Dengan melihat 4 indikator pemenuhan hak atas pendidikan (ketersediaan, akses, keberterimaan, dan kesesuaian) tentunya kita dapat mengatakan pemerintah masih gagal dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Tingginya angka putus sekolah, mahalnya biaya pendidikan, dan Ujian Nasional yang dipaksakan bisa jadi cermin yang sangat nyata. Hal tersebut diperkuat juga oleh putusan gugatan UN yang mengatakan bahwa pemerintah telah lalai dalam memenuhi hak atas pendidikan warga negaranya.

Terdapat banyak pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, terutama mengenai akses terhadap pendidikan seperti tidak melanjutkan pendidikan karena tidak mampu mampu membayar uang pendidikan. Namun masyarakat sangat enggan sekali untuk mempermasalahkan hal tersebut sehingga pembuat kebijakan ataupun institusi pendidikan dengan leluasa melanggar hak atas pendidikan. Masyarakat belum memahami bahwa pendidikan itu adalah hak. Oleh karena itu hak atas pendidikan harus menjiwa dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesadaran masyarakat luas untuk memperjuangkan hak tersebut sehingga pembuat kebijakan menjadi terdesak. Kita tentunya banyak berharap pada berhasilnya Judicial Review UU Sisdiknas dan UU BHP ke Mahkamah Konstitusi, namun bagaimana jika gagal ataupun jika berhasil bagaimana dengan implementasinya. Masyarakat yang sadar hak atas pendidikan adalah hak merupakan kunci utama.

TULISAN HAK ATAS PENDIDIKAN UNTUK CATAHU 2009 LBH Jakarta