PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA TENTANG KETERTIBAN UMUM

PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA TENTANG KETERTIBAN UMUM

A.   PENDAHULUAN

Masalah kebersihan, penataan, ketertiban umum dan ketentraman merupakan permasalahan yang seringkali dijadikan parameter keberhasilan sebuah kota ataupun daerah, terlebih lagi semenjak dibukanya pintu otonomi daerah, tiap-tiap daerah kemudian berlomba-lomba menata daerahnya. Berbagai daerah seakan-akan berlomba untuk membuat Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum, seperti Perda Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum dan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Permasalahan Perda Tibum yang paling menonjol terdapat di DKI Jakarta, yaitu Perda No. 8 Tahun 2007 yang merupakan revisi dari Perda 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di DKI Jakarta.

Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum (Perda Tibum) kemudian menjadi kontroversi dan ditolak oleh masyarakat karena justru melanggar hak asasi warga negara.

B.    DEFENISI DAN POSISI PERATURAN DAERAH DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN

Berdasarkan Pasal 7 perubahan dari UU No. 10 Tahun 2004, posisi Peraturan Daerah Provinsi berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lengkapnya tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Provinsi
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dalam revisi UU No. 10 Tahun 2004 tersebut, dikatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah kabupaten/kota, dan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat.[1] Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum) merupakan salah satu bentuk Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat oleh DPRD bersama dengan Gubernur.

Berbeda dengan materi undang-undang, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[2]

Adapun yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah adalah Kepala Daerah dengan dibantu oleh Satuan Khusus Perangkat Daerah yang diberi mandat atau wewenang untuk menegakkan Perda. Berdasarkan Pasal 148 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah untuk membantu Kepala Daerah dan menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Perda dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[3] 

C.    PROSES PEMBENTUKAN PERDA

Adapun proses pembentukan Perda Provinsi dapat dilihat dari tabel berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika kedua asas tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat akan menjadi peraturan yang justru merugikan masyarakat dan merugikan negara secara keseluruhan jika diberlakukan. Dalam prakteknya justru banyak Perda yang dibuat tidak tidak memenuhi kedua asas diatas antara lain Perda sangat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya bahkan bertentangan dengan UUD NRI 1945, Perda banyak melanggar hak asasi warga  negara, Perda dibuat sangat tidak elitis dan tidak menerima masukan dari masyarakat, Perda dibuat hanya untuk melanggengkan kekuasaan ataupun bisnis tertentu, Perda berisikan ketentuan yang diskriminatif, Perda dapat memiskinkan sekelompok masyarakat, dan lain-lain. Perda Ketertiban Umum (Tibum) adalah contoh nyata pelanggaran kedua asas tersebut sehingga merugikan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

D.   PERDA KETERTIBAN UMUM DKI JAKARTA DAN PERMASALAHANNYA

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum diajukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 10 September 2007. Perda ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2008. Perda tersebut merupakan perubahan dari Perda yang lama, yaitu Perda No. 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum.

Adapun latar belakang pembentukan Perda Tibum dapat terlihat dalam latar belakang Perda Tibum, yaitu dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya. Ketertiban umum itu sendiri menurut menurut Pasal 1 angka 5 Perda Tibum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.

D.1. SUBSTANSI PERDA TIBUM

Perda terbagi dalam XVI Bab, yaitu: Bab I mengenai Ketentuan Umum, Bab II mengenai Tertib Jalan, Angkutan Jalan, dan Angkutan Sungai, Bab III mengenai Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, Bab IV mengenai Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Lepas Pantai, Bab V mengenai Tertib Lingkungan, Bab VI mengenai Tertib Tempat dan Usaha Tertentu, Bab VII mengenai Tertib Bangunan, Bab VIII mengenai Tertib Sosial, Bab IX mengenai Tertib Kesehatan, Bab X mengenai Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian, Bab XI mengenai Tertib Peran Serta Masyarakat, Bab XII mengenai Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan, Bab XIII mengenai Penyidikan, Bab XIV mengenai Ketentuan Pidana, Bab XV mengenai Ketentuan Peralihan, dan Bab XVI mengenai Ketentuan Penutup.

