Cari

Public Interest Lawyer

Justice for All

Refleksi 47 Tahun LBH Jakarta

Refleksi 47 Tahun LBH Jakarta

Oleh Alghiffari Aqsa

Empat puluh tujuh tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah organisasi bantuan hukum atau organisasi hak asasi manusia. LBH Jakarta bisa dikatakan sebagai lembaga yang sudah cukup tua, mengalami 27 tahun kerasnya Orde Baru, mendorong reformasi dan merasakan bagaimana Orde Reformasi yang sudah memasuki usianya yang ke-20 pada tahun ini.

Dalam peringatan usianya yang ke 47, tahun ini LBH Jakarta mengambil tema “Menjaga Semangat Reformasi di Tengah Darurat Demokrasi” karena tepat dengan dua puluh tahun reformasi dan kondisi demokrasi yang semakin membuat kita cemas akan seperti apa nanti negeri ini. Pada usia ke-47 ini kami ingin berefleksi mengenai tiga hal, yaitu:

1. Kondisi Negara

Pada akhir tahun 2017, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) meluncurkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) dengan judul Redupnya Api Reformasi. Judul tersebut merupakan hasil refleksi berbagai persoalan demokrasi dan hak asasi manusia yang terjadi sepanjang 2017, sekaligus merangkum hasil refleksi berbagai konsolidasi masyarakat sipil mengenai kondisi demokrasi.[1] Redupnya api reformasi ketika amanat reformasi hanya dijadikan sejarah yang perlahan bisa mati dan dilupakan. Amanat reformasi tersebut adalah: 1) Penegakan supremasi hukum; 2) Pemberantasan KKN; 3) Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya; 4) Amandemen Konstitusi; 5) Pencabutan Dwi Fungsi ABRI; 6) Pemberian Otonomi Daerah Seluas-luasnya.

Dua puluh tahun Reformasi, militerisme semakin menguat, koruptor mampu membentuk dan menguasai sistem, bangkitnya kroni Soeharto dan keluarganya, hukum diletakkan di bawah politik, otonomi daerah melahirkan oligarki atau politik kroni di daerah, dan adanya gerakan untuk kembali ke UUD 1945 yang dianggap sebagai UUD asli. Demokrasi semakin menurun dan peringkat demokrasi Indonesia terjun bebas 20 peringkat ke posisi 68 pada tahun 2017.[2] Penurunan kualitas demokrasi tersebut sejalan dengan survei Badan Pusat Statistik setahun sebelumnya yang menyimpulkan indeks demokrasi Indonesia turun dari poin 72 ke 70 akibat turunnya kebebasan sipil, hak politik, dan kualitas lembaga demokrasi.[3]

Saat ini, Hak Asasi Manusia masih menjadi hal yang asing sehingga penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu hanya menjadi fiksi. Aktor-aktor pelanggar HAM justru bercokol dalam posisi posisi penting dan dibiarkan menari dalam kontestasi posisi. Sementara masyarakat dibiarkan tidak dilindungi hukum, intoleransi meluas dan justru didorong oleh elit pelanggar HAM dan oligarki. Situasi yang membuat kita semakin terjepit. Meminjam lirik lagu Anthem karya Leonard Cohen:

“I can’t run no more with that lawless crowd. While the killers in high places say their    prayers out loud…” (Saya tidak dapat berlari lagi di kerumunan tanpa hukum itu.          Sementara para pembunuh mengucapkan doa mereka dengan suara yang sangat lantang).

 2. Kondisi Gerakan Masyarakat Sipil Progresif

Dalam Catahu 2017, LBH Jakarta tidak sepenuhnya menyalahkan keadaan kepada negara tapi juga kepada kelompok masyarakat sipil dan tentunya LBH Jakarta sendiri sebagai bagian di dalamnya. Kegagalan konsolidasi kelompok masyarakat sipil pasca reformasi menjadi salah satu faktor penyebab redupnya api reformasi. Banyaknya friksi dalam berbagai isu, sulitnya menemukan kepentingan ataupun strategi bersama antar kelompok gerakan, dan terakhir  masuknya berbagai kelompok masyarakat sipil ke dalam sistem yang justru tidak memberikan pengaruh signifikan karena buasnya sistem politik di pemerintahan. Dalam sebuah artikel, Abdul Mughis Mudhoffir dan Andi Rahman Alamsyah mengatakan bahwa gagalnya perubahan dari dalam oleh mantan aktivis karena tidak adanya gerakan progresif  yang terorganisasi.[4]

Saya sendiri berpendapat bahwa, kondisi masyarakat sipil saat ini adalah sebuah bentuk masyarakat sipil yang tidak berdaya (powerless civil society). Jika kita meminjam analisa Gene Sharp mengenai kekuatan politik, terdapat enam sumber kekuatan politik, yaitu kewenangan (authority), sumber daya manusia (Human Resources), kemampuan dan pengetahuan (Skill and Knowledge), sumber materi (Material Resources), sanksi (Sanction), dan faktor lain yang tidak bisa diukur (Intangible Factor).[5] Mari kita lihat satu persatu bagaimana kekuatan politik masyarakat sipil saat ini.

