Mengenal Lembaga Terkait Anak Jalanan

MENGENAL LEMBAGA TERKAIT ANAK JALANAN

                Dalam kesehariannya anak jalanan sangat rentan menjadi korban kejahatan, menjadi pelaku kejahatan, maupun menjadi korban dari pemberlakuan Perda Ketertiban Umum sehingga sering ditangkap dan ditahan sewenang-wenang, serta diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karena itu penting bagi anak jalanan untuk mengetahui lembaga-lembaga terkait anak jalanan, sehingga dapat berguna ketika melakukan advokasi terkait komunitasnya. Selain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan/Mahkamah Agung, Balai Pemasyarakatan, dan Lembaga Pemasyarakatan, terdapat lembaga-lembaga lain seperti:

  1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sejarah Satpol PP

Sejarah Satpol PP dapat diteliti semenjak jaman penjajahan. Pada 1620, setahun setelah VOC menduduki Batavia, Gubernur Jendral VOC membentuk BAILLUW, yaitu semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain itu tugas utama BAILLUW adalah menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota[1].  Organisasi kepolisian kolonial kemudian dikembangkan menjadi: pertama Polisi Pangreh Praja (Bestuurpolitie), yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamongpraja. Kedua, Polisi Umum (Algemeene Politie) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga Polisi Bersenjata (Gewapende Politie)[2]. Kelahiran organisasi kepolisian ini tidak lain adalah demi langgengnya kekuasaan penjajah Belanda.

Pada zaman Pasca Kemerdekaan dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1946, wewenang Kepolisian Pangreh Praja sebagai penanggungjawab kepolisian berkurang. Kekuasaan tertentu diserahkan kepada Kepolisian. Kemudian pada Oktober 1948 Satpol PP didirikan di Yogyakarta dengan dasar Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi. Setelah itu, Satpol PP resmi dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1950 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/1950. Adapun nama Satpol PP ketika itu adalah Detasemen Polisi Pamong Praja.

Kedudukan, Fungsi, dan Kewenanganan Satpol PP

Eksistensi Satpol PP diatur dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP berada dibawah kepala daerah dan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 5 PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
  3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
  7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

PP No. 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, wewenang Satpol PP adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;
  2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
  5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Permendagri No. 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki 6 tugas khusus dan memiliki prosedur operasional, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patrol, dan operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan peraturan daerah.

Otonomi daerah yang sangat luas dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memiliki dampak Satpol PP memiliki peranan yang sangat besar dalam roda pemerintahan daerah. Daerah berpacu untuk melaksanakan pembangunan karena urusan pusat menurut Pasal 10 ayat (3) hanya meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, serta kewenangan lain yang ditentukan UU. Satpol PP akhirnya dijadikan instrument garis depan untuk penegakan perda, pengawal pembangunan, dan seakan-akan Pemda merasa memiliki kepolisian sendiri dan menafikan eksistensi kepolisian.

Tuntutan Pembubaran Satpol PP

Banyak pihak yang pro dan kontra mengenai pembubaran Satpol PP karena sebagian orang merasakan perlunya keberadaan Satpol PP untuk ketentraman dan ketertiban. Adapun pihak yang sepakat  dengan pembubaran Satpol PP memiliki alasan antara lain sebagai berikut:

1)      Kekerasan

Korban kekerasan Satpol PP sebagian besar berasal dari warga miskin. Tindak kekerasan Satpol PP sering terjadi di setiap penggusuran atau operasi penertiban. Menurut pendataan Jakarta Centre for Street Children (2008), di tahun 2007 angka kekerasan yang dilakukan Satpol PP di Jakarta sebesar 66,1%. Korban mengalami kekerasan secara fisik, mulai dari ditangkap dan ditahan sewenang-wenang, ditendang, diseret, disundut rokok, dijambak, digunduli, dicekik, diinjak, dipukul, mendapatkan kekerasan seksual, dipaksa telanjang, bahkan sampai ada yang meninggal dunia.

2)      Penggusuran

Satpol PP merupakan aparat yang tampil terdepan dan merupakan aktor utama dalam penggusuran. Jumlah penggusuran, khususnya  di Jakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data dari Aliansi Rakyat Miskin menyebutkan pada tahun 2007 saja korban penggusuran mencapai 12.288 orang miskin selama bulan September. Pada bulan Oktober mencapai 3.879 orang miskin. Sedangkan pada November mencapai 5.928 orang miskin. Penggusuran tersebut tentunya melanggar hak warga negara untuk mendapatkan perumahan dan pekerjaan yang layak sebagaimana telah diatur dalam UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

3)      Pemborosan Anggaran

Untuk memperlancar kegiatannya Satpol PP menghabiskan tidak sedikit dana APBN dan APBD. Misalnya di DKI Jakarta anggaran pada 2005-2006 mencapai Rp. 144,9 milyar. Pada 2007 mengalami peningkatan tajam mencapai Rp 303,2. Jauh lebih besar dari alokasi anggaran untuk dinas pendidikan dasar yang hanya sebesar Rp 188 milyar. Bahkan lebih jauh lagi jika dibandingkan dengan anggaran Puskesmas seluruh DKI yang hanya Rp 200 milyar, atau seluruh rumah sakit di DKI yang hanya Rp 122,4 milyar[3].