Perda Tibum ini menjadi kontroversi karena sebagian besar isinya berupa larangan dan pembatasan atas berbagai aktivitas keseharian warga kota disertai ancaman pidana kurungan dan denda. Secara substansial Perda No. 8 Tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan Perda No. 11 Tahun 1988 yang nyata-nyata tidak mampu diterapkan dengan maksimal oleh Pemda dan justru menjadi dasar untuk penyingkiran kelompok miskin.

Kurang lebih terdapat 96 larangan dalam Perda Tibum yang dapat dikenakan sanksi denda Rp. 100.000 s/d Rp. 50.000.000 dan/atau kurungan atau penjara 10 sampai 180 hari. Larangan tersebut mengancam berbagai kalangan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

  1. Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 25 ayat (2) dikatakan dilarang berdagang di trotoar, halte dan tempat umum sebagai pedagang kaki lima. Adapun sanksinya adalah denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari. Selain itu juga terdapat larangan menggunakan trotoar tidak sesuai fungsinya dengan ancaman yang sama.

  1. Pembeli

Tidak hanya pedagang yang dikenakan larangan, pembeli yang membeli barang di pedagang kaki lima diancam dengan denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari (Pasal 25 ayat 3)

  1. Pengemis dan Pengamen (termasuk Anak Jalanan)

Para pengamen, pengemis, dan pedagang asongan dilarang dan diancam dengan denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari (Pasal 40 ayat b). Termasuk sebagian besar diantaranya adalah anak-anak jalanan.

  1. Pejalan Kaki

Setiap pejalan kaki haruslah berjalan di tempat yang ditentukan dan wajib menyebrang di jembatan penyebrangan/zebra cross. Ancamannya denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari. Perda ini tidak dapat mengakomodasi dalam hal Pemda lalai dalam menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki. Sebagaimana kita ketahui sarana bagi pedagang kaki seperti jembatan penyebrangan dan zebracross sangat minim di beberapa wilayah di Jakarta.

  1. Dermawan

Setiap orang dilarang membeli/memberi kepada pengemis, diancam denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari (40 ayat c).Hal ini tentunya mendapat kecaman dari banyak pihak, terutama masyarakat yang meyakini bahwa member sedekah adalah bagian dari kepercayaannya.

  1. Pembuat dan Pengemudi Becak

Pembuat becak dalam Perda Tibum diancam pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- dan paling banyak Rp. 30.000.000,- . Selain itu orang pengemudi becak diancam pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 30 hari atau denda paling sedikit Rp. 250.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000,-.

  1. Pembuat dan Pengemudi Bemo/Bajai

Pembuat dan pengemudi bemo/bajai dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Pasal 62 ayat 1).

  1. Pencari Hak Atas Perumahan

Banyak warga miskin yang terpaksa membangun rumah di lahan terlantar, lahan hijau, bantaran kali, kolong jembatan, kolong tol, dan tempat yang dilarang lainnya karena tidak dipenuhi hak atas perumahannya oleh pemerintah. Mereka pun kemudian diancam dengan pidana penjara minimal 30 hari maksimal 180 hari karena menyalahgunakan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tepat umum (Pasal 12 ayat d) atau dilarang membangun dan bertempat tinggal di bawah jalan layang, di bawah tol, jalur hijau, taman dan tempat umum (pasal 20 d). Selain itu terhadap mereka juga terdapat ancaman dan larangan membuang air di sungai, menerobos jembatan atau pagar atau tempat-tempat umum (Pasal 21 huruf c dan Pasal 12 huruf f).

  1. Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional

Pelaku usaha pengobatan tradisional yang banyak dipercaya oleh masyarakat juga dikenakan ancaman kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90  hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Pasal 47 ayat 1). Dikecualikan bagi pelaku usaha yang telah mendapat izin Gubernur.

  1. Pemulung

Pemulung diancam dengan Pasal 36 ayat (1) dengan ancaman pidana kurungan minimal 20 hari, maksimal 90 hari atau denda minimal Rp.500.000, maksimal Rp30.000.000.