Masyarakat sipil tentunya tidak memiliki kewenangan, bahkan mantan aktivis yang masuk di dalam sistem tidak memiliki kewenangan untuk mengegolkan berbagai agenda yang sifatnya progresif. Dari segi jumlah sumber daya manusia juga juga demikian, namun hal ini bisa diperdebatkan. Serikat buruh memiliki jumlah jutaan, tapi belum mampu melakukan mobilisasi yang konsisten untuk agenda HAM dan demokrasi. Belum lagi organisasi non pemerintah berbasis HAM, jumlahnya sangat sedikit dan jarang melakukan mobilisasi. Kemampuan untuk menunjukkan jumlah juga menjadi masalah tersendiri. Berkali-kali demonstrasi terkait demokrasi hanya diikuti oleh puluhan atau ratusan orang. Bandingkan dengan kelompok lain yang mengusung isu non demokrasi.

Terkait kemampuan dan pengetahuan masyarakat sipil punya modalitas meskipun negara juga memiliki sumber daya yang tidak kalah hebatnya. Terkait sumber materi, kelompok masyarakat sipil saat ini susah payah untuk mempertahankan organisasi dan programnya karena terbatasnya dana, baik karena faktor eksternal organisasi maupun internal organisasinya. Terkait sanksi, kelompok masyarakat sipil tidak memiliki kekuatan ini. Bahkan tidak akan ada sanksi sosial yang bisa dijatuhkan terhadap para pelanggar terhadap nilai-nilai yang diusung oleh kelompok masyarakat sipil. Terkait intangible factor seperti agama dan budaya yang memberikan kekuatan politik, kelompok masyarakat sipil tidak banyak menggunakan sumber kekuatan ini karena seringkali digunakan oleh kelompok feodal dan seringkali memunculkan kesadaran palsu.

Dari penjelasan di atas, tidak heran masyarakat sipil progresif di Indonesia tidak mendapatkan tempat ataupun setidaknya didengar. Berbagai agenda non demokratis berjalan dengan mulus, misalnya mengenai program Bela Negara, keterlibatan militer dalam agenda non pertahanan, UU Ormas, UU MD3, PP No. 78/2015, PP No. 60 Tahun 2017, dan berbagai kebijakan lainnya. Jangankan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sudah masuk dalam Nawa Cita, Aksi Kamisan yang sudah berlangsung 534 kalipun tidak mendapat respon. Entah jika mendekati Pilpres nanti.

Tapi kita tidak boleh terlalu larut dan pesimis dengan keadaan, masih ada simpul-simpul gerakan yang terus bergerak untuk melakukan perlawanan. Setidaknya melakukan lempar jumrah, berbagai aksi meskipun kecil, sebagai aksi simbol menentang pelanggaran HAM dan kebijakan tidak demokratis. Saya optimis gerakan ini akan semakin besar karena cry and demand, atau kegundahan mereka banyak dirasakan oleh yang lainnya.

3. Kondisi LBH Jakarta

Lalu bagaimana dengan kondisi organisasi tua ini? LBH Jakarta masih berjuang keras untuk memperbaiki pengelolaan organisasinya: menyesuaikan diri sebagai organisasi bantuan hukum, NGO HAM, sekaligus organisasi gerakan. Beban kerja yang tinggi dan ribuan kasus yang harus diselesaikan menjadi tantangan untuk fokus pada permasalahan struktural yang harus diselesaikan. Berbagai kecerobohan atau tidak optimal dalam pelayanan bantuan hukum masih ditemukan, terlebih jika Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) abai dalam mengatur agenda kerjanya atau pimpinan luput melakukan monitoring dan pengembangan.

LBH Jakarta cukup terengah-engah dalam mengimbangi ritme dan dan dinamika eksternal yang semakin buruk dan semakin lemahnya aktor gerakan progresif. Berbeda dengan organisasi lain yang memiliki fokus kerja dan workload tidak terlalu tinggi. Misalnya saja LBH Jakarta dan rekan-rekan ditolak untuk menjadi pihak terkait dalam judicial review Perppu Ormas karena sudah terlalu banyak yang mengajukan dan pengajuan yang cukup lambat meskipun tidak ada larangan jelas dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Atau hingga saat ini LBH Jakarta belum mengajukan judicial review terhadap UU MD3 sementara organisasi lain sudah mengajukannya beberapa hari setelah pengesahan.

Jika kita kaitkan dengan sumber kekuatan politik menurut Gen Sharp, maka dapat dikatakan juga kekuatan politik LBH Jakarta tidak cukup besar. Tidak heran suara LBH Jakarta tidak terlalu didengar, gugatan diabaikan, atau bahkan dengan mudah diserang oleh kelompok intoleran. Berdasarkan hal tersebut, LBH Jakarta harus memfokuskan dirinya untuk mengumpulkan kekuatan politik masyarakat sipil melalui berbagai kegiatan bantuan hukumnya. Pelatihan paralegal jangan diadakan jika hanya menambah pengetahuan tanpa mendorong kemandirian dan kesadaran politik komunitas. Gugatan jangan dilayangkan jika tidak ada dukungan akar rumput dan kerja pengorganisiran yang simultan.   Pengorganisasian masyarakat berbasis hukum harus diuji dengan mobilisasi dan solidaritas antar isu HAM. LBH Jakarta harus berperan aktif dalam menjahit dan mengkonsolidasikan organisasi dan aliansi progresif, bahkan membuat organisasi baru jika dibutuhkan. Intinya sumber kekuatan politik terkait sumber daya manusia dan kemampuan harus ditingkatkan.

