Dari penelitian dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang sekaligus menjawab pokok permasalahan dari penelitian. Kesimpulan tersebut adalah:

  1. Bahwa telah cukup banyak instrumen hukum nasional dan hukum internasional yang benar-benar menjamin hak atas pendidikan, seperti dalam konstitusi, UU HAM, DUHAM, dan juga UU N0. 11 Tahun 2005. Bahkan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengatur hak atas pendidikan sangat progresif dari segi aksesibilitas karena negara diwajibkan menyediakan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi secara cuma-cuma, walaupun disebutkan realisasi pendidikan cuma-cuma untuk pendidikan tinggi dilaksanakan secara bertahap.
  2. Bahwa kondisi riil dari pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dikarenakan banyaknya kebijakan pemerintah yang justru menghambat akses seseorang atas pendidikan, seperti kebijakan kampus Badan Hukum Milik Negara, UU Badan Hukum Pendidikan dan UU Sikdiknas yang memberikan otonomi atau memprivatisasi bidang pendidikan sehingga penyelenggara pendidikan punya kewenangan untuk menarik biaya operasional yang cukup besar dari masyarakat dan memiliki ujian masuk yang mahal dan berlapis-lapis. Akibatnya orang tidak mampu secara ekonomi sulit menikmati pendidikan. Anggaran pendidikan yang sudah mencapai 207 Triliun atau 20% lebih dari APBN tidak sanggup memberikan akses yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menikmati pendidikan.
  3. Tingginya angka anak usia yang tidak bersekolah karena tidak mampu (60% dari 34,909,048 anak), tinggnya angka Drop out siswa SD sebesar 3,17 % pada 2006 dan 245,614 orang pada tahun 2008, rendahnya usia usia pendidikan tinggi yang menikmati pendidikan tinggi (17 %), hanya 60% usia sekolah menengah yang menikmati sekolah menengah, serta angka survei yang menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia sangat mahal (85% responden), masih diskriminatif dalam hal ekonomi (62,16% responden),  pernah mengalami kesulitan dalam membayar uang kuliah/sekolah (49,2%responden) dan banyaknya responden yang memiliki teman/saudara/tetangga yang drop-out ataupun tidak melanjutkan kuliah karena tidak mempunyai biaya (88,51%) menunjukkan bahwa pendidikan  di Indonesia masih sulit diakses secara ekonomi oleh seluruh warga negaranya. Asas aksesibilitas ekonomi dalam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah.

SARAN

Adapun saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah:

  1. Pemerintah dan DPR lewat Perpu harus mengganti/mencabut Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menutup akses warga negara untuk menikmati pendidikan seperti Pasal pembiayaan dalam UU Sikdiknas dan UU BHP.
  2. Pemerintah juga harus membatalkan segala perjanjian yang menutup akses terhadap hak atas pendidikan, seperti GATS dan IMHERE. Selain itu hutang yang timbul karena perjanjian tersebut haruslah dibatalkan atau tidak dibayar karena nyata-nyata telah melanggar hak asasi manusia, yaitu hak atas pendidikan.
  3. Pemerintah seharusnya memberikan pendidikan gratis dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi (secara bertahap) kepada seluruh warga negaranya. Adapun langkah yang bisa dilakukan untuk pemenuhan tersebut bukan hanya semata meningkatkan anggaran sampai 20% sesuai konstitusi melainkan melakukan reorganisasi institusi pendidikan dan melakukan manajemen yang baik sehingga tercapai penyelenggaran pendidikan yang efektif dan mampu diakses oleh seluruh warga negara.
  4. Dalam hal rencana akan dilakukannya amandemen UUD 1945, perlu dicermati bahwa semangat mulanya UUD 1945 adalah memberikan pendidikan yang mampu mencerdaskan seluruh bangsanya sehingga berpatokan terhadap alokasi dana sebesar 20% dari APBN adalah hal yang keliru. Demi membuka ruang dan aksesibilitas kepada seluruh warga negara ketentuan minimal 20% harus dihapuskan, karena bisa menjadi exit strategy bagi pemerintah untuk  lepas dari tanggung jawab memberikan pendidikan gratis bagi seluruh warga negara apabila anggaran yang dibutuhkan ternyata lebih dari 20%. Seharusnya konstitusi menjamin bahwa pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pemerintah tanpa memungut biaya.

PENELITIAN AKSESIBILITAS HAK ATAS PENDIDIKAN fix2