Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

Pengabdi Bantuan Hukum (1): Khaerul Anwar

image

Banyak jaringan kerja LBH Jakarta, media, ataupun masyarakat telah mengenal para pengacara publik LBH Jakarta. Hal tersebut karena kerja pengacara publik yang memang mensyaratkan kampanye publik dalam kerja advokasinya. Tidak banyak yang mengenal pengabdi bantuan hukum yang bukan pengacara publik, padahal perannya sangat signifikan. Banyak juga pengabdi bantuan hukum yang akhirnya minder dengan pengacara publik, bahkan ada yang merasa bukan aktivis. Saya akan perkenalkan profil-profil pengabdi bantuan hukum di LBH Jakarta di luar pengacara publik sehingga bisa dikenal juga oleh pemangku kepentingan LBH Jakarta. Profil pertama adalah penggalang dana publik bernama Khaerul Anwar.

Khaerul Anwar atau biasa dipanggil Arul telah tiga tahun bekerja di LBH Jakarta. Bapak satu anak ini terlibat dari awal pembuatan tim Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), program penggalangan dana publik yang mengumpulkan donasi individu tiap bulan dari masyarakat dan juga mengajak anggota SIMPUL aktif mendukung kerja advokasi LBH Jakarta.

Tiga bulan pertama di LBH Jakarta, Arul langsung mengajukan pengunduran diri. Selain merasa tidak cocok karena hanya berbekal ijazah SMA dan pengalaman sebagai asisten kepala toko disebuah mini market, Arul merasa bebannya terlalu berat untuk bersama membuat sistem dan memandirikan LBH Jakarta melalui penggalangan dana publik. LBH Jakarta tentunya menolak pengunduran diri Arul karena merasa ia ada kemauan mengembangkan diri dan niat tulus untuk mengabdi.

Kemauan untuk mengembangkan diri dan niat yang tulus merupakan modal besar di LBH Jakarta. Ketika Arul bertahan di LBH, Arul langsung ditantang melakukan beberapa hal menurut saya belum tentu bisa dengan cepat dilakukan oleh orang lain, termasuk pengacara publik LBH Jakarta. Pertama, Arul diminta untuk menguasai program design foto. Dalam hitungan minggu Arul sudah bisa design foto sederhana. Sekarang design Arul menurut saya sangat baik. Ode, Kabid Kampanye Strategis banyak membantu Arul. Kedua, Arul diminta untuk menguasai program microsoft access untuk merapikan database anggota SIMPUL. Program yang cukup rumit, namun bisa dikuasai dalam dua bulan saja. Arul inisiatif untuk ikut grup komunitas microsoft access dan aktif bertanya. Ketiga, Arul diminta membuat perencanaan dan pelaporan kerja. Hal ini dikerjakan dengan baik walaupun pada awalnya seringkali bolak-balik penyuntingan. Masalah EYD diatasi  dengan membaca wikipedia yang membahas EYD. Dalam beberapa kali pelaporan kegiatan atau program. Laporan yang dibuat lulusan SMK ini jauh lebih sistematis dan rapi dibandingkan laporan pengacara publik yang sudah terbiasa menulis dan membuat laporan. Keempat, kembangkan kemampuan komunikasi. Kemampuan ini perlahan berkembang. Sikap yang pemalu dan bahkan seringkali minder perlahan hilang. Arul bisa melakukan pendekatan ke calon SIMPUL dan presentasi ke banyak orang sendirian tanpa didampingi rekan kerja yang lain.

Berjalan waktu, Arul banyak belajar sendiri serta didampingi Dodo, Asta, dan Ode. Kemampuan penulisan sangat baik dengan gaya naratif, padahal tidak pernah pelatihan penulisan. Hal ini bisa dilihat diakun FB SIMPUL LBH Jakarta atau akun pribadinya: Khaerul Anwar. Hal lain yang istimewa adalah inisiatif dan punya mimpi, bukan hanya bekerja atas keinginan atasan atau rapat lembaga. Inisiatif disampaikan kepada rekan kerja yang lain dan kemudian dijalankan dengan teamwork yang baik. Terakhir adalah ide untuk menjual kue lebaran yang banyak mendapat apresiasi dan menjadi pintu masuk orang-orang mengenal dan ikut SIMPUL.

