By Alghiffari Aqsa, S.H.

Pendidikan merupakan aspek penting dalam sebuah bangsa, oleh karena itulah pendidikan diatur dalam konstitusi Indonesia. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea ke-4 jelas dikatakan bahwa salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian dalam 31 UUD NRI tahun 1945 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak dasar dan hak konstitusional setiap warga Negara dimana Negara bertanggungjawab menyediakan hak dasar tersebut.

Walaupun sudah di atur dalam konstitusi Negara, kondisi pendidikan Indonesia masih sangat menyedihkan. Berdasarkan data statistic Departemen Pendidikan Indonesia, pada tahun 2006 dari total anak usia sekolah yang ada di Indonesia sebesar 84,353,000 anak, ada sebanyak 34,909,048 anak usia sekolah (5-24 tahun) yang tidak bersekolah, dimana 35,78% diantaranya tidak bersekolah karena alasan kurangnya biaya serta 23,56% harus bekerja baik untuk memenuhi biaya pendidikannya agar tetap dapat bersekolah maupun dipekerjakan oleh orang tuanya untuk menghidupi keluarganya. Selain itu, berdasarkan data Unesco Institute for Statistic, pada tahun 2006 hanya 17 % usia pendidikan tinggi yang menikmati pendidikan tinggi dan hanya 60% usia sekolah menengah yang menikmati sekolah menengah.

Belum lagi masalah tersebut di atas terselesaikan, ancaman terhadap pendidikan kemudian datang dengan disetujui oleh DPR Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) pada tanggal 17 Desember 2008 dimana kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 walaupun banyak protes dari masyarakat karena UU BHP dianggap tidak membuat pendidikan Indonesia lebih baik melainkan menjadi lebih terpuruk. Protes tersebut sangat beralasan karena UU BHP sangatlah bertentangan dengan cita-cita pendidikan yang tertuang dalam UUD NRI 1945 dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia pada 28 Oktober 2005.

UU BHP melepaskan tanggung jawab Negara atau privatisasi sektor pendidikan

Sejalan dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dalam Undang-Undang BHP Pasal 40 ayat (2) Pemerintah berupaya melepaskan tanggungjawabnya dalam mendanai pendidikan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk pendidikan menengah pemerintah menanggung sedikitnya 1/3 biaya operasional (Pasal 41 ayat (1) UU BHP), dan untuk pendidikan tinggi pemerintah paling sedikit ½ biaya operasional pendidikan tinggi (Pasal 41 ayat (6) UU BHP). Artinya negara akan lepas tanggungjawab jika telah menyediakan batas minimal biaya operasional tersebut dan masyarakat tidak dapat menuntut lebih, kekurangan dana menjadi tanggungjawab badan hukum pendidikan. Selain itu dana yang diberikan pemerintah diberikan dalam bentuk hibah dimana badan hukum pendidikan diharuskan kompetetitif dalam mengajukan proposal hibah (Pasal 41 ayat (10) UU BHP), jadi tidak semua badan hukum pendidikan mendapatkan bantuan.

Komersialisasi pendidikan

UU BHP memberikan peluang kepada institusi pendidikan (terutama perguruan tinggi) untuk mencari alternatif pendanaan dengan cara melakukan investasi dalam bentuk portofolio (Pasal 42 ayat (1) UU BHP), mendirikan badan usaha berbadan hukum (Pasal 43 ayat (1) UU BHP), dan meminta sumbangan pendidikan dari masyarakat/swasta (Pasal 45 ayat (1) UU BHP). Selain itu karena pemerintah hanya menanggung ½ biaya operasional pendidikan tinggi dan 1/3 biaya operasional pendidikan menengah maka sisa biaya operasional tentunya akan dibebankan kepada masyarakat untuk pemenuhannya, bentuk pembebanan tersebut adalah dengan mahalnya biaya kuliah dan biaya awal masuk kuliah. Saat ini dibeberapa perguruan tinggi, biaya masuk perguruan tinggi yang bisa mencapai dua ratus juta rupiah dan biaya per semester bisa mencapai 15 juta rupiah.

Miskin tidak bisa sekolah, sekolah bisa menjadi miskin

Berdasarkan Pasal 46 dikatakan bahwa badan hukum pendidikan wajib menerima warga Negara yang tidak mampu paling sedikit 20% dari keseluruhan peserta didik yang tidak mampu serta memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu sedikitnya 20%. Badan hukum pendidikan dapat lepas tangan dan tidak dapat diberi sanksi jika sudah memenuhi kewajibannya menerima 20% peserta didik yang tidak mampu dan memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada peserta didik yang kurang mampu walaupun kenyataannya calon peserta didik dan peserta didik yang tidak mampu melebihi 20%. Akhirnya orang tidak mampu yang beruntung dapat bersekolah, yang tidak beruntung akan berhenti sekolah atau menjadi miskin karena harus berhutang dan menjual harta bendanya untuk bisa bersekolah.