  1. Perempuan yang dilacurkan (Pedila)[4]

Para pedila juga diancam dengan pidana kurungan minimal 20 hari, maksimal 90 hari atau denda minimal Rp.500.000, maksimal Rp30.000.000.

  1. Pendatang Atau Penduduk Rentan Administrasi

Para pendatang ataupun penduduk yang rentan administrasi kependudukan (orang terlantar, gelandangan, anak jalanan, dll) yang tidak memiliki identitas/KTP DKI diancam dengan  pidana kurungan minimal 20 hari, maksimal 90 hari atau denda minimal Rp.500.000, maksimal Rp30.000.000. (Pasal 56)

Selain kelompok masyarakat di atas, terdapat kelompok lain yang mendapatkan larangan seperti penumpang kendaraan umum, tukang parkir, pak ogah, tukang tambal ban di pinggir jalan, peminta sumbangan atau bantuan sosial, pengunjuk rasa, dan warga kota lainnya. Perda Tibum sebenarnya juga memiliki sisi positif dengan adanya larangan mengangkut bahan berbahaya atau beracun, larangan bagi pelaku usaha yang merusak lingkungan, larangan melakukan perbuatan yang membahayakan lalu lintas, larangan melakukan kegiatan penggalian dan pengurukan tanpa izin, dan berbagai larangan lainnya. Namun secara keseluruhan, mayoritas yang menjadi subjek larangan adalah warga kota yang miskin dan marjinal.

D.2. PERMASALAHAN PERDA TIBUM

Adapun Perda Tibum memiliki permasalahan sebagai berikut:

  1. Perda Tibum Melanggar Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Perda Tibum melanggar beberapa asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu:

  • Asas Dapat Dilaksanakan

Perda Tibum tidak memperhitungkan efektivitas pemberlakuannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Akhirnya Perda Tibum hanya dijalankan sebatas untuk tindakan penggusuran terhadap PKL dan pemukiman penduduk, serta penangkapan anak jalanan, pengemis, pengamen, dan PSK. Sementara peraturan lain tidak dilaksanakan.

  • Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Perda Tibum gagal memberikan manfaat ketertiban bagi masyarakat dan menjadi sebaliknya, warga menjadi semakin miskin dan terpinggirkan.

  • Asas Keterbukaan

Walaupun Perda Tibum telah digodok selama 4 tahun sebelum pengesahan. Perancangan dan pembahasan sangat minim masukan dari masyarakat. Mayarakat luas justru menentang pembuatan Perda Tibum, namun Gubernur dan DPRD bersikukuh melanjutkan pembahasan hingga pengesahan.

Materi Perda Tibum melanggar beberapa asas materi Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu:

  • Asas Pengayoman

Setiap materi peraturan perundang-undangan seharusnya berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Namun Perda Tibum berfungsi sebaliknya, masyarakat justru menjadi tidak tentram dan kesenjangan sosial semakin terbuka.

  • Asas Kemanusiaan

Perda Tibum tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Banyak terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam pasal Perda Tibum.

  • Asas Keadilan

Perda Tibum tidak mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara dan justru menunjukkan adanya diskriminasi dan kriminalisasi bagi penduduk miskin yang terpaksa karena keadaan melanggar Perda.

  • Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Perda Tibum jelas sekali membedakan latar belakang dan status sosial warga. Warga miskin lah yang mayoritas menjadi subjek penegakan Perda Tibum.

  • Asas Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

  1. Perda Tibum Melanggar Hak Asasi Warga Negara.

Negara c.q. pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) Hak Asasi Manusia warga negaranya. Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun dengan pemberlakuan Perda Tibum, pemerintah daerah justru melanggar hak asasi warga negaranya.