Sekarang sekitar 40juta sebulan sudah didapat Arul dan Dodo (Kabid Arul) dibidang penggalangan dana publik. Masih jauh dari target 300 juta sebulan agar LBH Jakarta mandiri secara pendanaan. Namun angka tersebut terus berkembang. Target LBH Jakarta, tahun 2018 nanti lebih dari 50% dana LBH Jakarta berasal dari donasi masyarakat.

LBH Jakarta berharap konsistensi Arul bisa dijaga. Kemauan untuk mengembangkan diri, bekerjasama dengan rekan kerja, dan memiliki inisiatif bisa ditularkan kepada rekan kerja yang lainnya. LBH Jakarta juga berharap Arul akan melanjutkan kuliah, bisa berbahasa Inggris, dan pelajari dengan baik teori penggalangan dana publik. Jika semua dicapai, ditambah dengan kerendahan hati maka Arul akan jadi aktivis yang luar biasa, bukan sekedar penggalang dana publik.

Barel, 25 Juni 2016

Alghif

Pengacara, LBH, dan Gerakan Sosial

Pengacara, LBH, dan Gerakan Sosial[1]

Alghiffari Aqsa[2]

      Profesi mulia dan terhormat (officium nobile) seringkali dilekatkan kepada pengacara atau advokat. Posisinya disejajarkan dengan hakim dan jaksa yang dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Tentunya pada kenyataannya hal tersebut masih jauh dari kenyataan. Masyarakat bahkan seringkali menilai profesi pengacara dari segi penghasilan dan gaya hidup saja. Banyak juga yang tidak menyukai karena profesi pengacara identik dengan masalah, licik, pintar memutarbalikkan fakta, dan lebih mementingkan kemenangan daripada kebenaran. Profesi pengacara seringkali masuk dalam deretan profesi yang paling dibenci oleh masyarakat.

Dalam gerakan sosial, pengacara seringkali dianggap sebagai figur yang konservatif atau kontra revolusioner. Soekarno bahkan mengutip kalimat seorang aktivis buruh Jerman yang mengkritik bahwa  ktia tidak bisa revolusi dengan para yuris atau ahli hukum (Met juristen kan men geen revolutie  maken!). Pengacara dituntut untuk menaati dan mengawal penegakan hukum, sementara gerakan sosial seringkali justru melanggar hukum positif. Hanya sedikit pengacara yang merasa bertanggungjawab terhadap perubahan sosial dan secara umum pengacara dianggap tidak berpengaruh banyak dalam gerakan sosial.[3]

Jika kita telaah, tentunya hal tersebut tentunya tidak sepenuhnya benar. Sejarah mencatat bahwa pengacara tidak hanya berfungsi sebagai alat dalam revolusi, tapi juga sebagai kreator dari revolusi tersebut.[4] Ibarat massa aksi adalah sebagai mesin perubahan sosial, pengacara adalah minyaknya. Bachmann menyatakan bahwa pengacara tidak hanya kendaraan utama dalam perubahan sosial, mereka juga memiliki peran dalam pengorganisasian berbagai kelompok dan membuat legitimasi dalam berbagai perjuangan.[5]

Tentu saja yang dimaksud dengan revolusi yang didukung atau dilakukan oleh pengacara tersebut memiliki makna beragam. Sebagai contoh peran pengacara dianggap sangat signifikan dalam Revolusi Amerika (1776). Dari 56 penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika, 25 orang merupakan pengacara. Thomas Paine dalam pamfletnya yang dianggap revolusioner mengatakan bahwa hukum adalah raja (The Law is King). Pengacara juga peran signifikan dalam Revolusi Inggris (1688) dan Revolusi Perancis (1789) dalam melawan monarki. Dalam perspektif kiri saat ini, peran pengacara tersebut belum tentu dianggap revolusioner karena akhirnya memperkuat negara dan kelompok borjuis yang justru menjadi ancaman baru bagi warga negara.[6] Lanjutkan membaca “Pengacara, LBH, dan Gerakan Sosial”