Selain hal tersebut di atas ada berbagai permasalahan lain seperti adanya peluang guru akan dipekerjakan dengan sistem kontrak (Pasal 55 ayat (3) UU BHP), tidak proporsionalnya siswa atau mahasiswa dalam organ pemangku kepentingan sehingga tidak dapat berkontribusi dalam penentuan arah kebijakan institusi pendidikan, padahal siswa atau mahasiswa adalah elemen yang paling merasakan dampak dari kebijakan (Pasal 18 ayat (2) UU BHP), peluang korupsi yang besar pada Pasal 38 karena dikatakan hasil penggunaan kekayaan Negara yang berbentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan dianggap tidak termasuk penerimaan bukan pajak dan lebih buruknya lagi badan hukum pendidikan dapat dipailitkan sebagaimana badan usaha pada umumnya (Pasal 57 huruf b dan c UU BHP).

UU BHP dan rencana liberalisasi pendidikan

Berdasarkan Naskah Akademik RUU BHP, tujuan UU BHP adalah menjadikan pendidikan sebagai ranah otonom untuk menjawab tantangan globalisasi. Tantangan globalisasi tersebut dinilai dapat dijawab dengan adanya liberalisasi pendidikan.

Dalam kesimpulan poin 1.3 Naskah Akademik RUU BHP dikatakan bahwa BHP merupakan badan hukum privat atau badan hukum keperdataan. Sebagai badan hukum keperdataan, BHP dapat terhindar dari campur tangan Negara (pemerintah), sehingga BHP merupakan badan hukum yang otonom. Selain itu dalam poin 1.4 disebutkan bahwa sebagai badan hukum yang otonom atau lepas dari campur tangan Negara (pemerintah), maka BHP adalah badan hukum yang cocok untuk menjamin otonomi perguruan tinggi maupun sekolah/madrasah.

Jika ditinjau kebelakang, maka liberalisasi pendidikan berasal dari kesepakatan di General Agreement on Trade in Services (GATS) dimana pendidikan dimasukkan sebagai salah satu sektor jasa sehingga Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kesepakatan tersebut. Oleh karena itu dibentuklah UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU BHP. UU BHP juga muncul dengan adanya program Bank Dunia dengan nama Indonesia Managing Higher Education for Relevance dan Efficiency (IMHERE), dimana Indonesia mendapatkan pinjaman sebesar $50.000.000.  Program tersebut bertujuan menjadikan pendidikan lebih evisien tanpa adanya intervensi dari pemerintah dan salah satu kunci indikatornya adalah adanya Badan Hukum Pendidikan. Jadi jelas bahwa tujuan dibentuknya UU BHP adalah untuk melepaskan tanggungjawab Negara terhadap pendidikan atau meliberalisasikan pendidikan, bukan bertujuan menjawab tantangan globalisasi.

Kita semua sudah melihat bagaimana kehancuran sistem perekonomian Liberal di seluruh dunia dan segala akibat yang ditimbulkannya. Apakah kita harus menunggu kehancuran sistem pendidikan liberal yang saat ini berjalan di Indonesia dan menanggung segala akibatnya?

Amerika Serikat memiliki sistem pendidikan yang liberal/otonom karena Konstitusi Amerika tidak menyebutkan soal pendidikan, jadi pemerintah Federal Amerika Serikat tidak punya mandat untuk mengontrol atau mengadakan pendidikan untuk masyarakat walaupun dibeberapa hal terdapat kebijakan dari pusat misalnya dalam menghilangkan pendidikan yang diskriminatif berdasarkan ras. Namun sekalipun liberal/otonom, di Amerika Serikat lebih 50% dari mahasiswa yang masuk perguruan tinggi memperoleh bantuan keuangan dalam bentuk beasiswa, penghapusan sebagian atau seluruhnya pembayaran di sekolah, pemberian pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah dan lapangan pekerjaan. Bandingkan dengan UU BHP yang hanya mencangkup 20 % dari peserta didik yang tidak mampu. Kesimpulannya adalah sistem pendidikan yang dimiliki oleh Indonesia lebih liberal dari Negara AS yang sangat liberal sekalipun.

Adanya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dilengkapi dengan disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, pendidikan di Indonesia bukan lagi diadakan dengan tujuan membentuk manusia seutuhnya namun diarahkan ke manusia siap kerja yang memenuhi kebutuhan pasar, kemana pasar bergerak maka pendidikan harus mengikuti di belakangnya. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan bukanlah merupakan jawaban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal meningkatkan daya saing, seharusnya reformasi birokrasi dan kurikulum adalah jawaban yang tepat bukannya memprivatisasi pendidikan dan mempersempit akses pendidikan seperti yang tergambar dari adanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.