Adapun hak asasi warga negara yang terlanggar karena pemberlakuan Perda Tibum adalah sebagai berikut:

  1. Hak Atas Perumahan

Perda melanggar hak atas perumahan dengan adanya ketentuan mengenai larangan untuk bertempat tinggal di ruang terbuka, di pinggir rel, di bawah jembatan tol, jalur hijau, taman, dan tempat umum. Larangan tersebut menjadi salah satu dasar Pemda untuk menggusur masyarakat yang terpaksa membangun rumah ditempat yang dilarang karena hak atas perumahannya tidak dipenuhi oleh negara. Pada tahun 2008-2009 saja, Urban Poor Consortium (UPC) mencatat setidaknya terdapat 30 jumlah kasus penggusuran dengan jumlah 6109 rumah dan 24.436 jiwa.[5] Sedangkan LBH Jakarta mencatat pada tahun 2008 terdapat 21 kasus pengaduan mengenai hak atas perumahan dengan jumlah korban yang terkena dampak berkisar 5104 jiwa[6]. LBH Jakarta meneliti bahwa APBD DKI Jakarta tahun 2011 untuk pra dan ketika penggusuran, baik rumah ataupun tempat usaha adalah sebesar Rp. 45.836.400.000,00[7]. Jadi, DKI Jakarta punya banyak dana untuk menegakkan Perda dan melakukan penggusuran.

Larangan dalam Perda dan penggusuran tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

  1. Hak Atas Pekerjaan

Perda Tibum akan melanggar hak atas pekerjaan warga kota, yaitu pengamen, pedagang asongan, PKL, pelaku usaha pengobatan tradisional, pemulung, pengemudi dan pembuat becak, pengemudi dan pembuat bemo, tukang ojek, dll. Dengan ditegakkannya Perda, maka akan muncul banyak pengangguran, hilangnya nafkah, dan tentunya akan berakibat pula hilangnya penikmatan terhadap hak-hak yang lain seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan, hak atas pangan, dll. Larangan tersebut melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) DUHAM, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dimana pada intinya setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas upah dan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Komnas HAM mengambil posisi bahwa sepanjang Negara belum dapat mewujudkan secara penuh hak atas pekerjaan, maka negara tidak dapat melakukan pelarangan pekerjaan bagi mereka yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Pekerjaan adalah bagian dari upaya untuk dapat terus hidup (survival) bagi individu. [8]

  1. Hak Untuk Berpindah Tempat

Perda Tibum mengatur mengenai ancaman bagi orang yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Selain mengancam penduduk yang rentan administrasi kependudukan (orang terlantar, gelandangan, anak jalanan,dll), Perda juga mengancam para pendatang untuk mendatangi DKI dimana hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hak warga negara untuk berpindah tempat sesuai dengan Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dimana Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia

  1. Hak Untuk Menjalankan Ibadah Sesuai Keyakinan/Kepercayaannya

Pasal 40 ayat c Perda Tibum melarang pemberian sumbangan/sedekah/infak tersebut kepada pengemis, pengamen, dan peminta sumbangan di jalan. Hal ini tentunya sangat janggal dan controversial karena memberikan sumbangan/sedekah/infak merupakan bagian dari kepercayaan, bahkan kewajiban dari berbagai kelompok agama tidak perduli dimana pun tempatnya. Hal tersebut melanggar Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dimana setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

  1. Hak Untuk Berekspresi dan Menyatakan Pendapat

Pasal 51 mengharuskan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal kemerdekaan menyatakan pendapat sebenarnya telah terdapat UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Perda justru berpotensi menghalangi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU N. 9 Tahun 1998 dan Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

  1. Perda Tibum Menyingkirkan Masyarakat Miskin.

Adapun yang dominan menjadi subjek penegakan Perda Tibum tidak lain adalah masyarakat miskin yang karena kondisi ekonomi dan sosial terpaksa menjadi pengamen, pedagang asongan, PSK, pengemudi becak, pengemudi bajai, pak ogah, pemulung, serta terpaksa membangun rumah seadanya di tempat yang dilarang. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 34 UUD NRI 1945 dimana fakir miskin dan anak-anak merupakan kewajiban negara untuk memelihara.