Refleksi Kondisi Hukum dan HAM di Tahun 2015

(Refleksi Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2015)

KONDISI HUKUM DAN HAM DI INDONESIA

Alghiffari Aqsa

Kondisi Negara Hukum

Jika kita berkaca kepada Index Negara Hukum 2015, maka pada tahun 2015 Indonesia berada di urutan 52 dari 102 negara yang diteliti dengan nilai 0,52 dari maksimal 1. Indonesia berada di bawah Filipina di urutan 51, Malaysia di urutan 39, dan Singapura di urutan 9. Kondisi terparah berada pada sistem peradilan pidana dimana seluruh komponen berada di bawah 0,5: Investigasi yang Efektif (0,44), Peradilan yang Efektif dan Tepat Waktu (0,48), Sistem Koreksi yang Efektif (0,13), Tidak Diskriminatif (0,24), Tidak Korupsi (0,41), Tidak ada Campur Tangan Pemerintah (0,42), dan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku (0,35). Disisi lain, legislatif dianggap sebagai lembaga paling korup (0,28), kemudian lembaga peradilan (0,29), Kepolisian/TNI (0,43), dan eksekutif (0,5).[1]

Melihat indeks di atas, tentunya kondisi Indonesia sangat memprihatinkan karena Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Peradilan yang adil dan bebas dari korupsi masih jauh dari yang diharapkan, bahkan Indonesia hanya memiliki poin 0,1 untuk sistem koreksi yang efektif di sistem peradilan pidana. Artinya aparatur penegak hukum sulit untuk dikoreksi dan akhirnya abusive. Tidak heran kasus pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan jujur di ranah pidana masih sangat tinggi; penyiksaan, salah tangkap, rekayasa kasus, kriminalisasi kasus perdata, dan lain-lain. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka hukum justru akan menjadi alat bagi yang kuat untuk menindas yang lemah. Maka adagium manusia untuk (baca: dikorbankan demi) hukum pun menjadi sebuah gambaran kondisi hukum saat ini. Lanjutkan membaca “Refleksi Kondisi Hukum dan HAM di Tahun 2015”

Pembukaan KALABAHU Buruh: Buruh Harus Berdaya

image

LBH Jakarta (15/08/2015). Buruh harus berdaya. Itulah sepenggal kalimat singkat yang menggambarkan bagaimana cita-cita Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) kepada rekan-rekan buruh. Kami memiliki keyakinan bahwa buruh mampu mandiri dalam melakukan pembelaan terhadap hak-haknya, baik di dalam mupun di luar persidangan.

Karya Latihan Bantuan Hukum untuk Buruh (KALABAHU Buruh) merupakan pelatihan yang terinspirasi dari KALABAHU yang sudah 36 tahun secara konsisten diselenggarakan oleh LBH Jakarta untuk mahasiswa tingkat akhir dan sarjana. Saat ini KALABAHU Buruh baru dua kali diadakan, setelah KALABAHU Buruh pertama diadakan tahun 2014 lalu. LBH Jakarta sadar bahwa buruh merupakan pemangku kepentingan utama LBH Jakarta, mengingat ditahun 2014 saja LBH Jakarta menerima 251 kasus buruh dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 54883 orang. Tentunya KALABAHU Buruh akan terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga serikat buruh mampu mandiri dalam pengembangan kapasitas advokasi anggotanya.

KALABAHU Buruh tahun ini setidaknya terdiri dari tiga klasifikasi materi; ideologi, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu juga terdapat materi kunjungan ke komunitas lain agar peserta memahami persoalan perburuhan di tempat lain. Materi yang komprehensif sangat diperlukan karena LBH Jakarta tidak ingin hanya memberikan keterampilan (skill) saja. Percuma keterampilan yang mumpuni, tapi jika perspektif buruh masih “toleran” dengan musuh utama buruh, yaitu kapitalisme. Atau contoh lain, percuma terampil dan sukses dalam advokasi kasus buruh, tetapi tidak menghormati buruh perempuan yang mengalami berbagai lapisan penindasan.