Dalam butir 6 General Comment E/C.12/1999/10, 8 Desember 1999 terdapat empat ciri-ciri penting dalam pemenuhan hak atas pendidikan, yaitu tersedianya segala fasilitas pendidikan (available), pendidikan dapat diakses secara fisik, ekonomi dan tanpa diskriminasi(accessible), pendidikan dapat diterima karena relevan dengan budaya peserta didik, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik (acceptable), dan pendidikan harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat (adaptable). UU BHP yang mempersempit akses warga Negara terhadap pendidikan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, dimana negara diwajibkan memenuhi (fulfill) hak warga negara atas pendidikan dan penyediaan pendidikan mengarah kepada pendidikan cuma-cuma sampai pendidikan tinggi.

Pemerintah juga telah gagal mengambil langkah yang tepat seperti yang diisyaratkan oleh kovenan, gagal mengubah atau mencabut undang-undang yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kewajiban dalam kovenan, gagal memberlakukan undang-undang atau melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk melaksanakan ketetapan dalam Kovenan, serta gagal memperhitungkan kewajiban hukum internasionalnya dalam bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ketika mengadakan dengan organisasi internasional dengan adanya perjanjian dengan GATS dan adanya program IMHERE World Bank.

Pemilu dan Kebijakan Pendidikan

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan disetujui dengan bulat oleh seluruh fraksi di DPR. Jika melihat kondisi saat ini dimana berdasarkan hasil pemilu legislative, seluruh partai yang menyetujui Undang-Undang BHP tersebut masih menjadi partai yang dominan yang akan duduk di DPR dan pemerintahan nantinya, tentunya kita boleh pesimis bahwa pendidikan di Indonesia dalam lima tahun ke depan tidak akan ada perubahan seperti yang kita cita-citakan, yaitu pendidikan yang adil dan gratis untuk semua warga Negara yang bertujuan untuk membebaskan warga Negara dan membangun manusia seutuhnya. Adanya dua partai baru yang akan duduk di DPR pada tahun 2009-2014 pun tidak akan membawa perubahan besar dalam kebijakan pendidikan, karena keduanya hanya memperoleh sekitar 8 % suara. Belum lagi kedua partai tersebut tidak mempunyai visi pendidikan yang jelas dalam program-program partainya. Kampanye Gerindra menolak UU BHP pun sangat diragukan karena tidak ada trackrecord yang jelas mengenai visi pendidikan pada kader partainya sehingga kampanye tersebut tidak lain adalah hanya sekedar menarik simpati masyarakat semata.

Melihat kondisi tersebut di atas, harapan yang tersisa saat ini adalah di tangan Mahkamah Konstitusi lewat judicial review UU BHP dan UU Sisdiknas. Oleh karena itu LBH Jakarta terus berusaha mendukung judicial review yang dilakukan oleh 3 pemohon yang saat ini sedang melakukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Timbul pertanyaan bagaimana jika Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review tersebut?

Masyarakat harus memiliki kesadaran kritis bahwa pendidikan adalah hak konstitusionalnya dan Negara harus menyediakan pendidikan dengan adil kepada seluruh warga negaranya. Jika telah terdapat kesadaran kritis, maka masyarakat tidak akan menyerah menuntut haknya atas pendidikan, sehingga entitas UU BHP dan UU Sikdinas pun dapat dikesampingkan atau pembuat kebijakan justru akan mencabut UU tersebut karena terdesak oleh tuntutan masyarakat yang kritis. Oleh karena itu seluruh elemen masyarakat harus bersatu dalam memperjuangkan hak atas pendidikan tersebut dan mengkampanyekan kesadaran kritis kepada seluruh masyarakat. Jangan pernah menyerah karena pendidikan adalah hak.

Daftar Pustaka:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

Dananjaya Utomo. Sekolah Gratis. Cet.I. Jakarta: Paramadina, Oktober 2005.

Damanik Jayadi dkk. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan. Cet. I. Jakarta: Komnasham, 2005.

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Raol Wallenberg Institute o f Human Rights and Humanitarian Law bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2001.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2006.

Nur Agustiar Syah. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Cet. I. Bandung: Lubuk Agung, Maret 2001.

Pusgerak BEM UI 2007, Pusgerak BEM UI 2008, Rachman Yustisia, Kautsar Riumas, Arlinkasari Fitri. Kajian UU Badan Hukum Pendidikan. Pusgerak BEM UI tahun 2007

Rukmini Mimin dkk. Pengantar Memahami Hak Ekosob. Cet I. Jakarta: PATT