Mengenai materi sebagai sumber kekuatan politik, saat ini LBH Jakarta telah mengembangkan kemampuannya dalam memperoleh dana langsung dari masyarakat melalui Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL). Namun hal tersebut belumlah cukup karena kami ingin setidaknya 70% sumber dana LBH Jakarta berasal dari masyarakat, bukan dari negara ataupun lembaga donor. Tentunya akan lebih signifikan jika sumber dana 100% dari masyarakat.

Pada ulang tahun ke 47 ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan pendukung LBH Jakarta; klien, paralegal, SIMPUL, alumni, media, dan seluruh jaringan kerja. Terima kasih telah menjadi teman yang tepat untuk LBH Jakarta. Organisasi ini akan selalu ada sepanjang terdapat ketidakadilan. Tapi bagaimana menyelesaikan ketidakadilan secara struktural adalah tantangan sebenarnya. Menyelesaikan kasus adalah hal yang mudah. Menyelesaikan akar masalah, tidak semua orang atau organisasi bisa melakukannya.

Sebagai penutup, supaya kita tidak pesimis dengan keadaan, izinkan saya kembali mengutip penggalan lirik Anthem karya Leonard Cohen:

Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in              everything. That’s how the light gets in (Bunyikanlah lonceng yang masih bisa              berbunyi. Lupakan persembahan sempurnamu. Selalu ada retak dalam setiap hal.  Begitulah cara cahaya masuk ke dalam).
Jakarta, 14 April 2018

Salam Keadilan!

[1] Aqsa et al., Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta: Redupnya Api Reformasi. Jakarta: LBH Jakarta, 2017. Hal. 12-16.

[2] Lihat indeks demokrasi yang dibuat oleh The Economist Inteligence Units (The EIU). Dapat diakses di https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/

[3] https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/09/14/1401/indeks-demokrasi-indonesia–idi–tingkat-nasional-2016-mengalami-penurunan-dibandingkan-dengan-idi-tingkat-nasional-2015.html

[4] https://theconversation.com/buasnya-sistem-politik-indonesia-halangi-upaya-reformasi-dari-dalam-oleh-mantan-aktivis-94523

[5] Popovic et al., Non Violent Struggle. Belgrade:Canvas, 2007. Hal. 26

Iklan

Soal Perppu Ormas; Pembatasan HAM Ada Batasnya

PEMBATASAN HAM ADA BATASNYA oleh Alghiffari Aqsa

Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta

Ada batasan dalam pembatasan hak asasi warga negara sehingga negara tidak bisa sewenang-wenang membatasi hak asasi warga negara. Setidaknya ada beberapa instrumen hukum yang bisa digunakan dalam membatasi hak asasi warga negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) beserta Komentar Umumnya, dan Prinsip-Prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Kovenan Sipol dan Prinsip Siracusa

Prinsip Siracusa mengatur prinsip pembatasan HAM, yaitu dilakukan dalam masyarakat demokratis, demi ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, dan hak kebebasan orang lain atau reputasi orang lain. Lebih lanjut Prinsip Siracusa angka 10 mengatur bahwa kebutuhan pembatasan berimplikasi: 1) didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal relevan dari Kovenan Sipol; b) merespon tekanan publik atau kebutuhan sosial; c) mencapai tujuan yang sah; dan d) sebanding dengan tujuan.

Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) yang membatasi hak warga negara untuk berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi tidak didasarkan pada prinsip pembatasan sesuai Prinsip Siracusa di atas. Selain itu Perppu justru menimbulkan tekanan publik untuk pembatalan, meskipun banyak juga kelompok masyarakat yang mendukung. Adanya Perppu justru berpotensi melanggar hak asasi banyak warga negara, melemahkan demokrasi, dan melemahkan negara hukum.

Perppu Ormas mengutip Pasal 4 Kovenan Sipol dalam penjelasannya. Celakanya Pasal 4 dicantumkan dengan Bahasa Inggris, padahal jika diterjemahkan masyarakat justru bisa membaca bahwa negara dapat mengenyampingkan HAM dan melakukan pembatasan jika terdapat keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa, dan keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi oleh negara. Keadaan darurat tidak pernah diumumkan secara resmi oleh negara dan kondisi objektif Indonesia sebenarnya tidak berada dalam kondisi darurat (state emergency).

Kekeliruan yang lain adalah dijadikannya UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagai pembanding dan rujukan pembatasan hak asasi manusia. Padahal undang-undang tersebut mengatur tentang Darurat Sipil, Darurat Militer, dan Darurat Perang tanpa membahas HAM. Terlihat betul bagaimana penyusun Perppu sembarang kutip berbagai instrumen untuk membenarkan pembatasan HAM karena keadaan bahaya. Keadaan darurat juga ditafsirkan sedemikian rupa sehingga salah satu syarat pembuatan Perppu, yaitu karena keadaan genting dan memaksa, seolah-olah terpenuhi.