Terdapat beragam serikat buruh yang mengikuti KALABAHU Buruh ini, termasuk serikat buruh yang mungkin saja berbeda pandangan politik dan seringkali tidak pernah bertemu dalam gerakan buruh. Harapan kami terdapat saling tukar pengalaman antar peserta dan juga, terjalin solidaritas antara serikat buruh dikemudian hari.

Selamat berdaya! Salam solidaritas! Hidup buruh!

Alghiffari Aqsa

Kekeliruan Kita Soal Upah Minimum

image

LBH Jakarta (15/0815). Banyak pihak seringkali keliru mengenai upah, terutama mengenai upah minimum. Hal tersebut diungkapkan oleh Indrasari Tjandraningsih, peneliti AKATIGA Pusat Analisis Sosial, dalam pembukaan Karya Latihan Bantuan Hukum Buruh (KALABAHU Buruh) di LBH Jakarta. Indrasari mengungkapkan bahwa upah minimum adalah sebuah kebijakan publik dan merupakan kewenangan pemerintah. Upah minimum merupakan upah terendah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja agar dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Hal tersebut diatur melalui undang-undang dan peraturan di bawahnya. Perlu diingat juga bahwa upah minimum hanyalah untuk pekerja lajang dan masa kerja di bawah satu tahun.

Selanjutnya Indrasari memaparkan upah minimum berbeda dengan upah dimana upah adalah ranah pekerja dan pemberi kerja yang ditentukan berdasarkan kesepakatan hasil perundingan kedua pihak. “Upah minimum adalah ranah publik dan bukan urusan pengusaha, wajib untuk ditaati”, papar Indrasari.

Tujuan dari upah minimum antara lain melindungi upah dari efek persaingan pasar, menghindari dibayarnya upah yang sangat rendah, menghapus persaingan tidak sehat antara pengusaha dalam hal upah, mengurangi ketimpangan upah antara pekerja lelaki dan perempuan, serta memberikan perlindungan sosial bagi pekerja. Titin Suherni dari serikat PPMI berkomentar bahwa perempuan dan lelaki seringkali dibedakan karena dianggap bukan kepala keluarga, tenaganya tidak sekuat lelaki, dan tidak seproduktif lelaki. “Betul upah minimum melindungi diskriminasi”, tegasnya.

Membayar buruh di bawah upah minimum merupakan tindak pidana. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 185 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Membayar buruh di bawah upah minimum dianggap delik kejahatan dan diancam penjara 1-4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.400.000.000.

Tarik menarik soal upah dan upah minimum sudah menjadi hal yang lazim dan rutin terjadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa akhir tahun adalah moment gerakan buruh, seperti lebaran buruh, karena akhir tahun merupakan proses penetapan upah minimum. Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Peserta KALABAHU Buruh menyayangkan bahwa pembahasannya tidak terbuka, hanya kelompok tertentu yang tahu draftnya seperti apa. (AGF)

MENJADI PENGACARA DIVERGENT

LBH Jkt

MENJADI PENGACARA DIVERGENT

Oleh Alghiffari Aqsa[1]

Setelah menonton film Divergent dan Insurgent karya Neil Burger saya kemudian berfikir mengenai Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Sepertinya Divergent  mirip dengan Pengacara Publik LBH Jakarta. Sepertinya memang terlalu berlebihan, namun maksud dari tulisan ini bukan untuk membanggakan LBH Jakarta melainkan menyampaikan bahwa ada sekelompok pengacara yang berbeda dan patut untuk diikuti jejaknya. Dalam kamus Oxford divergent dapat berarti kecenderungan berbeda atau dikembangkan berbeda arah.[2] Sedangkan insurgent berarti seseorang yang bertarung melawan pemerintahan atau kekuatan penakluk, pemberontak, ataupun seorang yang revolusioner.[3]

Di dalam film Divergent, dalam sebuah daerah dystopia[4], untuk mencapai tatanan masyarakat yang sempurna manusia dibagi ke dalam lima kelompok berdasarkan karakternya yaitu Candor (the honest atau bersifat jujur), Erudite (the intelligent atau pintar), Amity (the peaceful atau bersifat cinta damai), Dauntless (the brave atau pemberani), dan Abnegation (the selfless atau penolong tanpa pamrih). Oleh karenanya setiap kelompok menjalankan tugas yang berbeda di masyarakat, candor memegang jabatan yang membutuhkan kejujuran seperti hakim, Abnegation menjadi anggota di pemerintahan atau pelayan masyarakat, Amity menjadi petani dan sebagainya, Erudite menjadi ilmuwan, Dauntless menjadi penjaga keamanan.[5]

