KAJIAN SINGKAT UU No. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT AKTA KELAHIRAN

KAJIAN SINGKAT

UU No. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

TERKAIT AKTA KELAHIRAN

A.   PENDAHULUAN

Akta Kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.[1]

Terdapat kesalahan persepsi yang memandang pencatatan kelahiran hanya sebagai bagian dari pekerjaan teknis administratif. Padahal, seharusnya pencatatan kelahiran merupakan manifestasi dari hak asasi manusia. Para birokrat pemerintahan memandang urusan KTP dan akta kelahiran hanyalah urusan teknis administrasi kependudukan. Cara pandang yang mensubordinasikan masalah pencatatan kelahiran menjadi sekadar urusan administrasi kependudukan inilah yang merupakan masalah.

Pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai manusia di mana pun di depan hukum. Hal itu juga dipertegas dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik. Dalam perspektif HAM, sebuah nama bersifat universal, terlepas dengan latar belakang politik, agama, dari orangtua mereka. Dalam perspektif seperti itu, pencatatan kelahiran merupakan kewajiban negara untuk mencatat kelahiran anak-anak di Indonesia. Eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan. Selain nama, kewarganegaraan merupakan status legal imbuhan yang menempatkan seseorang sebagai subyek hukum dari satu yurisdiksi. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tak mempunyai privilege-privilege tertentu dari negara, termasuk untuk mendapatkan KTP. Konstruksi seperti di atas, akta kelahiran seharusnya ditempatkan sebagai sebuah dokumen yang amat penting. Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang baru dilahirkan. Namun dalam praktik, pencatatan kelahiran tidak dikaitkan dengan status legal seseorang. Pencatatan kelahiran juga tak dikaitkan dengan hak-hak khusus, privilege yang disediakan oleh negara.

Fungsi utama dari Akta Kelahiran:[2]

  • Menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum. Di dalam Akta Kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak.
  • Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Kegunaan Akta Kelahiran:

  • Syarat untuk sekolah bagi si anak kelak.
  • Membauat identitas lain, seperti Kartu Kelurga atau Kartu Tanda Penduduk.
  • Mencari pekerjaan.
  • Menikah, dll. 

Perlindungan Hak Anak Atas Identitas dalam berbagai peraturan:

UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945

Pasal 28B ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28H ayat (2): Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Pasal 28I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Pasal 5  (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 52

 

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

 

 (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan

meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 3

 

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 4

 

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
Pasal 27

 

 (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Pasal 28: (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK
Pasal 24

 

1. Setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahiran, berhak atas upaya-upaya perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, oleh keluarga, masyarakat dan Negara.

2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan harus mempunyai nama.

3. Setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan.

KONVENSI PBB TENTANG HAK ANAK (UNITED NATION’S CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD)

Pasal 7

 

1. Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya.

2. Negara-negara Pihak harus menjamin penerapan hak-hak ini, sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban mereka menurut instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, khususnya apabila anak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 8

 

1. Negara Pihak berjanji untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan kekeluargaannya sebagaimana diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.

UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 2

 

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a. Dokumen Kependudukan;

b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

c. perlindungan atas Data Pribadi;

d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi. Pelaksana.

B.    PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang muncul dalam pemenuhan akta kelahiran, khususnya bagi anak adalah sebagai berikut:

  1. Pungutan Liar
  2. Pungutan resmi dengan dalih biaya cetak, kas daerah, dll.
  3. Diskriminasi terhadap orang tua yang tinggal di daerah yang dianggap “liar”
  4. Proses tidak tranparan
  5. Tidak Ada Standar Pelayanan
  6. Tidak ada pengawasan terhadap pelayanan
  7. Sosialisasi minim dan luasnya wilayah Indonesia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang seharusnya mampu menjamin pemenuhan akta kelahiran bagi anak justru di sisi lain menjadi penghambat. Dalam UU No. 23 Tahun 2006 terdapat pasal-pasal yang dianggap bermasalah dan menghambat pemenuhan hak atas identitas atau akta kelahiran, yaitu:

1.    Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006

  • Bunyi Pasal: Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  • Catatan Kritis: Pasal ini menggunakan pendekatan kewajiban warga negara. Sebagaimana di ketahui bahwa  pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai manusia di mana pun di depan hukum. Hal itu juga dipertegas dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik. Dalam perspektif HAM, sebuah nama bersifat universal, terlepas dengan latar belakang politik, agama, dari orangtua mereka. Dalam perspektif seperti itu, pencatatan kelahiran merupakan kewajiban negara untuk mencatat kelahiran anak-anak di Indonesia. Dalam KHA hak identitas anak harus merupakan stelsel aktif dari pemerintah. Anak tidak minta,Negara wajib memberikan.
  • Selain Pasal 3 tersebut terdapat juga Pasal 27 ayat (1) yang menunjukkan kewajiban penduduk untuk mendaftarkan kelahiran, bukan peran aktif pemerintah. Bunyi pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut:  Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

 2.    Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006

  • Bunyi Pasal: Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
  • Catatan Kritis: dasar filosofis adanya kewajiban permohonan Penetapan Pengadilan Negeri sebenarnya adalah legitimasi pembuktian. Hal tersebut sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak dimana hak anak untuk mengetahui asal usulnya dengan jelas. Ditakutkan identitas atau asal usul anak dapat dengan mudah dipalsukan. Namun pasal ini merupakan tembok besar penghalang pemenuhan hak anak atas identitas dikarenakan kondisi peradilan baik dari segi akses maupun sistem peradilan membuat masyarakat sulit untuk melakukan permohonan penetapan ke pengadilan. Terlebih terdapat lebih dari 50 juta anak yang tidak memiliki akta dan terlambat melakukan permohonan pencatatan.

Jika menggunakan asas manfaat dalam permasalahan pemenuhan hak anak atas identitas Pasal 32 ayat (2) ini sudah seharusnya dibatalkan, terlebih lagi pasal tersebut sangat sulit dijalankan.

3.    Pasal 90 ayat (1) a dan ayat (2)

  • Bunyi Pasal:

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal: a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1);

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).

  • Catatan Kritis: 

Dengan berlakunya Pasal 3, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 menyebabkan jutaan anak saat ini tidak memiliki akta kelahiran karena sulitnya akses terhadap akta tersebut. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukan bahwa 50 juta dari 78 juta anak Indonesia yang berusia dibawah 18 tahun tidak memiliki akta kelahiran.

C.    KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Adapun kesimpulan dan rekomendasi awal terhadap kajian singkat ini adalah:

  1. Adanya ketentuan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 dimana masyarakat yang harus berperan aktif dalam pencatatan akta menyebabkan masyarakat kesulitan untuk melakukan pencatatan sehingga. Terlebih dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan kondisi ekonomi masyarat yang lemah.
  2. Adanya Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yang mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Negeri bagi anak yang lewat pendaftaran satu tahun bertentangan dengan semangat pemenuhan hak anak atas identitas sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (2), 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat(2) UUD NRI 1945;


[1] Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas, Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003. Hal. 19

[2] Ibid., Hal. 20.

About these ads

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.868 pengikut lainnya.