4)      Impunitas dan Tidak Adanya Pengawasan

Jika berkaca kepada organisasi negara lain yang memiliki kewenangan melakukan upaya paksa selalu terdapat lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal. Misalnya, Kejaksaan terdapat Jaksa Pengawas dan Komisi Kejaksaan, di Kepolisian terdapat Propam dan KOMPOLNAS, Mahkamah Agung memiliki Hakim Pengawas dan Komisi Yudisial. Namun berbeda dengan Satpol PP yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa tetapi tidak memiliki lembaga yang bertugas mengawasi bahkan seringkali terhadap Satpol PP tidak bisa dilakukan proses pidana ketika ada tindakan pidana dalam melaksanakan tugas. Pasca Tragedi Koja, Satpol PP DKI Jakarta memiliki Provost tersendiri, namun tidak jelas bagaimana kinerja Provost tersebut.

5)      Rekruitmen Tidak Jelas dan Pendidikan yang Militeristik

Mayoritas perekrutan Satpol PP tidaklah jelas, seharusnya terdapat seleksi anggota sama seperti seleksi PNS. Seringkali preman pengangguran yang kemudian menjadi personil Satpol PP dan mayoritas status hubungan kerja Satpol PP adalah Pekerja Tidak Tetap (PTT). Ketika diterima sebagai personil, anggota Satpol PP dididik dengan metode pelatihan yang militeristik layaknya militer. Hal tersebut menjadikan watak Satpol PP sangat militeristik dan gagal melakukan komunikasi atau pendekatan persuasif terhadap warga kota.

6)      Satpol PP Sebagai Alat Kekuasaan.

Keberadaan Satpol PP yang sering menggusur warga miskin tak pelak menjadikan Satpol PP sebagai musuh warga miskin walaupun anggota Satpol PP sebagian besar merupakan bagian dari warga miskin. Satpol PP bahkan seringkali menjadi alat kekuasaan penguasa dengan menggunakan modus penegakkan peraturan daerah dan menciptakan ketentraman dan ketertiban untuk menggolkan kepentingan-kepentingan penguasa atau pengusaha, terutama kepentingan bisnis.

7)      Bertentangan Dengan Konstitusi

Eksistensi Satpol PP dan Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 yang menjadi dasar kedudukan Satpol PP dianggap bertentangan dengan konstitusi karena telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam hal ketentraman dan ketertiban umum. Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.[4] Di sisi lain, berdasarkan Pasal 148 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Selain ketentuan tersebut, tumpang tindih wewenang dibuktikan dengan fakta bahwa Satpol PP seringkali melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan tidak melalui penyidik PPNS yang memang dibawah koordinasi kepolisian. Satpol PP pun memiliki perlengkapan yang sangat mirip dengan kepolisian.

8)      Mitos Ketertiban Umum

Adanya mindset yang meyakini bahwa Ketertiban Umum dapat dilakukan oleh Satpol PP dengan segala represifitasnya merupakan mitos yang telah tertanam semenjak zaman penjajahan Belanda. Pedagang Kaki Lima tidak akan pernah hilang selagi lapangan pekerjaan tidak ada walaupun puluhan kali ditangkap, “penghuni liar” tidak akan pernah hilang selagi hak atas perumahan tidak dipenuhi. Pemerintah seharusnya berkaca kepada Solo yang berhasil menata perumahan liar dan PKL-PKL nya dimana peran serta masyarakatlah yang akan menciptakan ketertiban umum bukan tindakan represif Satpol PP.

 

Adapun tawaran solusi dalam pembubaran Satpol PP  yaitu pegawai Satpol PP dialihkan ke dinas lain atau dibentuk dinas baru dengan fungsi yang baru yang lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan mengenai ketertiban umum harus dilakukan pemberdayaan masyarakat. Jika terdapat suatu tindak pidana dan upaya paksa maka serahkan kepada kepolisian ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tetap berkoordinasi dengan kepolisian.