Di luar lima kelompok tersebut di atas terdapat Factionless dan Divergent. Factionless merupakan kelompok yang tidak diakui dan hidup dijalanan. Sedangkan Divergent merupakan kelompok orang yang berbeda dan dianggap memiliki kelainan dikarenakan banyak karakter yang sesuai atau menonjol di dalam dirinya. Divergent dianggap sebagai ancaman karena akan mengacaukan struktur masyarakat yang dibuat. Karenanya seorang Divergent kemudian menyembunyikan karakternya dan masuk membaur ke 5 karakter yang sesuai dengan struktur masyarakat yang telah ditentukan. Divergent juga mampu menggerakkan factionless dalam perjuangan mengubah tatanan yang lalim dan dipimpin oleh Dauntless. Dalam film, divergent kemudian diburu dan dituduh melancarkan pemberontakan.

Di film Insurgent, sekuel dari Divergent, ternyata divergent merupakan jawaban kebutuhan masyarakat untuk perdamaian dan tatanan yang lebih baik. Rupanya divergent merupakan sebuah percobaan dari para leluhur untuk menciptakan bibit unggul yang mampu menciptakan perdamaian dan melindungi dystopia dari dunia luar. Gerbang terhadap dunia luar pun terbuka dan seluruh struktur masyarakat melebur, tidak ada lagi pengelompokan.

Pengacara Publik Divergent

Menjadi pengacara publik atau pekerja bantuan hukum LBH Jakarta menurut saya tidak ubahnya menjadi seorang divergent, yaitu seseorang yang berbeda dari mayoritas. Ada beberapa hal yang membedakan pengacara publik LBH Jakarta dengan pengacara pada umumnya: Lanjutkan membaca “MENJADI PENGACARA DIVERGENT”

Kenapa Enggan Memberi?

IMG_20141210_221528_edited-2_resized0Seorang pedagang koran menawarkan koran dalam perjalanan saya menuju ATM&membeli sarapan. Karena LBH Jakarta sudah berlangganan koran, sayapun menolak. Tak berapa lama, mungkin hanya 30 meter, iapun mengejar saya dan memohon membeli koran untuk uang sekolah adiknya. Sayapun membeli koran tersebut. Ternyata koran yang dijual adalah Super Ball seharga Rp.2000. Saya beri Rp.4000. Si penjual koran kemudian memohon bisa tidak diberi Rp.20.000 untuk sekolah adiknya.

Ketika penjual koran meminta Rp.20.000 untuk sekolah adiknya sayapun menyampaikan: “Kalo masalah pendidikan, saya akan bantu surati dan datangi sekolah, saya pengacara LBH Jakarta, silahkan datang ke LBH”. Saya lalu beri nama lengkap saya dan tunjukkan kantor LBH Jakarta. Si penjual koranpun berterima kasih dan berlalu. Sempat terlintas di pikiran saya, si penjual bisa saja berbohong supaya dapat uang dari orang yang merasa kasihan.

Setelah percakapan dengan penjual koran, saya kemudian menuju ATM, tarik uang dan kemudian membeli kue untuk sarapan. Tanpa menanyakan harga, saya langsung pilih 4 potong kue dan satu susu kotak. Kasir bilang: Rp.33.000. Sayapun segera membayar. Cukup mahal untuk sekedar sarapan, tapi sekali-kali bolehlah, dalam hati membela diri.

Dalam perjalanan kembali ke kantor. Saya kemudian berpikir: Kok ada orang yang butuh 20.000 tidak diberi? Bisa jadi orang itu bohong. Tapi kalopun bohong apalah arti 20.000 jika dia benar-benar butuh? Bagaimana jika orang itu tidak berbohong? Apakah si penjual koran akan laporkan masalah pendidikan yg dihadapi adiknya ke LBH? Lalu kenapa saya dengan entengnya beli 4 kue+susu kotak senilai Rp.33.000? Bahkan tanpa bertanya harga terlebih dahulu? Apakah karena saya menjadi sombong karena merasa sudah cukup banyak memberi orang?