Perppu Ormas juga melanggar beberapa ketentuan lain dalam Prinsip Siracusa, seperti angka 37 mengenai larangan pembatasan HAM atas dasar reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi negara dan aparatnya dari opini dan kritisisme publik. Pasal 59 ayat (3) huruf a justru melarang ucapan, pernyataan, sikap, atau aspirasi yang bisa dimaknai sebagai tindakan permusuhan yang menimbulkan kebencian terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara. Selain itu Prinsip Siracusa juga mengatur bahwa pembatasan tidak bisa dilakukan terhadap hak yang tidak bisa dikesampingkan (non derogable rights). Perppu justru memperberat pasal penodaan agama yang sering digunakan untuk melanggar kemerdekaan beragama dan berkeyakinan yang merupakan non derogable rights.

Pembatasan Harus Melalui Pengadilan

Mahkamah Konstitusi (MK), dengan putusan Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, membatalkan UU No.4/PNPS/1963 tentang Pengawasan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (UU Sensor Buku). MK menganggap kewenangan Jaksa Agung melarang peredaran buku tanpa melalui proses peradilan merupakan salah satu pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum.

Putusan MK tersebut dapat digunakan untuk menguji Perppu Ormas karena UU Sensor Buku juga merupakan undang-undang yang membatasi hak asasi warga negara. Terlebih alasan mempertahankan dan menerapkan kedua undang-undang serupa, yaitu mempertahankan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi kelompok beragama. Dalam prakteknya UU Sensor buku melarang buku yang terkait dengan ajaran komunis, separatis, dan juga dianggap menodai agama, antara lain: Enam Jalan Menuju Tuhan, Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, Tetesan Darah dan cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri, Mengungkap Misteri Keberagaman Agama, dan Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965.

MK berpendapat dalam negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya due process of law yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Jika ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka prosesnya harus melalui pengadilan. Sudah seharusnya dalam pembubaran ormas dan pembatasan hak untuk berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi oleh Perppu Ormas, juga melalui pengadilan.

Pembatasan HAM dalam UUD NRI 1945

Pasal 28 J UUD NRI 1945 mengatur dibolehkannya pembatasan hak asasi warga negara. Pembatasan tersebut ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal tersebut mirip dengan pembatasan Kovenan Sipol dan juga Prinsip Siracusa. Sayangnya pemerintah dan berbagai pihak pendukung Perppu Ormas justru tidak menggunakan prinsip pembatasan tersebut secara utuh dan mengesampingkan due process of law.

Sebagai penafsir tertinggi konstitusi (the ultimate interpreter of the constitution), tafsir MK dapat kembali digunakan untuk menilai sah tidaknya pembatasan oleh Perppu Ormas terhadap Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Putusan MK yang membatalkan UU Sensor Buku menyatakan bahwa pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa due process of law atau melalui peradilan, jelas tidak termasuk dalam pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Artinya pembatasan hak untuk berekspresi, berserikat, dan berkumpul yang diatur oleh Perppu Ormas bukanlah pembatasan yang konstitusional.

Adanya batasan dalam pembatasan HAM sejatinya adalah untuk melindungi prinsip negara hukum, dan HAM juga itu sendiri. Pembatasan yang terlalu berat kepada eksekutif (excecutive heavy) tanpa check and balances akan memunculkan kesewenangan oleh negara. Kita sudah cukup maju diera reformasi pembubaran partai politik, semula otoritas pemerintah, harus melalui proses peradilan di MK. Begitupun proses pemberhentian presiden, harus melalui MK. UU Serikat Buruh/Serikat Pekerja mengatur juga pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 harus melalui pengadilan. Bahkan pembatalan Akta Kelahiran harus melalui penetapan pengadilan.

Selain mengenai aspek hukum khususnya mengenai pembatasan di atas, terdapat banyak permasalahan Perppu Ormas yang sudah dikupas tuntas berbagai pihak. Hal yang terpenting adalah Perppu Ormas ini tidak hanya mengancam aktor anti demokrasi, tapi juga aktor pro demokrasi. Berbagai upaya menolak dan membatalkan Perppu ini, baik litigasi maupun litigasi, harus ditempuh. Tentunya harus didukung dengan konsolidasi kekuatan masyarakat sipil pro demokrasi.

Pengabdi Bantuan Hukum (1): Khaerul Anwar

image

Banyak jaringan kerja LBH Jakarta, media, ataupun masyarakat telah mengenal para pengacara publik LBH Jakarta. Hal tersebut karena kerja pengacara publik yang memang mensyaratkan kampanye publik dalam kerja advokasinya. Tidak banyak yang mengenal pengabdi bantuan hukum yang bukan pengacara publik, padahal perannya sangat signifikan. Banyak juga pengabdi bantuan hukum yang akhirnya minder dengan pengacara publik, bahkan ada yang merasa bukan aktivis. Saya akan perkenalkan profil-profil pengabdi bantuan hukum di LBH Jakarta di luar pengacara publik sehingga bisa dikenal juga oleh pemangku kepentingan LBH Jakarta. Profil pertama adalah penggalang dana publik bernama Khaerul Anwar.