  1. DINAS SOSIAL

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD). Adapun tugas dari Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan sosial di daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki dinas sosial, namun tidak semua daerah memiliki dinas sosial yang berdiri sendiri. Banyak daerah dinas sosial digabungkan dengan beberapa bidang, seperti daerah Jambi yang menggabungkan dengan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jika kita mengacu pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, urusan sosial tersebut  antara lain sebagai berikut:[5]

-       Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan sosial, pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, pencegahan timbulnya penyandang masalah sosial;

-       Pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;

-       Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan lembaga dan usaha di bidang kesejahteraan sosial;

-       Pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan pengasuhan anak serta rekomendasi pengangkatan anak;

-       Penyelenggaraan rehabilitasi, resosialisasi, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

-       Pelayanan dan perlindungan korban tindak kekerasan, orang terlantar, korban bencana dan musibah lainnya;

-       Pelayanan kepada perintis, pahlawan kemerdekaan dan keluarganya, serta pelestarian dan pengembangan nilai kepatriotan.

Penyelenggaraan rehabilitasi, resosialisasi, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial antara lain dilakukan dengan adanya layanan panti sosial yang terdiri dari perawatan dan asrama, kesehatan dan gizi, pembinaan dan mental, pendidikan, kesejahteraan sosial, bimlat keterampilan, penampungan sementara, identifikasi dan sosialisasi. Sebagian panti sosial menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan, meliputi pembinaan fisik dan kesehatan mental, sosial, kepribadian, pendidikan, serta pelatihan keterampilan dan kemandirian. Namun sarana panti sosial yang tidak memadai dan pola pendekatan yang keliru terhadap anak jalanan seringkali tidak menyelesaikan permasalahan dan anak jalanan tetap kembali ke jalan. Terlebih lagi sebelum dimasukkan ke panti sosial, anak jalanan ditangkap paksa, dikejar-kejar, dipukuli, dan dimasukkan ke tempat sementara yang mirip dengan tahanan.

  1. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk pada tahun 2003 dengan Keppres 77 Tahun 2003 sesuai amanat Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”. Kedudukan KPAI ini setingkat dengan Komisi Negara, sama seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komisi Negara Lainnya.

Adapun tugas KPAI adalah sebagai berikut[6]:

-       Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;

-       Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan anak;

-       Menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak;

-       Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

-       Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Adapun KPAI berkedudukan di Ibukota Negara, namun jika diperlukan KPAI dapat saja membentuk perwakilan di daerah.[7] KPAI terdiri dari satu orang Ketua, dua orang Wakil Ketua, satu orang sekretaris, dan lima orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak[8]. Anggota tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Peran KPAI dalam menunjang advokasi kasus anak jalanan.

KPAI merupakan lembaga negara yang idealnya dapat dijadikan mitra strategis untuk mengadvokasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan KPAI merupakan sebuah lembaga negara, sehingga dapat memiliki akses dengan mudah ke aparatur negara yang lain seperti  Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Balai Pemasyarakatan, dll. Rekomendasi KPAI pun idealnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Peran KPAI menjadi sangat penting dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak hanya mendukung penyelesaian kasus melainkan juga dapat dijadikan bahan kajian dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah dan legislatif untuk perubahan kebijakan sehingga kasus yang serupa tidak terjadi lagi terhadap anak-anak yang lain.

  1. KEMENTRIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA[9]

Indonesia sejak Oktober 2009 memiliki satu kementrian negara yang khusus menangani perlindungan anak, yaitu Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (PP dan PA). Kementrian ini dibentuk untuk mendorong dan memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak di seluruh bidang pembangunan prioritas, perlindungan dari tindak kekerasan, meningkatkan kapasitas lembaga dan jaringan, serta perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Di bawah Menteri Negara PP dan PA terdapat Deputi Bidang Perlindungan Anak yang membawahi beberapa asisten deputi yaitu, Asdep Pemenuhan Hak Sipil Anak, Asdep Penanganan Masalah Sosial Anak, Asdep Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, Asdep Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, dan Asdep Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.  Adanya Bidang Perlindungan Anak dan Asdep Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menjadikan Kemeneg PP dan PA sebagai salah satu lembaga strategis dalam advokasi anak yang berhadapan dengan hukum. Kementrian ini tidak akan menyelesaikan kasus per kasus secara langsung melainkan mampu mendorong kebijakan sehingga mampu membawa manfaat lebih luas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

  1. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

Terdapat banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang concern dengan hak anak dan bisa dijadikan mitra strategis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. LSM tersebut terbagi ke dalam beberapa tipologi, yaitu:

a.    LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Merupakan lembaga yang terdiri dari  advokat ataupun pekerja bantuan hukum yang dapat memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang hanya fokus mendampingi kasus anak yang berhadapan dengan hukum maupun hanya menjadikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai salah satu bidang atau isu. Lembaga bantuan hukum seringkali berbentuk lembaga swadaya masyarakat ataupun menjadi bagian dari fakultas hukum di suatu universitas.

