 40 KHA

[13] Lihat Pasal 30 KHA

kertas posisi RUU Perkim REVISED