Kenapa kita enggan memberi padahal kita sanggup? Kenapa kita enggan memberi padahal memberi tidak akan pernah membuat kita kekurangan? Kenapa kita enggan memberi karena merasa sudah cukup banyak memberi?
Keraguan untuk memberi memang harus dilawan.

Ya Basta!

10 Desember 2014

HAM Masuk Kampung. HAM apa? Hamburger?

HAM Masuk Kampung. HAM apa? Hamburger?

IMG_20141205_220332_1JAKARTA, LBH JAKARTA – Pengacara dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) harus bekerja keras dalam “membumikan” HAM, baik dalam pengajuan konsep maupun dalam cara berkomunikasi ke masyarakat. Walaupun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), ratifikasi berbagai instrument HAM internasional, dan memiliki satu Bab mengenai HAM dalam konstitusinya, ternyata HAM banyak tidak dimengerti oleh masyarakat awam.

Tidak pahamnya masyarakat terhadap HAM terbukti ketika LBH Jakarta mengadakan kegiatan diskusi HAM Masuk Kampung untuk memperingati Hari HAM Internasional di Kelurahan Tomang pada Jumat malam, 3 Desember 2014. Belasan ibu-ibu yang menjadi peserta diskusi tidak mampu menjawab ketika pengacara dan asisten pengacara publik bertanya: “Apa itu HAM?”. Dua orang ibu dengan cepat menjawab: “Apa? Kita gak ngerti! Hamburger?”. Satu orang ibu menjawab: “Saya tahu ham itu dari film Dono.”-maksudnya hamburger-. Satu orang nenek berusia 80 tahun menjawab: “Hammmmpir jatoh. Eh, hammmmpir kepeleset.”. Dan kemudian si nenek tertawa. Satu orang ibu menjawab: “HAM itu yang Munir dibunuh itu kan?”

Lantas sayapun teringat seorang pejabat publik yang pernah mengatakan: “Apa itu HAM? Hamburger?”. Wah! Ternyata kita masih jauh dari kehidupan yang penuh penghormatan dan pemenuhan HAM. Banyak yang tidak tau apa itu HAM, pejabat publik juga meremehkan HAM. Padahal HAM sudah menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari konstitusi.

Gading, Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta, kemudian memberikan pemahaman apa itu HAM. “HAM adalah hak dasar manusia yang didapat oleh manusia sejak ia lahir, anugrah Tuhan, dan wajib dipenuhi oleh Negara”, ucap Gading. Diskusi dengan ibu-ibu Kelurahan Tomang ini pun dilanjutkan dengan penjelasan pembagian HAM, yaitu Hak Sipil dan Politik, serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Gading kemudian menjelaskan contoh-contoh Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, antara lain hak atas pekerjaan, hak atas upah dan kondisi kerja yang layak, hak untuk berserikat dan melakukan mogok, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Setelah diberikan pemaparan mengenai jenis-jenis hak asasi manusia, suasana pun menjadi riuh. Ternyata persoalan yang mereka hadapi sehari-hari adalah persoalan HAM. Tempat tinggal mereka terancam digusur, banyak pengangguran, bekerja tapi upah tidak layak, seorang ibu harus berhutang untuk biayai pendidikan, seorang ibu bercerita anak dari saudaranya tidak bisa masuk sekolah jika tidak membeli buku, seorang ibu berharap anaknya kelak bisa kuliah gratis, dan berbagai permasalahan lain yang biasa mereka hadapi sehari-hari. Ibu-ibupun kemudian berkonsultasi lebih dalam mengenai cara mengatasi permasalahan HAM tersebut.