Tidak hanya memberikan pendampingan secara langsung, sebagian lembaga bantuan hukum juga melakukan penguatan komunitas, keluarga, ataupun penguatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui asistensi, pelatihan advokasi, pelatihan paralegal, dan pelatihan lainnya sehingga tidak tergantung terhadap lembaga bantuan hukum dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.[10] Dalam bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum harus diketahui bahwa prinsipnya bantuan hukum adalah pro bono atau bebas biaya dan pekerja bantuan hukum harus berpegangan kepada kode etik pekerja bantuan hukum ataupun kode etik advokat.

b.    LEMBAGA PEMERHATI DAN ADVOKASI HAK ANAK

Banyak lembaga yang tidak berbentuk lembaga bantuan hukum namun juga melakukan kerja-kerja advokasi dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Umumnya lembaga tersebut sangat fokus dalam pemenuhan hak-hak anak dengan melakukan penelitian, pembinaan, dan juga pendampingan. Beberapa lembaga juga sekaligus memiliki panti asuhan maupun rumah singgah untuk anak jalanan.

Adapun lembaga pemerhati dan advokasi hak anak antara lain Komnas Anak, LAPAM, Yayasan Sahabat Anak, KDM, ISCO, Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), Yayasan Karang Madya, dan banyak lembaga lainnya.

c.     LEMBAGA KONSULTASI PSIKOLOGI

Selain lembaga yang melakukan riset dan advokasi, terdapat juga lembaga lain yang memiliki manfaat yang cukup besar terhadap advokasi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu lembaga psikologi. Lembaga tersebut memberikan bantuan konsultasi secara gratis ataupun sangat murah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana kita ketahui dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum seringkali anak sebagai saksi, anak sebagai korban, dan bahkan anak sebagai pelaku mengalami tekanan psikologis yang kuat dan trauma. Trauma tersebut dapat berpengaruh besar terhadap proses hukum yang akan dijalani, seperti tidak mampu mengingat dengan jelas siapa pelaku kejahatan, keterangan berubah-ubah, takut bertemu polisi atau aparat, dan lain-lain.  Tidak hanya pada proses hukum, trauma akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya hingga dewasa, misalnya anak enggan bersekolah, takut bertemu orang baru, menjadi rapuh dan pemarah, dan lain-lain. Contoh lembaga konsultasi yang sering menangani anak yang berhadapan dengan hukum antara lain Yayasan Pulih.

d.    RUMAH SINGGAH

Selain bantuan hukum, riset, advokasi, maupun pendampingan psikologi, banyak lembaga juga sarana rumah singgah bagi anak jalanan. Rumah singgah umumnya menyediakan kebutuhan-kebutuhan dari anak jalanan seperti pendidikan, kesenian (tari, musik, drama, lukis, dll), bimbingan rohani, konseling, fasilitas bermain, dll. Prinsip rumah singgah adalah mengembalikan anak jalanan dari jalanan ke sekolah ataupun tempat yang layak untuk anak.


[1] Tim Imparsial, Quo Vadis Satpol PP di Era Reformasi, (Jakarta: Imparsial, 2009), hal. 3.

[2] Ali Subur dkk,  Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian (Catatan Kontras terhadap Kepolisian), (Jakarta: Kontras, 2001), hal. 4.

[3] Yani Sucipto dari Seknas Fitra dalam “Anggaran Trantib Dalam Perspektif Pro Poor Budget” 2007

[4] Dipertegas oleh Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI.

[6] Republik Indonesia, Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pasal 3.

[7] Ibid,. Pasal 9 ayat (1)

[8] Ibid, Pasal 4 dan 5.

[9] Alamat di Jalan Merdeka Barat No. 15 Jakarta, No. Telp: (021) 3805563/3842638, Fax: (021) 3805562/380555.

[10] Contoh lembaga yang melakukan penguatan tersebut antara lain LBH Jakarta/YLBHI, LBH APIK, dan LBH Masyarakat.

About these ads

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Alat musik tiup: Karinding (Sunda), Saluang (Minang), Tarumpet (Sunda), dan ... (Papua). Ahhhh, cello patah. Padahal tadi baru latihan&ngerawat :( Menembus retak #keretaKarawangJakarta Males lihat spanduk calon walikota di Padang. Pasang spanduk tokoh2 dr Minangkabau di dpn rumah. @personifikasi nih surat dr jagoan Sangihe dah kaya coklat. Sgr dibalas yo. *Senangny :) View from #theGeorgeWashingtonBridge #streetvendors #monthlymeeting Washington-Padang Dah 3 hari sulit&kurang tidur. #ChronobiologicalProblem #jetlag Resolusi 2013 :) Dari dulu pengen bgt denger Organ Pipes yg megah..Skrg sudah terkabul!!!! *terharu Coldplay! NY, Dec30, 2012. Coldplay selalu luar biasa dg "lighting". Coldplay! NY, Des30, 2012 Coldplay!! NY, Dec30, 2012 Coldplay! Dec 30,2012
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.714 pengikut lainnya.