Khaerul Anwar atau biasa dipanggil Arul telah tiga tahun bekerja di LBH Jakarta. Bapak satu anak ini terlibat dari awal pembuatan tim Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), program penggalangan dana publik yang mengumpulkan donasi individu tiap bulan dari masyarakat dan juga mengajak anggota SIMPUL aktif mendukung kerja advokasi LBH Jakarta.

Tiga bulan pertama di LBH Jakarta, Arul langsung mengajukan pengunduran diri. Selain merasa tidak cocok karena hanya berbekal ijazah SMA dan pengalaman sebagai asisten kepala toko disebuah mini market, Arul merasa bebannya terlalu berat untuk bersama membuat sistem dan memandirikan LBH Jakarta melalui penggalangan dana publik. LBH Jakarta tentunya menolak pengunduran diri Arul karena merasa ia ada kemauan mengembangkan diri dan niat tulus untuk mengabdi.

Kemauan untuk mengembangkan diri dan niat yang tulus merupakan modal besar di LBH Jakarta. Ketika Arul bertahan di LBH, Arul langsung ditantang melakukan beberapa hal menurut saya belum tentu bisa dengan cepat dilakukan oleh orang lain, termasuk pengacara publik LBH Jakarta. Pertama, Arul diminta untuk menguasai program design foto. Dalam hitungan minggu Arul sudah bisa design foto sederhana. Sekarang design Arul menurut saya sangat baik. Ode, Kabid Kampanye Strategis banyak membantu Arul. Kedua, Arul diminta untuk menguasai program microsoft access untuk merapikan database anggota SIMPUL. Program yang cukup rumit, namun bisa dikuasai dalam dua bulan saja. Arul inisiatif untuk ikut grup komunitas microsoft access dan aktif bertanya. Ketiga, Arul diminta membuat perencanaan dan pelaporan kerja. Hal ini dikerjakan dengan baik walaupun pada awalnya seringkali bolak-balik penyuntingan. Masalah EYD diatasi  dengan membaca wikipedia yang membahas EYD. Dalam beberapa kali pelaporan kegiatan atau program. Laporan yang dibuat lulusan SMK ini jauh lebih sistematis dan rapi dibandingkan laporan pengacara publik yang sudah terbiasa menulis dan membuat laporan. Keempat, kembangkan kemampuan komunikasi. Kemampuan ini perlahan berkembang. Sikap yang pemalu dan bahkan seringkali minder perlahan hilang. Arul bisa melakukan pendekatan ke calon SIMPUL dan presentasi ke banyak orang sendirian tanpa didampingi rekan kerja yang lain.

Berjalan waktu, Arul banyak belajar sendiri serta didampingi Dodo, Asta, dan Ode. Kemampuan penulisan sangat baik dengan gaya naratif, padahal tidak pernah pelatihan penulisan. Hal ini bisa dilihat diakun FB SIMPUL LBH Jakarta atau akun pribadinya: Khaerul Anwar. Hal lain yang istimewa adalah inisiatif dan punya mimpi, bukan hanya bekerja atas keinginan atasan atau rapat lembaga. Inisiatif disampaikan kepada rekan kerja yang lain dan kemudian dijalankan dengan teamwork yang baik. Terakhir adalah ide untuk menjual kue lebaran yang banyak mendapat apresiasi dan menjadi pintu masuk orang-orang mengenal dan ikut SIMPUL.

Sekarang sekitar 40juta sebulan sudah didapat Arul dan Dodo (Kabid Arul) dibidang penggalangan dana publik. Masih jauh dari target 300 juta sebulan agar LBH Jakarta mandiri secara pendanaan. Namun angka tersebut terus berkembang. Target LBH Jakarta, tahun 2018 nanti lebih dari 50% dana LBH Jakarta berasal dari donasi masyarakat.

LBH Jakarta berharap konsistensi Arul bisa dijaga. Kemauan untuk mengembangkan diri, bekerjasama dengan rekan kerja, dan memiliki inisiatif bisa ditularkan kepada rekan kerja yang lainnya. LBH Jakarta juga berharap Arul akan melanjutkan kuliah, bisa berbahasa Inggris, dan pelajari dengan baik teori penggalangan dana publik. Jika semua dicapai, ditambah dengan kerendahan hati maka Arul akan jadi aktivis yang luar biasa, bukan sekedar penggalang dana publik.

Barel, 25 Juni 2016

Alghif

Pengacara, LBH, dan Gerakan Sosial

Pengacara, LBH, dan Gerakan Sosial[1]

Alghiffari Aqsa[2]

      Profesi mulia dan terhormat (officium nobile) seringkali dilekatkan kepada pengacara atau advokat. Posisinya disejajarkan dengan hakim dan jaksa yang dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Tentunya pada kenyataannya hal tersebut masih jauh dari kenyataan. Masyarakat bahkan seringkali menilai profesi pengacara dari segi penghasilan dan gaya hidup saja. Banyak juga yang tidak menyukai karena profesi pengacara identik dengan masalah, licik, pintar memutarbalikkan fakta, dan lebih mementingkan kemenangan daripada kebenaran. Profesi pengacara seringkali masuk dalam deretan profesi yang paling dibenci oleh masyarakat.