  1. Perda Tibum Mengkriminalisasi Masyarakat.

Masyarakat yang melanggar Perda Tibum diberikan sanksi pidana denda Rp. 100.000 s/d Rp. 50.000.000 dan/atau kurungan atau penjara 10 sampai 180 hari. Bahkan orang yang memberikan derma/sumbangan/santunan pun dapat dikenakan pidana. Ketentuan-ketentuan pidana Perda Tibum tidak mengindahkan prinsip-prinsip kriminalisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Muladi sebagai berikut, yaitu kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan “over kriminalisasi”, tidak boleh bersifat ad hoc, harus mengandung unsur korban, harus memperhitungkan unsur biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium, harus menghasilkan peraturan yang dapat ditegakkan (enforceable), harus mendapat dukungan publik, mengandung subsosialiteit (mengandung bahaya bagi masyarakat sekalipun kecil), harus memperhatikan peringatan bahwa setiap kriminalisasi mengekang kebebasan rakyat dan memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu. [9]

  1. Perda Tibum Menyebarkan Budaya Individualis.

Hal ini terlihat dengan adanya larangan dan ancaman pidana bagi warga kota yang membeli barang kepada PKL atau pedagang asongan dan memberikan sumbangan/sedekah bagi pengemis, pengamen, dan peminta sumbangan. Perda Tibum setidaknya menimbulkan paradigma di masyarakat bahwa pengamen, pengemis, PKL, pedagang asongan, peminta sumbangan merupakan penyakit masyarakat yang harus dihindari dan tidak boleh dibantu. Budaya filantropi, saling membantu dan bergotong royong pun akan menghilang sejalan dengan munculnya budaya individualis.

  1. Perda Tibum Dibuat Dengan Logika Berfikir Yang Keliru

Adanya Perda Tibum merupakan bentuk ketidakpahaman pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat dan solusinya. Negara yang gagal memberikan pekerjaan yang layak kepada warga negaranya justru menghalangi warga negaranya untuk bekerja secara mandiri. Negara yang gagal memberikan hak atas perumahan kepada warga  negaranya justru menggusur warga negaranya yang terpaksa membangun rumah secara mandiri di tempat yang dilarang. Negara yang gagal memberikan pemahaman mengenai ketertiban kepada warga negaranya justru berfikir sanksi pidana adalah solusinya. Kegagalan Negara dalam mensejahterakan rakyatnya justru diperparah dengan menyingkirkan yang tidak sejahtera.

 

D.3. KAJIAN KOMNASHAM TERHADAP PERDA TIBUM DKI JAKARTA

Karena banyaknya protes masyarakat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas HAM pun mengadakan penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut:[10]

  • Perda Tibum  cacat secara prosedur karena penyusunan Perda tidak melewati proses harmonisasi yang melibatkan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
  • Terdapat sejumlah pasal dalam Perda Tibum yangbertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui Indonesia dan juga kalangan internasional.
  • Perda Tibum tidak memasukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
  • Perda Tibum tidak memenuhi prinsip-prinsip keperluan yang dipersyaratkan dalam pembatasan hak sebagaimana telah diatur dalam standar internasional disepakati yang dapat melanggarhakatas perumahan, hak atas pekerjaan, dan hak atas kebebasan untuk bergerak.
  • Perda Tibum banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
  • Perda Tibum berpotensi membahayakan hak-hak sipili, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara yang seharusnya dijamin oleh negara sebagai pemangku kewajiban bagi pemenuhannya.

Selain itu, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri agar segera membatalkan pemberlakuan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan seluruh peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM agar segera melaksanakan pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak asasi manusia kepada jajaran aparat pemerintahan daerah, terutama jajaran aparat biro hukum Pemda agar tak ada lagi sebuah produk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta Satpol PP sebagai aparat yang kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat.

E.    ANAK JALANAN SEBAGAI KELOMPOK RENTAN TERHADAP PEMBERLAKUAN PERDA TIBUM

Anak jalanan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pemberlakuan Perda Tibum. Mereka banyak bekerja sebagai pengemis, pengamen, pengelap kaca mobil, pedagang asongan, joki 3 in 1, dan juru parkir liar yang keseluruhannya dilarang di dalam Perda Tibum dan diancam dengan sanksi pidana kurungan, penjara, maupun denda. Ancaman terhadap anak jalanan terakumulasi dengan fakta bahwa mayoritas anak jalanan tinggal di tempat yang dilarang ditempati oleh Perda dan anak jalanan juga merupakan kelompok yang rentan administrasi kependudukan karena tidak memiliki  akta kelahiran sehingga ketika dewasa tidak mendapatkan KTP.