Alghif, Pengacara Publik LBH Jakarta kemudian memaparkan mengenai tanggung jawab Negara dalam pemenuhan HAM. Negara berjanji untuk memenuhi HAM tersebut dengan melakukan ratifikasi-ratifikasi kovenan internasional, membuat undang-undang, dan bahkan memasukkan di dalam konstitusi. Oleh karenanya Negara punya tanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warga negaranya. Lalu ibu-ibu bertanya: “Lho, kalo begitu kenapa kita mau digusur? Kenapa pemerintah gak penuhi?”. Alghif kemudian menyampaikan: “Karena itu HAM harus selalu disuarakan, HAM harus dituntut, tidak ada HAM yang diberi dengan cuma-cuma.” Di akhir diskusi, ibu-ibupun sepakat bahwa HAM harus diperjuangkan dan meminta LBH Jakarta untuk membantu. Ibu-ibupun sepakat jika tetangganya atau saudaranya memiliki permasalahan HAM, maka harus diperjuangkan bersama.

Setelah diskusi mengenai HAM di acara HAM Masuk Kampung, lalu bagaimanakah cara HAM itu dipromosikan seperti hamburger? Bagaimana cara “hamburger” itu direbut dan diperjuangkan?. (@AlghifAqsa)

Memahami Disabilitas

Jum’at, 10 Oktober 2014, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengadakan pelatihan terkait disabilitas. Pelatihan yang diberikan oleh Mbak Nurul dari SABDA ini bertujuan agar pengacara publik dan staf LBH Jakarta dapat menginternalisasi hak-hak penyandang disabilitas dalam kerja-kerjanya. LBH Jakarta berkeinginan menjadi lembaga inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, kemudian memberi contoh kepada lembaga-lembaga lain.

Pelatihan dimulai dengan perkenalan dan menggambarkan mengenai kekurangan, kelebihan, dan hambatan. Terdapat kesimpulan setiap orang mempunyai kekurangan, kelebihan, dan hambatan.

Pengertian dan Istilah Disabilitas

Kemudian Mbak Nurul mengajak untuk berdiskusi mengenai pengertian disabilitas. Disabilitas seringkali dipahami berbeda kemampuan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai cara berbeda untuk melakukan sesuatu.

Banyak juga istilah yang memberikan stigma atau labeling seperti: cacat, sakit, idiot, lumpuh, tuli, gagap, tidak normal, dan sebagainya. Normal atau tidak normal sebenarnya relatif. Seringkali orang dianggap tidak normal karena jumlahnya sedikit atau kecil. Begitupun dengan penyandang disabilitas, karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang lain.

Saat ini digunakan istilah penyandang disabilitas untuk menghindari labeling. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak kontekstual lagi karena menyebut dan menganggap disabilitas sebagai kecacatan dan dianggap tidak mampu. Sebenarnya ada istilah yang lebih maju, yaitu difabel. Difabel memaknai bahwa setiap orang yang disebut disabel hanya memiliki cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Disabilitas netra sebenarnya bisa melihat, namun melihat dengan menggunakan indra yang lain. Disabilitas rungu sebenarnya bisa mendengar, namun menggunakan bahasa isyarat ataupun alat bantu. Disabel daksa sebenarnya bisa berjalan, walaupun menggunakan tongkat atau kursi roda. Konvensi Perlindungan Penyandang Disabilitas memaknai disabilitas sebagai kerusakan/ketidakberfungsian/kehilangan sebagian atau seluruh bagian tubuh, mental, sensorik, dan motorik, yang dapat menemui hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam bersosialisasi dan berinteraksi.

Penyebutan penyandang disabilitas mempengaruhi juga bagaimana perlakuan terhadap penyandang disabilitas dan mempengaruhi juga gerakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dimulai dari penyebutan “penyandang cacat” yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek yang tidak normal, harus menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan seringkali diperlakukan berdasarkan belas kasihan. Kemudian berkembang menjadi “penyandang disabilitas” yang menempatkan penyandang disabilitas lebih maju dengan visi masyarakat inklusif. Kemudian menjadi “difabel” yang dianggap lebih maju lagi karena berpandangan bahwa difabel adalah orang yang sama dengan non difabel, perbedaan hanyalah masalah cara dalam melakukan sesuatu. Setelah cukup lama diskusi, sepertinya sebagian teman-teman LBH Jakarta lebih nyaman menyebut difabel dibandingkan penyandang disabilitas. Lanjutkan membaca “Memahami Disabilitas”

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