Dalam gerakan sosial, pengacara seringkali dianggap sebagai figur yang konservatif atau kontra revolusioner. Soekarno bahkan mengutip kalimat seorang aktivis buruh Jerman yang mengkritik bahwa  ktia tidak bisa revolusi dengan para yuris atau ahli hukum (Met juristen kan men geen revolutie  maken!). Pengacara dituntut untuk menaati dan mengawal penegakan hukum, sementara gerakan sosial seringkali justru melanggar hukum positif. Hanya sedikit pengacara yang merasa bertanggungjawab terhadap perubahan sosial dan secara umum pengacara dianggap tidak berpengaruh banyak dalam gerakan sosial.[3]

Jika kita telaah, tentunya hal tersebut tentunya tidak sepenuhnya benar. Sejarah mencatat bahwa pengacara tidak hanya berfungsi sebagai alat dalam revolusi, tapi juga sebagai kreator dari revolusi tersebut.[4] Ibarat massa aksi adalah sebagai mesin perubahan sosial, pengacara adalah minyaknya. Bachmann menyatakan bahwa pengacara tidak hanya kendaraan utama dalam perubahan sosial, mereka juga memiliki peran dalam pengorganisasian berbagai kelompok dan membuat legitimasi dalam berbagai perjuangan.[5]

Tentu saja yang dimaksud dengan revolusi yang didukung atau dilakukan oleh pengacara tersebut memiliki makna beragam. Sebagai contoh peran pengacara dianggap sangat signifikan dalam Revolusi Amerika (1776). Dari 56 penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika, 25 orang merupakan pengacara. Thomas Paine dalam pamfletnya yang dianggap revolusioner mengatakan bahwa hukum adalah raja (The Law is King). Pengacara juga peran signifikan dalam Revolusi Inggris (1688) dan Revolusi Perancis (1789) dalam melawan monarki. Dalam perspektif kiri saat ini, peran pengacara tersebut belum tentu dianggap revolusioner karena akhirnya memperkuat negara dan kelompok borjuis yang justru menjadi ancaman baru bagi warga negara.[6] Continue reading “Pengacara, LBH, dan Gerakan Sosial”

Refleksi Kondisi Hukum dan HAM di Tahun 2015

(Refleksi Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2015)

KONDISI HUKUM DAN HAM DI INDONESIA

Alghiffari Aqsa

Kondisi Negara Hukum

Jika kita berkaca kepada Index Negara Hukum 2015, maka pada tahun 2015 Indonesia berada di urutan 52 dari 102 negara yang diteliti dengan nilai 0,52 dari maksimal 1. Indonesia berada di bawah Filipina di urutan 51, Malaysia di urutan 39, dan Singapura di urutan 9. Kondisi terparah berada pada sistem peradilan pidana dimana seluruh komponen berada di bawah 0,5: Investigasi yang Efektif (0,44), Peradilan yang Efektif dan Tepat Waktu (0,48), Sistem Koreksi yang Efektif (0,13), Tidak Diskriminatif (0,24), Tidak Korupsi (0,41), Tidak ada Campur Tangan Pemerintah (0,42), dan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku (0,35). Disisi lain, legislatif dianggap sebagai lembaga paling korup (0,28), kemudian lembaga peradilan (0,29), Kepolisian/TNI (0,43), dan eksekutif (0,5).[1]

Melihat indeks di atas, tentunya kondisi Indonesia sangat memprihatinkan karena Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Peradilan yang adil dan bebas dari korupsi masih jauh dari yang diharapkan, bahkan Indonesia hanya memiliki poin 0,1 untuk sistem koreksi yang efektif di sistem peradilan pidana. Artinya aparatur penegak hukum sulit untuk dikoreksi dan akhirnya abusive. Tidak heran kasus pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan jujur di ranah pidana masih sangat tinggi; penyiksaan, salah tangkap, rekayasa kasus, kriminalisasi kasus perdata, dan lain-lain. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka hukum justru akan menjadi alat bagi yang kuat untuk menindas yang lemah. Maka adagium manusia untuk (baca: dikorbankan demi) hukum pun menjadi sebuah gambaran kondisi hukum saat ini. Continue reading “Refleksi Kondisi Hukum dan HAM di Tahun 2015”

Pembukaan KALABAHU Buruh: Buruh Harus Berdaya

image

LBH Jakarta (15/08/2015). Buruh harus berdaya. Itulah sepenggal kalimat singkat yang menggambarkan bagaimana cita-cita Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) kepada rekan-rekan buruh. Kami memiliki keyakinan bahwa buruh mampu mandiri dalam melakukan pembelaan terhadap hak-haknya, baik di dalam mupun di luar persidangan.