Fakta yang sangat mengerikan dimana jumlah anak jalanan sangatlah besar di Indonesia. Berdasarkan data Kemensos, saat ini terdapat 230 ribu anak jalanan di Indonesia.[11] Pada tahun 2007, Kementrian Sosial mencatat anak jalanan di Indonesia berjumlah 104.497 jiwa, dimana di DKI Jakarta terdapat 4478 jiwa. Tahun 2011, di DKI Jakarta tercatat jumlah anjal mencapai 7.315 orang dibanding tahun 2010 yang mencapai 5.650 orang atau tahun 2009 sebanyak 3.724 orang.[12]

Jumlah anak jalanan tersebut justru memiliki kecenderungan semakin meningkat. Bayangkan jika Perda Tibum ditegakkan, tentunya 7.315 orang anak jalanan di DKI setiap saat dapat ditangkap dan mendapatkan sanksi pidana kurungan ataupun penjara, terlebih lagi DKI Jakarta berencana akan menjadi kota yang bebas anak jalanan pada akhir 2011. Dalam penegakan Perda Tibum tersebut, Satpol PP sebagai penegak Perda Tibum menjadi ancaman serius bagi anak jalanan karena Satpol PP sering melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemukulan, penyiksaan, penempatan di panti dengan kondisi dan perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan hingga menyebabkan kematian.

F.    SOLUSI KETERTIBAN UMUM DAN KOTA LAYAK ANAK

Terhadap Perda Tibum telah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung, namun permohonan ditolak dan tidak diperiksa substanstinya karena masalah mekanisme permohonan.[13] Perda Tibum harus dibatalkan karena bukan solusi untuk menciptakan ketertiban umum, melainkan dapat melanggar hak asasi warga negara dan menjadi alat pemiskinan secara struktural. Solusi untuk menciptakan ketertiban umum adalah dengan melakukan kampanye, penyadaran, pembinaan dan pemberdayaan. Tentunya solusi utama adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah Daerah patut berkaca kepada Pemkot Solo yang berhasil melakukan penataan tanpa harus menggunakan Perda Ketertiban Umum dan melanggar hak asasi masyarakat.

Pemerintah Daerah harus memberi perhatian khusus terhadap permasalahan anak jalanan dengan memperkuat program pembinaan anak jalanan, mengembalikan mereka ke sekolah dengan menyediakan fasilitas pendidikan khusus maupun memberikan insentif pendidikan kepada seluruh anak jalanan tidak hanya sebatas pendidikan gratis, menyediakan fasilitas bermain ataupun berkesenian, serta pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga yang concern terhadap anak jalanan yang cukup banyak jumlahnya. Dengan demikian kota akan menjadi tempat yang layak untuk anak.


[1] Republik Indonesia, UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (2)

[2] Ibid.,  Pasal 12.

[3] Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 149 ayat (2).

[4] Perempuan yang Dilacurkan (Pedila) merupakan istilah pengganti Pekerja Seks Komersil.

[5] Urban Poor Consortium, Data Penggusuran Pemukiman Miskin Tahun 2008-2009.

[6] Laporan Akhir Tahun 2008 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, hal. 42.

[7] Litbang LBH Jakarta, Clustering APBD DKI Jakarta 2011.

[8] Yosep Prasetyo, Roichatul Aswidah, dan Asep Mulyana. Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Cet I. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009, Hal 56.

[9] Muladi,“Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Asas dalam RUU KUHP” Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Centre, 2002. hal. 251-257.

[10]  Op.cit., hal. 63-67.

[13] Lihat permohonan Keberatan atas Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum kepada Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Tim Advokasi Masyarakat Anti Perda Pelanggaran HAM

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.868 pengikut lainnya.