Karya Latihan Bantuan Hukum untuk Buruh (KALABAHU Buruh) merupakan pelatihan yang terinspirasi dari KALABAHU yang sudah 36 tahun secara konsisten diselenggarakan oleh LBH Jakarta untuk mahasiswa tingkat akhir dan sarjana. Saat ini KALABAHU Buruh baru dua kali diadakan, setelah KALABAHU Buruh pertama diadakan tahun 2014 lalu. LBH Jakarta sadar bahwa buruh merupakan pemangku kepentingan utama LBH Jakarta, mengingat ditahun 2014 saja LBH Jakarta menerima 251 kasus buruh dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 54883 orang. Tentunya KALABAHU Buruh akan terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga serikat buruh mampu mandiri dalam pengembangan kapasitas advokasi anggotanya.

KALABAHU Buruh tahun ini setidaknya terdiri dari tiga klasifikasi materi; ideologi, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu juga terdapat materi kunjungan ke komunitas lain agar peserta memahami persoalan perburuhan di tempat lain. Materi yang komprehensif sangat diperlukan karena LBH Jakarta tidak ingin hanya memberikan keterampilan (skill) saja. Percuma keterampilan yang mumpuni, tapi jika perspektif buruh masih “toleran” dengan musuh utama buruh, yaitu kapitalisme. Atau contoh lain, percuma terampil dan sukses dalam advokasi kasus buruh, tetapi tidak menghormati buruh perempuan yang mengalami berbagai lapisan penindasan.

Terdapat beragam serikat buruh yang mengikuti KALABAHU Buruh ini, termasuk serikat buruh yang mungkin saja berbeda pandangan politik dan seringkali tidak pernah bertemu dalam gerakan buruh. Harapan kami terdapat saling tukar pengalaman antar peserta dan juga, terjalin solidaritas antara serikat buruh dikemudian hari.

Selamat berdaya! Salam solidaritas! Hidup buruh!

Alghiffari Aqsa

Kekeliruan Kita Soal Upah Minimum

image

LBH Jakarta (15/0815). Banyak pihak seringkali keliru mengenai upah, terutama mengenai upah minimum. Hal tersebut diungkapkan oleh Indrasari Tjandraningsih, peneliti AKATIGA Pusat Analisis Sosial, dalam pembukaan Karya Latihan Bantuan Hukum Buruh (KALABAHU Buruh) di LBH Jakarta. Indrasari mengungkapkan bahwa upah minimum adalah sebuah kebijakan publik dan merupakan kewenangan pemerintah. Upah minimum merupakan upah terendah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja agar dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Hal tersebut diatur melalui undang-undang dan peraturan di bawahnya. Perlu diingat juga bahwa upah minimum hanyalah untuk pekerja lajang dan masa kerja di bawah satu tahun.

Selanjutnya Indrasari memaparkan upah minimum berbeda dengan upah dimana upah adalah ranah pekerja dan pemberi kerja yang ditentukan berdasarkan kesepakatan hasil perundingan kedua pihak. “Upah minimum adalah ranah publik dan bukan urusan pengusaha, wajib untuk ditaati”, papar Indrasari.

Tujuan dari upah minimum antara lain melindungi upah dari efek persaingan pasar, menghindari dibayarnya upah yang sangat rendah, menghapus persaingan tidak sehat antara pengusaha dalam hal upah, mengurangi ketimpangan upah antara pekerja lelaki dan perempuan, serta memberikan perlindungan sosial bagi pekerja. Titin Suherni dari serikat PPMI berkomentar bahwa perempuan dan lelaki seringkali dibedakan karena dianggap bukan kepala keluarga, tenaganya tidak sekuat lelaki, dan tidak seproduktif lelaki. “Betul upah minimum melindungi diskriminasi”, tegasnya.

Membayar buruh di bawah upah minimum merupakan tindak pidana. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 185 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Membayar buruh di bawah upah minimum dianggap delik kejahatan dan diancam penjara 1-4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.400.000.000.

Tarik menarik soal upah dan upah minimum sudah menjadi hal yang lazim dan rutin terjadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa akhir tahun adalah moment gerakan buruh, seperti lebaran buruh, karena akhir tahun merupakan proses penetapan upah minimum. Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Peserta KALABAHU Buruh menyayangkan bahwa pembahasannya tidak terbuka, hanya kelompok tertentu yang tahu draftnya seperti apa. (AGF)

MENJADI PENGACARA DIVERGENT

LBH Jkt

MENJADI PENGACARA DIVERGENT

Oleh Alghiffari Aqsa[1]

Setelah menonton film Divergent dan Insurgent karya Neil Burger saya kemudian berfikir mengenai Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Sepertinya Divergent  mirip dengan Pengacara Publik LBH Jakarta. Sepertinya memang terlalu berlebihan, namun maksud dari tulisan ini bukan untuk membanggakan LBH Jakarta melainkan menyampaikan bahwa ada sekelompok pengacara yang berbeda dan patut untuk diikuti jejaknya. Dalam kamus Oxford divergent dapat berarti kecenderungan berbeda atau dikembangkan berbeda arah.[2] Sedangkan insurgent berarti seseorang yang bertarung melawan pemerintahan atau kekuatan penakluk, pemberontak, ataupun seorang yang revolusioner.[3]

Di dalam film Divergent, dalam sebuah daerah dystopia[4], untuk mencapai tatanan masyarakat yang sempurna manusia dibagi ke dalam lima kelompok berdasarkan karakternya yaitu Candor (the honest atau bersifat jujur), Erudite (the intelligent atau pintar), Amity (the peaceful atau bersifat cinta damai), Dauntless (the brave atau pemberani), dan Abnegation (the selfless atau penolong tanpa pamrih). Oleh karenanya setiap kelompok menjalankan tugas yang berbeda di masyarakat, candor memegang jabatan yang membutuhkan kejujuran seperti hakim, Abnegation menjadi anggota di pemerintahan atau pelayan masyarakat, Amity menjadi petani dan sebagainya, Erudite menjadi ilmuwan, Dauntless menjadi penjaga keamanan.[5]

Di luar lima kelompok tersebut di atas terdapat Factionless dan Divergent. Factionless merupakan kelompok yang tidak diakui dan hidup dijalanan. Sedangkan Divergent merupakan kelompok orang yang berbeda dan dianggap memiliki kelainan dikarenakan banyak karakter yang sesuai atau menonjol di dalam dirinya. Divergent dianggap sebagai ancaman karena akan mengacaukan struktur masyarakat yang dibuat. Karenanya seorang Divergent kemudian menyembunyikan karakternya dan masuk membaur ke 5 karakter yang sesuai dengan struktur masyarakat yang telah ditentukan. Divergent juga mampu menggerakkan factionless dalam perjuangan mengubah tatanan yang lalim dan dipimpin oleh Dauntless. Dalam film, divergent kemudian diburu dan dituduh melancarkan pemberontakan.

Di film Insurgent, sekuel dari Divergent, ternyata divergent merupakan jawaban kebutuhan masyarakat untuk perdamaian dan tatanan yang lebih baik. Rupanya divergent merupakan sebuah percobaan dari para leluhur untuk menciptakan bibit unggul yang mampu menciptakan perdamaian dan melindungi dystopia dari dunia luar. Gerbang terhadap dunia luar pun terbuka dan seluruh struktur masyarakat melebur, tidak ada lagi pengelompokan.

Pengacara Publik Divergent

Menjadi pengacara publik atau pekerja bantuan hukum LBH Jakarta menurut saya tidak ubahnya menjadi seorang divergent, yaitu seseorang yang berbeda dari mayoritas. Ada beberapa hal yang membedakan pengacara publik LBH Jakarta dengan pengacara pada umumnya: Continue reading “MENJADI PENGACARA DIVERGENT”

Kenapa Enggan Memberi?

IMG_20141210_221528_edited-2_resized0Seorang pedagang koran menawarkan koran dalam perjalanan saya menuju ATM&membeli sarapan. Karena LBH Jakarta sudah berlangganan koran, sayapun menolak. Tak berapa lama, mungkin hanya 30 meter, iapun mengejar saya dan memohon membeli koran untuk uang sekolah adiknya. Sayapun membeli koran tersebut. Ternyata koran yang dijual adalah Super Ball seharga Rp.2000. Saya beri Rp.4000. Si penjual koran kemudian memohon bisa tidak diberi Rp.20.000 untuk sekolah adiknya.

Ketika penjual koran meminta Rp.20.000 untuk sekolah adiknya sayapun menyampaikan: “Kalo masalah pendidikan, saya akan bantu surati dan datangi sekolah, saya pengacara LBH Jakarta, silahkan datang ke LBH”. Saya lalu beri nama lengkap saya dan tunjukkan kantor LBH Jakarta. Si penjual koranpun berterima kasih dan berlalu. Sempat terlintas di pikiran saya, si penjual bisa saja berbohong supaya dapat uang dari orang yang merasa kasihan.

Setelah percakapan dengan penjual koran, saya kemudian menuju ATM, tarik uang dan kemudian membeli kue untuk sarapan. Tanpa menanyakan harga, saya langsung pilih 4 potong kue dan satu susu kotak. Kasir bilang: Rp.33.000. Sayapun segera membayar. Cukup mahal untuk sekedar sarapan, tapi sekali-kali bolehlah, dalam hati membela diri.

Dalam perjalanan kembali ke kantor. Saya kemudian berpikir: Kok ada orang yang butuh 20.000 tidak diberi? Bisa jadi orang itu bohong. Tapi kalopun bohong apalah arti 20.000 jika dia benar-benar butuh? Bagaimana jika orang itu tidak berbohong? Apakah si penjual koran akan laporkan masalah pendidikan yg dihadapi adiknya ke LBH? Lalu kenapa saya dengan entengnya beli 4 kue+susu kotak senilai Rp.33.000? Bahkan tanpa bertanya harga terlebih dahulu? Apakah karena saya menjadi sombong karena merasa sudah cukup banyak memberi orang?

Kenapa kita enggan memberi padahal kita sanggup? Kenapa kita enggan memberi padahal memberi tidak akan pernah membuat kita kekurangan? Kenapa kita enggan memberi karena merasa sudah cukup banyak memberi?
Keraguan untuk memberi memang harus dilawan.

Ya Basta!

10 Desember 2014

Blog di WordPress.com.

Atas ↑